Jurnal Analogi Hukum
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Articles
483 Documents
<![CDATA[Penerapan Mediasi Sengketa Tanah Waris Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar ]]>
<![CDATA[Made Mahayana Agastia]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.99-105
<![CDATA[Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan terkait sengketa tanah waris. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan metode Ppenelitian Eempiris yaitu melakukan penelitian terhadap isu hukum dengan membandingkan antara pengaturan yang ada dengan implementasinya di masyarakat. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap sengketa tanah waris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar masih belum optimal. Walaupun sebenarnya mediasi telah terlaksana sesuai dengan perintah Undnag- Undang, namun Tingkat keberhasilan dari mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar hanya 5- 10%. Faktor yang paling mempengaruhi adanyalah egoisme para pihak, terkhusus pada sengketa tanah waris yang menyebabkan sulitnya menemukan perdamaian.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah ]]>
<![CDATA[Kadek Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.91-98
<![CDATA[Mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah. Korporasi sering terlibat dalam proyek pengadaan tanah yang bernilai besar, dan tidak jarang ditemukan praktik-praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan tanah. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif serta Ppendekatan Pperundang-Uundangan, konseptual dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pengaturan hukum telah mengatur secara jelas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Korupsi pengadaan tanah adalah salah satu bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan tanah sangat penting dilakukan. Kasus ini menggambarkan konflik norma yang kompleks., antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. Dalam hal ini, korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut pertanggungjawaban dan dapat dijatuhkan pidana, baik terhadap korporasi dan atau pengurusnya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar ]]>
<![CDATA[Kadek Agus Darsana Budi]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Putu Widiati]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.83-90
<![CDATA[Problematika sampah masih menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Terutama problematika sampah yang terjadi di daerah Gianyar yang merupakah salah satu destinasi wisata di Bali. Hal ini menyebabkan pemerintahan kabupaten Gianyar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan Styrofoam Di Kabupaten Gianyar. Permasalahan yang peneliti bahas bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar serta bagaimana hambatan dalam penerapan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam di Kabupaten Gianyar dan upaya penanggulangan. Metode penelitian hukum empiris dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukan bahwa peraturan bupati mengenai penggunaan plastik dan styrofoam di Kabupaten Gianyar belum efektif. Hambatan dari penerapan ini didasarkan oleh kesadaran masyarakat akan dampak terhadap kelestarian lingkungan di kabupaten Gianyar yang ditimbulkan dari penggunaan plastik dan styrofoam kurang diterapkan dan dipahami oleh unsur masyarakat.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[I Wayan Agus Susila]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.76-82
<![CDATA[Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dengan asas persamaan di hadapan hukum dan peran pemerintah mengatur warga negara, termasuk menerapkan hukum pidana untuk menjaga ketertiban umum, seperti dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahannya adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung? dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung? Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Adapun hasil penelitiannya yaitu Tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung disebabkan oleh kemiskinan dan kemalasan, dengan penegakan hukum oleh Tim Yustisi. Upaya penanggulangan tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung melalui operasi razia dan penampungan sementara, serta melalui program Rumah Tinggal Kreatif. Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung, disarankan meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum, memperbaiki kinerja penegakan hukum, serta memperkuat upaya pencegahan dan kerjasama dengan daerah asal gelandangan dan pengemis.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Transaksi Digital Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia ]]>
<![CDATA[I Putu Oka Adi Atmaja]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Made Aditya Mantara Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.1-7
<![CDATA[Negara Republik Indonesia sedang mengalami perubahan zaman yang begitu pesat, yang mana teknologi telah berkembang dan mempermudah Masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Salah satu teknologi yang berkembang dalam dunia perbankan di masyarakat yaitu melakukan transaksi jual-beli barang ataupun jasa tanpa perlu menggunakan uang tunai(uang fisik), melainkan dapat membayarnya dengan menggunakan sistem pembayaran digital(non tunai) seperti E-Wallet. Dengan menggunakan aplikasi yang mendukung sistem e-wallet, dapat dilakukan transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa perlu membawa uang tunai. Namun pada prakteknya sering kali pembayaran yang dilakukan secara digital menimbulkan suatu permasalahan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum transaksi digital di Indonesia? 2) Bagaimanakah Akibat hukum dari adanya transaksi digital di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih sebagai metode dalam penelitian ini, dengan menerapkan jenis pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Transaksi Digital Di Indonesia sudah Termasuk aman karena sudah ada Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur Transaksi Digital agar Masyarakat dapat terlindungi dari penipuan dan modus kejahatan Digital lainnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Terhadap Tayangan Yang Tidak Mendidik Di Televisi ]]>
<![CDATA[I Made Gede Sumertayasa]]>;
<![CDATA[Ketut Kasta Arya Wijaya]]>;
<![CDATA[Ni Made Sukaryati Karma]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.8-14
<![CDATA[Media pertelevisian merupakan salah satu media untuk memberikan informasi yang cepat untuk masyarakat. Namun perkembangan ini mengakibatkan tidak terkontrolnya isi tayangan yang ada dimana banyak sekali ditemukan tayangan dengan komposisi mirip bahkan sama hanya untuk mendongkrak rating sedangkan kualitasnya malah terabaikan. Yang menjadi keresahan adalah tayangan yang tidak mendidik yang dapat dikonsumsi anak dibawah umur sehingga memberi dampak buruk bagi perkembangan dan perilaku anak. Maka masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum tayangan tidak mendidik di televisi? dan 2) Bagaimanakah perlindungan hukum anak di bawah umur terhadap tayangan yang tidak mendidik di ttelevisi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 mengatur tata cara penyiaran yang baik wajib dijadikan pedoman atau standar dalam melakukan penyiaran salah satunya di televisi, dan Peraturan KPI mengenai pedoman siaran juga penting diikuti lembaga penyiaran atau stasiun televisi, sehingga dapat memberikan perlindungan khususnya anak di bawah umur mengenai pembatasan isi tayangan yang tidak mendidik. Agar nantinya stasiun televisi lebih mengutamakan kualitas tayangan daripada hanya mengejar rating popularitas semata yang banyak merugikan penikmat tayangan televisi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jaringan Yang Terkoneksi ]]>
<![CDATA[I Made Bagus Sirdhi Labha Artha]]>;
<![CDATA[Ketut Kasta Arya Wijaya]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Gede Agustya Mahaputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.15-21
<![CDATA[Di periode komputerisasi yang serba terhubung, media sosial telah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang untuk berbagi dan terhubung, namun disisi lain, ia juga membuka pintu bagi kejahatan seperti pencemaran nama baik melalui media jaringan web. Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jaringan Yang Terkoneksi”. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi? dan 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jaringan yang terkoneksi telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang tindak pidana dan juga peraturan pemerintah indonesia tentang peraturan digital. Dan untuk sanksi hukum tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan media jaringan yang terkoneksi juga telah diatur didalam peraturan pemerintah indonesia tentang tindak pidana dan peraturan pemerintah indonesia tentang peraturan digital dengan pidana kurungan penjara dan sanksi berupa denda.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Bisnis ]]>
<![CDATA[Johannes Ibrahim Kosasih]]>;
<![CDATA[I Kadek Bayu Parwatha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.30-37
<![CDATA[Adanya perjanjian baku menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang mencantumkan klausula terlarang di dalam perjanjiannya. Seperti dicantumkannya klausul untuk membebaskan tanggung jawabnya yang disebut klausula eksonerasi. Rumusan masalahnya adalah; 1). Bagaimana pengaturan terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen? 2). Bagaimana akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis oleh pelaku usaha?. Metode yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini penggunaan klausula eksonerasi termasuk klausula terlarang dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut tidak disebut sebagai klausula eksonerasi, tetapi disebut sebagai klausula baku terlarang. Maka akibat hukum menurut Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum. Keberadaan klausula eksonerasi menjadi batasan untuk asas kebebasan berkontrak. Karena ada asas kebebasan berkontrak, dasar berlakunya perjanjian sesuai syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal dan tidak terlarang bagi undang-undang.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pada Desa Adat Tibekauh Payangan Gianyar ]]>
<![CDATA[I Kadek Angga]]>;
<![CDATA[I Wayan Wesna Astara]]>;
<![CDATA[I Nyoman Subamia]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.38-44
<![CDATA[Latar belakang penelitian adalah timbul rasa suka sama suka sehingga terjadinya perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudhi berarti penyucian rahim, Sudhi Wadani berarti penyucian hati nurani dan keikhlasan memeluk agama Hindu bagi yang bukan beragama Hindu. Desa adat Tibekauh menganggap perkawinan tidak sah tanpa upacara Sudhi Wadani. Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama pada desa adat Tibekauh Payangan Gianyar? 2) Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama pada desa adat Tibekauh Payangan Gianyar? Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder berupa dokumen hukum. Hasil penelitian memberikan penjelasan ketentuan yang mengatur perkawinan beda agama, yaitu perkawinan beda agama hanya dapat dilakukan jika telah melalui proses pindah agama dahulu. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama pada desa adat Tibekauh: pelaksanaannya melalui 7 tahapan upacara yang wajib dilaksanakan dari bayi sampai dewasa.]]>
<![CDATA[Pengaturan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pekerjaan Di Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[Herla Panji Wahyuda]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.45-55
<![CDATA[Salah satu faktor yang mendorong kemajuan suatu bangsa adalah kualitas tenaga kerjanya. Karena instrumen hukum memberikan perlindungan, maka penyandang disabilitas memiliki lebih banyak peluang dan hak dalam hal ketenagakerjaan, baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Peluang tersebut didasarkan pada keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat pertanyaan: 1) Aturan apa saja yang melindungi dan mempertahankan hak penyandang disabilitas dalam bekerja? 2) Atas pelanggaran hak dan manfaat apa saja yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam bekerja di Provinsi Bali, pemerintah memberikan sanksi kepada pelaku usaha? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini bersifat deduktif, diawali dengan meninjau pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menetapkan kerangka kebijakan hak disabilitas dalam bekerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1), memberikan banyak hak kepada penyandang disabilitas. Hak disabilitas seharusnya dihormati oleh masyarakat. Provinsi Bali memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja disabilitas. Pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 mengatur hak dan keuntungan tertentu. Sanksi administratif meliputi pembekuan izin, peringatan, dan pencabutan izin.]]>
