Jurnal Analogi Hukum
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Articles
483 Documents
<![CDATA[Hak Waris Anak Kandung Pada Sistem Pembagian Pewarisan Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Sibanggede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung) ]]>
<![CDATA[Ni Putu Marsya Utami]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.368-374
<![CDATA[Pernikahan Gelahang merupakan salah satu bentuk pernikahan alternatif di Bali yang memungkinkan setiap calon suami istri menjaga kesucian dalam keluarganya. Agar proses pewarisan dapat berlangsung dalam perkawinan Gelahang, harus dipenuhi tiga faktor, yaitu ahli waris, ahli waris, dan ahli waris. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan Gelahang ditinjau dari hukum adat Bali di Desa Sibanggede Kec. Abiansemal, Kab. Badung? dan (2) Bagaimana kendala pembagian hak waris dalam perkawinan di Gelahang dilihat dari sudut hukum adat Bali di desa Sibanggede Kec. Abiansemal, Kab. Badung? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di Gelahang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Ada dua kendala dalam pembagian warisan dalam perkawinan Gelahang. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu narasumber, terdapat tanggung jawab ganda dan pembagian harta warisan orang tua tidak adil dan tidak adil. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah di Gelahang mengetahui akibat menikah dan faktor-faktor yang membuat pasangan menikah di Gelahang.]]>
<![CDATA[Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Putu Indra Satya Karna]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Made Sukaryati Karma]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.375-381
<![CDATA[Mencermati konteks penanganan sengketa Tata Usaha Negara, diatur siapa yang berhak sebagai pihak Penggugat serta Tergugat. Namun, terlepas kedua belah pihak tersebut, setiap individu yang berkepentingan dalam sengketa dapat berpartisipasi atau dimasukkan dalam proses pemeriksaan yang tengah berlangsung. Penelitian ini membahas rumusan masalah menggambarkan (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pihak ketiga pada sengketa tata usaha negara? serta (2) Bagaimana sistem pemeriksaan pihak ketiga dijalankan pada peradilan tata usaha negara? Metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, serta konseptual diterapkan pada studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang intervensi pada sengketa tata usaha negara diatur pada UU No.51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur masuknya pihak ketiga pada penyelesaian sengketa TUN. Pihak ketiga dapat ikut serta dalam proses peradilan TUN baik atas kehendak sendiri ataupun atas prakarsa hakim.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Insider Trading Dalam Bisnis Sebagai Kejahatan Money Laundering Insider Trading ]]>
<![CDATA[Yolanda Hana Teli]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Diah Gayatri Sudibya]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.382-388
<![CDATA[Insider Trading adalah praktik pasar saham yang tidak adil yang melibatkan penggunaan informasi rahasia oleh manajer perusahaan yang, berdasarkan posisinya, dapat memperoleh keuntungan karena informasi tersebut tidak tersedia untuk umum. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hanya melarang orang dalam dan pihak-pihak tertentu memperoleh informasi secara tidak sah. Sementara itu, seseorang yang memperoleh informasi tersebut tanpa melanggar hukum, misalnya seseorang yang mendengarkan percakapan orang dalam suatu emiten kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi, tidak dapat dijerat dengan pidana karena peraturan pidana terkait Insider Trading. Dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum hubungan antara tindak pidana Insider Trading dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering? dan (2) Bagaimana Insider Trading dalam bisnis sebagai kejahatan money laundering? Metode yang digunakan hukum normatif. UU No. 8 Tahun 1995 juga memuat ketentuan tidak menyeluruh yang digunakan untuk menentukan informasi apa saja yang tergolong informasi non-publik dalam Insider Trading. Oleh karena itu mengembangkan penerapan teori penyalahgunaan pengaturan Insider Trading perlu dikaji dalam rangka perlindungan investor dari praktik Insider Trading.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[I Kadek Oza Ananda Putra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Ketut Adi Wirawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.22-29
<![CDATA[Negara Indonesia adalah negara hukum, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang diatur oleh hukum. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap insiden cedera fisik, psikologis, atau seksual yang biasanya dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum tindak kekerasan terhadap anak? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yakni sejumlah pasal yang mengandung unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" (door geweld atau door bedreiging met geweld) secara eksplisit memuat hukuman pidana terkait tindakan kekerasan dan/atau intimidasi. Pasal tersebut ada dalam Bab IXA UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C; 76D dan 76E.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Prinsip Proporsionalitas Dalam Konflik Bersenjata Israel–Palestina ]]>
<![CDATA[Tri Sakti Mandala Putra Hanes]]>;
<![CDATA[Ni Made Jaya Senastri]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.142-150
<![CDATA[Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjawab permasalahan mengenai interpretasi prinsip proporsionalitas yang penulis nilai memiliki kekaburan hukum, dan oleh karenanya menjadikan konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menjadi berlarut, dikarenakan prinsip proporsionalitas yang justru menjadi justifikasi dari pelanggaran perang. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditentukan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan dan perkembangan prinsip proporsionalitas dalam studi Hukum Humaniter Internasional? dan bagaimana interpretasi prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata Israel–Palestina? Metode penelitian dilakukan secara normatif, dengan pendekatan konseptual. Adapun kesimpulan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional mengandung kekaburan hukum dikarenakan tidak ada definisi konkret mengenai keuntungan militer langsung (direct military advantage) dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, sehingga penafsirannya bergantung kepada kebijakan masing-masing negara dalam menerapkannya.]]>
<![CDATA[Fungsi Pengawasan Balai Taman Nasional Bali Barat Dalam Mencegah Perusakan Ekosistem Laut ]]>
<![CDATA[Rizky Agus Sucipto]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.135-141
<![CDATA[Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya berharga di perairan lautnya. Sumber daya tersebut perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Indonesia beruntung memiliki begitu banyak sumber daya alam, terutama lautan. Lautan di Indonesia adalah rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat dalam hal pencegahan perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Dan 2) Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan untuk melindungi laut dan hewan yang hidup di sana di tempat-tempat seperti Taman Nasional Bali Barat. Mereka memiliki orang-orang yang berpatroli di area tersebut dan melibatkan masyarakat untuk membantu menjaga semuanya tetap aman. Taman Nasional Bali Barat memiliki aturan untuk menghukum orang yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka dapat disuruh melakukan pelayanan masyarakat, menulis surat permintaan maaf, atau membayar uang untuk mengganti kerugian yang mereka timbulkan.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Streamer Game Mobile Atas Promosi Situs Judi Online ]]>
<![CDATA[Putu Bagus Hendra Cahyana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Aditya Mantara Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.128-134
<![CDATA[Perjudian dalam game online melibatkan taruhan uang, dan salah satu yang paling populer adalah judi slot. Promosi konten judi online oleh streamer game mobile menjadi masalah serius di era digital. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terhadap promosi situs judi online oleh streamer game mobile serta sanksi pidana yang diberlakukan. Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi situs judi online oleh streamer diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Pemerintah perlu menerapkan regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap promosi judi online oleh streamer game mobile. Streamer harus memahami jenis konten yang aman dan bermanfaat untuk dipromosikan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif dari promosi situs judi online di platform digital.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Buah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen ]]>
<![CDATA[Ni Putu Aktah Sherlya Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Luh Made Mahendrawati]]>;
<![CDATA[I. B Gede Agustya Mahaputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.121-127
<![CDATA[Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kualitas dan keamanan produk buah dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai literatur hukum dan peraturan terkait, serta dianalisis secara Ddeskriptif Kkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memastikan produk buah yang dipasarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Perlindungan hukum yang efektif terhadap konsumen juga dapat diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan. Saran yang diajukan meliputi peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha melalui pelatihan dan sosialisasi, serta peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait kualitas dan keamanan produk buah. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang merasa dirugikan sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan perlindungan hukum yang layak.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Atas Tindakan Kekerasan Antar Warga Binaan (Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan) ]]>
<![CDATA[Ni Made Githa Parwati]]>;
<![CDATA[I Made Minggu Widyantara]]>;
<![CDATA[Kade Richa Mulyawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.114-120
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, di mana setiap tindakan diatur oleh undang-undang yang ada dan memiliki kewajiban untuk melindungi setiap individu demi menciptakan rasa aman dan nyaman. Perlindungan hukum ini tidak hanya untuk masyarakat luas, tetapi juga bagi mereka yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan fokus khusus pada pencegahan kekerasan antar penghuni untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mereka. Lembaga Pemasyarakatan sendiri berfungsi untuk membina narapidana. Namun, keberadaan banyak narapidana dengan latar belakang dan tingkat kejahatan yang beragam dalam satu tempat yang sama dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekerasan. Hal ini dapat menghambat proses pembinaan yang diharapkan. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi narapidana yang menjadi korban kekerasan serta faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep, dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan antar penghuni dengan tegas menangani masalah kekerasan, baik verbal maupun fisik, dengan memberlakukan sanksi disiplin yang telah diklasifikasikan berdasarkan tingkat pelanggarannya dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran sedang.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pencemaran Sampah Pasar Kreneng ]]>
<![CDATA[Marselina Yunita Seravina]]>;
<![CDATA[Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Ketut Adi Wirawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.106-113
<![CDATA[Pasar Kreneng sebagai salah satu pasar tradisional yang penting di Bali, menghadapi tantangan serius terkait pencemaran sampah. Masih adanya kendala penerapan dan penegakan hukum maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan upaya efektivitas PERDA No.3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah terhadap permasalahan pencemaran sampah di Pasar Kreneng. Sehingga rumusan masalahnya bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Pasar Kreneng dan Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Pasar Kreneng. Menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitiannya upaya penegakan hukum melalui pemberian sanksi tegas berupa denda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan terkait kebersihan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Hambatannya masih saja ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti membuang atau menimbun sampah sembarangan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Saran hendaknya menaati aturan yang berlaku dan lebih peduli terhadap lingkungan.]]>
