cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 463 Documents
 43   44   45   46   47 
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Yang Parkir di Daerah Kota Denpasar Apsari, Ida Ayu Anggun Tri; Budiartha, I Nyoman Putu; Mahaputra, I. B Gede Agustya
Jurnal Analogi Hukum 331-337
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.331-337

Abstract

Kehilangan kendaraan bermotor adalah peristiwa buruk yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan kendaraan bermotor sangatlah besar nilainya. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang di Parkir di Daerah Kota Denpasar? dan (2) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Diparkirkan di daerah kota Denpasar?. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan Undang-undang perlindungan konsumen di Denpasar memastikan bahwa individu mendapat kompensasi atas kehilangan kendaraan bermotornya di area parkir. Namun karena tidak adanya tanggung jawab petugas parkir, konsumen tetap berhak mendapatkan ganti rugi atas kendaraan curiannya. Perusahaan parkir di wilayahnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005. Jika syarat tertentu terpenuhi, konsumen berhak meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon Yulandini, Ni Kadek Ayu Cahya; Suwitra, I Made; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 338-345
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.338-345

Abstract

Awig-awig Desa Adat Renon dapat dinyatakan mempunyai keunikan dalam hukum adat waris yang berorientasi pada gender sehingga hak mewaris anak perempuan dan anak laki-laki sama. Di Bali, sistem keturunan patrilineal diikuti dimana hanya keturunan laki-laki yang akan menjadi pewaris dalam keluarga karena mengikuti garis keturunan ayah. Pokok persoalan dalam studi ini adalah (1) Bagaimanahak waris bagi anak perempuan di Desa Adat Renon? dan (2) Bagaimana hak tersebut diterapkan dalam proses pembagian warisan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisis UU dan regulasi terkait dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan langsung dari informan dan responden, serta data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Adat Renon, Bendesa Adat dan Masyarakat masih belum mengimplementasikan isi dari awig-awig dan Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010. Hal ini disebabkan karena krama adat masih kuat dalam mempertahankan dresta, serta kebiasaan-kebiasaan dan menyesuaikan diri dengan kesepakatan dan situasi ekonomi keluarga.
Perlindungan Hukum Kenyamanan Wisatawan Dari Pedagang Asongan di Kawasan Wisata Geopark Kintamani Atmaja, I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma; Sugiartha, I Nyoman Gede; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 282-288
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.282-288

Abstract

Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan dari pedagang kaki lima, baik domestik maupun asing, masih lemah, dan terkadang undang-undang yang ada tidak memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan yang berkunjung ke Geopark Kintamani dan apa sanksi hukum bagi pedagang kaki lima yang tidak membawa perasaan nyaman bagi wisatawan yang berada di kawasan Geopark Kintamani. Gunakan metode penelitian konvensional. Menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Perlindungan hukum terhadap wisatawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Sanksi hukum terhadap PKL yang tidak memberikan kenyamanan kepada wisatawan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang diatur berdasarkan Pasal 58 dan 59 menjelaskan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana bagi PKL. yang gagal melakukannya. memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Wisatawan menikmati kenyamanan dan keamanan PKL serta perlindungan hukum. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kenyamanan wisatawan telah diatur, dan Pemerintah Daerah serta dinas pariwisata harus dapat menafsirkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah dan melaksanakan peraturan tersebut.
Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Ayah Biologis Dalam Mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa Duarsa, Ni Kadek Dhea Pratiwi; Budiartha, I Nyoman Putu; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 346-353
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.346-353

Abstract

Sebaik-baik ciptaan Tuhan adalah kita, umat manusia. Per Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status perkawinan orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam suatu hubungan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah status hubungan keluarga anak yang tidak diakui oleh ayah biologis dalam mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa? dan (2) Bagaimanakah hak mewaris anak yang tidak diakui oleh ayah biologis di Desa Adat Tanjung Benoa?. Di wilayah Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, di Desa Adat Tanjung Benoa, terdapat seorang anak luar kawin yang tidak diketahui ayah kandungnya. Penelitian empiris adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat modern. Metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara langsung dengan individu yang memenuhi syarat dapat digunakan sebagai panduan untuk hal ini. Berdasarkan temuan penelitian, di Desa Adat Tanjung Benoa, seorang anak dianggap sebagai anak tidak sah jika ayah kandungnya tidak mengakuinya sebagai anak sahnya. Anak seperti itu hanya mempunyai tanggung jawab moral dari ayahnya dan tidak mempunyai hak hukum untuk mewarisi. Oleh karena itu, aturan-aturan yang melindungi hak-hak anak di luar nikah harus dikodifikasikan dalam undang-undang.
Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu Mahardika, I Komang Adi Bintang; Widyantara, I Made Minggu; Mulyawati, Kade Richa
Jurnal Analogi Hukum 289-295
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.289-295

Abstract

Kemajuan sektor perkembangan zaman ke era yang lebih modern dan banyak perubahan-perubahan baru yang terbawa oleh perubahan, hal ini pun mengakibatkan dampak positif serta juga negatif bagi masyarakat. Melonjaknya perubahan mengakibatkan tindakan yang melenceng juga dari aturan yang telah berlaku seperti merubah plat kendaraan motor yang asli dengan mempergunakan plat kendaraan modifikasi yang dapat dikatakan palsu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum terhadap penggunaan plat nomor kendaraan palsu serta Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pengguna dan pembuat plat nomor kendaraan palsu. Hasil penelitian didapatkan yaitu pengaturan hukum terkait penggunaan plat nomor kendaraan palsu diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengguna plat nomor kendaraan palsu diatur dalam pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009. Sedangkan bagi pembuat belum secara eksplisit diatur dalam UU yang berlaku. Sehingga dapat menggunakan metode penafsiran gramatikal untuk menjatuhkan hukuman bagi pembuat plat palsu.
Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Setyawan, I Komang Adi; Widiati, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 296-303
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.296-303

Abstract

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah yang masing – masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri di dalam dalam urusan Pemerintahan. Adanya otonomi daerah menjadikan Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan-urusan Pemerintahan. Permasalahannya adalah : (1) Bagaimanakah dasar kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan? Dan (2) Bagaimanakah ruang lingkup urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah? Penelitian ini bertujuan untuk menguji kedua fondasi otoritas pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintah dan untuk menganalisis implementasi aktual dari urusan ini. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. UU No. 23 Tahun 2014 memungkinkan pemerintah daerah di Indonesia memiliki kendali atas urusan regional berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ini mengkategorikan urusan pemerintah daerah menjadi kategori absolut, bersama, dan umum, yang selaras dengan prinsip - prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan. Konsep ini mengakui perbedaan signifikan antara pemerintah pusat dan daerah, mengakui bahwa daerah dapat mengelola sumber daya dan masalah secara mandiri Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang urusan pemerintah melalui forum, konsultasi publik, dan platform lainnya. Pemerintah meningkatkan koordinasi antara otoritas regional dan pusat untuk memastikan tata kelola yang stabil. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif diperlukan.
Implementasi Kebijakan Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahan Umum Daerah Kerta Bali Saguna Susanti, Ni Komang Dewik Ary; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 354-360
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.354-360

Abstract

Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum seperti manusia. Perubahan dalam bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kinerja dan daya saing entitas bisnis di era globalisasi. Pada khususnya, perusahaan daerah Bali mengalami transformasi menjadi perusahaan umum daerah dengan nama Kerta Bali Saguna. Penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan (1) Bagaimana pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? dan (2) Bagaimana implementasi kebijakan terhadap perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna? Metode yang digunakan pendekatan hukum empiris dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna diatur dengan rinci dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun, implementasi kebijakan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, seperti resistensi internal dan eksternal serta perubahan budaya organisasi.
Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Minyak Tanah Wiranantha, I Nyoman Adhi Guna; Mahendrawati, Ni Luh Made; Widyantara, I Made Minggu
Jurnal Analogi Hukum 304-310
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.304-310

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat Indonesia dilanda beberapa masalah ekonomi berkepanjangan, masalah ini menimbulkan kejahatan. Salah satunya kejahatan adalah penimbunan minyak tanah. Berdasarkan hal tersebut (1)  Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah? dan (2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pengaturan hukum terkait larangan menimbun minyak tanah diatur di dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 55, dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah diancam dengan pidana penjara ganti rugi denda maupun pencabutan izin usaha sesuai UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 55 diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi enam puluh miliar rupiah.
Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Warga Luar Desa Di Lpd Desa Adat Tegal Kabupaten Badung Putra, I Nyoman Esna Parhita; Sukandia, I Nyoman; Putra, I Made Aditya Mantara
Jurnal Analogi Hukum 311-317
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.311-317

Abstract

Keberadaan LPD merupakan keuntungan bagi masyarakat Bali. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD, Pasal 7 ayat (1) huruf c, LPD dapat memberikan pinjaman kepada warga luar desa dengan syarat kerjasama antar desa. Namun, dalam praktiknya LPD Tegal memberikan kredit kepada warga luar desa adat tanpa adanya syarat tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat yakni: (1). Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit kepada warga luar desa adat di LPD Desa Adat tegal?; dan (2). Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan dalam hal terjadinya kredit macet oleh debitur warga luar desa adat? Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian kredit kepada warga luar Desa Adat Tegal melaui beberapa tahapan yakni tahap awal, tahap pengajuan permohonan kredit, tahap penilaian calon peminjam, dan tahap persetujuan.
Implementasi Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Watersport Terhadap Wisatawan Akibat Kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa Yolanda, Ni Made Noviana Ruth; Sugiartha, I Nyoman Gede; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 361-367
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.361-367

Abstract

Pantai Tanjung Benoa di Kabupaten Badung adalah tempat yang bagus untuk melakukan olahraga air. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban operator Watersport terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa dan apa saja tantangan yang dihadapi pengunjung pengguna jasa Water Sport dalam hal kerugian akibat kecelakaan tersebut. Teknik hukum empiris yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris berbasis fakta dan hukum. Analisis dokumen dan metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum primer dan sekunder secara bertahap. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha PT Elang Laut Dive and Watersport dan Hot Dog Watersport terhadap wisatawan yang mengalami kerugian akibat kecelakaan hanya memberikan tunjangan asuransi. Walaupun pemberian informasi yang akurat, kenyamanan, keamanan penuh, dan perlindungan keselamatan bagi wisatawan merupakan pertanggungjawaban pengelola usaha, namun manfaat asuransi yang ditawarkan kepada wisatawan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf b dan d UU. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Hambatan eksternal yang dialami adalah regulasi pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan, sementara hambatan internal dapat mencakup kesiapan fisik dan keterampilan wisatawan.

Page 46 of 47 | Total Record : 463

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue 411-416 406-410 405-410 404-408 401-405 399-403 398-404 396-400 393-398 393-397 390-395 388-392 384-389 383-387 382-388 382-387 382-386 378-382 377-383 376-381 375-381 372-377 372-376 370-375 369-375 368-374 366-371 364-369 363-369 363-368 361-367 361-365 360-365 358-362 356-363 356-360 355-362 354-360 354-359 353-357 351-355 350-355 350-354 347-353 347-352 346-353 346-350 344-349 341-346 341-345 338-345 338-343 336-343 336-340 335-340 331-337 331-335 330-335 329-334 328-337 328-332 326-330 324-330 324-329 323-329 323-328 322-327 320-325 318-323 317-323 317-322 317-321 316-321 315-319 312-316 311-317 311-316 311-315 310-316 310-314 306-310 305-311 305-310 305-309 304-310 304-309 300-305 300-304 299-304 299-303 298-304 296-303 294-299 293-298 293-297 289-295 289-293 288-293 288-292 287-292 283-287 282-288 282-287 281-286 279-286 278-282 277-282 277-281 276-281 276-280 273-278 272-276 271-276 270-277 269-275 267-272 266-271 266-270 265-270 264-269 262-268 261-266 261-265 260-265 259-264 258-263 256-262 256-261 256-260 254-259 254-258 252-257 251-255 250-255 249-255 249-253 246-251 245-250 244-248 243-249 243-248 242-248 240-245 240-244 239-244 239-243 238-242 236-242 235-241 235-239 234-239 233-238 232-237 230-234 229-235 229-234 228-233 228-232 227-232 226-231 225-229 224-228 223-228 223-227 221-227 221-224 220-226 220-225 219-223 218-222 217-222 215-220 215-219 214-219 213-217 212-218 210-216 210-214 209-214 207-213 207-212 206-211 206-209 204-208 203-209 203-208 202-206 201-206 201-205 199-205 198-203 197-202 197-201 196-200 195-200 193-198 193-197 192-196 191-196 190-195 188-194 187-192 187-191 185-190 184-189 183-187 182-186 181-186 179-184 179-183 177-182 177-181 176-181 175-180 172-178 172-176 170-176 170-175 169-174 168-174 167-171 166-171 165-169 163-168 162-167 162-166 161-164 160-165 160-164 158-162 156-161 156-160 155-159 154-159 153-157 152-155 151-155 150-155 148-154 148-153 148-152 147-151 146-150 144-149 143-149 143-147 142-147 142-146 141-145 138-143 137-142 136-141 136-140 135-141 132-137 131-136 130-136 130-135 129-135 129-134 128-135 126-131 125-129 124-130 124-128 122-128 121-127 120-125 120-124 119-124 119-123 118-123 116-121 114-119 114-118 112-117 111-120 111-115 110-113 109-113 106-113 106-111 106-110 105-110 104-109 104-108 103-108 101-105 100-105 99-104 99-103 98-103 98-102 96-100 94-99 93-99 93-98 93-97 92-98 90-95 89-93 88-92 87-91 86-92 84-89 83-88 83-87 82-87 81-85 79-86 79-83 78-82 77-82 77-81 76-81 74-80 74-78 73-77 72-78 71-76 71-75 68-73 68-72 67-70 66-70 65-71 64-70 63-67 62-67 62-66 61-66 60-65 59-64 59-62 58-63 57-61 55-60 55-59 54-57 53-58 52-56 51-58 50-54 48-54 48-53 47-52 47-51 46-51 44-50 44-49 42-47 42-46 41-47 40-45 39-43 37-43 37-41 36-41 34-40 34-39 33-38 32-36 31-36 30-35 28-33 28-32 27-31 26-30 23-29 22-27 22-26 21-27 20-25 17-21 16-21 14-20 13-22 12-19 12-16 11-16 11-15 8-13 8-12 7-13 7-11 6-11 6-10 1-7 1-6 1-5 More Issue