cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Robi Assadul Bahri
Contact Email
aninunbahri@gmail.com
Phone
+6282118810800
Journal Mail Official
jphgalunggung@gmail.com
Editorial Address
Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
Location
Kab. tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
JPH Galunggung
Published by Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ISSN : -     EISSN : 30466903     DOI : https://doi.org/10.1234
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung (JPH Galunggung) is a national journal published three times a year (April, August, and December) by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (LPPM STHG). This journal discusses various aspects of legal studies in both national and international contexts. The primary language used in this journal is Indonesian. The journal facilitates the publication of scholarly articles related to legal studies, which undergo a rigorous review process by the Review Team. We welcome and invite all members of the academic community—lecturers, researchers, students, and academic staff—to publish their scholarly works here. This journal is an open-access publication. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: criminal law, business law, civil law, administrative law, Islamic Law, constitutional law, international law, legal philosophy, customary law, economic law, human rights law, and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TASIKMALAYA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Danto Herdianto
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 1 No 3 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v1i3.36

Abstract

Abstrak Setiap warga negara berhak hidup di lingkungan yang sehat, sementara pemerintah wajib mengelola sampah secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah akibat keterbatasan fasilitas, dengan sekitar 71,21 ton sampah harian tidak terangkut. Meski Perda No. 7 Tahun 2012 telah diterapkan, efektivitasnya masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Perda tersebut dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan ketertiban masyarakat, serta menilai efektivitas penegakan hukumnya. Masalah utama yang dikaji adalah: (1) Bagaimana efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, khususnya Perda No. 7 Tahun 2012, dalam meningkatkan kualitas lingkungan? dan (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan data lapangan, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan berbagai kendala, seperti kesenjangan antara aturan dan implementasi, komunikasi kebijakan yang lemah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesenjangan ini membuat efektivitas kebijakan dan penegakan hukum belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya, sosialisasi yang lebih intensif, serta perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengoptimalkan hasil kebijakan pengelolaan sampah di Tasikmalaya.
TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN ARSIP PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS LAIN YANG WAKTU PENYERAHAN BERUMUR LEBIH DARI 25 TAHUN YANG DITOLAK OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 200 Tripanji Aryawardhana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 1 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang di atur dalam Undang-Undang, dalam menjalankan jabatannya Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewajiban yang diperintahkan oleh UUJN untuk menyimpan protokol. Notaris juga memiliki kewajiban dalam bidang administrasi adalah dengan menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Dalam UUJN terdapat ketentuan pada Pasal 63 ayat (5) yang berbunyi Protokol Notaris dari Notaris lain pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, dalam pelaksanaan ketentuan pasal tersebut MPD menolak untuk menyimpan Protokol tersbebut. Pelaksanaan penyimpanan terhadap protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih oleh MPD menurut Pasal 63 ayat (5) UUJN masih belum dapat dilaksanakan oleh MPD, dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MPD untuk menyimpan protokol tersebut dan tidak adanya goodwill atau tindak lanjut dari pemerintah sendiri untuk lebih mengatur lebih jelas bagaimana ketentuan pelaksana dari terjemahan pasal 63 ayat (5) UUJN. Tanggung jawab MPD dalam melakukan penyimpanan terhadap arsip protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih bertanggung jawab atas protokol Notaris tersebut, karena hal tersebut merupakan perintah dari UUJN atau secara teori pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, maka MPD harus mempersiapkan manajemen kearsipan, sarana dan prasarana, sumberdaaya manusia dan anggaran untuk mengelola protokol Notaris tersebut, karena sampai saat ini masih belum terlaksananya penyimpanan protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih oleh MPD.
TANGGUNG JAWAB HUKUM MANAJER INVESTASI TERHADAP PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSADANA Jeni Tugistan
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 1 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i1.39

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Manajer Investasi Terhadap Pengelolaan Portofolio Reksadana”. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam pengelolaan portofolio dan bagaimana tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio nasabah reksadana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam pengelolaan portofolio dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio nasabah reksadana. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang hukum dagang pada umunya dan hukum pasar modal pada khususnya dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pelaku bisnis khususnya dalam pengelolaan portofolio reksadana dan tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio reksadana tersebut. Perlindungan hukum terhadap investor akibat jatuhnya nilai portofolio dalam Pasar Modal harus lebih ditegakkan lagi di dalam Undang-undang serta para investor mendapatkan penegakan hukum yang lebih melalui peraturan-peraturan yang berlaku agar tidak adanya kekecewaan bagi para investor di Negara dan Pertanggungjawaban manajer investasi sebagai koki di dalam Reksa Dana kedepannya agar menjakankan fungsinya secara benar dan efektif seseuai rule yang seharusnya tentu masalah tidak akan seberat seperti sekarang dan dengan demikian harapan kedepan tidak ada lagi kasus yang pada akhirnya merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna jasa asuransi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas yang punya kewenangan.
PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI BENTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH Asep Yuyun Zakaria
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 1 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i1.40

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pendaftaran tanah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah”. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pendaftaran tanah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, dan bagaimana kekuatan pembuktian terhadap tanah yang telah didaftarkan sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pendaftaran tanah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian terhadap tanah yang telah didaftarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah adalah kepastian objek dan subjek hak yang sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum mengenai hak-hak atas tanah. Sehingga dengan pendaftaran tanah tersebut, semua orang dapat mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan hukum mengenai tanah. Pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah yang telah terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, dan itulah kepada pemegang hak atas tanah diberikan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat.
RELEVANSI USIA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: KRITIK TERHADAP UNIFORM AGE THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF Robi Assadul Bahri
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 1 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i1.41

Abstract

Pendekatan uniform age threshold yang selama ini digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana. Namun, pendekatan ini dinilai tidak lagi memadai karena mengabaikan variasi kapasitas psikososial anak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi pendekatan batas usia seragam dalam konteks hukum pidana anak Indonesia dan mengusulkan model alternatif yang lebih adaptif berbasis prinsip keadilan restoratif dan penilaian kapasitas individual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung studi literatur yang mendalam terhadap regulasi nasional dan instrumen internasional, serta kajian komparatif terhadap praktik negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan usia sebagai satu-satunya indikator tanggung jawab pidana tidak mampu mengakomodasi keunikan psikologis anak, serta bertentangan dengan prinsip the best interests of the child. Sebaliknya, pendekatan keadilan restoratif mendorong asesmen kapasitas individual yang mempertimbangkan kematangan moral dan kognitif anak secara lebih menyeluruh. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia melalui penerapan individualized capacity assessment yang berbasis asesmen multidisipliner, serta reformulasi kebijakan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada pemidanaan. Reformasi ini tidak hanya menjawab kelemahan sistem yang rigid, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum dan menjamin keadilan yang lebih kontekstual bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN Danto Herdianto
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 1 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i1.42

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Meskipun isu keterlibatan perempuan dalam ranah kepemimpinan telah lama menjadi diskursus, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, penelitian ini menganalisis peluang dan tantangan perempuan dalam posisi kepemimpinan berdasarkan reinterpretasi hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis secara kritis sumber-sumber primer dan sekunder terkait fiqh siyasah, tafsir kontekstual, dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi klasik tentang kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan konteks sosial-politik modern. Terdapat ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik melalui pendekatan maqashid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Namun demikian, tantangan berupa tafsir tekstual, budaya patriarki, dan hambatan struktural masih menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi teks-teks keagamaan secara kontekstual, reformasi hukum yang responsif gender, dan penguatan kapasitas perempuan dalam bidang hukum Islam.
PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Rika Maryam
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 2 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i2.59

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pendirian koperasi Merah Putih sebagai organisasi perusahaan berstatus badan hukum sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan secara analisis (analytical approach). Koperasi Merah Putih diharapkan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam analisis ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai status badan hukum yang dimiliki oleh koperasi merah putih. Penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan status badan hukum. Status badan hukum merujuk pada pengakuan legal yang diberikan kepada sebuah organisasi atau entitas oleh pemerintah, dalam konteks Koperasi Merah Putih, status badan hukum ini memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi koperasi untuk menjalankan operasionalnya. Koperasi Merah Putih memiliki status badan hukum yang diakui secara resmi, yang berarti bahwa koperasi Merah Putih tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA NARKOTIKA SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKANNYA Herdy Mulyana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 2 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i2.65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif tentang faktor-faktor timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana narkotika serta dampak yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data dengan analisis kualitatif.  Analisis normatif memperlihatkan bahwa salah satu hal yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhadap perkara narkotika oleh hakim adalah karena hal berikut ini :  1) Perangkat peraturan perundang-undangan, 2) Sumber daya aparat penegak hukum, 3) Opini publik terhadap sistem peradilan yang kolusif, 4) Keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa. Dampak yang ditimbulkan akibat disparitas dalam penjatuhan pidana narkotika adalah Dampak positif yang ditimbulkan dapat dilihat dalam diri terdakwa yang dijatuhkan pidana apalagi dipidana berat, sehingga membuatnya sadar dan dapat memperbaiki sikap dan keadaannya kelak dikemudian hari, sehingga pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata bersifat pembalasan namun terlebih untuk memberi efek jera bagi terdakwa dan juga sebagai tindakan preventif bagi masyarakat untuk tidak berbuat yang sama dan dampak negatifnya adalah bahwa ketidakadilan ini mulai dirasakan apabila putusan pidana yang dijatuhkan padanya lebih berat daripada terdakwa yang lain, padahal antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya memiliki bobot dan kapasitas yang hampir sama. Sebagai pemecahan masalahnya dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya disparitas pidana yang tidak reasonable maka perlu dibuat segera peraturan perundang-¬undangan yang baru khususnya mengatur narkotika dengan konsep yang jelas antara lain mengenai pemberian pedoman pemidanaan yang tegas tentang klasifikasi, adanya pendidikan dan pelatihan yang signifikan untuk meminimalisir adanya disparitas yang tidak reasonable dengan memberi materi pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada profesionalisme hakim yang objektif sehingga ada keseragaman pandangan atau pola pikir dalam menyelesaikan perkara.
DINAMIKA GENG MOTOR DI TASIKMALAYA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM: ANTARA KONFLIK SOSIAL DAN KEPATUHAN NORMA Vega Lidya Pratiwi
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 2 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i2.66

Abstract

Fenomena geng motor di berbagai kota di Indonesia, termasuk Tasikmalaya, telah menjadi perhatian serius karena seringkali menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat. Artikel ini mengkaji secara mendalam dinamika geng motor di Tasikmalaya dari perspektif sosiologi hukum, menganalisis bagaimana kelompok ini terbentuk, berinteraksi dengan struktur sosial, dan merespons norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode studi literatur yang komprehensif, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor sosiologis pendorong terbentuknya geng motor, ragam bentuk konflik yang ditimbulkan baik antar geng, dengan masyarakat, maupun dengan aparat penegak hukum serta dimensi kepatuhan norma di kalangan anggotanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa geng motor seringkali terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan mendalam akan identitas, pengakuan sosial, dan solidaritas di kalangan remaja yang terpinggirkan atau kurang pengawasan. Namun, dinamika internal kelompok ini kerap bergeser menjadi tindakan anarkis dan kriminal akibat internalisasi norma subkultur yang menyimpang dan rendahnya kesadaran hukum. Konflik sosial muncul sebagai konsekuensi logis dari benturan antara norma internal geng yang cenderung permisif terhadap kekerasan dengan norma masyarakat dan hukum positif. Kepatuhan terhadap norma hukum eksternal cenderung rendah, diperparah oleh persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum. Artikel ini menyimpulkan pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam memahami kompleksitas fenomena geng motor secara holistik untuk merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penegakan hukum represif tetapi juga melalui intervensi sosial-preventif, pembinaan karakter, edukasi hukum, dan pemberdayaan komunitas.
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA: TINJAUAN KASUS CAMBRIDGE ANALYTICA Ahmad Tarikh; Robi Assadul Bahri
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 2 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i2.67

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai entitas, termasuk korporasi dan pemerintah. Namun, pemanfaatan data pribadi tanpa pengawasan yang memadai menimbulkan persoalan hukum yang serius, sebagaimana terjadi dalam kasus Cambridge Analytica. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kesiapan sistem hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan data pribadi, khususnya dalam aspek mekanisme transfer data lintas yurisdiksi, binding corporate rules, dan sistem sertifikasi pengendali data. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber data terdiri dari regulasi primer, seperti GDPR dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta bahan sekunder berupa literatur dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDPR memiliki struktur hukum yang lebih lengkap dalam menjamin akuntabilitas pengendali data, termasuk pengawasan independen oleh lembaga khusus. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia masih menghadapi kekosongan teknis dalam pengaturan operasional, belum mengatur mekanisme transfer data secara rinci, dan belum memiliki otoritas pengawas independen. Oleh karena itu, perlu pembentukan lembaga independen serta penyusunan peraturan pelaksana yang menjabarkan prinsip-prinsip hukum agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat setara dengan standar internasional.

Page 3 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 2 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 1 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 1 No 3 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 1 No 2 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 1 No 1 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung