cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bahrur Rosi
Contact Email
bahrur.rosi10@gmail.com
Phone
+6281228020216
Journal Mail Official
bahrur.rosi10@gmail.com
Editorial Address
Jalan Mushola RT 008 RW 02 Nomor 9 H, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati DKI Jakarta 13520
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Deliberatif
Published by Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup
ISSN : -     EISSN : 30321786     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Deliberatif adalah jurnal yang terbit dua kali dalam setahun: Juni dan Desember di bawah Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup (Gardapoli), Indonesia. Jurnal ini bertujuan memperluas dan memperdalam wawasan mengenai isu hukum, politik, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup. Keberadaan Jurnal Deliberatif diharapkan menjadi opsi bacaan bagi masyarakat umum, terutama yang menaruh minat dengan hukum, politik, sumber daya manusia dan lingkugan hidup dan menjadi kebaruan atau temuan dari penelitian terutama yang berfokus kepada hukum, politik, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup. Setiap artikel akan direview oleh reviewer yang ahli dalam bidangnya. Proses review bersifat double-blind dimana setiap reviewer tidak mengetahui identitas penulis dan sebaliknya penulis juga tidak mengetahui identitas reviewer. Sebelum mengirimkan, harap pastikan bahwa naskah sesuai dengan fokus dan ruang lingkup Jurnal Deliberatif, ditulis dalam bahasa Indonesia dan abstrak ditulis dalam bahasa Inggris serta bahasa Indonesia, dan mengikuti pedoman penulis & template naskah kami. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka akan ditolak oleh tim redaksi sebelum ditinjau. Tim Redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Ilmu Lingkungan (semua ketegori) - Ilmu Lingkungan (Lain-Lain)
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Perbudakan Digital Era Kekinian Alfiera Meutia
Jurnal Deliberatif Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

abstrak
Paradoks Kesiapan Kerja dalam Konteks Keterlibatan dan Komitmen Pegawai Ramadhan, Handihka; Sitti Rakhman
Jurnal Deliberatif Vol. 3 No. 2 (2025): Volume
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesiapan kerja (job readiness) semakin menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya di organisasi sektor publik yang menghadapi dinamika perubahan kebijakan dan tuntutan kinerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan paradoks kesiapan kerja, yaitu kondisi ketika keterlibatan dan komitmen pegawai berada pada tingkat tinggi, namun tidak berbanding lurus dengan kesiapan kerja yang dirasakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur kritis yang diperkuat dengan analisis data sekunder dari Survei Opini Pegawai BPJS Kesehatan tahun 2024 sebagai konteks empiris. Hasil sintesis menunjukkan bahwa meskipun tingkat keterlibatan, kepuasan, dan komitmen pegawai berada pada kategori sangat tinggi, Indeks Kesiapan Kerja justru berada pada tingkat yang memerlukan perhatian. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa aspek psikologis-adaptif, khususnya persepsi diri (self-view) dan fleksibilitas, menjadi faktor utama yang melemahkan kesiapan kerja. Temuan ini menegaskan bahwa kesiapan kerja merupakan konstruk yang berdiri sendiri dan tidak dapat diasumsikan sebagai konsekuensi otomatis dari keterlibatan dan komitmen pegawai. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur manajemen sumber daya manusia dengan memperkenalkan konsep paradoks kesiapan kerja sebagai kerangka analitis untuk memahami ketidaksinkronan antara sikap kerja afektif dan kesiapan adaptif pegawai. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan pentingnya strategi pengelolaan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterlibatan dan loyalitas, tetapi juga pada penguatan kesiapan psikologis dan kompetensial pegawai.
Workplace Bullying, Job performance, Affect-Based Trust, dan Job Stress: Sebuah Studi Literatur pada Industri Perbankan Chandra, Kris Edwin; Rakhman, Sitti
Jurnal Deliberatif Vol. 3 No. 2 (2025): Volume
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the relationship between Workplace Bullying, Affect-Based Trust, Job Stress, and job performance within the banking industry. The research background highlights the increasing work pressure, competitive culture, and hierarchical structure that characterize the banking sector conditions that often allow bullying behaviors to emerge. This study employs a literature review method, examining more than ten national and international empirical studies published within the last ten years. Data sources include academic journals, research reports, and other relevant scientific publications. The analysis identifies patterns among the variables based on documented empirical findings across various organizational settings. The results indicate that Workplace Bullying has a significantly negative impact on Employee Performance, both directly and through mediating variables. Affect-Based Trust tends to deteriorate in the presence of bullying, disrupting cooperation, communication, and interpersonal effectiveness. Job Stress emerges as the primary consequence of bullying and acts as a key mediator that amplifies its negative effect on performance. These relationships form an interconnected model that reflects a cascading effect that undermines the overall work environment in the banking sector.The study recommends strengthening bullying reporting mechanisms, fostering a culture of trust-based relationships, and implementing stress management programs to support emotional stability and sustain Employee Performance. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Workplace Bullying, Affect-Based Trust, Job Stress, dan job performance Industri perbankan. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya tekanan kerja, budaya kompetitif, serta struktur organisasi yang hierarkis di sektor perbankan yang seringkali memberi ruang bagi munculnya perilaku intimidatif. Studi ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji lebih dari 10 penelitian nasional dan internasional dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Sumber data berasal dari jurnal akademik, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah yang relevan. Pendekatan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel berdasarkan temuan empiris pada berbagai konteks organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Workplace Bullying memiliki dampak negatif signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun melalui jalur mediasi. Affect-Based Trust terbukti menurun ketika bullying terjadi, sehingga menghambat kerja sama, komunikasi, dan efektivitas hubungan interpersonal. Selain itu, Job Stress menjadi konsekuensi utama bullying dan berperan sebagai mediator penting yang memperkuat pengaruh negatif tersebut terhadap kinerja. Kombinasi ketiga variabel ini menghasilkan model keterkaitan yang menunjukkan efek berantai yang merusak kualitas lingkungan kerja perbankan. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan sistem pelaporan bullying, pengembangan budaya kerja berbasis kepercayaan, serta implementasi program manajemen stres untuk menjaga stabilitas emosional dan performa karyawan.
Transformasi Sumber Daya Manusia Pialang Asuransi Indonesia: Isu Kompetensi, Digitalisasi, dan Kepatuhan Sasongko, Angky Budi; Sitti Rakhman
Jurnal Deliberatif Vol. 3 No. 2 (2025): Volume
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study explores the transformation and strategic challenges of human resources (HR) in non-life insurance brokerage and reinsurance companies in Indonesia, considering the digital era and current OJK regulations. The main issues identified include competency gaps among personnel, the low proportion of certified staff, and stagnating broker contributions to national premium distribution. The digitalization of business processes, the need to strengthen agile leadership, and increasing compliance pressure—especially with OJK Regulation Number 34 of 2024 regarding HR development investment—intensify the adaptation processes within organizations. A qualitative-descriptive approach was employed, combining literature review and secondary data analysis (OJK, AAUI, and BPS statistics 2022–2025), as well as benchmarking with international best practices and empirical studies. The results show that digital competency, adaptive HR governance, and synergistic ongoing training programs are pivotal drivers of HR transformation in local brokers towards global standards. Strategic recommendations encompass digital-based recruitment redesign, the implementation of compliance-driven HR audits, agile work culture development, and cross-association and global partnership collaboration. This study concludes that agility, digital literacy, and robust HR governance are the keys to ensuring the competitiveness and sustainability of Indonesian brokerage and reinsurance companies in regional and global insurance markets.
Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam Perspektif Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu di Indonesia Rosi, Bahrur
Jurnal Deliberatif Vol. 3 No. 2 (2025): Volume
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The 2024 Simultaneous General Election represents the largest and most complex electoral event in the history of Indonesian democracy. For the first time, the elections for President and Vice President, members of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and Regional Legislative Councils (DPRD) at provincial and district levels were conducted simultaneously on a single day. This complexity has significant implications for electoral management, institutional capacity, voter participation, electoral integrity, and democratic consolidation. This article aims to comprehensively evaluate the implementation of the 2024 Simultaneous Election by examining regulatory frameworks, technical administration, the use of electoral technology, law enforcement, and its impact on democratic quality. Employing a qualitative-descriptive approach and policy analysis, this study finds that while the election was successfully conducted nationwide and remained relatively stable, several structural and technical challenges persist that may undermine substantive democracy. Therefore, electoral system reform and institutional strengthening are essential to improving future electoral quality in Indonesia. Keywords: 2024 Simultaneous Election, Electoral Evaluation, Democracy, Electoral System, Indonesia Abstrak Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan penyelenggaraan pemilihan umum terbesar dan paling kompleks dalam sejarah demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari pemungutan suara. Kompleksitas tersebut membawa implikasi serius terhadap manajemen pemilu, kapasitas penyelenggara, kualitas partisipasi pemilih, integritas proses elektoral, serta konsolidasi demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 secara komprehensif dengan menelaah aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum pemilu, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis kebijakan dan fenomena empiris pemilu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun Pemilu Serentak 2024 berhasil diselenggarakan secara nasional dan relatif stabil, terdapat berbagai persoalan struktural dan teknis yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi desain pemilu dan penguatan kelembagaan demokrasi untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang. Kata kunci: Pemilu Serentak 2024, Evaluasi Pemilu, Demokrasi, Sistem Pemilu, Indonesia
Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Menjamin Independensi dan Profesionalisme dalam Rezim Pemilu Serentak Rakhman, Sitti
Jurnal Deliberatif Vol. 3 No. 2 (2025): Volume
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis mekanisme rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia. Seiring dengan perubahan desain pemilu pasca-Putusan MK No. 135/2024, integritas penyelenggara menjadi kunci legitimasi hasil pemilu. Permasalahan utama yang muncul mencakup politisasi tim seleksi, dominasi kepentingan partai politik di DPR dalam fase fit and proper test, serta tantangan teknis penggunaan sistem informasi seleksi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus seleksi periode 2022-2027. Temuan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengubah mekanisme seleksi dari sistem yang sangat politis menuju sistem meritokratis yang lebih transparan dengan penguatan peran partisipasi publik sebagai "penjaga gerbang" integritas. Abstract: This article analyzes the urgency of reconstructing the recruitment mechanism for members of the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Indonesia to ensure the independence and professionalism of election organizers. Following the Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which decoupled the schedules of National and Local Elections, the workload and integrity standards of organizers require fundamental adjustments. Utilizing a normative-juridical method and an analytical approach to secondary data from the Election Organizer Ethics Council (DKPP) and election monitoring organizations, this study finds that the current recruitment process remains entangled in politicization during the final stage in Parliament (DPR) and suffers from suboptimal gender affirmation policies. The research findings recommend strengthening the role of the Selection Team as a gatekeeper and redesigning the role of the DPR into a confirmatory body (rather than an elective one) to minimize political intervention. Kata Kunci: SDM, HRM, Rekrutmen, KPU, Bawaslu, Independensi, Pemilu Serentak, Pilkada.
Pengaruh Knowledge Sharing dan Program Mentoring terhadap Peningkatan Kompetensi Teknis Underwriter Muda di PT X Emylia Eka Kusumaningrum; Sitti Rakhman
Jurnal Deliberatif Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL DELIBERATIF
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research aims to analyze the impact of knowledge sharing activities and mentoring programs on enhancing the technical competence of young underwriters at PT X, while mitigating the risk of knowledge loss. The study employed a qualitative approach with a descriptive single case study design. Data collection was conducted through triangulation techniques, including in-depth interviews with 8 informants (4 young underwriters, 3 senior underwriters, and 1 division manager), participant observation, and documentation studies. Interactive qualitative data analysis followed the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that organic-horizontal knowledge sharing activities effectively accelerate the acquisition of explicit knowledge, particularly regarding premium tariff interpretations and policy clauses. Meanwhile, the formal mentoring program via a 12-month shadowing scheme serves as the most reliable instrument for transferring tacit knowledge, such as underwriting intuition in grey areas. The interactive synergy between both programs establishes institutional memory as an internal defense mechanism, significantly reducing document revision error rates and improving turnaround time efficiency, which ultimately contributes positively to controlling the company's loss ratio. Keywords: knowledge sharing; mentoring program; technical competence; young underwriter; general insurance Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas knowledge sharing dan program mentoring terhadap peningkatan kompetensi teknis underwriter muda di PT X, sekaligus memitigasi risiko kebocoran pengetahuan (knowledge loss). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus tunggal deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber yang meliputi wawancara mendalam terhadap 8 informan (4 underwriter muda, 3 underwriter senior, dan 1 manajer divisi), observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas knowledge sharing organik-horizontal efektif mempercepat penguasaan pengetahuan eksplisit (explicit knowledge), khususnya terkait interpretasi tarif premi dan klausul polis. Sementara itu, program mentoring formal melalui metode shadowing selama 12 bulan menjadi instrumen paling andal untuk mentransfer pengetahuan implisit (tacit knowledge) berupa intuisi akseptasi risiko pada area abu-abu (grey area). Sinergi interaktif dari kedua program ini berhasil membentuk mekanisme institutional memory yang secara nyata menurunkan tingkat kesalahan (error rate) revisi berkas akseptasi dan meningkatkan efisiensi waktu pelayanan (turnaround time), yang pada akhirnya berkontribusi positif dalam mengendalikan rasio klaim (loss ratio) perusahaan. Kata Kunci: knowledge sharing; program mentoring; kompetensi teknis; underwriter muda; asuransi umum
a ANALISIS KEGAGALAN PEMBANGUNAN CORE SYSTEM DIGITALISASI PROSES YANG MENJADI PENGHAMBAT OPERASIONAL STUDI KUALITATIF SDM PT ASURANSI ABC herdian herdian; Sitti Rakhman
Jurnal Deliberatif Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL DELIBERATIF
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKegagalan implementasi core system baru dalam proyek digitalisasi korporasi sering kali berakar dari kegagalan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aktor ekonomi yang memiliki keterbatasan kognitif (bounded rationality), bukan sekadar kendala teknis perangkat lunak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor psikologi ekonomi dan bias perilaku SDM yang melandasi kegagalan pembangunan core system digitalisasi proses operasional di PT Asuransi ABC, serta bagaimana kegagalan tersebut berbalik menjadi penghambat utama efisiensi operasional perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis dengan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan yang terdiri atas 2 orang Direksi Eksekutif, 4 Manajer Proyek IT & Pengadaan, serta 6 Staf Operasional dari divisi Underwriting dan Klaim. Data primer diperkuat dengan studi dokumentasi laporan deviasi anggaran, catatan log kegagalan sistem, grafik keterlambatan pemrosesan, dan data pengunduran diri karyawan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data wawancara, observasi langsung atas kelambatan sistem, serta validasi konsensus teori ekonomi perilaku terkini dari literatur global periode 2016–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek digitalisasi yang awalnya dianggarkan sebesar Rp10 miliar ini mengalami kegagalan struktural akibat tiga bias perilaku utama dari aktor SDM di dalam organisasi. Pertama, overconfidence bias pada fase perencanaan membuat manajemen puncak mengabaikan masukan staf senior dan membeli paket perangkat lunak siap pakai dari vendor asing senilai Rp8 miliar tanpa studi kelayakan mendalam. Kedua, status quo bias di tingkat staf operasional memicu penolakan terselubung dan duplikasi kerja manual menggunakan Excel secara mandiri karena merasa kenyamanan kerja terganggu oleh ketatnya sistem baru. Ketiga, sunk cost fallacy mendistorsi rasionalitas manajerial untuk terus mengalirkan dana tambahan sebesar Rp3 miliar demi memodifikasi modul yang cacat desain karena takut kehilangan reputasi profesional. Rantai bias ini berimplikasi fatal pada operasional lapangan, di mana waktu pemrosesan klaim membengkak dari 3 hari menjadi 14 hari kerja akibat data membeku (system freeze), memicu stres kerja masif, hingga melonjaknya angka turnover staf operasional kunci mencapai 24% dalam setahun terakhir .Guna mengurai disfungsi tersebut, dirancang tiga strategi intervensi perilaku (behavioral interventions) untuk merestrukturisasi arsitektur keputusan SDM. Intervensi tersebut meliputi penerapan kebijakan cut-loss objektif melalui pembentukan Independent IT Governance Committee, pembentukan skema penilaian kinerja baru berbasis Digital Adoption Reward Framework untuk memutus bias status quo, serta pelaksanaan protokol de-biasing anggaran lewat simulasi Premortem Analysis. Setelah diimplementasikan secara konsisten selama dua kuartal, strategi ini berhasil memulihkan efisiensi finansial dan operasional perusahaan secara masif. Dampak pasca-implementasi mencakup pemulihan kecepatan pemrosesan klaim menjadi hanya 2 hari kerja, penyusutan angka kesalahan perhitungan premi hingga tingkat nol persen, serta stabilisasi angka turnover staf yang menurun tajam dari 24% menjadi hanya 3,5% per tahun.Kata Kunci: Core System; Ekonomi Perilaku; Overconfidence Bias; Status Quo Bias; Sunk Cost Fallacy; Intervensi Perilaku;
Analisis Dampak Penerapan PJOK Nomor 23 Tahun 2023 Terhadap Sumber Daya Manusia Dalam Skenario Ketidakmampuan Perusahaan Asuransi Memenuhi Ketentuan Ekuitas Minimm Dwi Eloran; Sitti Rakhman
Jurnal Deliberatif Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL DELIBERATIF
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study examines the human resources (HR) implications of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 23 of 2023 on insurance business licensing and institutional arrangements, particularly within the scenario where insurance companies fail to meet the staged minimum equity requirements. The regulation requires conventional and sharia insurance and reinsurance companies to gradually increase their minimum equity by the end of 2026 and 2028, with escalating supervisory sanctions from written warnings to business activity restriction and license revocation imposed on non-compliant companies. While prior studies have extensively discussed the regulation from financial, managerial, and legal perspectives, its consequences for employees remain underexplored. Using a qualitative descriptive method combined with normative-juridical legal analysis based on secondary data statutory regulations, peer-reviewed journal articles, and documented industry cases this study finds that corporate failure to satisfy the equity threshold triggers a chain of organizational responses, including downsizing, restructuring, and in extreme cases, business dissolution, each of which generates job insecurity, diminished organizational commitment, and reduced statutory protection for affected workers, particularly the lowered severance entitlement applicable in bankruptcy-related termination. The study also identifies HR competency gaps emerging from consolidation (KUPA) and sharia unit spin-off requirements. These findings suggest that capital-strengthening policy in the insurance sector carries significant indirect social costs that warrant complementary HR-protective measures from both regulators and industry management.
Analisis Praktik Double Job sebagai Bentuk Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dampaknya terhadap Pengambilan Keputusan Karyawan Nathania Shayna Zaviera Setiawan; Sitti Rakhman
Jurnal Deliberatif Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL DELIBERATIF
Publisher : Jaringan Pemberdayaan Politik Lingkungan Hidup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan bisnis yang semakin meningkat sering kali diikuti oleh peningkatan volume dan kompleksitas pekerjaan yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang lebih besar. Namun, di tengah tuntutan efisiensi biaya operasional, banyak perusahaan memilih menerapkan praktik rangkap fungsi jabatan (double job) dibandingkan melakukan penambahan tenaga kerja baru. Praktik ini dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi functional flexibility yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik rangkap fungsi jabatan sebagai strategi efisiensi SDM, mengkaji dampaknya terhadap beban kerja dan beban kognitif karyawan, serta menganalisis keterkaitan kedua faktor tersebut terhadap kualitas pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah terindeks yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir dan memiliki relevansi dengan konsep functional flexibility, workload, cognitive load, dan kualitas pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkap fungsi jabatan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan SDM dan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan operasional. Namun, praktik tersebut juga berpotensi meningkatkan beban kerja (work overload) dan beban kognitif (cognitive load) karyawan. Peningkatan kedua beban tersebut dapat menyebabkan kelelahan kerja, keterbatasan kapasitas pemrosesan informasi, serta penurunan kemampuan individu dalam mengevaluasi alternatif keputusan secara optimal. Temuan ini menunjukkan adanya trade-off antara efisiensi biaya tenaga kerja dan kualitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan rangkap fungsi jabatan secara proporsional agar manfaat efisiensi yang diperoleh tidak mengorbankan kualitas keputusan dan kinerja organisasi dalam jangka panjang.

Page 3 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL DELIBERATIF Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): Volume Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): Juni 2024 Vol. 1 No. 1 (2023): Desember 2023