cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wheny Utariningsih
Contact Email
lembagarisetm@gmail.com
Phone
+6282213200972
Journal Mail Official
lembagarisetm@gmail.com
Editorial Address
Komplek Firya Mansion, Jl Paya Billi - Panggoi, Dusun A Bahagia, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Wacana Sosial Nusantara
Published by Lembaga Riset Mandiri Nusantara
ISSN : -     EISSN : 31106439     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Art, Social,
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Wacana Sosial Nusantara: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial is a multi and interdisciplinary peer-reviewed academic research journal serving the broad social sciences community. The journal welcomes excellent contributions that advance our understanding on a broad range of topics including anthropology, sociology, history, politic, economy, education, culture, psychology, management, art, linguistics, and law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat Kota Serang Akibat Digitalisasi: Perspektif Manajemen Perubahan Muhamad Gia Galihleo; Raul Rizki Muhammad Kemal; Rara Casillas; Syahira Anasya; Faisal Dudayef
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Januari 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19025826

Abstract

Digitalisasi telah menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Serang. Perkembangan teknologi digital seperti internet, telepon pintar, media sosial, dan aplikasi komunikasi daring telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara signifikan. Interaksi yang sebelumnya didominasi oleh pertemuan tatap muka kini semakin bergeser ke ruang digital yang bersifat virtual, cepat, dan fleksibel. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara berkomunikasi, tetapi juga berdampak pada kualitas hubungan sosial, kedekatan emosional, serta kohesi sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola interaksi sosial masyarakat Kota Serang akibat digitalisasi dengan menggunakan perspektif manajemen perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi sosial, serta analisis fenomena digitalisasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Data dianalisis secara naratif untuk menggambarkan dinamika perubahan sosial yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berperan sebagai struktur sosial baru yang membentuk pola komunikasi dan relasi sosial masyarakat Kota Serang. Meskipun digitalisasi memberikan kemudahan, efisiensi, dan perluasan jaringan sosial, perubahan ini juga menimbulkan tantangan berupa berkurangnya intensitas interaksi langsung dan potensi melemahnya nilai kebersamaan. Perspektif manajemen perubahan menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sosial, literasi digital, serta peran keluarga, komunitas, dan kebijakan publik. Pengelolaan perubahan yang tepat memungkinkan masyarakat Kota Serang untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal tanpa mengabaikan kualitas interaksi sosial dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar.
AI-Supported Translation Learning in EFL Contexts: Insights from Students Ali, Sri Widyarti
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Jurnal Wacana Sosial Nusantara - Desember 2025
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18598461

Abstract

The rapid integration of artificial intelligence (AI) has transformed language education, including translation learning in English as a Foreign Language (EFL) contexts. In translation classrooms, AI-based tools such as machine translation engines, large language models, and AI-assisted revision systems are increasingly used to support comprehension, problem-solving, and decision-making. However, empirical studies that foreground students’ perspectives on AI-supported translation learning remain limited, particularly in EFL higher education. This study explores EFL students’ experiences, perceptions, and learning practices related to the use of AI in translation learning. Adopting a qualitative research design, data were collected through semi-structured interviews with undergraduate students enrolled in a translation course in an English Education program. The data were analyzed using thematic analysis to identify recurring patterns across participants’ accounts. The findings reveal seven major themes, including AI as a cognitive support tool, a scaffold for linguistic and cultural awareness, a trigger for metacognitive reflection, and a source of ethical consideration. Overall, the study shows that students perceive AI not as a shortcut, but as a learning companion that reshapes their translation strategies and awareness. These findings contribute to a deeper understanding of AI-mediated translation learning and offer pedagogical insights for the meaningful integration of AI in EFL translation education.
Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pelupessy, Sella Petrix
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Februari 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19025847

Abstract

Penelitian dengan memilih judul “Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui implementasi Pasal 22 UU No.5/1999 dalam mengakomodir berbagai persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia yang merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pasal 22 UU No.5/ 1999 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan pemenang tender. Bahkan kenyataan empirik membuktikan bahwa persekong-kolan tender telah terjadi pada saat adanya wacana kegiatan proyek  pengadaan barang/jasa pada suatu instansi pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 agar tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dalam implementasinya, mengingat persoalan persekongkolan tender sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga  prosedur tender, aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang untuk keuntungan finansial secara tidak jujur.
Aspek Hukum Perjanjian Distributor Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Jayapura Pelupessy, Berd Elkiopas
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Februari 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19058373

Abstract

Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Perjanjian Distributor Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian distribusi yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari adanya perjanjian distribusi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk mendapatkan data, maka dipergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan beserta pendapat para ahli di bidang hukum persaingan usaha dalam ruang lingkup hukum dagang dan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengarah pada suatu kenyataan empiris, khususnya mengenai perjanjian distribusi di Kota Jayapura. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis bentuk distribusi yang paling dominan dalam praktik bisnis di Kota Jayapura, yaitu Exclusive Supply dan Franchise sebagaimana terlihat jelas dalam perdagangan rokok, minuman bir dan sejenisnya, bahan bangunan semen gresik dan produk kosmetik luar negeri tertentu, hal mana dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dampaknya antara lain terhalangnya hak para pelanggan atau konsumen untuk melakukan penawaran guna memperoleh harga terbaik. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah Kota Jayapura dalam memberikan ijin atas penyalur tunggal barang dan jasa tertentu kepada pengusaha tertentu, apalagi yang bersangkutan adalah distributor dari bagian perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Analisis Kesiapan Regulasi dan Transformasi Perbankan dalam Digitalisasi Rupiah pada Proyek Garuda Annisa Rahmawati; Faudi Alda Wahyu Aulia; Elis Anindita Hermawan; Nattaya Naffarel Putri
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19457142

Abstract

Transformasi sistem keuangan global yang semakin ter digitalisasi mendorong bank sentral di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai inovasi dalam sistem pembayaran. Dalam konteks ini, Proyek Garuda menjadi langkah strategis Bank Indonesia dalam merancang digitalisasi rupiah guna menjaga kedaulatan moneter dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan kerangka regulasi di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan hukum dan kelembagaan dalam integrasi rupiah digital ke dalam sistem keuangan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada telah memberikan dasar awal, namun masih memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi karakteristik mata uang digital, khususnya terkait kepastian hukum, perlindungan data, dan keamanan siber. Selain itu, terdapat tantangan dalam koordinasi antar lembaga serta potensi perubahan peran perbankan dalam sistem intermediasi. Keberhasilan implementasi rupiah digital sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kesiapan kelembagaan, serta adaptasi sektor perbankan dalam menghadapi transformasi sistem keuangan digital.
Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sella Petrix Pelupessy; Dwight Nusawakan
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19487615

Abstract

Penelitian ini dengan judul “Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui implementasi Pasal 22 UU No.5/1999 dalam mengakomodir berbagai persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia yang merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pasal 22 UU No.5/ 1999 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan pemenang tender. Bahkan kenyataan empirik membuktikan bahwa persekong-kolan tender telah terjadi pada saat adanya wacana kegiatan proyek pengadaan barang/jasa pada suatu instansi pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 agar tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dalam implementasinya, mengingat persoalan persekongkolan tender sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga prosedur tender, aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang untuk keuntungan finansial secara tidak jujur

Page 3 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - April 2026 Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Februari 2026 Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Januari 2026 Vol. 1 No. 4 (2025): Jurnal Wacana Sosial Nusantara - Desember 2025 Vol. 1 No. 3 (2025): Jurnal Wacana Sosial Nusantara - November 2025 Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Wacana Sosial Nusantara - Oktober 2025 Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Wacana Nusantara-September 2025