cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 12 (2025)" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG TERHADAP FRANCHISE FOOD & BEVERAGES DI INDONESIA I Made Arya Setiadi Putra; Ni Putu Purwanti
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam bisnis franchise makanan dan minuman (Food and Beverage/F&B) di Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia dagang pada sektor F&B meliputi informasi bernilai ekonomi seperti resep, formula, dan metode produksi yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan diberikan melalui perjanjian franchise dan dapat ditegakkan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, baik secara perdata maupun pidana. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Penelitian ini menegaskan pentingnya klausul kerahasiaan dalam perjanjian franchise serta peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dalam menjaga rahasia dagang di sektor F&B. This study aims to determine the form of legal protection for trade secrets in food and beverage (F&B) franchise businesses in Indonesia and the legal measures that can be taken in case of violations. The research applies a normative juridical method using a statutory approach by reviewing primary and secondary legal materials. The results show that trade secrets in the F&B sector, such as recipes, formulas, and production methods, are protected under Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets. Protection is granted through franchise agreements and can be enforced via litigation or non-litigation, in both civil and criminal forms. Violators may face imprisonment of up to two years and/or a fine of IDR 300,000,000. The study emphasizes the importance of confidentiality clauses in franchise agreements and greater legal awareness among business actors to safeguard trade secrets in the F&B sector.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MANIPULASI TANGGAL EXPIRED PRODUK MAKANAN PERSPEKTIF TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Made Andien Putri Wijaya; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab hukum distributor atas perilaku manipulasi tanggal kedaluwarsa/expired pada produk makanan. Dalam menganalisis oleh penulis digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penggalian data dilakukan melalui studi kasus dan dokumen, yang menganalisis data secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi meliputi hak atas rasa aman, rasa nyaman dan keselamatannya, yang dilakukan distributor dengan mengabaikan kewajibannya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP 69/1999), ketentuan ini mengatur larangan distributor dalam hal pelabelan ulang pada produk makanan yang telah memasuki masa kedaluwarsa serta mengedarkan produk yang dikategorikan sebagai barang yang tidak layak sehingga dapat membahayakan keselamatan dan mengancam jiwa seseorang. Pertanggung jawaban hukum pelaku usaha dilakukan dengan memberikan kompensasi berupa uang ataupun penukaran barang bagi konsumen yang dirugikan serta penjatuhan sanksi administratif, denda, termasuk pencabutan izin usaha sebagai implementasi perlindungan hak-hak konsumen dan memastikan keselamatan atas peredaran bebas produk di pasaran. UUPK memberi hak terhadap konsumen untuk pengajuan klaim ganti rugi sebagai perwujudan konkret atas perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal pengajuan gugatan yang difasilitasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). This study aims to analyze legal protection for consumers and the legal responsibility of distributors for expiration date manipulation behavior in food products. In analyzing by the author, a normative research method with a legislative and conceptual approach is used. Data mining is carried out through case studies and documents, which analyze data in a descriptive-qualitative manner. Based on the results of the study, it was found that violations of consumer rights were protected, including the right to a sense of security, comfort and safety, which were carried out by distributors by ignoring their obligations as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), Law No. 18 of 2012 concerning Food (Food Law), Government Regulation No. 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements (PP 69/1999), This provision regulates the prohibition of distributors in terms of relabeling food products that have entered the expiration period and distributing products that are categorized as unsuitable goods that can endanger safety and threaten a person's life. The legal responsibility of business actors is carried out by providing compensation in the form of money or exchange of goods for aggrieved consumers as well as the imposition of administrative sanctions, fines, including the revocation of business licenses as an implementation of the protection of consumer rights and ensuring the safety of the free circulation of products in the market. The UUPK gives consumers the right to submit compensation claims as a concrete manifestation of legal protection, as well as the right to receive protection in the event of a lawsuit facilitated by the Indonesian Consumer Institute Foundation (YLKI) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).
PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SMARTPHONE PADA KONSER BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Luh Nyoman Wisuaria Ratnabumi; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan dan pertanggungjawaban hukum ketika terjadi wanprestasi dalam sewa-menyewa smartphone pada konser berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji perjanjian sewa-menyewa yang semakin marak dilakukan dampak dari meningkatnya minat masyarakat terhadap konser musik serta pengaruh media sosial. Praktik ini kerap menghadapi resiko wanprestasi, seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan, atau kehilangan perangkat. Sebagai solusi, perlindungan hukum disarankan dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, dengan penekanan pada mediasi dan negosiasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian menemukan masing-masing pihak baik penyewa maupun pihak yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bentuk pertanggungjawaban penyewa meliputi menanggung risiko atas objek sewa sejak terjadinya wanprestasi, bertanggung jawab atas biaya perkara jika sengketa dibawa ke pengadilan, dan wajib melaksanakan perjanjian atau membayar ganti rugi apabila perjanjian dibatalkan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan regulasi hukum yang adaptif terhadap fenomena baru dalam era digital. The purpose of this paper is to explain the legal protection and liability in the event of a breach of contract in smartphone rentals at concerts based on positive law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with statutory regulations. This study examines the increasingly widespread rental agreements due to the impact of the increasing public interest in music concerts and the influence of social media. This practice often faces the risk of default, such as late returns, damage, or loss of equipment. As a solution, legal protection is recommended through litigation or non-litigation channels, with an emphasis on mediation and negotiation before taking the case to court. The research findings indicate that each party, both the lessee and the lessor, has rights and obligations that must be fulfilled. The lessee's responsibilities include bearing the risk of the leased object from the moment the default occurs, being responsible for legal costs if the dispute is brought to court, and being obligated to enforce the agreement or pay compensation if the agreement is canceled. This research contributes to the development of legal regulations that are adaptive to new phenomena in the digital era.
KONFLIK PENETAPAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI Ida Bagus Gede Pradnyana Jelantik; Komang Widiana Purnawan
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik penetapan status hukum anak dalam perkawinan campuran lintas negara, khususnya terkait ketidaksinkronan antara prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) dan norma konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk menelaah kekaburan norma, kekosongan hukum, serta praktik penerapan hukum asing oleh peradilan Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa belum adanya Undang-Undang HPI, lemahnya mekanisme pengakuan dan penerapan hukum asing, serta disharmoni antara instrumen HPI dengan kebijakan konstitusional menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan pembaruan politik hukum nasional untuk menjamin perlindungan hukum anak secara adil dan responsif terhadap hubungan keperdataan transnasional. This study aims to analyze the legal conflicts in determining the status of children born from mixed-nationality marriages, particularly the inconsistencies between the principles of Private International Law (PIL) and the constitutional norms under Article 28B(2) of the 1945 Constitution of Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches to examine normative ambiguities, legal gaps, and the judicial application of foreign law in Indonesia. The findings indicate that the absence of a comprehensive PIL statute, the lack of a clear mechanism for recognizing and applying foreign law, and disharmony between PIL instruments and constitutional guarantees have resulted in legal uncertainty and inadequate protection for children of mixed marriages. The study concludes that harmonization of legislation and reform of Indonesia’s legal policy are essential to ensure fair, consistent, and transnationally responsive legal protection for children.
KEDUDUKAN INFERENSI SEBAGAI DATA PRIBADI DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA: PERSPEKTIF KOMPARASI DAN IUS CONSTITUENDUM I Putu Gede Putra Sentana; Ida Bagus Yoga Raditya
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Algoritma pemrosesan data pribadi membuat inferensi yang tidak dapat diverifikasi mengenai seseorang yang bisa berdampak besar pada kehidupannya. Perkembangan teknologi analisis big data dan kecerdasan buatan membuat adopsi inferensi semakin marak dan menyentuh setiap sendi-sendi kehidupan kita, mengontrol bagaimana subjek data pribadi dilihat oleh pengendali data pribadi, orang lain, serta menjadi dasar atas keputusan-keputusan penting yang dibuat terhadap subjek data pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kedudukan inferensi sebagai data pribadi dan perlindungan apa saja yang diberikan padanya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan inferensi tercakup dalam pengertian data pribadi dalam UU PDP. Serta data inferensi dilindungi sebagai bagian dari hak-hak subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses data pribadi, hak untuk memperbaiki data pribadi, hak untuk menghapus data pribadi, dan hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan yang dilakukan secara otomatis. Untuk memajukan perlindungan data pribadi berupa inferensi, pembentuk undang-undang perlu memberikan pemaknaan baru pada data pribadi yang secara eksplisit menyatakan bahwa inferensi termasuk ke dalam pengertian data pribadi. The algorithm for processing personal data makes unverifiable inferences about individuals that can have a significant impact on their lives. The development of big data analytics and artificial intelligence technologies has led to the increasing adoption of inferences, which now permeate every aspect of our lives. These inferences control how data subjects are perceived by personal data controllers and others, and they form the basis for important decisions made about data subjects. The aim of this study is to examine the status of inferences as personal data and the kinds of protections afforded to them. This research uses a normative method with legislative and comparative approaches. The results of this study indicate that inferences are included in the definition of personal data under the Personal Data Protection Law. Inferred data is protected as part of the rights of personal data subjects to receive information, the right to access personal data, the right to rectify personal data, the right to erase personal data, and the right to object to automated processing. To advance the protection of inferred personal data, lawmakers need to provide a new interpretation of personal data that explicitly states that inferences are included within the scope of personal data.
KEBIJAKAN PENGATURAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA Anak Agung Cintyanatha Putri; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini yaitu mengkaji tentang kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak korban akibat tindak pidana di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma hukum yang diterapkan dan landasan hukum berhubungan dengan pemberian bantuan hukum bagi anak korban tindak pidana. Hasil studi mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak korban akibat tindak pidana. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” dan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” Perlindungan harus mencakup elemen-elemen dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan Kesehatan, partisipasi aktif anak korban, serta bantuan hukum yang diperlukan guna mengembalikan martabat dan kehidupan normal anak korban. Kebijakan pengaturan bantuan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perlu memiliki pengaturan dengan konteks menyeluruh dari Undang Undang Bantuan Hukum dan Peraturan pelaksanaanya, sehingga kebijakan pengaturan bantuan hukum tersebut bisa dijadikan acuan yang lebih jelas, terstruktur, dan efektif dalam perlindungan hak bantuan hukum terhadap korban anak akibat tindak pidana, khususnya anak golongan tidak mampu. The purpose of this study is to examine the policy of regulating legal aid for child victims of criminal acts in Indonesia. This study uses a normative legal research method by examining the legal norms applied and the legal basis related to the provision of legal aid for children victims of criminal acts. The results of the study indicate that the protection of child victims due to criminal acts. "Law Number 12 of 2022" and "Law Number 13 of 2006" Protection must include basic elements such as clothing, food, education, and health, the active participation of the victim's child, and the legal assistance necessary to restore the dignity and normal life of the victim's child. The policy of regulating legal aid for children as victims of criminal acts needs to have arrangements with a comprehensive context of the Legal Aid Law and its implementing regulations, so that the policy of regulating legal aid can be used as a clearer, structured, and effective reference in the protection of the right to legal aid for child victims due to criminal acts, especially children in the underprivileged group.
PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA I Made Agus Dwi Karna; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk menelaah mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi sebagai komponen fundamental dari perlindungan terkemuka. Studi yang dilakukan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kerangka analisis hukum serta pendekatan komparatif. Hasil dari studi memberitahukan bahwa realisasi hak restitusi penuh dengan tantangan yang cukup besar. Analisis ini menunjukkan ambiguitas mengenai jenis-jenis tindak pidana apa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan restitusi, tidak adanya prosedur standar untuk mengajukan klaim, kurangnya kesadaran dan konsensus di sela-sela para penegak hukum tentang pentingnya menegakkan hak-hak korban. Selain itu, berbagai faktor hukum, penegakan hukum, dan masyarakat juga menjadi penghambat implementasi hak-hak restitusi yang efektif. Studi ini menggaris bawahi kebutuhan mendesak untuk melakukan reforması dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa korban menerima perlindungan yang memadai. Kerangka hukum Indonesia, yang dilandaskan kepada UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, menegaskan hak korban untuk mendapatkan restitusi atas kerugian finansial, fisik, dan psikologis yang mereka alami akibat tindak pidana. Tujuan dari restitusi adalah untuk mengembalikan korban pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, sesuai dengan prinsip "restitutio in integrum". Hal ini termasuk membangun proses yang lebih jelas dan efisien untuk memulihkan restitusi dari pelaku. Selain itu, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang hak-hak korban di antara aparat penegak hukum dan masyarakat luas sangat penting untuk mewujudkan hak-hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang bermakna dan adil. This study aims to examine the legal protection for victims of criminal acts in Indonesia, especially regarding the fulfillment of restitution rights as a fundamental component of leading protection. The study used a normative juridical research methodology, using a statutory approach and a legal analysis framework as well as a comparative approach. The results of the study show that the realization of the right of restitution is fraught with considerable challenges. The analysis shows ambiguity regarding what types of criminal offenses qualify for restitution, the absence of standardized procedures for filing claims, and a lack of awareness and consensus among law enforcement about the importance of upholding victims' rights. In addition, various legal, law enforcement, and societal factors also hinder the effective implementation of restitution rights. This study underscores the urgent need for reforms in the legal system to ensure that victims receive adequate protection. Indonesia's legal framework, grounded in the 1945 Constitution and reinforced by the Law on Witness and Victim Protection and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022, affirms the right of victims to restitution for the financial, physical and psychological harm they have suffered as a result of criminal acts. The purpose of restitution is to return victims to the condition they were in before the crime occurred, in accordance with the principle of “restitutio in integrum”. This includes establishing clearer and more efficient processes to recover restitution from offenders. In addition, fostering greater awareness and understanding of victims' rights among law enforcement officials and the wider community is critical to realizing restitution rights as a meaningful and fair form of legal protection.
ANALISIS PENGATURAN PENDAPAT BERBEDA DISSENTING OPINION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN KEKOSONGAN ATURANNYA DALAM KUHAP Zaki Fadzlul Khaq; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dissenting opinion dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kekosongan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta implikasi hukumnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dissenting opinion, sebagai pendapat berbeda hakim dalam putusan, diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun, KUHAP tidak mengatur hal serupa, sehingga menimbulkan ambiguitas norma dan ketidakpastian hukum. Kekosongan norma ini muncul karena KUHAP disusun menggunakan paradigma lama yang menekankan kerahasiaan musyawarah hakim serta pengambilan putusan secara kolektif, sehingga tidak memberi ruang bagi pencantuman pendapat berbeda. Selain itu, perkembangan regulasi dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang lebih modern tidak diikuti revisi KUHAP, menimbulkan disharmonisasi pengaturan antara kedua undang-undang yang memiliki kedudukan sederajat. Metode penelitian yuridis normatif mengungkap bahwa ketidakharmonisan kedua regulasi ini menyebabkan inkonsistensi praktik peradilan, terutama dalam kasus pidana. Penelitian merekomendasikan sinkronisasi hukum melalui revisi KUHAP atau aturan teknis untuk memastikan keseragaman penerapan dissenting opinion. This study analyzes the regulation of dissenting opinions under Law Number 48 of 2009 on Judicial Authority and the absence of such regulation in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as well as its legal implications for the criminal justice system in Indonesia. Dissenting opinions, as differing views expressed by judges within a court decision, are explicitly regulated in Article 14 of the Judicial Authority Law, which ensures transparency and accountability. However, KUHAP does not provide similar provisions, resulting in normative ambiguity and legal uncertainty. This normative gap arises because KUHAP was drafted under an earlier paradigm that emphasized the confidentiality of judicial deliberations and collective decision-making, thereby leaving no room for the inclusion of dissenting views. In addition, the more modern regulatory developments introduced by the Judicial Authority Law have not been followed by revisions to KUHAP, creating disharmony between two laws of equal hierarchical status. Using a normative juridical method, this study reveals that the disharmony between these regulations has led to inconsistencies in judicial practice, particularly in criminal cases. The study recommends legal harmonization through the revision of KUHAP or the issuance of technical regulations to ensure uniform implementation of dissenting opinions.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP ERROR IN PERSONA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM Kadek Bagus Krishnantya Prema Shanti; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah tanggungjawab serta perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi individu yang menjadi korban salah tangkap (error in persona) oleh penyidik kepolisian, sekaligus mengevaluasi prosedur pengajuan kompensasi atau ganti rugi dalam kasus tersebut. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi penelitian hukum normatif, dengan fokus pada studi peraturan perundang-undangan serta penelitian konsep hukum. Temuan penelitian menunjukan bahwa individu yang salah ditangkap berhak atas memperoleh pertanggungjawaban, perlindungan hukum, dan HAM, termasuk pemulihak hak, status, martabat, dan harkatnya sebagai warga negara. Hak-hak tersebut dapat dijamin melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39iTahuni 1999itentang Hak Asasi Manusia, serta berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Thisistudyiaims to examine the responsibilities and legal as well as human rights protections for individuals who have been mistakenly arrested (error in persona) by police investigators, while also assessing the procedures for claiming compensation or restitution in such cases. The research employs a normativeilegaliapproach, focusing on the analysisi of legislation and legal concepts. The findings indicate that victims of wrongful arrest are entitled to accountability, legal protection, and human rights, includingithe restoration of their rights, status, dignity, and personal worth as citizens. These rights are safeguarded under the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 39iof 1999i concerningi HumaniRights, and the 1945iConstitutioni of the Republici of Indonesia.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING DI SEKOLAH UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN I Gusti Agung Dipa; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak korban bullying di lingkungan sekolah serta mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah bullying untuk melindungi hak anak atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah aturan hukum terkait perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-UndangPerlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54, dan Pasal 76C. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan penanganan di tingkat satuan pendidikan dan kurangnya mekanisme pencegahan yang konsisten. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain penyusunan kebijakan anti-bullying, peningkatan edukasi dan literasi kekerasan pada satuan pendidikan, serta kerja sama lintas lembaga. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih komprehensif dan penguatan peran sekolah sebagai lingkungan yang aman bagi anak. This study aims to analyze and understand the forms of legal protection available for children who become victims of bullying in the school environment, as well as to examine the efforts made by the government to prevent bullying in order to protect children's right to education. This research employs a normative legal research method with a statute approach by examining legal regulations related to child protection, including the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and other relevant regulations. The results of the study indicate that the Child Protection Law provides firm legal protection for children from all forms of violence, including bullying, as stipulated in Article 9 paragraph (1a), Article 54, and Article 76C. However, the implementation of such protection still faces various challenges, such as limited handling mechanisms at the school level and the lack of consistent prevention measures. The government has undertaken several efforts, including the formulation of anti-bullying policies, the enhancement of education and violence literacy within educational institutions, and inter-institutional cooperation. Nevertheless, the effectiveness of these efforts still needs improvement through more comprehensive supervision and strengthening the role of schools as safe environments for children.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025)