cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 13   14   15   16   17 
ANTARA LOYALITAS PARTAI DAN PROFESIONALISME KABINET: MENAKAR IMPLIKASI HUKUM RANGKAP JABATAN MENTERI Muhamad Dandy Kurniawan; Ade Adhari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p05

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji implikasi hukum terkait ketua umum partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri pada Kabinet Merah Putih. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat ketua umum partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri pada kabinet merah putih. Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian negara, pimpinan organisasi yang sumber keuangan organisasinya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilarang rangkap jabatan sebagai menteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang pada intinya menyatakan Keuangan Partai Politik bersumber dari bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dengan demikian dari uraian diatas maka secara otomatis akan menimbulkan implikasi hukum. Study objectives This For study implications law related chairman general party dual politics​ position as ministers in Kabinet Merah Putih. This study method is normative law with approach legislation. Study results show that there is chairman general party dual politics​ position as ministers in Kabinet Merah Putih. If reviewed from provisions of Article 23 of the Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, leader organization that sources finance the organization originate from Budget Income State Expenditure / Budget Income Regional Expenditure is prohibited double position as minister. Based on provision Article 34 paragraph (1) letter c of the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2011 concerning Changes to the Law Number 2 of 2008 Concerning Political parties which in essence state Finance Political parties are sourced from from help finance from Budget Income State Expenditure / Budget Income Regional Expenditure. With thus from description on so in a way automatic will cause implications law.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PISAH HARTA PASCA PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BURUK Christhoper Matthew Michano; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p09

Abstract

Postnuptial agreement merupakan perjanjian mengenai pemisahan harta yang disusun setelah ikatan perkawinan berjalan dan diperbolehkan dalam tata hukum Indonesia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, dalam praktiknya perjanjian tersebut dapat disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, khususnya kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas postnuptial agreement yang dibuat atau digunakan dengan itikad buruk.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postnuptial agreement sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi, apabila digunakan untuk mengurangi hak kreditor atas harta debitur, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan asas itikad baik dan dapat merugikan pihak ketiga. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dilakukan melalui penerapan asas itikad baik, larangan sebab yang tidak halal, serta pertimbangan hakim terhadap tujuan dan akibat hukum perjanjian. A postnuptial agreement is an agreement regarding the separation of assets drawn up after the marriage bond has been established and is permitted in Indonesian law following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. However, in practice, such agreements can be misused to avoid legal responsibility towards third parties, especially creditors. This study aims to analyze the legal protection for third parties regarding postnuptial agreements made or used in bad faith. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that postnuptial agreements are valid as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code and are implemented in good faith. However, if they are used to reduce the creditor's rights over the debtor's assets, then the agreement is contrary to the principle of good faith and can be detrimental to third parties. Legal protection for third parties is carried out through the application of the principle of good faith, the prohibition of unlawful causes, and the judge's consideration of the objectives and legal consequences of the agreement.
TANTANGAN KEAMANAN DAN KENOTARIAAN PENGGUNAAN VIDEO CONFERENCE UNTUK PEMBACAAN DAN PENANDATANGAN AKTA NOTARIS Wanda Andhiani; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p15

Abstract

Penggunaan sarana digital tersebut muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki pelayanan hukum yang lebih cepat, efektif, dan fleksibel tanpa dibatasi oleh jarak maupun lokasi para pihak. Akan tetapi, penggunaan video conference dalam praktik kenotariatan masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis karena hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai keabsahan pembacaan dan penandatanganan akta autentik melalui media elektronik. Selain persoalan mengenai legalitas prosedur, penggunaan video conference juga menghadirkan tantangan serius dalam aspek keamanan digital, terutama berkaitan dengan perlindungan data, verifikasi identitas para penghadap, kerahasiaan akta, serta ancaman manipulasi dokumen elektronik yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan video conference dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta notaris berdasarkan hukum kenotariatan di Indonesia, mengkaji tantangan keamanan digital yang timbul dalam praktik cyber notary, serta merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap penggunaan video conference dalam praktik kenotariatan di era digital. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan pengkajian terhadap sinkronisasi norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik dalam praktik kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan video conference dalam pembacaan dan penandatanganan akta notaris masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai keabsahan kehadiran elektronik para pihak dalam proses pembentukan akta autentik. The use of such digital tools has emerged as a means of adapting to the needs of modern society, which demands faster, more effective and flexible legal services, unhindered by the distance or location of the parties involved. However, the use of video conferencing in notarial practice still raises various legal issues, as Indonesian positive law has not yet explicitly regulated the validity of the reading and signing of authentic deeds via electronic media. In addition to issues regarding the legality of the procedure, the use of video conferencing also presents serious challenges in terms of digital security, particularly concerning data protection, the verification of the parties’ identities, the confidentiality of deeds, and the threat of manipulation of electronic documents, which could affect the evidential value of authentic deeds. This study aims to analyse the validity of the use of video conferencing in the process of reading and signing notarial deeds under Indonesian notarial law, to examine the digital security challenges arising in cyber notary practice, and to formulate an ideal legal framework for the use of video conferencing in notarial practice in the digital age. The type of research employed is normative legal research using a legislative approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Legal materials were obtained through a literature review of legislation, legal literature, academic journals, and various other legal sources relevant to the research subject. The analysis of legal materials was conducted qualitatively through legal interpretation and an examination of the alignment of legal norms relating to the use of electronic media in notarial practice. The research results indicate that the use of video conferencing in the reading and signing of notarial deeds still gives rise to legal uncertainty, as the Notary Public Act has not yet provided clear provisions regarding the validity of the electronic presence of the parties in the process of drawing up authentic deeds.
MENJAMIN KEPASTIAN INVESTASI KONTEMPORER: TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SEKURITISASI KONTRAK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REITS) Delfia F E Tenda; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p01

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum kontrak REITs dalam bentuk akta notaris, tanggung jawab hukum Notaris terhadap kekuatan pembuktian kontrak REITs, serta implikasi hukum apabila terjadi cacat hukum atau sengketa dalam kontrak REITs. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi dokumen (library research). Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak REITs dalam bentuk akta notaris pada dasarnya memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memenuhi ketentuan formal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan regulasi pasar modal. Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian kontrak melalui penerapan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta autentik. Apabila dalam kontrak REITs ditemukan cacat formil maupun materiil, maka hal tersebut dapat mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta, pembatalan kontrak, hingga timbulnya pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan profesionalitas dan kehati-hatian Notaris guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan kontrak REITs. This study aims to analyse the legal validity of REIT contracts in the form of notarial deeds, the notary’s legal responsibility regarding the evidential weight of REIT contracts, and the legal implications should legal defects or disputes arise in REIT contracts. This study is a normative legal study employing a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. All legal materials were analysed using qualitative analysis methods by interpreting and examining legal norms systematically in accordance with the research problems. Notaries play a vital role as public officials authorised to draw up authentic deeds in various legal matters, including the formation and execution of real estate contracts. Research findings indicate that REIT contracts in the form of notarial deeds essentially possess full legal force and probative value provided they meet the validity requirements for agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and comply with the formal provisions of the Notary Public Act and capital market regulations. Notaries bear a significant responsibility in ensuring the validity and evidential force of contracts through the application of the principles of due diligence, good faith, and compliance with the procedures for the preparation of authentic deeds. Should formal or material defects be found in REIT contracts, this may result in the degradation of the deed’s evidential force, the annulment of the contract, or even the incurrence of legal liability for the parties involved. Therefore, the professionalism and diligence of the Notary are required to provide legal certainty and legal protection for the parties in the execution of REIT contracts.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DOWN SYNDROME Steffen Pieter Tanasale; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p11

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum notaris dalam melindungi hak waris anak penyandang down syndrome pada pembuatan akta pengelolaan harta warisan. Permasalahan penelitian berangkat dari belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur bentuk tanggung jawab notaris terhadap perlindungan kepentingan anak penyandang down syndrome dalam praktik kenotariatan, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta bahan hukum lain yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta autentik, tetapi juga memiliki kewajiban hukum dan profesional untuk memastikan perlindungan hak keperdataan anak penyandang down syndrome dalam pengelolaan harta warisan. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan keadaan, dominasi pihak tertentu, maupun tindakan hukum yang berpotensi merugikan hak anak sebagai ahli waris. Kelalaian notaris dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap kekuatan pembuktian akta serta membuka kemungkinan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan kode etik profesi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan serta penguatan perlindungan hukum terhadap pihak rentan dalam hubungan hukum kewarisan. This study examines the legal responsibilities of notaries in protecting the inheritance rights of children with Down’s syndrome when drawing up deeds for the administration of inherited assets. The research problem stems from the absence of specific regulations governing the form of notarial responsibility for protecting the interests of children with Down’s syndrome in notarial practice, which has led to ambiguity in the law and variations in the application of the principle of due care by notaries. This study employs a normative legal research method using a legislative approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Legal materials were obtained through a documentary study of legislation, legal literature, academic journals, and other relevant legal materials, which were then analysed qualitatively. The research findings indicate that notaries are not only responsible for the formal aspects of drawing up authentic deeds, but also have legal and professional obligations to ensure the protection of the civil rights of children with Down’s syndrome in the administration of inherited assets. The application of the principle of prudence is of paramount importance in preventing the exploitation of circumstances, the domination of certain parties, or legal actions that could potentially infringe upon the rights of the child as an heir. A notary’s negligence in fulfilling these obligations may have legal consequences regarding the probative value of the deed and may give rise to civil, administrative, and professional disciplinary liability. It is hoped that this research will contribute to the development of notarial law and the strengthening of legal protection for vulnerable parties in inheritance law.
KEADILAN HUKUM DALAM PEMBEBANAN BIAYA PERKARA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI TURUT TERGUGAT Septyanisa Wahyuningtyas; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembebanan biaya perkara terhadap notaris sebagai turut tergugat ditinjau dari perspektif keadilan hukum serta mengidentifikasi upaya hukum notaris terhadap pembebanan biaya perkara yang tidak didasarkan pada kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan biaya perkara secara tanggung renteng terhadap notaris sebagai turut tergugat yang tidak terbukti melakukan kesalahan belum mencerminkan keadilan proporsional dan mencederai asas liability based on fault. Notaris dapat menempuh upaya preventif melalui eksepsi diskualifikasi serta upaya represif melalui banding untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat jabatan notaris. This study aims to analyze the imposition of court costs on notaries as co-defendants from the perspective of legal justice and to identify the legal remedies available to notaries when such costs are imposed without proof of fault. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the joint imposition of court costs on a notary as a co-defendant who is not proven to have committed any fault does not reflect proportional justice and violates the principle of liability based on fault. Notaries may pursue preventive legal remedies through disqualification objections and repressive remedies through appeal in order to uphold justice, legal certainty, and the integrity of the notarial office.
JERAT PIDANA TANPA MENS REA: BATAS AKUNTABILITAS NOTARIS TERHADAP KEJAHATAN IDENTITAS PENGHADAP Aulia Khairunisa; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p12

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris terhadap tindakan penghadap yang menggunakan identitas palsu serta upaya hukum yang dapat ditempuh Notaris untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya perkara. Masalah utama dalam penelitian ini adalah rentannya posisi Notaris yang sering ditarik ke dalam ranah pidana maupun perdata akibat ketidakbenaran keterangan penghadap, meskipun Notaris hanya bertanggung jawab secara formal. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Notaris bersifat preventif melalui kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan represif melalui pembuktian ketiadaan mens rea serta penerapan Teori Tanggung Jawab Hukum. Upaya hukum untuk memperoleh ganti rugi dengan dapat dilakukan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan menggabungkan sebuah perkara ganti rugi (Pasal 98 KUHAP) guna mewujudkan keadilan komutatif bagi Notaris sebagai korban itikad buruk penghadap. This study aims to analyze the legal protection for Notaries against the actions of appearers who use false identities and the legal remedies that Notaries can take to obtain compensation and court costs. The main problem in this research is the vulnerable position of Notaries who are often dragged into criminal and civil domains due to the untruthfulness of the appearer's information, even though Notaries are only formally responsible. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the legal protection of Notaries is preventive through the authority of the Notary Supervisory Board (MPN) and repressive through the proof of the absence of mens rea and the application of the Theory of Legal Liability. Legal remedies to obtain compensation can be pursued through a Tort lawsuit (Article 1365 of the Civil Code) and the merging of compensation cases (Article 98 of the Criminal Procedure Code) in order to achieve commutative justice for Notaries as victims of the appearer's bad faith.  
TRANSFORMASI REGULASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DARI PERSFEKTIF HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENYEDERHANAAN PERIZINAN Ridhani Aipassa; Mella Ismelina Farma Rahayu
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan Undang-undang Cipta Kerja terhadap penyederhanaan perizinan Andalalin di indonesia dimana terdapat pergeseran paradigma dari sistem perizinan yang dahulunya administratif-birokratis menjadi sistem yang berbasis resiko (Online Single Submission-Risk Based Approach). Penelitian ini menggunakan Penelitian pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dengan para pihak pengembang (pemrakarsa) yang sedang melakukan pengajuan permohonan Andalalin baik itu dari kegiatan infrastruktur yang akan dibangun/dioperasikan/dikembangkan, baik itu pengajuan permohonan untuk kewenangan pada Kementerian Perhubungan untuk status jalan Nasional, Dinas Perhubungan Kota/ Kabupaten untuk status jalan Kota/Kabupaten, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk status jalan provinsi. This study aims to analyze the impact of the Job Creation Law on the simplification of Andalalin (Traffic Impact Analysis) licensing in Indonesia, where there has been a paradigm shift from a previously administrative-bureaucratic licensing system to a risk-based system (Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA)). This research uses a qualitative approach with an interview method involving developer parties (project initiators) who are in the process of applying for Andalalin - including applications for infrastructure to be built, operated, or developed - covering submissions under the authority of the Ministry of Transportation for national roads, the City/District Transportation Agency for city/district roads, and the Regional Land Transport Management Authority (BPTD) for provincial roads.
BUSINESS JUDGMENT RULE DAN RELEVANSINYA: MENGURAI BENANG KUSUT KRIMINALISASI KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Steven Galileo Haryanto; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p18

Abstract

Penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR) di Indonesia menyimpan paradoks. Pasal 9F dan Pasal 3Y Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara secara normatif mengkodifikasi BJR sebagai tameng terhadap kriminalisasi keputusan bisnis, namun dalam praktik penegakan hukum direksi BUMN tetap rentan ditarik ke ranah pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penerapan BJR dalam penegakan hukum atas kerugian BUMN, dengan menelaah ketidakjelasan batas antara business decision dan perbuatan melawan hukum, potensi kriminalisasi direksi akibat perluasan makna kerugian negara, serta benturan rezim hukum administrasi, perdata, pidana, dan hukum perseroan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Nomor 38/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 66/PUU-XXIV/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJR di Indonesia berstatus qualified immunity yang dilemahkan oleh reverse burden of proof, ambiguitas paradigma transformasi-sumber dalam UU BUMN, dan pendekatan result-oriented oleh aparat penegak hukum. Penelitian merekomendasikan konstruksi pertanggungjawaban berlapis (layered liability construction) yang membedakan tipologi kerugian dan menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai ultimum remedium, agar BJR dapat berfungsi sebagai pelindung yang efektif tanpa berubah menjadi imunitas mutlak. The application of the Business Judgment Rule (BJR) doctrine in Indonesia carries a paradox. Articles 9F and 3Y of Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises normatively codify BJR as a shield against the criminalisation of business decisions, yet in practice, directors of state-owned enterprises (SOEs) remain vulnerable to criminal prosecution. This study analyses the problems of BJR application in law enforcement over SOE losses by examining the unclear boundary between business decisions and unlawful acts, the potential criminalisation of directors due to the expansion of state losses, and the conflict between administrative, civil, criminal, and corporate law regimes. The research employs a normative legal method using statute, conceptual, and case approaches, supported by analyses of Constitutional Court Decisions Number 28/PUU-XXIV/2026, Number 38/PUU-XXIII/2025, and Number 66/PUU-XXIV/2026. The findings reveal that the Indonesian BJR functions as a qualified immunity weakened by reverse burden of proof, ambiguity between the transformation-source paradigms in the SOE Law, and a result-oriented approach by law enforcement officials. The study recommends a layered liability construction that distinguishes loss typologies and positions criminal liability as ultimum remedium, so BJR can serve as effective protection without becoming absolute immunity.
REHABILITASI ATAU PIDANA? STUDI KRITIS RESTORATIVE JUSTICE PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS TEORI PEMIDANAAN INTEGRATIF Ginta Amelia Cahya; Ali Masyhar; Cahya Wulandari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p08

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi keadilan restoratif di Indonesia, menelusuri landasan teoretis yang menopangnya, serta mengkaji penerapannya dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan kepolisian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan komparasi hukum. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keadilan restoratif telah mendapatkan legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Perma Nomor 1 Tahun 2024, serta semakin terpadukan dalam KUHP Nasional dan KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025). Dari sudut pandang teoretis, orientasi pemidanaan mengalami transformasi dari paradigma retributif ke arah pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, dengan menempatkan pemulihan, keseimbangan sosial, dan reintegrasi pelaku sebagai prioritas. Dalam konteks narkotika, pengguna narkotika dapat diposisikan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi medis maupun psikososial. Meski demikian, penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian belum berjalan optimal akibat adanya keterbatasan regulasi, ketidakseragaman penafsiran, lemahnya asesmen, koordinasi lintas lembaga yang belum efektif, serta terbatasnya sarana rehabilitasi. Oleh karenanya, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, dan sinergi lintas sektor guna mendukung implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. This research aims to examine the regulatory framework of restorative justice in Indonesia, to trace the theoretical foundations underlying its application in narcotics offenses, and to analyze its implementation in resolving narcotics criminal cases at the police level. A normative juridical approach is applied, combining statutory and conceptual analyses of primary and secondary legal sources along with comparative legal studies. The findings reveal that restorative justice has gained normative grounding through multiple legal instruments, including the Juvenile Criminal Justice System Law, Police Regulation Number 8 of 2021, Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, and has been progressively embedded in the newly enacted Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP). From a theoretical standpoint, the philosophy of punishment has undergone a fundamental shift away from a retributive orientation toward more integrative, restorative, and rehabilitative objectives, centering on recovery, social equilibrium, and the offender’s reintegration into society. In the specific context of narcotics enforcement, the application of Restorative Justice carries distinct characteristics, given that drug abusers are regarded as victims of dependency who require medical and social rehabilitation rather than punitive measures. Nonetheless, its implementation at the police level remains suboptimal. This is illustrated by the contrasting outcomes of two cases: the Rambu case, where restorative justice was successfully applied, and the Iman case, where procedural and institutional constraints prevented its use. These disparities are attributable to regulatory gaps, inadequate assessment mechanisms, diverging interpretations among law enforcement personnel, limited inter-agency coordination, and insufficient rehabilitation infrastructure. Consequently, regulatory harmonization, capacity-building among law enforcement, and stronger cross-sectoral cooperation are essential to ensure that Restorative Justice in Indonesia is implemented effectively and sustainably.

Page 16 of 17 | Total Record : 167

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue