cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2025): APRIL" : 20 Documents clear
Implementasi Mediasi dan Relevansinya terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi Kasus di PA Probolinggo) Nadia Aprilian Haqiqa; Fathullah Rusly; Vita Firdausiyah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7723

Abstract

Abstract: This study aims to examine the implementation of mediation in resolving disputes related to women's and children's rights at the Probolinggo Religious Court. Mediation as an alternative method of dispute resolution is considered relevant in providing space for peaceful resolution and prioritizing the best interests of women and children involved in divorce cases, child custody, and division of joint property. This study uses a qualitative approach with a case study at the Probolinggo Religious Court, which involves an analysis of the mediation process carried out by mediators in the court and its impact on women's and children's rights. The results of the study indicate that although mediation provides an opportunity for the parties to reach a fair and peaceful agreement, there are challenges in ensuring that women's and children's rights are properly protected in the mediation process. Factors such as legal awareness, mediator understanding, and social pressure often influence the course of mediation. This study suggests the need to increase the capacity of mediators and more intensive assistance to ensure that the implementation of mediation can truly provide maximum benefits for women's and children's rights.Keywords: Mediation, Women's Rights, Children's Rights, Dispute Resolution, Religious Court Probolinggo. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa terkait hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Probolinggo. Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dianggap relevan dalam memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam kasus perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo, yang melibatkan analisis terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di pengadilan tersebut serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan baik dalam proses mediasi. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum, pemahaman mediator, serta tekanan sosial sering mempengaruhi jalannya mediasi. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas mediator serta pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan implementasi mediasi dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi hak-hak perempuan dan anak.Kata Kunci: Mediasi, Hak-Hak Perempuan, Hak-Hak Anak, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama Probolinggo.
Implementasi dan Eksistensi Poligami di Negara-Negara Muslim Abrian Tanjung
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7699

Abstract

Abstracts: The practice of polygamy nowadays is very popular and has reaped many pros and cons among society in particular and in various Muslim countries in general, there are those that legalize it and there are also those that strictly prohibit the practice of polygamy, and there are even some countries that provide punishments in the form of fines or imprisonment. , therefore the author will always try to explain through this article how the practice of polygamy exists in various Muslim countries in various corners of Muslim countries. Writing this article uses the bibliography method (library research). Polygamy law in various Muslim countries is divided into three; first, countries that prohibit polygamy, for example Tunisia, Afghanistan and Türkiye. Second, Muslim countries that limit polygamy, for example Indonesia, Egypt, Somalia, Iran and Malaysia. Third, the country that liberates it as widely as possible is Saudi Arabia. The differences in punishing polygamy in various Muslim countries cannot be separated from First, the system which still applies conventional fiqh as basic (basic) law and tries to apply it in all aspects of human relations as a whole. . Here, Islamic law is understood textually-literally as stated in religious texts. Second, a system that abandons conventional fiqh and replaces it with completely secular law. Third, a system that tries to take a moderate path between two extreme legal systems, namely implementing Islamic law fully and a system that completely rejects Islamic law.Keywords: Polygamy, State, Muslims. Abstrak : Praktik poligami pada zaman sekarang sangat populer dan menuai banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat terkhusus dan diberbagai negara muslim pada umumnya, ada yang melegalkan dan adapula yang melarang keras praktik poligami bahkan tidak tanggung tanggung ada pula beberapa negara yang memberikan hukuman baik berupa denda maupun bentuk pemenjaraan, oleh karena itu penulis akan senantiasa berupaya menjelaskan melalui artikel ini bagaimana eksistensi praktik poligami di berbagai negara muslim di berbagai penjuru negara muslim. Penulisan artikel ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Hukum poligami diberbagai negara-negara muslim dibagi menjadi tiga; pertama, negara yang melarang poligami, contohnya negara Tunisia, Afganistan dan Turki. Kedua, negara muslim yang membatasi poligami, contohnya Indonesia, Mesir, Somalia, Iran dan Malaysia. Ketiga, negara yang membebesakan seluas- luasnya adalah negara Saudi Arabia.Perbedaan dalam menghukumi poligami diberbagai Negara-Negara Muslim tidak terlepas dari Pertama, Sistem yang masih memberlakukan fiqh konvensional sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkanya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Di sini, hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks agama. Kedua, Sistem yang meninggalkan fiqh konvensional dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Ketiga, Sistem yang mencoba mengambil jalan moderat di antara dua sistem hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam.Kata kunci: Poligami, Negara, Muslim.
Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu Vika Ananda Putri; Himawan Ahmed Sanusi; Fitri Anita
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7746

Abstract

Abstracts: Vika Ananda Putri NPM 21010129. Disparity in Sentencing in Corruption Crimes Study of Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Number: 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl and Number: 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl. Supervised by Dr. Fitri Anita, S.H.,M.H and Himawan Ahmed Sanusi,S.H.,M.HThis study examines the challenges of judges in deciding a criminal case related to corruption in Bengkulu. However, this corruption issue was then taken as a sample in the study by questioning, 'the mechanism of decision-making carried out by the Panel of Judges', 'elements of self-enrichment and profit' 'elements against the law' 'elements of inclusion' 'basis for consideration of the Judge', 'Law Enforcement Officers as holders of control of the judiciary'. Furthermore, when analyzing the disparity in sentencing in this case, the Author compares each decision file. This manuscript aims to answer all research questions, especially how the disparity can occur and what causes the disparity and the basis for the judge's considerations in deciding the case. The findings of this study illustrate how law enforcement officers carry out their duties in prosecuting a criminal case. The results of this study emphasize the need for updating the system in the online system of the panel of judges, emphasizing the need for an independent institution to oversee how the police work in conducting investigations and inquiries, cooperation between institutions is a step to increase the effectiveness of law enforcement, the existence of the principle of dominus litis, it is proposed that the role of advocates be more active starting from the investigation. Everyone must be accompanied by an advocate to ensure that the rights of the accused and victims are fulfilled fairly so that an honest, fair trial and legal certainty are held. In the end, this study provides new insights into disparities in sentencing, not only focusing on sentencing, but also new breakthroughs in legal strategies needed to overcome complex challenges in order to realize justice and legal certainty. Keywords: corruption; criminal; disparitas. Abstrak : Vika Ananda Putri NPM 21010129. Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl dan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl. Dibimbing oleh Dr. Fitri Anita, S.H.,M.H dan Himawan Ahmed Sanusi,S.H.,M.Hstudi ini meneliti tantangan hakim memutus suatu perkara pidana seputar tindak pidana korupsi di bengkulu,  Hanya saja, isu korupsi ini kemudian diambil sebagai sampel dalam penelitian dengan mempermasalahkan , ‘mekanisme pembuatan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim’,‘unsur memperkaya diri dan menguntungkan’ ‘ unsur melawan hukum’ ‘unsur penyertaan’ ‘dasar pertimbangan Hakim’, ‘Aparat Penegak Hukum sebagai pemegang kendali peradilan’. Lebih lanjut, ketika menganalisis disparitas pemidanaan kasus ini, Penulis membandingkan masing-masing berkas putusan. naskah ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian terutama bagaimana disparitas itu dapat terjadi dan apa penyebab disparitas dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam menindak suatu perkara pidana hasil penelitian ini menekankan perlunya updating system dalam sistem online majelis hakim, menekankan perlunya lembaga independen untuk mengawasi bagaimana kerja polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, kerja sama antar lembaga merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum, adanya asas dominus litis diusulkan peran advokat lebih aktif mulai dari penyelidikan setiap orang harus didampingi oleh advokat agar memastikan hak-hak terdakwa dan korban dipenuhi secara adil sehingga terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. pada akhirnya penelitian ini memberikan wawasan baru tentang disparitas pemidanaan tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana saja, tetapi juga ada terobosan baru tentang strategi hukum yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang kompleks demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.Kata kunci: Disparitas;Kejahatan;Korupsi
Tinjauan ‘Urf terhadap Pembagian Warisan Berbasis Kekerabatan Adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Muhammad Ali Muhtar; Iim Fahima; Iwan Ramadhan Sitorus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7713

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to determine the inheritance distribution system based on customary kinship in XIV Koto District. Second, to analyze the inheritance distribution based on customary kinship in XIV Koto District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative descriptive research. This study concludes that: First, the distribution of inheritance according to customary law in XIV Koto District, Mukomuko Regency is: carried out by deliberation. The types of inherited property are high inheritance property and low inheritance property, namely joint property between husband and wife. Heirs according to customary law are biological children, the husband or wife of the testator and parents if the testator does not have a wife and children. Women are given priority in the distribution of inheritance so that they get a larger or equal share than men. Second, deliberation in the distribution of customary inheritance property in XIV Koto District can be said to be 'urf sahih because it does not conflict with Islamic teachings. When viewed from the area of validity or generality, the distribution of inheritance based on customary kinship in XIV Koto District is included in the 'urf khas (special customs), namely customs that apply in certain areas and communities and do not apply in other areas or communities in general. However, according to the customary system of the people in XIV Koto District, women receive a larger inheritance or can be the same as men, although this is decided through deliberation, which is different from the Islamic inheritance system.Keywords: customs, inheritance, kinship. Abstrak : Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto. Kedua, menganalisis pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, pembagian warisan menurut adat kaum di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko adalah: dilakukan dengan cara musyawarah. Jenis harta yang diwariskan adalah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yaitu harta bersama suami isteri. Ahli waris menurut adat kaum adalah anak kandung, suami atau istri pewaris dan orang tua jika pewaris tidak mempunyai isteri dan anak. Pihak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian waris sehingga memperoleh bagian yang lebih besar atau sama dengan pihak laki-laki. Kedua, bermusyawarah dalam pembagian harta warisan adat kaum di Kecamatan XIV Koto dapat dikatakan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dilihat dari wilayah keberlakuan atau keumumannya, pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto ini termasuk dalam ‘urf khas (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak berlaku di daerah atau masyarakat lain secara luas. Hanya saja, menurut sistem adat kaum di Kecamatan XIV Koto pihak perempuan mendapatkan harta waris lebih besar atau bisa sama dengan laki-laki, meskipun hal ini diputuskan melalui musyawarah adalah hal yang berbeda dengan sistim kewarisan Islam.Kata kunci: adat, warisan, kekerabatan.
Hukum Keluarga Islam di Negara Maroko Afdol Dinel Hakki; Abrian Tanjung
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7691

Abstract

Abstract: Morocco is a kingdom located in northwest Africa. Islam is the official religion of the country, although the constitution does not mention Islamic sharia. Islamic law, especially from the Maliki school of thought, applies to Muslims only in certain areas, namely marriage, inheritance, and endowments. This paper will discuss is Islamic family law in Morocco. The writing method used is library research. The data collection technique is documentation. Furthermore, the data that has been collected is analyzed using a descriptive method, namely presenting or describing the data that has been collected as it is without intending to make conclusions that apply to the public or generalizations. The results of the study show that: Political power influences the development of Family law which was originally still contained in fiqh books into implementable laws, Efforts to make Islamic law contained in books into implementable laws require political will from the government, otherwise the effort will be in vain, The family law system in Morocco is influenced by the French legal system, because it was once a French protectorate. Keywords: Family Law, Religion, Islam, Morocco. Abstrak : Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian Barat laut Afrika. Islam menjadi agama resmi negara, meskipun dalam undang-undang dasar tidak disebut-sebut syari’ah Islam. Hukum Islam, terutama dari madzhab Maliki, berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang-bidang tertentu, yakni perkawinan, pembagian warisan, dan perwakafan. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimanakah hukum keluarga Islam di Maroko. Metode penulisan yang digunakan adalah library research. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kuasa politik berpengaruh terhadap perkembangan hukum Keluarga yang semula masih termuat dalam kitab-kitab fikih menjadi undang- undang yang implementatif, Upaya menjadikan hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab menjadi undang-undang yang implementatif, diperlukan political will dari pemerintah, jika tidak, maka upaya itu akan menjadi sia-sia, Sistem hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, karena pernah menjadi negara protektorat Prancis.Kata kunci: Hukum Keluarga, Agama, Islam, Maroko.
Analisis Penetapan Hakim terhadap Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Tais Kelas II) Indah Atmanegara; Yusmita Yusmita; Nenan Julir
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.5676

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji perspektif maslahah mursalah terhadap penetapan anak yang lahir di luar perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II. Studi ini menganalisis tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual serta kasus. Jenis data yang digunakan data primer, data sekunder dan data tersier, setelah data didapat kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II dari segi duduk perkaranya diajukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan atau siri. Dipertimbangan hukumnya Hakim pada dasarnya mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan tinjauan maslahah mursalah terhadap penetapan asal usul anak lahir di luar perkawinan dapat dilihat dari dua sisi positif dan juga negatifnya. Positif dengan ditetapkannya sebagai anak sah, maka adanya kejelasan mengenai status anak, terjaganya hak-hak asasi anak, dan adanya kepastian hukum bagi anak sedangkan negatifnya penetapan asal usul yang tidak sesuai aturan akan menyuburkan praktik nikah siri dikalangan masyarakat. Dengan status hukum yang jelas sebagai anak sah, maka anak memiliki hak yang dapat diakui secara hukum.Kata kunci: Penetapan Hakim, Asal Usul Anak dan Maslahah Mursalah
Transformasi Usia Perkawinan di Era Baru: Kajian Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Bengkulu Tengah Perspektif Maslahah Mursalah Yusmita Yusmita; Iwan Romadhan Sitorus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7706

Abstract

Abstracts: The marriage age stipulated in Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has provided significant benefits, where previously it was set at 16 years for women and 19 years for men, now it has changed to 19 years for men and 16 years for women. This change deserves recognition because the results of the struggle to revise Law No. 1 of 1974 have been approved by the Constitutional Court. The age provisions stipulated by the Constitutional Court, namely 19 years for men, are considered to reflect maturity in attitude, ability to act, and responsibility for the actions taken. Meanwhile, women who are 19 years old are considered adults and able to live a household life. When viewed from the perspective of the maslahah mursalah theory, this is related to the four main elements protected by religion, which are the initial objectives of legal syari'at. The four elements are the maintenance of offspring, soul, mind, and property in the context of the family. The issue regarding the minimum age limit for marriage is an area of ijtihadiyah which is always open to change in line with developments in conditions, society, time and place which require adjustment.Keywords: Transformation, Age of Marriage, Maslahah Mursalah Abstrak : Usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai amandemen dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan manfaat yang signifikan, di mana sebelumnya ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kini berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perubahan ini patut mendapat pengakuan karena hasil perjuangan untuk merevisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dianggap mencerminkan kematangan dalam sikap, kemampuan bertindak, serta tanggung jawab atas tindakan yang diambil. Sementara itu, perempuan yang berusia 19 tahun dianggap sudah dewasa dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif teori maslahah mursalah, hal ini berkaitan dengan empat unsur utama yang dilindungi oleh agama, yang menjadi tujuan awal pensyari’atan hukum. Keempat unsur tersebut adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam konteks keluarga. Isu mengenai batas minimal usia untuk menikah ini merupakan ranah ijtihadiyah yang selalu terbuka untuk perubahan seiring dengan perkembangan kondisi, masyarakat, waktu, dan tempat yang memerlukan penyesuaian..Kata Kunci: Transformasi, Usia Perkawinan, Maslahah Mursalah.
Regulasi Poligami dan Relevansinya terhadap Hak Perempuan Studi Perbandingan Hukum di Indonesia dan Tunisia Siti Nuril Azkia; Ahmad Muzakki; Ramdan Wagianto
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7751

Abstract

Poligami merupakan isu yang kompleks dalam masyarakat Muslim modern. Kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda: Tunisia melarang poligami secara tegas, sementara Indonesia mengizinkannya dengan syarat yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Kode Status Pribadi Tunisia (1956) melarang poligami, dengan alasan keadilan dan modernitas. Undang-Undang Perkawinan (1974) mengizinkan poligami dengan persyaratan yang ketat, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, namun mendapat kritik karena berpotensi mendiskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara regulasi poligami di Tunisia dan Indonesia, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum yang berlaku di kedua negara dan menjaminnya terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana reformasi hukum di negara-negara dengan mayoritas umat Islam mempengaruhi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta pentingnya perdebatan dalam menetapkan kebijakan yang lebih adil.
Tinjauan Yuridis Terkait Posisi Dominan yang dilakukan Google LLC terhadap persaingan usaha di Indonesia (Studi Putusan No 03/KPPU-L/2024) Muhammad Yudhistira Yoandito
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7719

Abstract

Abstract : Monopolistic practices can occur due to the existence of a Dominant Position carried out by business actors because they have the highest position among their competitors. The case in the KPPU Decision with Register Number 03/KPPU-L/2022 where Google LLC as a business actor conducting business activities in the field of digital platforms in Indonesia practices a dominant position by requiring application developers who distribute their applications on the Google Play Store to use the Google Play Billing System service for the payment system.Keywords: Monopoly, Dominant Position, Impact. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Implementasi pengaturan hukum terkait penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Google LLC dan keputusan KPPU dalam memutus perkara Nomor 03/KPPU-L/2024 yang memutus nahwa Google LLC terbukti melakukan posisi dominan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan data sekunder atau bahan kepustakaan yang analisisnya dilakukan secara kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa keputusan KPPU dalam memutus perkara Nomor 03/KPPU-L/2024 sudah tepat dan terbukti Google LLC melakukan Posisi Dominan dan seperti apa Dampaknya bagi Konsumen dan Persaingan Usaha Di IndonesiaKata kunci: Monopoli, Posisi Dominan, Dampak.
Kasus Eigenrichting “Peradilan Massa” Terhadap Pelaku Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Asiyah Jamilah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7692

Abstract

Abstracts: Eigenrichting is a form of mass justice without regard to applicable legal rules. This incident occurred as a result of the reduced level of public trust in the system and law enforcement in this country. National criminal law basically does not regulate eigenrichting in detail, but the Criminal Code only regulates broad formulations. So, several provisions such as Article 170 of the Criminal Code and Article 351 of the Criminal Code to threaten perpetrators of taking the law into their own hands can be used by law enforcement officials as a reference basis for carrying out legal proceedings against offender of eigenrichting. This research aims to analyze the Eigenrichting case against criminal offender from an Islamic legal perspective. This research uses a normative legal approach method and uses library research techniques. The results of this research are that taking the law into your own hands against the criminal offender that results in injury is categorized as injury/torture, and if it causes the death of the victim then it is categorized as murder, which is in jinayah fiqh is included in the qishash and diyat radius.Keywords: Eigenrichting, Criminal Offender, Islamic Criminal Law. Abstrak: Tindak main hakim sendiri merupakan suatu bentuk dari peradilan masa tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku. Peristiwa ini terjadi akibat berkurangnya Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap sistem dan penegakan hukum di negara ini. Hukum pidana nasional pada dasarnya tidak mengatur secara rinci mengenai eigenrichting, akan tetapi KUHP hanya mengatur rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan seperti pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP untuk mengancam pelaku main hakim sendiri tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku eigenrichting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Eigenrichting terhadap pelaku kejahatan perspektif hukum islam. penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif serta menggunakan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini yakni main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana hingga mengakibatkan luka dikategorikan sebagai pelukaan/penganiayaan, dan apabila menyebabkan tewasnya korban maka dikategorikan sebagai pembunuhan yang dalam fiqh jinayah termasuk dalam jarimah qishash dan diyat.Kata kunci: Main Hakim Sendiri, Pelaku Kejahatan, Hukum Pidana Islam.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue