cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 8   9   10   11   12 
Penyelesaian Bebade Persfektif ‘Urf (Studi Pada Masyarakat Pekal Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko) Rizal Arifin; Zurifah Nurdin; Iwan Ramadhan Sitorus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5411

Abstract

Abtract : The objectives of this research are: 1) to determine the role and status of customary leaders in resolving disputes; 2) to understand the methods employed by these leaders in resolving marital conflicts within the framework of 'urf. The findings elucidate the significant role of customary leaders in the Pekal community in Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency. These leaders hold a prominent position in fostering societal well-being. When marital disputes arise, the Pekal community calls upon these leaders for mediation between the disputing spouses, providing guidance and religious advice, and imposing fines on the male party involved in the conflict. Such measures are highly effective in minimizing divorce rates within the Pekal community. Additionally, this research finds that the approaches employed by the Pekal community in resolving issues through customary leaders align with Islamic teachings. This is evident from the practices of consultation, mediation, and fines. Viewed through the lens of 'urf, these methods are consistent with Islamic principles, which advocate for mutual consultation and charitable actions as means of resolving life’s conflicts.Keywords: 'Urf, Customary Leaders, Marital Disputes. Abstrak: Tujuan dari penelitian yakni 1) untuk mengetahui peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan. 2) untuk mengetahui cara toko adat menyelesaikan perselisihan perkawainan dalam perspektif Urf. Dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research penelitian ini secara langsung mencoba menjawab bagaimana peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan dalam kacamata Urf. Peneliti menemukan bahwa kedudukan tokoh adat sangat sentral dalam masyarakat pekal di kecamatan sungai Rumabi kecamatan Mukomuko. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam membentuk masyarat yang sejahtera. Sehingga ketika terjadi perselisihan perkawinan masyarakat pekal akan memanggil tokoh adat untuk mendapatkan mediasi antar suami istri yang bertengkar, kemudian memberikan wejangan kepada kedua pasangan, nasehat secara agama dan memberikan denda kepada pihak laki-laki yang melakukan pertengkaran. Upaya ini terbilang sangat efektif meminimalisir perceraian yang ada di masyarakat pekal. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat pekal dalam menyelesaikan permasalahan dengan melalui tokoh adat tidak menentang ajaran Islam, hal ini terlihat dari praktik-praktik yang dijalankannya yakni dengan cara musyawarah, mediasi dan juga memberikan denda. Tentu hal ini ketika dilihat dari kacamata urf tidak bertentangan karena Islam sendiri mengajarkan musyawarah mufakad dan bersedekah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.Kata kunci: Urf, Tokoh adat, perselisihan perkawinan.
Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba’in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia Izatul Fitrah Meilia Gustari; Imam Mahdi; Iim Fahimah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2681

Abstract

Abstract: The research method used is normative juridical research method. This type of research is library research. This study uses the documentation method, namely the Bengkulu Religious Court decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn as a divorce case. The results of this study revealed that the analysis of the judge's decision on divorce due to apostasy at the Bengkulu Religious Court, namely in the Bengkulu Religious Court Judge's decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn The Panel of Judges did not make apostasy the main reason for divorce. However, the reason for the ba'ín sugro divorce was due to prior disagreements and disagreements. Analysis of the judge's decision from the perspective of Islamic Law and Positive Law, it was concluded that according to Islamic law if a husband and wife leave Islam (apostasy), the marriage is fasakh, and from a positive legal perspective, Indonesian law strictly prohibits interfaith marriage, don't let the judge ignore it. making apostasy not the main issue in the case.Keywords: Divorce, Faskh; apostate, Islamic law, Positive Law Abstrak: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research. Penelitian inii menggunakan metode dokumentasi, yaitu surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn sebagai perkara perceraian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu pada surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Majelis Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dalam perceraian. Namun, alasan diputus cerai talak baín sugro dikarenakan adanya ketidakrukunan dan perselisihan terlebih dahulu. Analisis terhadap putusan hakim tersebut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, disimpulkan bahwa secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama, jangan sampai hakim abai dengan menjadikan murtad bukan masalah utama dalam kasus tersebut.Kata kunci: Perceraian, Faskh, Murtad, Hukum Islam, Hukum Positif.
SANKSI HUKUM BAGI AYAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia) Nora Andini
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i1.2003

Abstract

Pemenuhan hak anak pasca perceraian ini pihak ayah sebagaian besar tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anaknya dan tidak adanya sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksankan kewajiban tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian dan bagaimana ketentuan kewajiban nafkah ayah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan berdasarkan analisis deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian perspektif hukum Islam terdapat disparitas, yaitu pendapat ulama' Hanafi menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia, dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat nafkah anak yang sudah lampau menjadi gugur kecuali jika ada putusan dari hakim. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia bahwa sanksi hukum bagi seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian yaitu lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Sedangkan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.
Analisis Tanggung Jawab Pidana dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online Rizki Maulana Yudi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Fristia Berdian Tamza
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9608

Abstract

Abstracts: This study aims to analyze the form of criminal responsibility and from the Islamic Law perspective carried out by the perpetrators of online arisan organizers, as well as to examine the legal efforts that can be taken in handling the case. By using qualitative research methods, the following results were obtained: 1. Criminal Responsibility, namely if the online arisan organizer commits an act of embezzlement of participant funds, then criminal sanctions can be imposed in accordance with the provisions of Article 372 and Article 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts of embezzlement and fraud. 2. Efforts to resolve disputes due to default can be carried out between the organizer and Lottery participants through communication on social media as regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE. 3. Islamic Law's View of  Lottery Online.Keywords: Criminal Responsibility, Online Arisan, Islamic Law.Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana maupun dari Pandangan Hukum Islam yang dilakukan oleh pelaku penyelenggara arisan online, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab Pidana, yaitu apabila penyelenggara arisan online melakukan tindakan penggelapan terhadap dana peserta, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. 2. Upaya Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan antara penyelenggara dan peserta arisan melalui komunikasi di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Online.Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Arisan Online, Hukum Islam.
PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010 TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu) Ujang Risuldi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2991

Abstract

Abstract: The formulations how is the implementation of the functions and roles of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 in the Ratu Samban Police Sector during the Covid-19 pandemic. Second, what factors affect the implementation of the function and role of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 22 of 2010 in providing services to the community during the Covid-19 pandemic. This type of research is juridical sociological. This study concludes: first, the integrated service center of the Ratu Samban Police Sector in accordance with the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 carries out functions, including coordinating and providing assistance and assistance, including handling the scene of the case including the first action at the scene of the case and processing crime scene, road management and traffic control, telephone service, short message, facsimile, internet (social networking), and mail. Presentation of general information related to the public interest in accordance with the provisions of the legislation. The types of services provided are handling of crime scenes, road management and traffic control and administrative services. Second, the integrated service center of the Ratu Samban Police acts as: first, a supporting law enforcement instrument to prevent the spread of disease and an instrument for public education. Third, the factors that influence the implementation of the function and role of the integrated police service center of the Ratu Samban Police are the first factors supporting facilities such as buildings, cleanliness, tidiness and comfort of space, polite and attractive officers, spacious parking lots. Inhibiting factors consist of limited number of personnel and lack of work facilities. Keywords : Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010, Roles and Functions Abstrak: Rumusan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 di Kepolisian Sektor Ratu Samban di masa pandemi Covid -19. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan : pertama, sentra pelayanan terpadu Kepolisian Sektor Ratu Samban sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 menjalankan fungsi antara lain pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain penanganan tempat kejadian perkara meliputi tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan pengolahan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas, pelayanan melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis layanan yang diberikan di adalah penanganan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas dan pelayanan administrasi. Kedua, sentra pelayanan terpadu Polsek Ratu Samban berperan sebagai : pertama, instrumen penegakan hukum pendukung mencegah penyebaran penyakit dan instrument edukasi masyarakat. Ketiga, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran sentra pelayanan kepolisian terpadu Polsek Ratu Samban adalah pertama faktor pendukung fasilitas seperti gedung, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruang, Aparat sopan dan menarik, tempat parkir luas. Faktor penghambat terdiri dari keterbatasan jumlah personil dan kekurangan fasilitas kerja. Kata kunci : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Peran dan Fungsi
PEMIDANAAN TERHADAP PIHAK YANG MENGABAIKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Lidya Febriani
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.659

Abstract

The purpose of this research is to know the way of punishment against those who ignore the judgment of the religious court. This research uses the approach method used in legal research namely the normative juridical, that is a problem approach by examining and reviewing a legislation that is applicable and competent to is used as a basis for problem solving, so the steps in this study use  juridical logic. In this study the authors collected data  by in-depth  interview  method to 3 (three) judges  of Bengkulu Religious Court. While the method of data analysis using the framework of inductive thinking is the way of thinking by taking conclusions from the data that is special. The result of this research is that the punishment against those who ignore the decision of the Religious Court, namely: the first, through civil law that the plaintiff can file the execution of the decision of the Religious Court to the defendant. Consequently, if the execution can be exercised, the right of the defendant will be forced to be handed over to the plaintiff with the value of the decision. While the second way is by the act of punishment where the plaintiff can file a criminal complaint criminal article embezzlement. This can be done  when the defendant neglects to implement the breakup as set forth in Article 372 of the Criminal Code.
Tinjauan Yuridis Terkait Posisi Dominan yang dilakukan Google LLC terhadap persaingan usaha di Indonesia (Studi Putusan No 03/KPPU-L/2024) Muhammad Yudhistira Yoandito
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7719

Abstract

Abstract : Monopolistic practices can occur due to the existence of a Dominant Position carried out by business actors because they have the highest position among their competitors. The case in the KPPU Decision with Register Number 03/KPPU-L/2022 where Google LLC as a business actor conducting business activities in the field of digital platforms in Indonesia practices a dominant position by requiring application developers who distribute their applications on the Google Play Store to use the Google Play Billing System service for the payment system.Keywords: Monopoly, Dominant Position, Impact. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Implementasi pengaturan hukum terkait penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Google LLC dan keputusan KPPU dalam memutus perkara Nomor 03/KPPU-L/2024 yang memutus nahwa Google LLC terbukti melakukan posisi dominan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan data sekunder atau bahan kepustakaan yang analisisnya dilakukan secara kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa keputusan KPPU dalam memutus perkara Nomor 03/KPPU-L/2024 sudah tepat dan terbukti Google LLC melakukan Posisi Dominan dan seperti apa Dampaknya bagi Konsumen dan Persaingan Usaha Di IndonesiaKata kunci: Monopoli, Posisi Dominan, Dampak.
KONSEP NAFKAH MUAQQAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ilham Romadani
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.2958

Abstract

Abstract : This study aims to determine the concept of muaqqat living in Islamic law. This type of research uses qualitative methods. Sources of data used in this study using primary data and secondary data. Data collection techniques used in this research are documentation and literature (library research). The results of this study are that there are three concepts of muaqqat living offered. The first is that the living has no time limit, this opinion was pioneered by the Imam Adz-dzahiry Madzhab which based on the verse of the Qur’an “give a living to your wives according to your ability according to the level of your sustenance”. The second is that the limitation of living is up to 3 (three) consecutive days, this opinion was pioneered by the Imam Shafi’i School. This opinion is based on the words of a friend of the Prophet as well as the second caliph of the Muslims, namely Umar bin Khattab, he sent a message to the war troops who were outside the city. and the third is the limitation of living left to the husband and wife themselves. This third opinion is based on Indonesian normative law, namely the UUP and KHI. The regulation does not include a specified time limit. Rather, it is up to the person concerned. If the couple wants certainty in obtaining their rights and obligations, then they have the right to apply for a marriage agreement or taklik talaq agreement. Keywords: Livelihood; Muaqqat; Islamic Law Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah muaqqat dalam Hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga konsep nafkah muaqqat yang ditawarkan. Yang pertama bahwa nafkah itu tidak ada batas waktunya, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Adz-dzahiry yang berdasarkan ayat alquran “berikanlah nafkah kepada para istri sesuai dengan kemampuanmu sesuai kadar rezekimu”. Yang kedua bahwa batasan nafkah sampai 3 (tiga) hari berturut-turut, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Syafi’i. Pendapat tersebut berdasarkan perkatan dari sahabat Rosulullah sekaligus khalifah ke-2 kaum muslimin yaitu Umar bin Khattab, beliau mengirim pesan kepada pasukan perang yang sedang berada diluar kota. dan yang ketiga adalah batasan nafkah diserahkan kepada pasangan suami istri itu sendiri. Pendapat ketiga ini berdasarkan hukum normatif Indonesia yaitu UUP dan KHI. Didalam aturan tersebut tidak dicantumkan batas waktu yang ditentukan. Melainkan diserahkan kepada yang bersangkutan. Apabila pasangan tersebut mengingkan adanya kepastian dalam memperoleh hak dan kewajibannya, maka mereka berhak untuk mengajukan perjanjian perkawinan atau perjanjian taklik talaq. Kata Kunci: Nafkah; Muaqqat; Hukum Islam
PENGATURAN TALAK DAN ‘IDDAH (STUDI KOMPARATIF PRESPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)) Zakiyah Hayati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i1.463

Abstract

A happy  family is born  and  the inner  desire  of each  partner and  the individuals  who  are  in a family. But do not rule out the cherished goal, covenants they make together experiencing the shock  impacting on the creation of the marital discord,  disagreement, each  party still carries  each  ego  respectively. Therefore the  happy  marriage which  was  originally going to be cracks or divorce. With the divorce, the consequences are ‘Iddah. In the case of divorce and ‘Iddah arrangement was stipulated in Islamic law either globally or specifically (the four schools  of jurisprudence) and Islamic Law Compilation (KHI).The problems of this study was twofold: 1. How do the provisions of divorce and ‘Iddah according to the four schools of fiqh and Islamic Law Compilation  (KHI)? 2. How Relevance provisions of divorce and ‘Iddah according to the four schools of fiqh and Islamic Law Compilation  (KHI) In the era of modern society ?.The method used in this compiler is a comparative descriptive method that describes the view of the four schools  of jurisprudence about  the divorce arrangements and ‘Iddah then linked to Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia. Type of research is the research library (library research), whereas the approach used  in this study is a normative approach. In analyzing the data  compiler using the deductive method with deductive mindset is to analyze  the problem of divorce  and  ‘Iddah in general  and  then  withdrawn on dissent in the Four Schools  of Jurisprudence about  the  divorce  arrangements and  ‘Iddah.From the  analysis  that has  been done  in this study setting divorce  and ‘Iddah contained in Jurisprudence four schools  and Islamic Law Compilation  (KHI) do not have much difference, and with the relevance of Jurisprudence four schools  and Islamic Law Compilation  (KHI) portion  of provisions divorce and ‘Iddah that has prevailed  still be valid in the era of modern society
Kasus Eigenrichting “Peradilan Massa” Terhadap Pelaku Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Asiyah Jamilah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7692

Abstract

Abstracts: Eigenrichting is a form of mass justice without regard to applicable legal rules. This incident occurred as a result of the reduced level of public trust in the system and law enforcement in this country. National criminal law basically does not regulate eigenrichting in detail, but the Criminal Code only regulates broad formulations. So, several provisions such as Article 170 of the Criminal Code and Article 351 of the Criminal Code to threaten perpetrators of taking the law into their own hands can be used by law enforcement officials as a reference basis for carrying out legal proceedings against offender of eigenrichting. This research aims to analyze the Eigenrichting case against criminal offender from an Islamic legal perspective. This research uses a normative legal approach method and uses library research techniques. The results of this research are that taking the law into your own hands against the criminal offender that results in injury is categorized as injury/torture, and if it causes the death of the victim then it is categorized as murder, which is in jinayah fiqh is included in the qishash and diyat radius.Keywords: Eigenrichting, Criminal Offender, Islamic Criminal Law. Abstrak: Tindak main hakim sendiri merupakan suatu bentuk dari peradilan masa tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku. Peristiwa ini terjadi akibat berkurangnya Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap sistem dan penegakan hukum di negara ini. Hukum pidana nasional pada dasarnya tidak mengatur secara rinci mengenai eigenrichting, akan tetapi KUHP hanya mengatur rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan seperti pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP untuk mengancam pelaku main hakim sendiri tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku eigenrichting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Eigenrichting terhadap pelaku kejahatan perspektif hukum islam. penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif serta menggunakan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini yakni main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana hingga mengakibatkan luka dikategorikan sebagai pelukaan/penganiayaan, dan apabila menyebabkan tewasnya korban maka dikategorikan sebagai pembunuhan yang dalam fiqh jinayah termasuk dalam jarimah qishash dan diyat.Kata kunci: Main Hakim Sendiri, Pelaku Kejahatan, Hukum Pidana Islam.

Page 10 of 23 | Total Record : 224

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue