cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 10   11   12   13   14 
Komunikasi Efektif Persepektif Islam dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Mamad Mamad; Suryani Suryani; Iim Fahimah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5884

Abstract

Abstrak : The formulation of this research is: 1) How is communication effective in creating a sakinah mawaddah warohmah family with an Islamic perspective? 2) What are the implications of effective communication for the Islamic perspective of the sakinah mawaddah warohmah family? The aims of the research are 1) To find out how effective communication is in creating a Samawa family with an Islamic perspective! 2) To find out what the implications of effective communication are for a Sakinah Mawaddah Warohmah family with an Islamic perspective! This type of research is a type of library research. Data collection uses reading techniques, extracting information. This research concludes that: effective communication from an Islamic perspective towards the Sakinah Mawaddah Rahmah family has positive or good implications. Examples are as follows: 1) Making the husband and wife trust each other. 2) Make husband and wife open to each other. 3) Perpetuating the husband and wife relationship. 4) Create affection between husband and wife. 5) Grow the seeds of love between husband and wife. 6) Make the relationship between parents and children good. Keywords: effective Islamic communication, sakinah mawaddah rahmah family. Abstrak: Rumusan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana komunikasi efektif dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warohmah persefektif islam ? 2) Bagaimana implikasi komunikasi efektif terhadap keluarga sakinah mawaddah warohmah persefektif islam? Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana komunikasi efektif dalam menciptakan keluarga samawa persefektif islam !2) Untuk mengetahui bagaimana implikasi komunikasi efektif terhadap keluarga sakinah mawaddah warohmah persefektif islam!Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data menggunakan tehnik membaca,mengutif informasi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa: komunikasi efektif persefektif islam terhadap keluaraga sakinah mawaddah rahmah ada implikasi yang positif atau baik contoh sebagai berikut: 1) Membuat sikap suami dan istri saling percaya. 2) Membuat suami dan istri saling terbuka. 3)Melanggengkan hubungan suami istri. 4)Menimbulkan kasih sayang di antara suami dan istri. 5) Menumbuhkan benih-benih cinta antara suami dan istri. 6) Membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi baik. Kata kunci: komunikasi efektif islam,keluarga sakinah mawaddah rahmah.
Penerapan Asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu M. Aditya Pratama; Rosmanila Rosmanila; Alauddin Alauddin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2688

Abstract

Abstract: This research of divorce cases at the Bengkulu Religious Court, the number of divorces in Bengkulu City always increases every year. There are many factors that cause divorce in Bengkulu City. The problem in writing this how to apply the principle of fast, simple and low cost in settling divorce cases at the Bengkulu Religious Court and what are the obstacles in applying the principle of fast, simple and low cost in settling divorce cases at the Bengkulu Religious Court. ”The research method used is using qualitative descriptive data analysis techniques. From the results of the research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the application of the principle of fast, simple and low cost in the settlement of divorce cases at the Bengkulu Religious Court can be realized in the form of registration requirements and proof of burden, Verstek decisions, free or free proceedings . Whereas the obstacles in implementing it as soon as possible, simple and low cost in the settlement of divorce cases at the Bengkulu Religious Court are the unknown existence of the Respondent/Defendant, the residence of the Petitioner/Plaintiff and the Respondent/Defendant who are far from the Court.Keywords: The Principle of Fast, Simple and Low Cost, Divorce Abstrak : Penelitian ini tentang perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bengkulu Jumlah angka perceraian di Kota Bengkulu selalu meningkat tiap tahunnya, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kota Bengkulu. “Masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dan apakah yang menjadi kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu”,. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu dalam diwujudkan dalam bentuk persyaratan pendaftaran dan beban pembuktian, putusan Verstek, beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Sedangkan kendala dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu keberadaan Termohon/Tergugat yang tidak diketahui, Tempat tinggal Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang jauh dari Pengadilan”.Kata kunci : Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Perceraian.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU NOMOR 7/PDT.G/2016/PTA.BN TENTANG GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN Nurlaili Nurlaili
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i1.2008

Abstract

Perbedaan putusan Pengadilan Agama lebong dengan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengenai putusan nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg tanggal 14 Maret 2016 tentang gugatan pembatalan perkawinan merupakan problem hukum yang patut untuk dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan bahan hukum berupa data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Lebong dan mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang dimintakan oleh Penggugat, berdasarkan fakta bahwa penggugat dan suami masih terikat secara sah menurut hokum perkawinan sebagai suami isteri. Namun ketika melangsungkan pernikaan dengan isteri kedua, suami melakukan pemalsuan identitas terhadap tergugat dan Kantor Urusan Agama mengaku yang bersangkutan berstatus duda dengan menunjukkan surat panggilan Pengadilan Agama Curup padahal putusan Pengadilan Agama Curup adalah menolak permohonan cerai suami terhadap penggugat.
PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MITRA SEJAHTERA DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA MANNA Dede Samsudin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.2996

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelangi dengan adanya berbagai masalah yang dihadapi di dalam keluarga yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga bahkan bisa berujung pada perceraian dan salah satu solusinya adalah konsultasi kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera sebagai langkah preventif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pelayanan terhadap klien melalui dua tahap, (a) perekrutan klien yang meliputi klien datang sendiri dan jemput bola, dan (b) penanganan klien yang meliputi konseling, home visit, pemberdayaan serta rujukan. (2) Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan, meliputi sebagai pendamping klien sebelum dan setelah kegiatan pemberdayaan, sebagai fasilitator dari dinas sosial kepada klien, sebagai konsultan klien dalam membantu menentukan kuputusan, sebagai perlindungan sosial yaitu sebagai pelindung klien dari segala ancaman yang bisa saja menimpa klien. Sedangkan Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pencegahan, yaitu mencegah klien agar persoalan keluarga tidak berujung pada perceraian dengan memberikan solusi-solusi yang berbeda sesuai dengan persoalan-persoalan keluarga yang kompleks. (3) Faktor pendukung LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya yaitu Komitmen/panggilan hati, dukungan keluarga, dan dukungan mitra lembaga dan dinas terkait. Faktor penghambat yaitu kurang keterbukaan klien dan dana yang terbatas.Kata Kunci: LK3 Mitra Sejahtera dan Perceraian Abstract: This study aims to: (1) Describe the implementation of services to clients in LK3 Mitra Sejahtera, (2) Describe the Role of LK3 Mitra Sejahtera in the empowerment and social protection of clients in Manna City, (3) Describe the Role of LK3 Mitra Sejahtera in preventing divorce rates and (4) Describe the supporting and inhibiting factors faced by LK3 Mitra Sejahtera in carrying out their roles. The results showed that: (1) Implementation of services to clients through two stages, (a) recruitment of clients which included clients coming alone and picking up the ball, and (b) handling clients that included counseling, home visits, empowerment and referrals. (2) The role of LK3 Mitra Sejahtera in empowering, including as a client companion before and after empowerment activities, as a facilitator of social services to clients, as a client consultant in helping determine decisions, as social protection that is as a protector of clients from all threats that could befall client. While the role of the Prosperous Partnership LK3 in Prevention is to prevent clients so that family problems do not lead to divorce by providing different solutions according to complex family problems. (4) Supporting factors for LK3 Mitra Sejahtera in carrying out their roles, namely commitment/calling of the heart, family support, and support from partner institutions and related agencies. The inhibiting factor is the lack of openness of the client and limited funds.Keywords: LK3 Mitra Sejahtera and Divorce.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 8 PP NO. 10 TH. 1983 JO. PP. NO.45 TH.1990) Nilkhairi Nilkhairi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.664

Abstract

The formulation of this research is: Firstly, how  does  Islamic  law  manage the  livelihood  obligation  given by a husband to ex-post-divorce wife? Second, how the review of Islamic law against article 8 of Government Regulation  no. 10Year 1983 Jo. PP no. 45 of 1990 on the obligation of Civil Servants to provide for the former post-divorce wives? The method used  is qualitative  decriptive,  with normative juridical approach. This study concludes that: First, Islamic Law regulates the obligation of a husband’s livelihood to ex-wife after the divorce of mut’ah that is giving entertainment to his ex-wife and giving iddah livelihood is the livelihood given by the former husband to the ex-wife during the former wife run the iddah period  in talak raji. Both obligations are tailored to the ability of ex-husbands and the level of propriety prevailing in society so as not to burden the burden of ex-husband. There is no obligation  to provide more  for the former husband after the ex-wife past the iddah period. Second, the obligation of the former civil servant’s husband to give 1/3 of his salary after divorce to his ex-wife until the former wife is remarried, as regulated in Article 8 PP Number  10 of 1983 jo PP No. 45 of 1990 contrary to and contrary to the provisions of Islamic Law because in Islam the obligation of the former husband to give a living to the former wife only in the iddah period  because it is the provision of 1/3 salary to the former wife until the former wife married again will cause mudharat both for the former husband himself and the former family of the former husband. 
Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam masa Iddah Istri Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko) Peri Irawan; Suryani Suryani; Zurifah Zurifah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.5292

Abstract

Abstract: The aim of this research is: First, to analyze the implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 of the Lubuk Pinang Religious Affairs Office and the Puller Religious Affairs Office, Mukomuko Regency. Second, analyze the implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 at the Lubuk Pinang Religious Affairs Office and the Penarik District Religious Affairs Office Maslahah Murlah Perspective. This type of research is qualitative descriptive research. This research concludes that: first, the Lubuk Pinang District Religious Affairs Office and the Penarik District Religious Affairs Office continue to provide dispensations on the condition that men who wish to marry make a stamped statement not to refer to their ex-wife during the iddah period witnessed by the family. Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 in Lubuk Pinang District and Penarik District cannot be implemented optimally because it does not have binding legal sanctions if the husband remains married.  Second, in the case that occurred in Lubuk Pinang District and Penarik District, if this regulation by the Director General of Islamic Community Guidance creates harm for the household and personal life of a husband who wants to remarry but has to wait for the ex-wife's iddah period to end, it can be ignored. In other words, the benefit of remarrying during the wife's iddah period is prioritized to prevent the harm if she waits for the wife's iddah period to finish in order to prevent the man from falling into adultery because his desire to remarry is suppressed.  Keywords: marriage, iddah
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI NARKOBA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( PUTUSAN NOMOR : 47/PID/2013/PT.JKT Valentino Kristanto Napitupulu
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.2963

Abstract

Abstrak: Timbulnya masalah lalu lintas sudah merupakan salah satu masalah yang berkembang seirama dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undangundang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode hukum penelitian Hukum Normatif ( penelitian hukum kepustakaan ) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada ilmu hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum mengenai penegakan Hukum Terhadap Pemakai Narkoba Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Di dalam undang-undang hukum pidana ( KUHP ) umumnya diatur perbuatan yang dilakukan dengan disengaja, maupun perbuatan yang dilakukan dengan tidak disengaja. Kata kunci: Lalu lintas, Penegakan Hukum, Pemakai Narkotika Abstract: The emergence of traffic problems is one of the problems that develops in tune with the development and development of society. Among other things is the problem of traffic violations which tend to lead to disorder and accidents in society. Traffic violations are a situation where there is a discrepancy between the rules and implementation. The rules in this case are legal instruments that have been determined and agreed upon by the state as laws that are legally valid, while the implementation is humans or the people of a country who are bound by these legal instruments. The research method used to answer the problems in this thesis is the normative juridical approach or the legal method of normative law research (library law research) which is carried out by first examining library materials that are relevant to the problem under study and referring to legal science. contained in laws and regulations, legal principles and opinions of legal experts and legal practitioners regarding law enforcement against drug users who cause traffic accidents. In the criminal law law (KUHP) generally regulated acts committed intentionally, as well as acts committed unintentionally. Keywords: Traffic, Law Enforcement, Narcotics Users
Peran Teknologi Metafisika Islam untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Unggul Amir Ghazali; Syarifuddin Syarifuddin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5402

Abstract

Abstract : The development of this technology has greatly changed human habits until they reach a superior level, skilled in accordance with market demands. However, improving the quality of human resources can not only be done through the touch of technology created by humans, but there is an enormous potential that comes from Islamic metaphysical technology which contained in the teachings of monotheism and tariqat. The era of globalization demands superior quality, dynamic and militant people. while superior humans are those who have embedded in their hearts the Kalimatullahi Hiyal Ulya, so that they are always together with the Most Superior, namely Allah SWT, through Islamic Metaphysical Technology so that they are able to implement it in everyday life.Keyword: Islamic Metaphysical Technology, Superior Humans. Abstrak : Perkembangan teknologi ini sangat mengubah kebiasaan manusia hingga mencapai tingkat unggul, terampil sesuai dengan tuntutan pasar Namun dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dapat dilakukan melalui sentuhan teknologi yang diciptakan oleh manusia, tetapi ada sebuah potensi yang maha dahsyat yang bersumber dari teknologi metafisika islam yang tertuang dalam ajaran tauhid dan tariqat. Era globalisasi menuntut manusia  berkualitas unggul, dinamis dan militan. sedangkan manusia unggul adalah mereka yang telah tertanam dalam hati sanubarinya Kalimatullahi Hiyal Ulya, sehingga senantiasa beserta dengan Yang Maha Unggul, yaitu Allah SWT, melalui Teknologi Metafisika Islam sehingga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.Kata kunci: Teknologi Metafisika Islam, Manusia Unggul.
Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam Yunita Damayanti
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2675

Abstract

Abstract: How is the comparative analysis of divorce outside the Court between the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law? 2) What is the solution to differences in divorce law outside the court between the fatwas of the Indonesian Ulema Council and the Islamic Law Compilation? The purpose of this study is to find out a comparative analysis of divorce outside the court between the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law and find out the solutions to the two differences of opinion regarding the validity of divorce outside the court. These two problems are discussed by using a type of normative legal research with literature studies. The approaches used in this study are a comparative approach, a case approach, a statutory approach, and an analytical approach. The results of this study are: 1) According to the Fatwa Ijtima 'Ulama of the Indonesian Ulema Council IV of 2012 it is explained that divorces carried out by husbands outside the court are legal. Meanwhile, according to the KHI and the marriage law in Indonesia, divorce must be carried out through a trial in a religious court, meaning that divorces made by husbands outside the court are not legally recognized as marriage in Indonesia. 2) The solution to the two differences of opinion is that people prefer to carry out divorces in religious courts which have been regulated by the KHI and marriage law in Indonesia.Keywords: Divorce, MUI fatwas, KHI, and Law No. 1 of 1974 concerning marriage.Abstrak: Analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana solusi terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui solusi dari kedua perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak di luar pengadilan. Dua permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah:1) Menurut Fatwa Ijtima’ Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa talak harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama, artinya, talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan tidak diakui secara hukum perkawinan di Indonesia. 2) Solusi dari kedua perbedaan pendapat yaitu agar masyarakat lebih memilih melakukan perceraian di pengadilan agama saja yang sudah diatur oleh KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia.Kata kunci: Cerai Talak, Fatwa MUI, KHI, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI PAYROLL SYSTEM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Imron Rosyidi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i2.1314

Abstract

This research  is conducted in order  to answer  the question how the review of Islamic law to the collection of zakat through  payroll system?  The  purpose of this study  is to investigate  how  the  review of Islamic law to the  collection  of zakat through  payroll system.  This research  is library research  that is by way of tracing,  collecting, clarifying and  viewing data  from various  literatures  related  to the core problems  in order  to get the principles and  concepts  about  the problems  as the object of research. The approach used in this research  is qualitative  normative clinical normative Islamic research  with fath adz-dzari’ah method. The results of this study  show  that  the collection  of zakat through  payroll system  is valid. Referring to the order  of zakat collection  to the ruler in Surat  At-Taubah verse 103  that to maximize  the collection  of zakat is something  that must be done  by the ruler, therefore  everything  that becomes the means  to maximize the collection must also be held, one  of them  is the method of collecting zakat through  payroll system.  Therefore  the collection  of zakat through  payroll system according  to fath adz-dzari’ah  is valid. Collection of zakat through  payroll system must intend  once every year at the beginning  of payment because it is a cicil system.

Page 12 of 23 | Total Record : 224

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue