cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 13   14   15   16   17 
Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga Usep Koswara; Muhammad Maisan Abdul Ghani; Siti Maesuroh MHS; Zuhal Yasin Abdul Wakil; Usep Saepullah; Ade Jamarudin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2682

Abstract

Abstract : The first time the law was born together with the existence of humans themselves, where there are humans, there is a law that binds them and also has its own relationship with the law that is currently in effect and also the law that was in force before. Human life is no exception, which has experienced many legal events that are not the same as the others, where the legal events that occur are passed by humans, including birth, death and also other legal events that have been passed by humans themselves, one of which is is a very sacred marriage done. So that marriage law is a law that always applies and must be owned by all Indonesian people. Life in the household or the pursuit of life in marriage is a hope and also a reasonable and healthy intention for all young people when they grow up. In this case there is a bright hope and an encouragement that gets stronger when they are physically and spiritually healthy where they already have things that are able to support their lives in the future and have built a household that they hope for, including having a stable job, having a potential partner they love and so on.Keywords: marriage, law, essence. Abstrak: Pertama kali hukum lahir bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri, dimana adanya manusia maka disitu terdapat sebuah hukum yang mengikatnya dan juaga memiliki keterkaitan sendiridengan hukum yang berlaku saat ini dan juga hukum yang berlaku sebelumnya. Tak terkecuali kehidupan manusia yang telah banyak mengalami kejadian hukum yang terbilang tidak sama dengan lainnya, dimana adanya kejadian hukum yang terjadi tersebut dilewati oleh manusia diantaranya ialah kelahiran, kematian dan juga kejadian-kejadian hukum lainnya yang telah banyak dilalui oleh manusia itu sendiri, salah satunya ialah pernikahan yang sangat sacral dilakukan. Maka dengan begitu hukum perkawinan merupakan sebuah hukum yang senantiasa berlaku dan pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehidupan dalam rumah tangga atau sebuah pengejaran kehidupan dalam pernikahan ialah adanya sebuah harapan dan juga niat yang wajar serta sehat bagi seluruh kalangan muda saat dirinya bertumbuh dewasa. Dalam hal ini adanya harapan yang cerah dan sebuah dorongan yang kian kuat saat mereka sehat secara fisik maupun rohani dimana sudah memiliki hal yang mampu mendukung kehidupan mereka kelak sudah membangun sebuah rumah tangga yang mereka harapkan, diantaranya mempunyai pekerjaan yang stabil, mempunyai calon pasangan yang mereka cintai dan sebagainya.Kata kunci: perkawinan, hukum, hakikat.
Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM) Henni Zein
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i1.2004

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar Yuridis Hakim Pengadilan  Agama Arga Makmur  memutuskan pembatalan perkawinan karena kawin paksa dan analisis perspektif hukum Islam terhadap putusan Pembatalan Perkawinan karena  alasan kawin paksa. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar Yuridis Hakim Pengadilan  Agama Arga Makmur  memutuskan pembatalan perkawinan karena kawin paksa dan analisis perspektif hukum Islam terhadap putusan Pembatalan Perkawinan karena  alasan kawin paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research), yang bersifat deskriptif  analitik. Data didapat melalui wawancara kepada informan hakim dengan mengunakan wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yuridis dan pertimbangan serta dasar hukum Pengadilan Agama Arga Makmur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni Undang- Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf  (f)  yang  menyatakan,  “Suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila Perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan  paksaan”,  dan  Undang-Undang  1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat 1 yakni “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. kemudian Kawin paksa dalam hukum Islam tidak dibenarkan  hal ini dapat di lihat dari dalil nash baik dalam al-Qur’an maupun hadits, dan  ijma’ ulama. Rasulullah menetapkan suatu ketetapan hukum tentang keberadaan hak seorang wanita dalam menentukan pasangan hidupnya, serta membatalkan hukum suatu perkawinan yang dilandasi oleh pemaksaan dan keterpaksaan meskipun yang memaksa dalam hal ini adalah seorang ayah.  Abu Hanifah dan para pengikutnya menetapkan: ayah tidak boleh memaksa anak  putri yang sudah dewasa untuk menikah dengan seseorang, ayah atau wali wajib merundingkan masalah perkawinan itu dengan anak putrinya, kalau putrinya itu mau maka akad nikanya sah, tetapai kalau putrinya tidak mau maka tidak sah akad nikah itu.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Ontologis dan Yuridis Normatif Adelia Anggraini; Maura Rahmatusyifa Adzani; Ratna Kurnia; Wanda Monica Putri Salsabilla
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.10364

Abstract

Abstracts: The protection of human rights in Indonesian criminal law is grounded in the ontological view of humans as legal subjects possessing inherent dignity, freedom, and fundamental rights. In this framework, criminal law positions individuals not merely as objects of regulation but as the central focus of legal norms and their implementation. KUHP seeks to integrate human rights principles through the reinforcement of legality, proportionality, and justice in criminal law norms. This study examines how human rights are regulated both substantively within criminal provisions and structurally within sentencing procedures. Employing a normative juridical method, the research analyzes statutes, legal doctrines, and court decisions to critically assess the position of human rights in national criminal law. The findings reveal that human rights protection within the KUHP remains dynamic and unfinished, requiring progressive interpretation and continuous legal reform to ensure alignment with the values of democracy, justice, humanity, and respect for human dignity.Keywords: Human Rights; Criminal Law; National Criminal Code (KUHP); Legality and Proportionality; Criminal Law Reform; Death Penalty; Freedom of Expression. Abstrak: Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pandangan ontologis manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, kebebasan, dan hak-hak mendasar yang melekat. Dalam kerangka ini, hukum pidana menempatkan individu bukan hanya sebagai objek pengaturan tetapi sebagai fokus utama norma hukum dan implementasinya. Pemberlakuan KUHP berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui penguatan legalitas, proporsionalitas, dan keadilan dalam norma hukum pidana. Studi ini meneliti bagaimana hak asasi manusia diatur baik secara substantif dalam ketentuan pidana maupun secara struktural dalam prosedur penjatuhan hukuman. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis undang-undang, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk secara kritis menilai posisi hak asasi manusia dalam hukum pidana nasional. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP tetap dinamis dan belum selesai, membutuhkan interpretasi progresif dan reformasi hukum berkelanjutan untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; KUHP; Legalitas dan Proporsionalitas; Reformasi Hukum Pidana; Hukuman Mati; Kebebasan Berekspresi.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR YANG MELEPASKAN DAN MEMINDAHKAN HARTA YANG BUKAN HARTA BOEDEL PAILIT DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Abinezier Pebrian Edison; Margo Hadi Pura
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2992

Abstract

Abstract: Handling of unlawful acts that commit civil crimes is not balanced with the many parties who also think about and take concrete steps. Likewise, efforts to resolve how to solve it and to find out what sanctions were received by the lurator due to his unlawful act. This study uses a normative juridical research method, which is an approach carried out by studying library materials in the form of literature, theories, written data and documents obtained either scientific material or the like and related laws and regulations. with the problems to be discussed. The specification used in this research is descriptive analyst. Types and sources of data in this research are normative juridical. The data collection technique used is the library method, in the literature research the writer tries to get and read documents related to the problem under study Keywords: Civil Law Policy, Acts against the Law, Curator Abstrak: Penanganan perbuatan melawan hukum yang melakukan tindak kejahatan perdata tidak diimbangi dengan banyaknya pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk menyelesaikan bagaimana upaya penyelesaiannya serta mengetahui sanksi apa saja yang didapat oleh lurator akibat perbuatan melawan hukumnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, teori- teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis. Jenis dan sumber data dalam penelitian bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Kurator
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BAGI ISTERI YANG BERKARIER (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU) Nurul Hak; Meli Musli Marni
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.660

Abstract

Division of joint post-divorce property  for a career wife (a study of the Bengkulu  Religious Court’s decision). There  are two problems in this research, namely,  how  the concept of sharing  of joint property  for the wife of a career in the event  of divorce,  and what  is the basis of judges  consideration of Bengkulu  Religious Court in deciding the case of sharing  of joint property  for the  wife  of a career. Descriptive  qualitative  research method, while  data  collection techniques are  documentation,  observation and  interview.  Data  sources include  primary  and  secondary data.  The informant of the  judges  of the  Bengkulu  Religious Court. Secondary data  of religious  court  ruling on the  distribution of common property.  The results  of this study explain  that the distribution of joint property  for wives whose career is not clearly regulated in the  Compilation  of Islamic  Law, therefore in the  case  of sharing  of joint property  for the  wife of a career, becomes the ijtihad area  of the judge  to see  the case  casuistically  by taking into account the contribution and role of each.  Respectively.  The basis of consideration of the judges  of the Bengkulu Religious Court in determining the distribution of joint property  for wives of post-divorce careers, has been in accordance with theories based on the judges’ good judgment, procedurally in accordance with applicable law, because in its judgment the judge  has taken legal norms  Appropriate  to the articles  in the legislation,  and  has  fulfilled the normative juridical aspects, sociological and philosophical, so that the realization  of legal certainty,  legal justice and legal benefits.  Consideration of the judges of the Bengkulu  Religious Court in deciding the case  of sharing  of joint property  for the wife of the career, the majority of the decision based on the provisions  of the Compilation  of Islamic Law, some judges to explore  other sources of law as required Article 5 paragraph (1) Law Number  48 Year 2009 on Judicial Power  And the principle  of ius novita novit, in deciding the matter of sharing  the property  with the judges  of the Bengkulu  Religious Court based on casuistry. 
Upaya mantan Istri dalam menuntut Nafkah Anak Pasca Perceraian Ahmad Haris Muizzuddin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7721

Abstract

Abstrak : This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. This research focuses on document or library research by looking for theories, views that are correlated and relevant to the problem to be researched and to complement the data obtained from document and library research, field research is carried out, namely from sources. Efforts that can be made by the Religious Courts regarding the implementation of decisions, especially those concerning the father's obligations/responsibilities for his child's support, must be differentiated between before and after the divorce vow is pronounced by the husband. Before the husband pronounces the divorce vow in front of the court, the Religious Court, in this case the Panel of Judges, has the authority to supervise and force the husband to first fulfill his obligations in accordance with the ruling, namely those relating to the rights of the wife being divorced, in this case in the form of iddah maintenance, madhiyah, mut'ah, child support including child support. After the husband's vow of divorce is pronounced in court, the Religious Court is passive, if there is no request for execution, the Religious Court considers the decision that has been handed down to be unproblematic and can be implemented voluntarily. Keywords: marriage, decision, child support. Abstrak Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan dengan mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan kepustakaan maka dilakukan penelitian lapangan yaitu dari sumber-sumber. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama berkenaan dengan pelaksanaan putusan khususnya yang menyangkut kewajiban/tanggung jawab ayah terhadap nafkah anaknya, harus dibedakan antara sebelum dan sesudah ikrar talak diucapkan oleh suami. Sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan, Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim berwenang untuk mengawasi dan memaksa suami agar terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sesuai dengan amar putusan, yaitu yang berkenaan dengan hak-hak istri yang ditalak, dalam hal ini berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut’ah, nafkah anak termasuk nafkah anak. Setelah ikrar talak oleh suami diucapkan di pengadilan, Pengadilan Agama bersikap pasif, apabila tidak ada permintaan eksekusi, Pengadilan Agama menganggap putusan yang telah dijatuhkan tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan dengan sukarela. Kata kunci : perkawinan, putusan, nafkah anak.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Renoctha Refenza
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.2959

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to analyze: First, the working relationship between the Regional Government of Seluma District and the Ministry of Religion of Seluma District in organizing the Hajj. Second, the factors that influence the working relationship in the implementation of the pilgrimage in Seluma District. This type of research is qualitative research. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques use data reduction, data display and conclusion drawing.This study concludes that: First, the working relationship between the District Government of Seluma and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency has been well established. Working relationships indicate that there is an important role for the Regional Government and the Ministry of Religious Affairs in succeeding the implementation of Hajj in Seluma District. The parties are responsible for the implementation of Hajj in accordance with their field of duty. Ministry of Religious Affairs Seluma District plays an important role in the matter of fostering the people, education and socialization in hajinya. Second, the factors that affect the working relationship between the Government of Seluma District and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency in performing the Hajj are: First, Supporting factor is the interest of the people of Seluma Regency who are high to be able to perform the pilgrimage, the knowledge of the society about the position of Hajj in Islam, the ability of the society economically, the synergy between the district government and the Ministry of Religious Affairs in the management of Hajj. Secondly, the inhibiting factor is the wide area of Seluma Regency up to the hinterland, making it difficult for the implementation of socialization and guidance of the pilgrims to pilgrims, still lack of specialized personnel who administer on-line hajj registration and limited internet network in Seluma District. Keywords: Law Number 13 of 2008, Employment Relations, Implementation of Hajj Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam. penyelenggaraan haji Kedua,faktor yang mempengaruhi hubungan kerja dalam. penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif .Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja menunjukan bahwa ada peran penting bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya. Kementerian Agama Kabupaten Seluma berperan penting dalam soal pembinaan umat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya. Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerjaantara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji adalah Pertma, factor Pendukung yaitu minat masyarakat Kabupaten Seluma yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji, pengetahuan masyarakat tentang kedudukan haji dalam Islam, kemampuan masyarakat secara ekonomi, adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pihak Kemenagalam pengelolaan haji. Kedua, faktor Penghambat yaitu wilayah Kabupaten Seluma yang luas hingga ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan manasik kepada jamaah calon haji, masih kurangnya tenaga khusus yang mengelola pendaftaran haji secara on-line dan terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Seluma. Kata Kunci: UU Nomor 13 tahun 2008, Hubungan Kerja, Penyelenggaraan Haji
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN DI KOTA BENGKULU Debbi Nukeriana
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i2.1310

Abstract

Halal certification is a process to obtain  halal certificate in accordance with Islamic Shari’ah it, aims to provide  legal certainty  of the halalness  of a product  so that it can reassure  the heart  for those  who consume it. This study is motivated by the number of food producers in Bengkulu City who do not do halal certification. This research  raised the problem  about  the implementation of halal certification, supporting and inhibiting factors and the role of LPPOM MUI of Bengkulu Province in im- plementing halal certification on food products  in Bengkulu City. The purpose of this research  is to analyze the implementation of halal certification, identify the supporting and inhibiting factors and to explore and find the role of LPPOM MUI of Bengkulu Province  in implementing halal certification on food products  in Bengkulu  City. This type of research  is a field research  using a sociological juridical approach that examines the applicable  legal provisions  and  what happens on the ground. In collecting the data the research  used interviews and document studies. The technique of data analysis is descriptive qualitative  by way of interpretation, triangulation and content  analysis. From the research  result, it can be concluded that first, the implementation of halal certification on food products  in Bengkulu City has been  implemented although still a small part of the number of Small and  Medium Industry (IKM) in Bengkulu  City. Secondly,  the supporting factor for the implementation of halal certification in food products  in Bengkulu City is to provide  a sense of comfort and  confidence in a product,  consumers of majority food are Muslim and increase  income / turnover  of food producers. As for the inhibiting factors are the Law on Halal Product  Guarantee is still voluntary  (voluntary),  lack of information / knowledge  about  halal certification and  constrained halal certification cost. Third, the Role of LPPOM MUI of Bengkulu Province in the implementation of halal certification on food products  in Bengkulu City is to protect the public against illicit products.  It also provides socialization of halal certification either through  formal means such as training and socialization or unofficially such as to family, friends and friends
Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Merek Terdaftar Studi Putusan Nomor 1334 K/PDT.SUS-HKI/2024 Eric Rinaldi; Yanti Agustin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8490

Abstract

Abstract: Trademark protection is a crucial aspect of the intellectual property legal system, particularly in preventing unfair business competition and safeguarding business reputation. This study examines the cancellation of a registered trademark, focusing on the Supreme Court Decision Number 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 as a case study. The case involves a dispute between Lowa Sportschuhe GmbH and Qu Wenqian concerning the registration of the trademark “Lowa Simply More,” which was allegedly filed in bad faith. The method used is a normative juridical approach through legal analysis of legislation and court decisions. The results indicate that the Supreme Court ruled to cancel the defendant’s trademark based on Article 21 paragraph (3) and Article 77 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This decision affirms that trademark protection is not only formal but also substantive, considering the registrant's intent and factual ownership of the mark. The implication of this decision is the strengthening of legal protection for the rightful trademark owner and the promotion of honesty and good faith principles in the trademark registration system in Indonesia.Keywords: trademark, bad faith, trademark cancellation, legal protection, Supreme Court Decision.Abstrak: Perlindungan merek dagang merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual, terutama dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi reputasi bisnis. Penelitian ini mengkaji pembatalan merek terdaftar dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi kasus. Kasus ini melibatkan sengketa antara Lowa Sportschuhe GmbH dan Qu Wenqian terkait pendaftaran merek “Lowa Simply More” yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan pembatalan merek tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan mempertimbangkan niat pendaftar dan kepemilikan merek secara faktual. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah serta dorongan terhadap penegakan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.Kata kunci: merek, itikad tidak baik, pembatalan merek, perlindungan hukum, Putusan Mahkamah Agung
LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Yuni Kartika
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.2983

Abstract

Abstract: The Representative Council of Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) has an important position in government with three functions: The legislative function, the supervisory function, and the budget function. Apart from all the special functions it has, it is found that there are several problems related to the implementation of functions owned by the DPR, so it is necessary to explain how the legislative function, monitoring function, and budgeting function are owned by the DPR in perspective of rule of law. Legislation and what are the legislative functions, monitoring functions, and budgeting functions which are owned by the DPR in the perspective of siyasah dusturiyah. Qualitative normative research that uses a statutory approach (statue approach) and a concept approach (concept approach) tries to describe and analyze legal materials related to the problem under study through the documentation study technique (library research). By using the qualitative data analysis method, the results show that both the legislative function, the monitoring function and the budgeting function of the DPR, have all been clearly regulated in the constitution and statutory regulations. However, these functions have not been fully implemented according to the principles of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law). Keywords: People’s Representative Council, DPR Function, Siyasah Dusturiyah. Abstrak: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang penting di dalam pemerintahan dengan tiga fungsi yang dimilikinya, yaitu: Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Terlepas dari segala fungsi istimewa yang dimilikinya, ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut penerapan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR, sehingga perlu dijelaskan bagaimana fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif perundang-undangan dan bagaimana pula fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian normatif kualitatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (concept approach) ini mencoba mendeskripsikan sekaligus menganalisis bahan-bahan hukum terkait masalah yang diteliti melalui teknik studi dokumentasi (library research). Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif diperoleh hasil bahwa baik fungsi legislasi, fungsi monitoring, dan fungsi budgeting yang dimiliki DPR, seluruhnya teah diatur secara jelas di dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan. Namun demikian, fungsi-fungsi yang dimaksud belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam). Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Fungsi DPR, Siyasah Dusturiyah

Page 15 of 23 | Total Record : 224

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue