cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 11   12   13   14   15 
Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.5740

Abstract

Abstract: The issues examined in this thesis are how to analyze the Decision of the Surabaya District Court No. 916/Pdt.P/2022 regarding the approval of an interfaith marriage application from the perspective of Islamic Law and Positive Law. The purpose of this study is to explain the analysis of the court‟s decision from both legal perspectives. This research uses a normative juridical method through literature study. The approaches employed include case approach, statutory approach, descriptive-analytical approach, and content analysis. The results of the study show that, first, from the perspective of Islamic Law, the court‟s decision to grant the application for interfaith marriage is essentially not permissible. The Qur'an explicitly prohibits marriage between a Muslim and a polytheist. This prohibition is absolute in nature, thereby disallowing any form of dispensation by legal or religious authorities. Second, from the perspective of Positive Law, the decision contradicts the cultural values and legal norms prevailing in Indonesian society, as both are largely rooted in religious teachings. Most officially recognized religions in Indonesia—such as Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism—prohibit interfaith marriage.Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, Islamic Law, Positive Law.Abstrak: Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022 tentang dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis terhadap putusan tersebut ditinjau dari kedua perspektif hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan deskriptif-analitis, serta analisis isi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, dalam perspektif Hukum Islam, putusan yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Al-Qur‟an secara tegas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan orang musyrik. Larangan ini bersifat mutlak sehingga tidak memungkinkan adanya dispensasi dari hukum maupun otoritas agama. Kedua, dalam perspektif Hukum Positif, putusan tersebut bertentangan dengan tata nilai budaya dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, karena norma hukum dan budaya yang berkembang di Indonesia umumnya bersumber dari ajaran agama. Sebagian besar agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, melarang pernikahan beda agama.Kata Kunci: Nikah Beda Agama, Hukum Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif.
FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN SIYASAH DUSTURIYAH Yopa Puspitasari
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2987

Abstract

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) perspektif demokrasi dan siyasah dusturiyah. Dengan rumusan masalah bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?, dan bagaimana pandangan siyasah dusuriyah terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan yang lainya yang berhubugan dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah diatas adalah, secara demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi. karena, semangat demokrasi secara harfiah mengharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam fiqih siyasah dusturiyah tidak ditemukan secara jelas tentang metode pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun, secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Demokrasi, Siyasah Dusturiyah Abstract: This study examines the phenomenon of a single candidate in the regional head election (PILKADA) from the perspective of democracy and siyasa dusturiyah. With the formulation of the problem, how is the element of democracy in the general election in Indonesia towards the election of regional heads with a single candidate? The type of research used is normative juridical research, with a case approach and a statutory approach as well as other approaches related to the title and formulation of the research problem. The results of the two problem formulations above are that democratically, regional head elections with a single candidate are still contrary to elements of democracy, but if regional head elections are conducted with a single candidate, it will reduce the quality of democracy. because, the spirit of democracy literally expects as many alternative leaders as possible. In addition, in the fiqh of siyasa dusturiyah, it is not clear that the method of selecting regional heads with a single candidate is found. However, substantially the regional head election can be carried out with a single candidate if the regional head candidate meets the predetermined qualifications. Keywords: Regional head election, Single Candidate, Democracy, Siyasah Duturiyah
MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA (STUDI ANALISIS PENERAPAN PERATURANMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016) Nanang Juanda
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.655

Abstract

Mediation is a peaceful, effective, and effective means of resolving disputes and may open  broader access to the Parties  to obtain  satisfactory  and  just dispute resolution. The problem in this research is how  the application of Supreme Court Regulation  of RI. No. 1 of 2016, in optimizing  the  peace efforts in divorce  disputes in Bengkulu  Class IA Religious Court, and what  are the constraints of Mediator in conducting mediation of divorce  dispute in Bengkulu  Class IA Religious Court. Problem solving is done  through  a normative juridical  approach. To analyze  the  implementation of mediation in Religious Courts Bengkulu Class IA conducted by examining library materials or secondary data related to mediation. While the  method used  is descriptive research method analysis  of mediation theories and  the  implementation of mediation in the Religious Courts by describing the case  under  investigation,  based on the relationship between theory and reality in the field. Implementation of mediation in Bengkulu Class IA religious court, broadly divided into 4 (four) stages, namely: 1). Case registration stage, 2). Mediator stipulation  stage, 3). Implementation stage of Mediation and 4). The final stage of mediation. Factors influencing  the success of mediation in Bengkulu Class IA Religious Court are aspects of mediator, sociology aspect, psychology  aspect, moral  and  spiritual  aspect and  good  faith of the  parties.  While  the  factors  inhibiting  the  success of mediation is the  strong  desire  of the  parties  to divorce,  has  become a prolonged conflict, psychological or psychological factors, the sense of willingness  to budge.Keywords: Mediation, Peace, Divorce Dispute, Supreme Court
Implementasi Aplikasi Elektronik Monitoring Esekusi Pembiayaan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dalam Perfektif Maslahah Mursalah Ngadio Ngadio; Fatimah Fatimah; Miti Yarmunida
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7710

Abstract

Abstracts: This research aims to achieve four objectives: 1) To explain the implementation of the E-Mosi Caper application at the Bengkulu Religious Court for civil servants in Bengkulu Province. 2) To delineate the obstacles encountered in fulfilling the financial rights of women and children post-divorce (E-Mosi Caper) for civil servants in the Regional Government of Bengkulu Province. 3) To propose solutions for overcoming these challenges faced by civil servants in the Regional Government of Bengkulu Province. 4) To analyze the implementation of the Electronic Monitoring Application for the Execution of Financing the Rights of Women and Children Post-Divorce (E-Mosi Caper) at the Bengkulu Religious Court from the perspective of Maslahah Mursalah and its relevance to the civil servants of Bengkulu Province. The data collection methods employed in this research include interviews, documentation, and observation. The study reveals the following findings: 1) The implementation of the E-Mosi Caper application as a medium for ensuring the provision of alimony for children and wives post-divorce at the Bengkulu Religious Court has been, in essence, running effectively. 2) The key challenge identified is the lack of sufficient socialization regarding the application of E- Mosi Caper. 3) A proposed solution is the broader implementation and utilization of the E- Mosi Caper application. 4) From the perspective of Maslahah Mursalah, the implementation of the E-Mosi Caper application falls under the category of Maslahah al-Hajiyyat (public benefit of necessity), as it facilitates smoothness, ease, and success for individuals in a comprehensive and holistic manner.Keywords: Execution, E-Mosi Caper, Divorce, Maslahah Mursalah, Islamic Law. Abstrak : Tujuan penelitian ada 4  yaitu, 1) menguraikan  implementasi E-Mosi Caper di Pengadilan Agama Bengkulu bagi aparatur sipil negara propinsi Bengkulu.  2).  Menguraiakn kendala  yang dihadapi dalam pemenuhan  pembiayaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (E-Mosi Caper) bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu. 3). menawarkan solusi yang dihadapi bagi aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu 4). menganalisis dengan rumusan Maslahah Mursalah terhadap Implementasi  Aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak-Hak Perempuan dan  Anak Pasca Perceraian (E-Mosi Caper)  di Pengadilan Agama Bengkulu terhadap Aparatur Sipil Negara Propinsi Bengkulu. Metode pengumpulan data menggunakan teknis wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menyampaikan bahwa : 1). Implementasi Aplikasi  E-Mosi Caper  sebagai media pemenuhan nafkah anak dan istri pasca perceraian  pada Pengadilan Agama Bengkulu pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. 2). Adapun kendala yang penulis temukan dilapangan  adalah  adalah kurangnya sosialisi terhadap implementasi aplikasi E-Mosi Caper. 3). Menawarkan  solusi  pemecahan masalah adalah adanya penerapan aplikasi E-Mosi Caper  dan 4). Menghasilkan persfektif maslahah mursalah terhadap Implemtasi aplikasi E-Mosi Caper itu termasuk Kategori maslahah al-Hajiyyat karena mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh.Kata kunci : Eksekusi, E-Mosi Caper, Perceraian, Maslahah Mursalah, Hukum Islam.
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Kedua bagi Perempuan yang belum Memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama (di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara) Rebi Rebi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2887

Abstract

Abstract: However, many people believe that divorce outside of court is enough, because it is legal according to islamic law. The consequences of a divorce carried out outside of court occur when the second marriage takes place and so on, of course i tis carried out behind closed doors or the marriage is not registered. The problem discussed in this research are 1) How are second marriage carried out by women who do not yet have a divorce certificate from the religios court in Kerkap District? 2) How is the analysis of second marriages carried out by women who do not yet have a divorce certifacate from the research uses a field religios  court in terms of islamic law and positive law? This research uses a field reserch method, namely direct research in the field, where the research visits the research object. This research is field research, so the researchers chose Kerkap District, North Bengkulu Regency. This research concludes that: 1) There are four factors in the occurrence of second marriages carried out by women who do not yet have a divorce certificate from the Relegious Court in Kerkap District, namely the perpetrator’s ignorance of the regulations relating to divorce and marriage issues, there is an order or mandate from parents not to divorse, the assumption that divorce is quite legal according to religion and there is still minimal socialization regarding divorce and marriage law from the parties involved. 2) A second marriage carried out by a woman who does not yet have a divorce certificate from the  Religious Court in Kerkap District according to Islamic law is seen from these factors as appropriate and valid, except for the factor of massages or beliefs from other parties, the parents are legitimate, even though according to the positive the marriages is invalid.Keywords: Marriage, Second, Woman, Without, Certificate, Divorce Abstrak: Perceraian terjadi dengan berbagai alasan, tidak semuanya dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Tidak ada masalah ketika perceraian dilakukan di pengadilan karena di akui kesahannya baik oleh hukum islam dan hukum positif, namun menjadi permasalahan ketika “perceraian dilakukan tidak di pengadilan”, karena tidak diakui kesahannya di mata hukum. Akibat bercerai yang dilakukan di luar pengadilan terjadi ketika akan melakukan perkawinan kedua dan seterusnya  tentu akan dilakukan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor terjadinya perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap? 2) Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap? Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Faktor terjadinya perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap ada empat yakni ketidaktahuan pelaku tentang peraturan-peraturan terkait masalah perceraian dan perkawinan, adanya perintah atau amanah dari orang tua agar tidak bercerai, anggapan perceraian itu cukup sah menurut agama dan masih minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait. 2) Perkawinan kedua yang dilakukan perempuan yang belum memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Kerkap menurut hukum islam dilihat dari faktor tersebut telah sesuai dan sah kecuali faktor adanya pesan atau amanah orang tua adalah sah, sedangkan menurut positif perkawinanannya tidak sah. Kata Kunci : Perkawinan, Kedua, Perempuan, Tanpa, Akta, Cerai
JUDGMENT KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP NIKAH USIA MUDA PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU) Sahmul Basil
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i1.459

Abstract

This study raises  the  issue  of judgment KUA officials Segara  bay towards young marriage and  Maqasid  Syariah perspective to judgment KUA officials against young marriage. The purpose of this research is to know. This type of research that is used  in preparing this thesis  is qualitative  data  collection techniques of observation, interviews  and documentation, obtained through  informant interviews  at KUA officials and  local community leaders. After the data  obtained qualitatively analyzed by means of: data reduction (data reduction), presentation of data (data display), and draw conclusions (verification). The results showed that the Gulf KUA officials Segara judgment against young marriage that essentially  passive KUA not pick up the ball means KUA only receives and selects the terms  proposed by the prospective bridegroom and bride age if found lacking as has  been required by the Act No. 1 In 1974, the Syariah perspective Maqasid  Overview  judgment KUA officials against young age of marriage is correct because Islam maintain the benefit of the family in particular and society in general. This is in accordance with the rules of fiqh “Maslahah  Muarsalah” ie assuming that this law is just a tool that the end goal is to create a benefit for mankind. Given madaratnya arising from a young age marriage was a very big influence on domestic and social life, the government reserves the right to make the minimum marriage age limit requirement as stipulated in Law No. marriage 1 of 1974 Article 7 paragraph (1) and KHI Article 15 paragraph (1).
Harmonisasi Radā’ah dan Kebijakan Cuti Melahirkan bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah kota Bengkulu 'Asri Rahma Waty; Toha Andiko; Iim Fahimah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.7337

Abstract

Abstracts: This study analyses the harmonisation of radā'ah and maternity leave policies for teachers of Madrasah Ibtidaiyah in Bengkulu city. In its implementation, researchers found that there are madrasahs that have not implemented the duration of maternity leave for 3 months, thus researchers are interested in analysing how the implementation of maternity leave policy in the three madrasahs namely MI IT Generasi Rabbani, MIT Mutiara Assyifa and MIS As Shaffah. This research is a field research, which is descriptive qualitative in nature. Descriptive qualitative research is a method used to examine a phenomenon in the field. Based on the results of the study, researchers found that MI IT Generasi Rabbani provides leave for 3 months for the first child and 2 months for the second child to the last child, MIT Mutiara Assyifa and MIS As Shaffah provide leave for 40 days. According to Islamic law, radā'ah is an obligation for parents, because babies are still vulnerable and need good protection from those closest to them, namely parents. With regard to maternity leave, maternity leave contains great maslahat for the survival of babies and new mothers. The maternity leave policy is a manifestation of the maqosid Sharia towards the preservation of life, property and offspring, therefore the maternity leave policy is obligatory for madrasah teachers who have just given birth in accordance with applicable regulations.Keywords: Maternity leave, Radā'ah and Bengkulu city Abstrak: Penelitian ini menganalisis tentang harmonisasi radā’ah dan kebijakan cuti melahirkan bagi guru Madrasah Ibtidaiyah kota Bengkulu. Dalam implementasinya, peneliti menemukan bahwa terdapat madrasah yang belum menerapkan durasi masa cuti melahirkan selama 3 bulan, dengan demikian peneliti tertarik menganalisa bagaimana implementasi kebijakan cuti melahirkan di ketiga madrasah yakni MI IT Generasi Rabbani, MIT Mutiara Assyifa dan MIS As Shaffah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa MI IT Generasi Rabbani memberikan cuti selama 3 bulan untuk anak pertama dan 2 bulan untuk anak kedua hingga anak terakhir, MIT Mutiara Assyifa dan MIS As Shaffah memberikan cuti selama 40 hari. Menurut hukum Islam, radā’ah merupakan kewajiban bagi orang tua, karena bayi masih rentan dan membutuhkan perlindungan yang baik dari orang terdekatnya yakni orang tua. Berkenaan dengan cuti melahirkan, maka cuti melahirkan mengandung maslahat yang besar bagi keberlangsungan kehidupan bayi dan ibu yang baru melahirkan. Kebijakan cuti melahirkan merupakan wujud dari maqosid Syariah terhadap penjagaan terhadap jiwa, harta dan keturunan, oleh sebab itu kebijakan cuti melahirkan hukumnya wajib diberikan oleh madrasah kepada guru yang baru melahirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kata kunci: Cuti melahirkan, Radā’ah dan Kota Bengkulu
Tinjauan Sadd al Dzari’ah Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat Elza Putri Kartika; Khairuddin Khairuddin; Rohmadi Rohmadi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2832

Abstract

Abstract : (1) How is the review of Indonesia’s positive law towards female Civil Servants becoming the first wife in polygamous marriages, and (2) How is the review Sadd Al-Dzari’ah against female civil servants who become wives in polygamous marriages. The purpose of this study is to explain how the analysis of the concept of Prohibition of Civil Servants for women to become wives in polygamous marriages is reviewed Sadd Al-Dzari’ah. The type of research in this thesis is library researchin obtaining data, information, and facts that the author uses various kinds of books related to the subject matter. From the results of this research it was found that (1) Positive laws against female Civil Servants as stated in Government Regulation no. 45 of 1990 Article 4 Paragraph 2 relating to Law Number 1 of 1974 aims at the principle of monogamy and efforts to reduce problems that could disrupt the work of a civil servant and protect the behavior of civil servants who are exemplary, and (2) Sadd Al-Dzari's review 'ah regarding the prohibition on female Civil Servants (PNS) becoming wives in polygamous marriages, where the intention of polygamy is not in accordance with Islamic law so that the prohibition on female Civil Servants becoming second, third or fourth wives is in Government Regulation Number 45 of 1990 Article 4 Paragraph This No. 2 functions to protect the rights of the wife and first child and protect family harmony, so that the performance of Civil Servants in the government system mechanisms runs well and maintains the good name of the government.Keywords: Sadd Al-Dzari’ah, Female Civil Servants, and Polygamy Abstrak: (1) Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri dalam perkawinan poligami, dan (2) Bagaimana tinjauan Sadd Al-Dzari’ah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana analisa konsep Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi Istri dalam perkawinan poligami yang ditinjau Sadd Al-Dzari’ah, Adapun jenis penelitian kepustakaan dalam mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Hukum positif terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tujuannya ke arah asas monogami dan upaya mengurangi masalah yang bisa membuat terganggunya perkerjaan seorang PNS dan melindungi perilaku PNS yang menjadi teladan, dan (2) tinjauan Sadd Al-Dzari’ah terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami, dimana niat poligami tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga larangan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 ini, berfungsi melindungi hak-hak istri dan anak pertama serta melindungi keharmonisan keluarga, sehingga kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam mekanisme sistem pemerintahan berjalan dengan baik dan menjaga nama baik pemerintahan.Kata Kunci : Sadd Al-Dzari’ah , Pegawai Negeri sipil Wanita,  dan Poligami
PENGARUH PEOPLE POWER DALAM PERADILAN DI INDONESIA Filip Jaya Saputra; Ollanisa Putri; Pebri Nopita Sari; Alimni Alimni; Ismail Ismail
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2668

Abstract

Abstract: The role of society in law enforcement in this country is very important. This role needs to be supported by discipline in complying with established laws and regulations. This article, which uses a normative legal research methodology, concludes that, in fact, the content of the rule of law applied in Indonesia contains the principle of the dignity of man, which contains the principles of democracy regarding the ideas of constitutionalism and a government that is given limited authority. With the rule of law, justice and people’s welfare can be achieved, because there is the right of the people to participate in voicing justice in accordance with the fifth Pancasila precept which reads “social justice for all Indonesian people”. Keywords: People Power; Justice. Abstrak: Peran masyarakat dalam penegakan hukum di negeri ini sangatlah penting. Peran tersebut perlu ditunjang dengan disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Artikel yang menggunakan metodologi penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, sejatinya, isi dari rule of law yang diterapkan di Indonesia mengandung asas dignity of man, yaitu berisi prinsip dari demokrasi mengenai ide-ide konstitualisme beserta pemerintah yang diberi kewenangan terbatas. Dengan adanya rule of law, maka keadilan juga kesejahteraan rakyat bisa tercapai, karena adanya hak dari rakyat untuk ikut serta dalam menyuarakan keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata Kunci: People Power; Peradilan
Sanksi Adat Pernikahan Sedarah (Perspektif Hukum Adat Minangkabau) Muhsan Syarafuddin; Witia Oktaviani; Ghufran Jauhar
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5377

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to find the implications of customary law for the imposition of severe sanctions on consanguineous marriages in the Minangkabau customary view in Kapur IX District, Lima Puluh Kota Regency. This study uses a type of field research with a qualitative approach. The findings in this study are that consanguineous marriages occur because of differences in views of the Minangkabau customary system using a matrilineal system, so that blood relations from the same mother are stronger than blood relations from the same father, however, consanguineous marriages are recognized as valid by the customary community but are not accepted by custom. The settlement efforts are carried out by summoning, gathering and deliberation so that there is a joint consensus to impose customary sanctions for violations of customary law. Furthermore, customary sanctions are based on the consideration of the couple who reject the customary warning from the customary leader, then personal sanctions are imposed, namely the expulsion of the husband and wife from the village and social sanctions in the form of ostracizing the family from the customary community.Keywords: customary sanction; Minangkabau customary; consanguineous marriage. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan implikasi hukum adat terhadap penjatuhan sanksi berat pada perkawinan sedarah dalam pandangan adat Minangkabau di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah perkawinan sedarah terjadi karena adanya perbedaan pandangan sistem adat Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal, sehingga hubungan darah dari ibu yang sama lebih kuat dibandingkan dengan hubungan darah dari ayah yang sama, meskipun demikian perkawinan sedarah diakui keabsahannya oleh masyarakat adat namun tidak diterima oleh adat. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara pemanggilan, pengumpulan dan musyawarah sehingga terjadi konsensus bersama untuk menjatuhkan sanksi adat atas pelanggaran hukum adat. Selanjutnya, sanksi adat didasarkan pada pertimbangan pasangan yang menolak teguran adat dari pemangku adat, maka dijatuhkan sanksi personal yaitu pengusiran suami istri tersebut dari kampung dan sanksi sosial berupa pengucilan keluarga tersebut dari masyarakat adat.Kata kunci: Sanksi Adat; Adat Minangkabau; Pernikahan Sedarah

Page 13 of 23 | Total Record : 224

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue