cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 15   16   17   18   19 
PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG DIKUASAI OLEH PIHAK YANG TIDAK MENDAPAT HAK ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Rifanisa Arda Siregar; Hazar Kusmayanti
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2973

Abstract

Abstract: The struggle for child custody is one of the problems that arise from divorce. Both parents who are divorced each feel better and are entitled to child custody. The struggle for child custody has indirectly violated the rights of the child so that the need for protection of the rights of the child and the imposition of sanctions on those who do not carry out the judge’s decision and violate the rights of the child. This study aims to determine the legal remedies that can be given to children in order to protect children’s rights after their parents’ divorce and the legal consequences for those who do not have custody who control the child forcibly. The research method used is a normative juridical approach using literature study materials by collecting primary and secondary legal sources, reviewing, and analyzing according to the topics discussed in this study. According to the results of this study, there are children’s rights that must be protected after parental divorce as regulated in the Marriage Law and Child Protection Act, and it is also necessary to pay attention to the best principle for children in all actions related to children. Keywords: Children’s Rights, Legal Protection, Positive Law. Abstrak: Perebutan hak asuh anak merupakan salah satu persoalan yang timbul dari perceraian. Kedua orang tua yang bercerai masing-masing merasa lebih baik dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.Perebutan hak asuh anak secara tidak langsung telah melanggar hak anak sehingga diperlukannya perlindungan terhadap hak anak dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan hakim dan melanggar hak anak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diberikan kepada anak guna melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya dan akibat hukum terhadap pihak yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi pasca perceraian orang tua sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta perlu diperhatikan pula asas yang terbaik bagi anak dalam segala tindakan terkait anak. Kata kunci: Hak Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Positif
RELEVANSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG USIA DEWASA DALAM PERKAWINAN Lukman Lukman
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i1.2009

Abstract

Rumusan penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana batas usia dewasa dalam perkawinan perspektif hukum Islam? Kedua, bagaimana batas usia dewasa  dalam perkawinan perspektif hukum positif? Ketiga, Bagaimana relevansi antara kedewasaan terhadap perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, kedewasaan menurut hukum Islam adalah pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Kedua, kedewasaan menikah menurut Hukum Positif : Kedewasaan menikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENETAPKAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 0677/PDT.G/2016/PA.BN) Delvi Purwanti
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.2999

Abstract

Abstrak : Penelitian ini mengangkat permasalahan apa pertimbangan hakim dalam menggunakan hak ex officio dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak ex officio dalam putusan nomor: 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumenter yang didapat dari putusan pengadilan agama Bengkulu pada perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn  dan tinjauan pustaka merujuk pada pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menjelaskan dasar dan alasan menggunakan hak ex officio untuk memberikan nafkah kepada Termohon. Hakim hanya menjelaskan konsekwensi dari cerai talak adalah ada nafkah yang harus di keluarkan oleh Pemohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon ada indikasi bahwa Termohon nusyuz, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke Pengadilan tapi tidak datang. Padahal Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, selain memuat alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus memuat pasal atau sumber tertentu yang dijadikan dasar dalam menangani perkara yang diputuskannya. Hal ini sudah digariskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Oleh sebab itu, putusan tersebut cacat demi hukum. 2) Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak ex officio dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) bahwa alasan putusan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan KHI Pasal 149, hakim memberikan nafkah untuk isteri (Termohon), sementara di dalam dalil-dalil (posita) yang disampaikan suami (Pemohon) menyatakan bahwa isterinya berbuat nusyuz, oleh karena itu menurut hukum Islam mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada maslahat. Dalam putusan ini seola-olah hakim memberkan isteri (Termohon) berbuat nusyuz, sementara di dalam fiqh bagi seorang isteri yang berbuat nusyuz tidak mendapatkan nafkah. Seharusnya hakim menerapkan hak ex officio bukan pada putusan verstek, akan tetapi digunakan ketika Termohon datang dan tidak mengetahui hak-haknya, disitulah hakim bisa memberikan hak officio kepada Termhon. Dengan demikian isi dari putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.Kata Kunci: Hak Ex Officio, Putusan Hakim, Kewajiban Suami, Hukum Islam  Abstract : This research raises the issue of what judges consider in using ex officio rights in decision Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn) and how is the review of Islamic law regarding the use of ex officio rights in decision number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn). This study uses normative juridical legal research with a law approach, case approach and conceptual approach. To collect data used documentary methods obtained from the decision of the Bengkulu religious court in case Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn and literature review refers to books that discuss issues that are relevant to the problem. From the results of the study showed that: 1) In legal considerations, the judge did not explain the basis and reasons for using ex officio rights to provide income to the Respondent. the judge only explained the consequences of divorce divorce is that there is a living that must be spent by the Petitioner. Moreover, in the Petitioner's petition there are indications that the Respondent is nushuz, and the Respondent has been officially summoned and is worthy of court but does not come. Whereas the Judge in deciding the case he is handling, besides containing the reasons and grounds in his decision, must also contain certain articles or sources which are used as the basis in handling the cases it has decided. This has been outlined in article 50 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, the ruling is flawed by law. 2) A review of Islamic law regarding the use of ex officio rights in the decision Number: 0677 / Pdt.G / 2016 / PA.Bn) that the reason of the judge's decision is contrary to the provisions of KHI Article 149, the judge provides a living for his wife (Respondent), while in the arguments (posita) conveyed by the husband (the Petitioner) stated that his wife committed nusyuz, therefore according to Islamic law the mudharat generated was greater than the benefit. In this decision, it seems as if the judge gave the wife (Respondent) to do nushuz, while in fiqh for a wife who did nushuz did not get a living. The judge should have exercised ex officio rights not on verstek decisions, but should be used when the Respondent arrives and does not know his rights, that's where the judge can grant officio rights to Termhon. Thus the contents of the judge's ruling is not in accordance with Islamic law.Keywords: Ex Officio Rights, Judge's Decision, Husband's Obligations, Islamic Law
PERNIKAHAN DI USIA MUDA KARENA PERMINTAAN ORANG TUA DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU Jaudi Hartono
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.665

Abstract

The existence of marriage at a young age caused by the request of parents in the district of Muara Bangkahulu into a phenomenon that wanted to be examined by the author.  What is the underlying  cause of underage marriage due to parents’  requests in Muara Bangkahulu Subdistrict  and  how  Islamic law’s view of marriage at a young age caused by parental demand is a matter of concentration. This research is field research using descriptive analytic method. The results of this study indicate that the cause of marriage at a young age caused by the demand of parents in Muara Bangkahulu District is due to economic factors, socio-cultural and parents’ concerns about  the negative  impact  of globalization.  While the view of Islamic law against  marriage at a young age because the request of parents is to allow parents to ask their children  to marry even though still at a young age as long as there  is a clear reason and not harm the child.
Analisis Hukum terhadap Dumping pada Kemasan Plastik China yang Masuk ke Indonesia Nabilah Febriana; Muhammad Habibi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.5860

Abstract

Dumping merupakan tindakan monopoli dikategorikan sebagai bentuk perdagangan curang atau praktek dagang yang tidak sehat (Unfair Trade Practices). Pemusatan kekuatan ekonomi di satu pihak untuk mengontrol harga pasar membawa akses negatif terhadap kestabilan aktivitas bisnis dalam era perdagangan yang serba kompetitif. Dumping dapat bersifat predatory yaitu tindakan menjual harga barang ekspor dengan murah demi menghilangkan saingan, dengan tersingkirnya saingan-saingan pada produk serupa di negara importir maka harga dinaikkan kembali. Bentuk perlindungan atas praktik dumping, dikenal suatu istilah tindakan Antidumping. Tindakan Antidumping di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Tindakan Antidumping yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping. Negara dapat melakukan Tindakan anti dumping untuk melindungi industri domestiknya melalui Definitive Anti Dumping Duties (BMAD), Provisional Measures (Bea Provisional Anti dumping) dan Price Undertaking (Bea Masuk Imbalan). Solusi yang dapat dilakukan sosialisasi secara kontinyu menyampaikan tentang dampak negatif dari praktik dumping, penguatan institusional terhadap peran Komisi Anti Damping Indonesia (KADI). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, melalui pendekatan doktrinal yaitu dengan menganalisis bagaimana kebijakan anti dumping kemasan plastik China yang masuk ke Indonesia. Pendekatan ini menjadi penting sebab doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kata Kunci: Dumping, Anti Dumping, Monopoli Perdagangan, Kemasan Plastik China. Abstract (English) Dumping is a monopolistic act categorized as a form of unfair trade practices. The concentration of economic power in one party to control market prices brings negative access to the stability of business activities in an era of competitive trade. Dumping can be predatory, i.e. the act of selling the price of exported goods cheaply in order to eliminate rivals, with the elimination of rivals on similar products in the importing country, the price is raised again. A form of protection against dumping practices is known as Antidumping action. Antidumping measures in Indonesia are regulated in Government Regulation Number 34 Year 2011. Antidumping action taken by the government is in the form of imposition of Antidumping Import Duty on Dumping Goods. Countries can take anti-dumping measures to protect their domestic industries through Definitive Anti Dumping Duties (BMAD), Provisional Measures (Provisional Anti Dumping Duties) and Price Undertaking (Imbalance Duties). Solutions that can be done are socialization continuously conveying the negative impact of dumping practices, institutional strengthening of the role of the Indonesian Anti Damping Commission (KADI). This research is a normative research, through a doctrinal approach, namely by analyzing how the anti-dumping policy of Chinese plastic packaging entering Indonesia. This approach is important because of the doctrine that develops in legal science to build legal arguments when resolving legal issues at hand. Keywords: Dumping, Dumping Disagree, Trade Monopoly, China Plastic Packaging.
PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT Wahyuni Risma; Hamzah Vensuri; Hengki Januardi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.2964

Abstract

eduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian penulis mengenai problematika pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh: 1)Pernikahan tidak mendapat restu orang tua. 2)Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai). 3)Pernikahan karena tertangkap basah oleh masyarakat. 4)Hamil diluar nikah. 5)P3N tidak melaporkan pernikahan. Ada sebanyak 120 orang yang belum memiliki buku nikah dan 5 orang yang melakukan istbat nikah di Pengadilan agama selama 2 tahun terakhir. Penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah karena buku nikah hilang, pegawai pencatat, pegawai pencatat nikah tidak memberikan buku nikah, perkawinan tidak tercatat. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah adalah dengan cara wawancara dengan solusi dan Sosialisasi. Kata kunci: Problematika, Perkawinan, Tercatat; KUA. Abstrack : The law stipulates that every marriage that takes place must be in front of an authorized or registered official, but in Lintau Buo Subdistrict there are still people whose marriages are not registered and do not have a marriage certificate. The purpose of this study was to determine the causes of people who do not have a marriage book in Lintau Buo District and to find out the efforts of KUA in dealing with people who do not have a marriage book. This research is a field research (field research). Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To analyze the data, the writer uses data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The results of the author's research regarding the problems of unregistered marriages are caused by: 1) Marriage does not get the blessing of parents. 2) Marriage of a widower or widow due to lack of administrative requirements at the KUA office (divorce certificate). 3) Marriage due to being caught red-handed by the community. 4) Pregnant out of wedlock. 5) P3N did not report marriage. There are as many as 120 people who do not have a marriage book and 5 people who do istbat marriage in the religious court for the last 2 years. The cause of people not having a marriage book is because the marriage book is missing, registrar employees, marriage registrar employees do not provide marriage books, marriages are not registered. Efforts made by the KUA in tackling people who do not have a marriage book are by way of interviews with solutions and outreach. Keywords: Problematic, Marriage, Recorded, KUA.
Pentingnya Peranan Rangtuo Kaum Dalam Mediasi Perceraian di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Gempa Maulana; Aldy Darmawan; Elfia Elfia; Zulfan Zulfan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5408

Abstract

Abstracts: This article discusses the role of Rangtuo Kaum in carrying out divorce mediation, the question in this paper is how the implementation of divorce mediation was carried out by Rangtuo Kaum in Nagari Damar Lapan Batang Inderapura. The research method used is field research by describing social phenomena to be appointed as objects of study in articles, then explaining them descriptively. Data was collected through in-depth interviews with Rangtuo Kaum who was involved in divorce mediation, as well as the parties involved in the mediation process. In conclusion, First, the title of Rangtuo Kaum in Nagari Damar Lapan Batang is a great and honorable title given by each tribe in Nagari. related to Divorce. Third, Mediation is a way of resolving disputes that can be used by disputing parties assisted by a mediator as an intermediary in order to resolve problems in a peaceful way. Then both parties to the dispute will be given the opportunity to discuss the problem and give their opinion. After reaching an agreement, Rangtuo Kaum will make a written agreement signed by both parties to the problem. The implementation of Divorce Mediation by Rangtuo Kaum in Nagari Damar Lapan Batang Inderapura prioritizes a fair process, involving both parties and finding the best solution to end the conflict.Keywords: Rangtuo Kaum, Medias,i Perceraian Abstrak : Artikel ini membahas tentang Peran Rangtuo Kaum dalam pelaksanaan mediasi perceraian, pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan Rangtuo kaum pada mediasi perceraian di Nagari Damar lapan Batang inderapura dan bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian yang dilakukan Rangtuo Kaum di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura . metode penelitian yang digunakan adalah lapangan (field research) dengan memaparkan fenomena sosial untuk diangkat menjadi objek kajian dalam artikel, kemudian menjelaskannya secara deskriptif.  Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Rangtuo Kaum yang terlibat dalam mediasi perceraian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut. Kesimpulannya Pertama, Gelar Rangtuo Kaum di Nagari Damar Lapan Batang adalah sebuah gelar kebesaran dan terhormat yang diberikan oleh masing-masing suku di Nagari, Kedua, Rangtuo Kaum adalah penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat kaum di dalam suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan Perceraian. Ketiga, Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa di gunakan oleh pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator sebagai penengah guna untuk menyelesaiakan masalah dengan jalan damai. Kemudian kedua belah pihak yang bersengketa akan diberikan kesempatan untuk membicarakan permasalahan dan memberikan pendapatnya. Setelah mencapai kesepakatan, Rangtuo Kaum akan membuat kesepakatan tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh Rangtuo Kaum di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura mengutamakan proses yang adil, melibatkan kedua belah pihak dan mencari solusi terbaik untuk mengakhiri konflik.Kata kunci: Rangtuo Kaum, Mediasi, Perceraian
Talak Dalam Perbandingan Madzhab Durotun Nasikhin; Mujio Nurcholis; Imam Sucipto
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2676

Abstract

Abstract: Divorce occurs after the marriage contract. Divorce is often undersstimed by society because talak is seen as a symbol of failure in marriage. Many people are confused about the dynamics of the issue regarding under certain circumtances the husband divorcing, whether his divorce is considered legal or illegal. From these various, conditions, laws and types of divorce will be discussed based on the opinion of jurists from various schoolsn of thought. The research method is descriptive based on literature review with primary data in the form of Bidayatul Mujtahid, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib and other supporting scientific works. The original law of divorce is permissible but can be obligatory, sunnah, makruh and unlawful depending on the backround. There are all kinds of divorces sharih kinayah, sunni bid’i, raj’i ba’in and the dynamics that accompany it. It is hoped that it can help understand of the jurists regarding the point of view in differences of opinion as well as what are the terms and the law of divorces and its distribution.Keyword: Merriage, Divorce, Opinion, Madzhab Abstrak: Talak terjadi setelah adanya akad pernikahan. Perceraian sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena talak dianggap sebagai simbol kegagalan dalam berumah tangga. Banyak orang yang kebingungan dalam berbagai dinamika persoalan mengenai dalam kondisi tertentu suami menjatuhkan talak, apakah talaknya dianggap sah atau tidak sah. Dari berbagai persoalan itu akan dibahas syarat, hukum dan macam-macam talak berdasarkan pendapat para ahli fiqih dari berbagai madzhab. Metode penelitiannya bersifat deskriptif berdasar kajian pustaka dengan data primernya berupa Bidayatul Mujtahid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib dan karya ilmiah penunjang lainnya. Hukum asal talak adalah boleh namun bisa menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram tergantung yang melatarbelakanginya. Macam talak ada sharih kinayah, sunni bid’i, raj’i ba’in serta dinamika persoalan yang menyertainya. Diharapkan bisa membantu memahami berbagai argumentasi para fuqaha mengenai cara pandang dalam perbedaan pendapat juga apa saja syarat dan hukum talak serta pembagiannya.Kata kunci: Nikah, Cerai, Pendapat, Madzhab
PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna) Zulvayana Zulvayana
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i2.1315

Abstract

This study  aims to determine the legal considerations in rejecting the application of marriage  dispensation in the Manna  Religion Court and  to find out the determination of the Manna  Religion Court Number  0024  / Pdt.P  / 2018  / PA.Mna in accordance with the  elements  of legal justice, legal certainty  and  legal benefits.  Based  on the  results of the  research, it is known that the legal consideration of the refusal of marriage  dispensation applications because the Petitioners  in the trial only submitted 1 (one)  witness so that the applicants  could not prove  the argument of their petition  and  in court found  a fact that the children of the applicant  had been  married  before the application for marriage  dispensation was tried . The cause  of rejec- tion of marital dispensation of minors due to actions that are contrary  to Article 7 of Act Number  1 of 1974.  Determination of the Manna  Religion Court  Number  0024  / Pdt.P  / 2018  / PA.Mna is in accordance with the elements  of justice, certainty  and legal benefit because in the Determination of the application for marriage  dispensation is guided  by Law Number  1 of 1974. The results of this study, are expected to be a deterrent effect for the community and the Office of Religious Affairs, so as not to violate Law Number  1 Year 1974  by marrying minors without the Religion Court dispensation. The rejection of the granting of marriage  dispensation in substantial  justice will be difficult to be felt by the applicants, but in order to enforce procedural justice, the stipulation  of marital dispensation creates order in recording  marriage
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA) Ossi Mira Sela; Zurifah Nurdin; Miti Yarmunida
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7273

Abstract

Abstracts: This study aims to examine the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 on Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court and to analyze the maqashid syari'ah perspective concerning the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in the resolution of divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court. This research employs a field research methodology. The findings reveal that the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court includes online case registration, online advance payment, electronic summons, hearings for peaceful resolution attempts and mediation, followed by electronic hearings covering responses, replies, rejoinders, evidence submission, conclusions, and verdict reading. The process of resolving divorce cases in the court has been effective, although several factors still hinder its implementation. These factors include the limited understanding of the public regarding electronic court procedures, suboptimal performance of the e-court application system, legal enforcement issues, and the limited competence of human resources. From the maqashid syari'ah perspective, the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court is categorized as a form of preserving religion, life, and property. In terms of necessity and priority scale, it is classified under the category of hajiyyah(secondary needs that facilitate ease), as opposed to daruriyyah(primary or essential needs).Keywords: Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, Electronic Court Proceedings, Maqashid Syari'ah Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan untuk menganalisis tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik, ketidakoptimalan sistem aplikasi e-court, faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Adapun tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu e-litigasi termasuk dalam bentuk penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta, sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori hajiyyah yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). Kata kunci: PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Persidangan Elektronik, Maqashid Syari'ah

Page 17 of 23 | Total Record : 224

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue