cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Karyati
Contact Email
srikaryati84@gmail.com
Phone
+62 813-9535-9706
Journal Mail Official
unizarlawreview@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram Jl. Unizar No. 20 Turida, Sandubaya - Mataram NTB Telp : 0370 - 6175565
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Law Review
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : -     EISSN : 26203839     DOI : https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Unizar Law Review (ULR) is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law Islamic Al-Azhar University, is Indonesian Journal of Law as a forum for communication in the study of theory and application in Law Contains articles texts in the field of Law. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers, and practitioners to publish original research articles or article reviews. The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law. Articles are considered to be loaded are in the form of research or scientific simulations that have never been published or are waiting for publishing in other publications. Unizar Law Review is published two time a year in Juni and December. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public supports greater global knowledge exchange. Scope Contains articles texts discusses various topics in Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and Other contemporary issues in the field of law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 78 Documents
 1   2   3   4   5 
Kajian Yuridis Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia Rinda Philona; Novita Listyaningrum; Bq. Nuraini Dwi S; Baihaki Syakbani; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.13

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan upaya-upaya pemerintahan dalam pengembangan sektor pariwisata di indonesia. Kepariwisataan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, hal itu terbukti karena peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Kebijakan pemerintah sebagai langkah pertama dalam mewujudkan pemulihan pariwisata serta menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan 2 (dua) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa wisata dengan bantuan investasi asing. Upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan usaha ranah lingkungan dan energi.
Pelaksanaan Program Skrining Self Reporting Questionnaire (SRQ) Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta Ranisa Diati; Vivi Sylviani Biafri
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.15

Abstract

Program skrining deteksi dini masalah kejiwaan dengan menggunakan Self Reporting Questionnaire (SRQ) memiliki tujuan untuk pembangunan kesehatan jiwa. Program skrining deteksi dini masalah kejiwaan dengan menggunakan Self Reporting Questionnaire (SRQ) yang diselenggarakan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta masih belum dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang lain khususnya Lapas dan Rutan. Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan pada program skrining Self Reporting Questionnaire (SRQ) narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program skrining Self Reporting Questionnaire (SRQ) narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta belum berjalan dengan optimal karena dalam manajemen program skrining masih adanya beberapa kekurangan. Pelaksanaan program skrinning Self Reporting Questionnaire (SRQ) terdapat beberapa hambatan yaitu: 1) kurangnya sumber daya manusia yaitu petugas pelaksana skrining, 2) program skinning Self Reporting Questionnaire (SRQ) hanya mengkhusukan untuk calon peserta rehabilitasi medis saja, 3) skrining SRQ tidak dilakukan secara kontinu, 4) pelaporan dari hasil skrining belum sepenuhnya dijalankan dan terkendala pada teknis alur pelaporan. Dalam mengoptimalisasi pelaksanaan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta perlu mengevaluasi program skrining Self Reporting Questionnaire (SRQ) yang sudah berjalan sebelumnya agar perencanaan dimasa yang akan datang mencapai visi yang diharapkan salah satunya agar pelaksanaan skrining SRQ dilakukan untuk seluruh narapidana tidak hanya untuk calon peserta rehabilitasi medis dan dilakukan secara kontinu agar semua narapidana memiliki jiwa yang sehat.
Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Studiputusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) I Ketut Seregig; Gindha Ansori Wayka; Mutiara Fitri
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli Narkotika golongan I bukan tumbuhan (Dalam Putusan Nomor:199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada hakikatnya undang-undang mengatur masyarakat secara baik dan bermanfaat dengan menentukan apa yang diwajibkan atau diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu tindakan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.Kata kunci: Jual Beli; Narkotika; Penegakan Hukum; Tindak Pidana  
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Metamfetamena) Jenis Kristal Shabu Yang Dikonsumsi Oleh Seorang Pecandu (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) Winda Sari; Anggalana Anggalana
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana sabu-sabu (narkotika) melalui putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunnjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengguna narkotika yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.
Sistem Sandak Tanggep Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat, Studi Kasus Di Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sahwan Sahwan
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli dengan sistem sandak tanggep yang dilakaukan oleh Masyarakat Desa Montongbaan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sandak tanggep barang atau tanah menjadi sebuah tradisi turun temurun dalam menjalankan muamalah kehidupan sehari-hari sebuah tradisi yang sangat femilier. Tradisi sandak tanggep yang dilakukan di Desa Montongbaan Selatan mengandung arti bahwa si penyandak dengan rela menyerahkan barang atau tanahnya kepada si penaggep dengan catatan si penggep rela memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh penyandak untuk memenuhi kebutuhannya dengan waktu yang tidak di tentukan apabila sipenyandak tidak bisa mengembalikan uang sipenanggep maka barang atau tanah yang di sandak selamanya di kuasai dan diambil manfaatnya oleh penanggep maka ini sangat jauh dari aturan jual beli maupun gadai lebih cendrung kepada garar(tipu daya). Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian terkait masalah praktek sandak tanggep yang terjadi di Desa Montongbaan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, untuk dikaji dan dibahas dalam perspektif hukum Islam dan adat, dengan tujuan untuk mengetahui status hukum yang pasti mengenai praktek sandak-tanggep barang atau tanah tersebut dan juga untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan adat terhadap pemanfaatan sandak-tanggep barang atau tanah tanpa memperhatikan hak penyandak selaku pihak yang memiliki barang atau tanah tersebut.
The Sentencing Effectivity on the Criminal Offense of Corruption Through the Perspective of Indonesian State Administrative Law: A Review Handaru Arya Ahmad Musyaffar; Radhitya Pratama
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.22

Abstract

Corruption is an act of abusing the legally given power by an entitled public officer or a legal entity, at the length of acting outside of their official capacities that are within the legal duty, with the intention of taking advantage of the policy’s loopholes that are mainly regulating the act of conduct. Presently, corruption can be described as an act that is done by the person per se, not per the Actions solely, in which every action that ‘Actions’ outside of its formal domain of conduct, should be considered as corruption. Many scholars condemn the act of corruption as a discourse of discrepancy throughout the form of an interpersonal, social, moral, and legal order from its own.
Pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman (Studi di Kota Mataram) Novita Listyaningrum; Rinda Philona; Baiq Nuraini Dwi S; Sapoan; I Made Suradana
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.27

Abstract

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya kawasan perkotaan harus senantiasa memperhatikan penataan ruang yang berlaku dikota yang bersangkutan. Sehingga terdapat sinkronisasi atau kesesuaian antara pembangunan perumahan dan permukiman dengan penataan ruang. Banyaknya pembangunan permukiman yang ada, berpengaruh pada jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang yang terbatas dan tidak seimbang dengan komunitas masyarakat yang menggunakannya pada suatu tempat, sehingga berpengaruh pada penataan ruangnya. Hal ini terlihat pada daerah kota Mataram yang harus dilakukan penanganan intensif. Selain daripada itu berbicara masalah perumahan dan permukiman dikota Mataram ini yang menjadi masalah adalah masih banyak terdapatnya permukiman kumuh sehingga tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan mengalisis pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya adalah : Kota Mataram telah sigap menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang permukiman kumuh ini salah satunya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh di tingkat daerah meliputi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kebijakan/ program Pemerintah Kota Mataram. Kata Kunci : Kebijakan; Kualitas, Permukiman Kumuh, Peraturan
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Pemerasan Dan Pengancaman : (Studi Di Ditreskrimum Polda Jawa Timur) Aulia Arifah Hadi; Hervina Puspitosari
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.28

Abstract

Meningkatnya angka kejahatan pemerasan dan pengancaman menimbulkan kerugian baik harta, benda maupun nyawa. Hal tersebut didukung dengan data yang diperoleh Penulis dari bidang Bagbinopsnal Ditreskrimum Polda Jatim bahwa terjadinya perbarengan tindak pidana (concursus) pemerasan dan pengancaman masih sangat tinggi sehingga bagaimana penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (concursus) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrimum Polda Jatim dan apa hambatan penegakan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana (concursus) pemerasan dan pengancaman di Ditreskrimum Polda Jatim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui proses bekerjanya hukum dalam masyakarat dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbarengan tindak pidana (concursus) pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan di Ditreskrimum Polda Jatim yaitu faktor niat dan kesempatan, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor ketergantungan obat, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor penyakit. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perbarengan tindak pidana (concursus) pemerasan dan pengancaman yaitu melalui upaya penegakan hukum secara preventif dan represif. Upaya penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi di lingkungan kampus, sekolah dan masyarakat, melaksanakan kerjasama untuk melakukan kegiatan patroli bersama dengan Polrestabes, Polres dan Polsek, serta melakukan koodinasi bersama Polrestabes, Polres dan Polsek. Upaya represif yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari penerimaan laporan dari korban, tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan terakhir tahap penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara ke JPU di Kejaksaan.  
Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Taufan Abadi
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.29

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perumusan kejahatan perang dalam pembaharuan hukum pidana yang telah disahkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Humaniter Internasional merupakan perangkat hukum internasional yang menetapkan batasan-batasan perang (konflik bersenjata) yang berpijak pada nilai moral terbentuk dalam kebiasaan dan tertuang dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa serta Prokol Tambahan. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) telah mengadopsi kejahatan perang dengan menganut kejahatan perang dalam arti luas, pelanggaran berat yang terjadi dalam masa perang dan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam perang. Rumusan Tindak Pidana Perang dalam KUHP 2023, dimuat dalam Pasal 598 dan Pasal 599 yang mencakup genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan. Ketentuan tersebut, mengacu pada perumusan Rome Statute of International Criminal Court 1998, sekalipun Indonesia belum ratifikasi. Substansi pembaharuan masih perlu dilakukan penyesuaian dan menyerap secara utuh prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional. Kata Kunci: Kejahatan Perang; Pembaharuan Hukum Pidana Abstract The purpose of this writing is to find out and analyze the formulation of war crimes in the renewal of criminal law which has been passed in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Indonesian Criminal Law). International Humanitarian Law is an instrument of international law that determines the boundaries of war (armed conflict) which are based on moral values formed in practice and stipulated in the Hague Convention and the Geneva Conventions as well as the Additional Protocols. UU no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP 2023) has adopted war crimes by embracing war crimes in a broad sense, serious violations that occurred during wartime and serious violations of laws and customs applied in war. The formulation of war crimes in the 2023 Criminal Code is contained in Articles 598 and 599 which cover genocide and crimes against humanity. This provision refers to the formulation of the 1998 Rome Statute of International Criminal Court, even though Indonesia has not ratified it. The substance of the renewal still needs to be adjusted and fully absorbed by the principles of International Humanitarian Law.  
Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 757/Pdt.g/2022/Pn Jkt Pst) Ady Supryadi; Tin Yuliani; Fahrurrozi; Aesthetica Fiorini Mantika
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.31

Abstract

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima (Partai Rakyat Adil Makmur) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, implikasi dari adanya putusan tersebut membuat terjadinya penundaan Pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompentesi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena perbuatan melawan hukum merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kompetensi peradilan Tata Usaha Negara.

Page 2 of 8 | Total Record : 78

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review