cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lasria Sinambela
Contact Email
admin@jurnalsjam.com
Phone
+62895704506050
Journal Mail Official
admin@jurnalsjam.com
Editorial Address
Jl Basuki Rahmat No. 35, Cipinang Muara
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law and Communication Journal
Published by PT Sanagi Edu Konsultan
ISSN : -     EISSN : 31101518     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Communication Journal is an academic journal dedicated to advancing knowledge and research in the interdisciplinary fields of law and communication. The journal publishes high-quality articles, research papers, and essays that explore the dynamic relationship between law and communication, with a special focus on both national and international perspectives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 18 Documents
 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PROMOSI PENJUALAN BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Andi Prastowo
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan telah membawa perubahan signifikan dalam kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa. Konsumen saat ini tidak hanya melakukan transaksi secara langsung, tetapi juga melalui berbagai platform digital seperti marketplace, media sosial, dan iklan elektronik. Namun perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan promosi penjualan yang menyesatkan atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kegiatan promosi penjualan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi penjualan yang tidak benar atau menyesatkan merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tanggung jawab hukum berupa sanksi perdata, administratif, maupun pidana. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran hukum konsumen serta penguatan penegakan hukum guna menciptakan perlindungan konsumen yang efektif di era perdagangan digital.
PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI PEWARIS SAH DALAM HUKUM WARIS NASIONAL Siti Munawaroh; Edy Surpiyanto; Sinambela, Hotman
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia sejak lama menjadi perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan hak keperdataan dan hak waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 863 memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang telah diakui, namun dengan pembatasan tertentu, baik dalam hal hubungan hukum maupun besarnya bagian warisan yang diterima. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin dalam sistem hukum waris perdata. Perkembangan hukum terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum keluarga dan hukum waris nasional, karena membuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak keperdataan yang lebih luas, termasuk hak untuk mewaris dari ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris dalam hukum waris nasional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menelaah kembali interpretasi Pasal 863 KUHPerdata dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting dalam sistem hukum nasional dengan memperluas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, Pasal 863 KUHPerdata tidak lagi dapat ditafsirkan secara sempit dan tekstual, melainkan harus ditafsirkan secara konstitusional dan progresif agar sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan asas non-diskriminasi.
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP NASABAH BADAN PADA PERBANKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Nawang Kusuma Bastari; FX. Suyud Margono; Sinambela, Hotman Sinambela
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah menempatkan data sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus tingkat sensitivitas yang signifikan, khususnya dalam sektor perbankan. Transformasi digital dalam layanan perbankan menyebabkan bank harus mengelola data dalam skala besar, baik data pribadi individu maupun data yang berkaitan dengan nasabah badan usaha. Kondisi ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan kebocoran informasi yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun pelanggaran privasi. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai kerangka hukum utama dalam pengaturan pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Namun secara normatif undang-undang tersebut menempatkan orang perseorangan sebagai subjek data pribadi, sehingga belum secara eksplisit mengatur perlindungan data yang berkaitan dengan nasabah badan pada sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berkaitan dengan nasabah badan dalam sektor perbankan serta mengkaji praktik perlindungan hukum terhadap data nasabah badan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data nasabah badan dalam UU PDP bersifat tidak langsung karena undang-undang tersebut hanya mengakui individu sebagai subjek data pribadi. Namun kewajiban pengendali data dan prosesor data dalam UU PDP tetap memberikan perlindungan terhadap data yang memuat unsur identitas individu dalam struktur badan usaha. Dalam praktiknya, perlindungan data nasabah badan di sektor perbankan lebih banyak bergantung pada regulasi sektoral seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang menekankan pada prinsip kerahasiaan bank, keamanan sistem informasi, dan manajemen risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data nasabah badan dalam perbankan Indonesia masih berada dalam fase transisional dan memerlukan harmonisasi antara rezim hukum perlindungan data pribadi dan regulasi sektoral perbankan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif.
ANALISIS YURIDIS PENGARUH ESKALASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2024 Jaozi; Hutauruk, Appe; Sinambela, Hotman
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial di Indonesia secara signifikan. Media sosial memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan komunikasi, pertukaran informasi, serta pengembangan aktivitas ekonomi digital. Namun di sisi lain, eskalasi penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaruh peningkatan penggunaan media sosial terhadap meningkatnya kejahatan siber di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang masif membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai bentuk cybercrime seperti penipuan daring, pencurian identitas, penyebaran hoaks, dan peretasan sistem informasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memperbarui beberapa ketentuan penting dalam regulasi kejahatan siber, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti anonimitas pelaku, kompleksitas bukti digital, serta keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan siber tidak hanya memerlukan penguatan regulasi, tetapi juga peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan digital di era teknologi informasi.
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM TRANSAKSI PROPERTI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lim Sang Hong; Hutauruk, Appe Hutauruk2; Sinambela, Hotman
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, penggunaan PPJB di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pengembang dan konsumen, yang tercermin melalui penggunaan klausula baku, keterbatasan transparansi informasi, serta ketidakpastian terkait pembangunan, serah terima, dan penyerahan hak kepemilikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Blb, untuk mengkaji penerapan hukum dalam sengketa PPJB serta perlindungan terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang sah dan mengikat secara hukum, namun dalam praktiknya sering kali bertentangan dengan asas keseimbangan, keadilan kontraktual, serta larangan klausula baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama dalam kasus wanprestasi oleh pengembang, namun perlindungan tersebut masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif guna menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi properti berbasis PPJB.
ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI DALAM MENANGANI TIDAK KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Nababan, Daniel Mari Hot; Hutauruk, Appe; Hutahaean, Lamhot; Hutahaean , Rony; Mario, Heru
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai fenomena hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial serta mengkaji tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganannya. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, faktor eksternal lingkungan sosial, faktor situasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan strategis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran norma, keterbatasan sumber daya, dan tantangan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penindakan represif, tetapi juga melalui upaya preventif, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan profesionalisme aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI WANPRESTASI DALAM PENJUALAN MELALUI MEKANISME LELANG: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1017/Pdt.G/2023/PN JKT.BRT Anwar; Hutauruk, Appe; M. Amin Saleh; Sinambela, Hotman
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan penjualan melalui mekanisme lelang dengan studi terhadap Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu ketentuan hukum mengenai lelang menurut sistem hukum perdata Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menilai terjadinya wanprestasi dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang‑undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata, Undang‑Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi yang berkaitan dengan lelang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa pengadilan menilai secara komprehensif bukti yang diajukan para pihak serta menerapkan ketentuan hukum perdata secara proporsional. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM Hera Widjayanti; Sherly Tay
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wasiat merupakan salah satu bentuk pengaturan pembagian harta peninggalan yang dibuat oleh pewaris untuk memastikan bahwa keinginannya terkait pengelolaan atau pembagian harta tersebut dapat terlaksana setelah ia meninggal dunia. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan pengaturan hukum mengenai wasiat dalam sistem hukum perdata Indonesia dan untuk menggali akibat hukum bagi ahli waris yang mengklaim hak waris berdasarkan wasiat lisan yang tidak memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh KUHPerdata, Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentuakan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Seharusnya setiap muslim mengetahui dan memahami dengan baik hukum kewarisan Islam, sehingga setiap muslim dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam diantara ahli waris. Pembagian warisan merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum Islam. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Hukum Waris Islam dan implementasinya. serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al- Qur'an, Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengatur pembagian yang adil, dengan proporsi yang bergantung pada keadaan ahli waris lainnya. Contoh aplikasi yang dibahas menunjukkan variasi dalam penerapan hukum waris ini di kalangan masyarakat Muslim.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Vol 1 No 2 (2025): Komunikasi, Hukum, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Era Energi Terbarukan Vol 1 No 1 (2025): Transformasi Hukum dan Komunikasi di Era Digital