cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasniati
Contact Email
qaimuddin@iainkendari.ac.id
Phone
+6282349836121
Journal Mail Official
qaimuddin@iainkendari.ac.id
Editorial Address
Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kota Kendari
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 30261562     EISSN : 30315565     DOI : https://doi.org/10.31332/qjclr.v5i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review is a peer-reviewed journal published twice a year (March and September) by Constitutional Law Department, Sharia Faculty, State Islamic Institute of Kendari. Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review specifically publishes scientific papers and research results oriented to constitutional law and social institutions as well as transdisciplinary Islamic studies.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
Problematika Pengadaan Sertifikat Tanah Melalui Program Nasional Agraria (Studi Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara) Risna Yanti
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Qamuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v4i1.6197

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi. (2)Untuk mengetahui bagaimana melihat hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA. (3) Untuk mengetahui bagaimana prolematika pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kasus dan Perundang-undangan serta Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. .(2)Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur mengenai Skema, pembiayaan, dan menetukan arah kebijakan pendaftaran tanah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan Pendaftaran dan pembuatan sertifikat kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya dengan proses yang sederhana, cepat, mudah.(3) Masalah dalam pengadaan sertifikat tanah melalui Prona setelah dilakukan penelitian oleh peneliti menemukan fakta bahwa terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA dimana pembiayaan tersebut banyak ragam yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di Kecamatan Ladongi .Selain terjadinya pengungutan masalah pembohong lain yang ditemukan adalah ketidaktepatsasarannya PRONA yang dimana sebagian masyarakat yang mengikuti PRONA kelas masyarakat menegah atas dan terdapat sertifikat masyarakat yang tidak terbit dikarenakan kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pihak kelurahan/Desa terkait faktor penyebab tidak terbitnya sertifikat masyarakat yang mengikuti PRONA.Kata Kunci: Problematika, Pengadaan, Sertifikat Tanah
Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara La Ode Rahmat Fagil
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Qamuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v4i1.6348

Abstract

Penelitian ini bertujuan, yakni pertama, untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak pengaturan sentralisasi penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini menggambarkan, pertama, berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi suatu sentralisasi kewenangan yang menghilangkan kewenangan pemerintah daerah, dimana pemerintah pusatlah yang berhak menyelenggarakan penguasaan pertambangan pertambangan mineral dan batubara melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Sentralisasi kewenangan dalam UU No. 3 Tahun 2020, tidak menghendaki semangat otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif (pilihan), yang dijalankan dengan berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Kedua, Dampak dari pengaturan sentralisasi pertambangan adalah hilangnya kewenangan pemerintah daerah terhadap penguasaan pertambangan mineral dan batubara, terjadinya disharmonisasi dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945, hak partisipasi rakyat di persulit dan melegitimasi kejahatan para korporasi dan pengusaha tambang.Kata Kunci : Sentralisasi, Pertambangan, Otonomi Daerah
Netralitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri No 110 Tahun 2016 Studi Di Desa Poleonro Kecematan Poleang Tengah Ahmad Isnul Mutakhir
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Qamuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v4i1.6451

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perandan netralisasi BPD dalam pemilihan kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 studi di desa Poleonro Kecamatan Poleang Tengah.Jenis penelitian ini hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini bersumber pada data primer yang terdiri dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Data sekunder terdiri dari UU No.6/2014, Permendagri 110/2016, dan lain-lain, data tersier terdiri dari kamus hukum, dan ensiklopedia.Adapun aktivitas analisa data terdiri dari reduksi data (datareduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil penelitian menunjukkan (1)Peran BPD dalam pemilihan kepala desa di desa Poleonro berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 meliputi BPD membentuk panitia pelaksana pemilu dan melakukan pengawasan jalannya proses pemilihan mulai pemilihan kandidat hingga pelantikan kepala desa.(2) Netralisasi BPD dalam pemilihan kepala desa Poleonro berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016  masih kurang. Terdapat kecurangan dan sikap memihak yang ditunjukkan oleh BPD dan panitia pelaksana pemilu. Keterlibatan birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu.Kata kunci : Netralisasi, BPD, Kepala Desa, Permendagri No 110 tahun 2016
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal oleh PT. Waja Inti Lestari dalam Perspektif Peraturan Daerah Kolaka: Studi di Kecamatan Wolo Mutiara
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v5i1.6694

Abstract

This study aims to answer how the reality of empowering local workers at PT. Waja Inti Lestari, the obstacles faced in empowering local workers at PT. Waja Inti Lestari and the perspective of the Kolaka Regency Regional Regulation Number 19 of 2022 on empowering local workers at PT. Waja Inti Lestari.This type of research is empirical normative legal research. This research was conducted using a statutory approach and a case approach. With data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation.The research results obtained show that: First, the reality of empowering local workers at PT. Waja Inti Lestari, has not run well and optimally because the company has not been able to provide education and job training to local workers. second, constraints in empowering local workers at PT. Waja Inti Lestari namely from the human resource itself, it means local workers who still lack skills and experience in working, until now PT Waja Inti Lestari has not been able to provide job training for local workers as has become the duties and responsibilities of the company, the three perspectives of the Kolaka Regency Regional Regulation on empowering local workers have not been carried out properly, because PT. Waja Inti Lestari has not been able to carry out its obligations in providing education and job training to local workers as a corporate social responsibility and duty. However, this has been clearly regulated in the Regional Regulation of Kolaka Regency Number 19 of 2022 concerning Empowerment of Local Workers. Keywords: Empowerment of Local Workers, PT. Waja Inti Lestari, Regional Regulation
Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Irda Irda
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Qamuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v4i1.7052

Abstract

Perangkat Desa merupakan salah satu unsur yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan Desa oleh karenanya dalam pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan secara lebih khusus yang dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun demikian fakta menunjukan bahwa masih banyak terjadi pemberhentian yang bertentangan dengan peraturan tersebut salah satunya yaitu di Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu. Oleh kerenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Watumelomba berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan untuk mengetahui faktor penyebab pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, dan dokumentasi, teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau ferivikasi data serta keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triamgulasi waktu. Hasil penelitian menunujukan bahwa implementasi permendagri Nomor 67 tahun 2017 belum efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor politik, kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para perangkat Desa terkait dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, faktor efektivitas kerja serta faktor hubungan kekeluargaan.Kata Kunci: Pemberhentian Perangkat Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Implementasi
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM AKIBAT TIDAK NETRAL DALAM PROSES PERSIDANGAN Faturohman Faturohman; Muhammad Suwandi; Fadli Winata
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v3i2.8680

Abstract

A judge is a person who carries out judicial duties or powers as regulated in law. In carrying out one's duties and authority as a judge, of course there are rules when becoming a judge, including those regarding the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. A judge is expected to adhere to high ethical standards to ensure integrity, independence, and fairness in the justice system. Unethical behavior by showing a non-neutral attitude in the trial process can damage public confidence in justice and tarnish the reputation of the justice system. The aim of this research is to look at these violations in terms of the Judge's Code of Ethics. This research method is qualitative research with the type of library research and analysis using a normative and sociological approach. The result of this research is that there is non-neutral behavior carried out by judges in the trial process with the aim of taking sides which clearly violates the Judge's Code of Ethics. The results of this research provide an in-depth picture of the various disciplinary actions that may be taken against judges, ranging from warnings and administrative sanctions to further legal action.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM AKIBAT TIDAK NETRAL DALAM PROSES PERSIDANGAN Fadli Winata; Muhammad Suwandi; Faturrohman Faturrohman
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v3i2.8681

Abstract

A judge is a person who carries out judicial duties or powers as regulated in law. In carrying out one's duties and authority as a judge, of course there are rules when becoming a judge, including those regarding the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. A judge is expected to adhere to high ethical standards to ensure integrity, independence, and fairness in the justice system. Unethical behavior by showing a non-neutral attitude in the trial process can damage public confidence in justice and tarnish the reputation of the justice system. The aim of this research is to look at these violations in terms of the Judge's Code of Ethics. This research method is qualitative research with the type of library research and analysis using a normative and sociological approach. The result of this research is that there is non-neutral behavior carried out by judges in the trial process with the aim of taking sides which clearly violates the Judge's Code of Ethics. The results of this research provide an in-depth picture of the various disciplinary actions that may be taken against judges, ranging from warnings and administrative sanctions to further legal action.
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TAWURAN ANTAR PELAJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Halizah Destriana; Hera Damayanti; Faturrohman Faturrohman
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v3i2.8686

Abstract

Pembuatan Jurnal ini bertujuan untuk mengungkap peran Kepolisian sebagai criminal justice  dalam menangani kasus tawuran yang sering tejadi di dalam kalangan Pelajar yang ada di Negara Indonesia ini, yang dimana penelitian pembuatan jurnal ini kami memakai metode penelitian kualitatif mengikuti isi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) riset-riset fakta yang ada, Polisi sebagai garda utama dalam menangani aksi tawuran yang di perani oleh para pelajar harus lebih ekstra semangat untuk memberikan solusi-solusi dan nilai norma dan etika dengan melakukan tindakan prefentive pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang dampak tawuran itu seperti apa. Polisi juga melakukan upaya represif, yaitu upaya penanganan dengan harapan agar siswa yang terlibat tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan memberikan efek jera, Adapun alasan polisi melakukan ini agar tindakan Criminal di kalangan pelajar bisa hilang dan menjadikan pelajar Indonesia menjadi pelajar yang cerdas, berakhlak, berilmu, beretika dan menjunjung inggi nilai nilai norma bangsa Indonesia.
Optimalisasi Perlindungan Anak Dalam Kebijakan Hukum Pidana Faturohman Faturohman; Tegar Muhammad Zaidan; Ruth Arnesia Purba
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i1.8708

Abstract

Anak secara filosofis memiliki kedudukan yang penting dalam suatu bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus, termasuk ketika anak melakukan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana anak). Seorang anak mempunyai hak-hak yang sudah tercantum dalam peraturan hukum, Dimana peraturan tersebut termasuk bentuk perlindungan hukum. Pada artikel ini penulis menggunakan metode studi Pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data-data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pasal 13 UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak, yang menyebutkan bahwa proses peradilan anak dilanjutkan ketika proses diversi tidakmenghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapatdilakukan dengan cara mediasi antara pelaku korban, mendukung diversi,pemberian ganti rugi kepadakorbandan keluarganya, dan memberikan pengakuan bersalah karena telah melakukan tindak pidana.
Konsep Restorative Justive Dalam Hukum Acara Terhadap Pembelaan Terpaksa Faturohman Faturohman; Ratu Nabilah Afifah; Abdul Muid; Desi Pratiwi
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i1.8710

Abstract

This journal aims to analyze criminal acts using the conventional justice system and examine opportunities for restorative justice to be applied as an innovation in resolving criminal cases in Indonesia. The problem discussed is the mechanism for expanding the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in forced defense. The research method used is normative legal research. The conclusion drawing technique used uses a deductive method. Based on the research results, given the differences and inequalities in the application of the concept of restorative justice in the Police, Prosecutor's Office and Supreme Court which regulate procedural law regarding the implementation or implementation of the concept of restorative justice in resolving criminal cases committed by adults, the Government and DPR are expected to immediately formulate policies - policies regarding the concept of restorative justice issued by the criminal justice sub-system into a Legislative Regulation, either in the form of a law or formulated in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) and the Draft Criminal Code (RKUHP).

Page 5 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Qamuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 2 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review