cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ipung dwiansyah
Contact Email
ipungdwiansyah@unmuhjember.ac.id
Phone
+6285175453090
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl Karimata No 49, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68124
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : https://doi.org/10.32528/fairness
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice (FAJ): Scientific Journal of Legal Studies, managed by the Legal Studies Study Program, published by the Muhammadiyah University of Jember p-ISSN 1858-0106 | e-ISSN 2502-3926 The articles published are original research by academics, including students and lecturers, that has never been published elsewhere. They cover the topics of Law, Technology, and Policy. Fairness and Justice: Scientific Journal of Legal Studies has been in operation since September 26, 2019, based on the DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT STRENGTHENING OF THE MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY, AND HIGHER EDUCATION NUMBER: 28/E/KPT/2019. Fairness and Justice: Scientific Journal of Legal Studies has been accredited at level 5.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice" : 8 Documents clear
Analisis Yuridis atas Kebijakan Non-Refund PNBP dalam Permohonan Paspor: Tinjauan Pelayanan Publik dalam Hukum Keimigrasian Andrian Dito Wahyu; M. Alvi Syahrin; Tony Mirwanto
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.3387

Abstract

Setiap warga negara memiliki hak dasar untuk bepergian ke luar negeri yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung hak ini, negara menerbitkan Paspor sebagai dokumen perjalanan resmi. Namun, dalam praktiknya, permohonan Paspor dapat ditolak, dan kebijakan non-refund atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap diberlakukan tanpa mekanisme koreksi yang jelas. Penulisan ini bertujuan untuk meninjau kebijakan non-refund PNBP atas permohonan Paspor yang ditolak dari perspektif hukum administrasi dan asas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta teori hukum administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non-refund ini belum mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengedepankan keadilan substantif melalui penyediaan mekanisme keberatan dan pengembalian dana secara proporsional.
Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 Mengenai Penghapusan Ambang Batas Pengusungan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Fatah Ilham Amukti; Iwan Rachmad Soetijono; Ratih Listyana Chandra
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.3543

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 merupakan putusan yang menyatakan bahwasanya Pasal 222 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden seolah memberikan batasan kepada partai politik sebagai peserta Pemilu. Batasan tersebut berupa 20% perolehan kursi di parlemen dan 25% suara sah secara nasional dalam Pemilu sebelumnya. Adanya batasan ini yang dianggap oleh para pemohon dalam pemeriksaan perkara Pasal 222 UU Pemilu sebagai pelanggaran terhadap moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolarble. Sehingga dengan adanya Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 akan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh partai politik tanpa adanya ambang batas tertentu dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu di Indonesia
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia:: Kajian Yuridis atas Putusan Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmindo, dan PT Rudi Mapan Jaya Baru Saktiawan; Mochamad Yudhi Puruhito; Muhammad Endro Basuki; Gunawan Gunawan
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.3584

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi dalam konteks perpajakan adalah isu yang semakin mendapat sorotan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) belum secara jelas mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pendekatan hukum tertentu untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka normatif dan praktik penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus perpajakan, dengan menganalisis tiga putusan pengadilan: Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmindo, dan PT Rudi Mapan Jaya. Melalui metode narrative literature review dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa doktrin Vicarious Liability dan Doctrine of Identification menjadi landasan utama dalam membangun konstruksi kasus tanggung jawab pidana korporasi. Umumnya, putusan hakim mengaitkan tindakan pejabat tinggi perusahaan dengan kesalahan kolektif korporasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Melalui Marketplace Di Indonesia Anggar Jadi Laksono; Naimah Naimah; Suhariyono Suhariyono
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang terus meningkat mengubah sistem perdagangan dari konvensional menjadi digital melalui e-commerce. Platform e-commerce menyediakan fitur marketplace yang mempermudah transaksi dan memperluas akses pasar. Namun, dibalik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum, khususnya wanprestasi oleh penjual, penyelenggara platform, dan jasa pengiriman. Konsumen sebagai pihak yang rentan sering mengalami kerugian akibat barang tidak sesuai, keterlambatan, atau kegagalan pengiriman. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce yang mengalami wanprestasi, serta menelaah kekuatan alat bukti elektronik hasil dari transaksi elektronik sebagai dasar pembuktian dalam sengketa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum konsumen dan mendorong terbentuknya sistem perlindungan hukum digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Akuntabilitas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Icha Cahyaning
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.4287

Abstract

Aspek akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus diwujudan dengan prinsip Good Governance. OJK, sebagai lembaga negara independen, memiliki kewewenangan dalam pengaturan dan pengawasan dalam sektor keuangan. OJK mendapatkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pungutan kepada sektor industri keuangan yang diawasinya, hal ini menghadirkan risiko terhadap akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor industri keuangan menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan pengaturan dan penggunaan dana yang terkumpul. Tujuan dari penelitian ini mengukur akuntabilitas dalam pelaporan keuangan OJK sebagai perwujudan prinsip good governance. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis undang-undang dan regulasi terkait, pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membandingkan praktik pungutan OJK dengan lembaga sejenis di negara lain. Hasil dari penelitian ini adalah OJK tidak melakukan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa OJK perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangannya untuk memastikan pemenuhan kewajiban terhadap publik dan pihak berwenang.
Tanggung Jawab Pribadi Direksi Atas Wanprestasi Fintech Terhadap Pinjaman Berdasarkan Analisis Pasal 97 (3) Undang-Undang PT Faran Tatika; Anis Khafifah; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.4471

Abstract

Penelitian ini didorong oleh perubahan-perubahan hukum yang muncul dari interaksi hukum antara dua pihak, yaitu antara sebuah perusahaan yang berperan sebagai debitur dan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (Fintech) yang berperan sebagai kreditur. Dalam pelaksanaannya, terdapat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Situasi ini bisa terjadi akibat dugaan ketidak hati-hatian atau kesalahan dalam manajemen dana oleh pihak Direksi dan dewan Komisaris. Secara hukum, wewenang dan kewajiban perusahaan menjadi berbeda dari Direksi. Namun, dalam hal ini diatur bahwa anggota Direksi bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang perusahaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 3 UU 40 Tahun 2007. "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada ayat (2). " Selain itu, Pasal 114 ayat 3 UU 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Setiap anggota Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (2)."Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya penyelidikan yang lebih mendalam tentang cara penegakan hukum terhadap pengelola perusahaan. Di samping itu, memahami batasan serta kriteria yang perlu dipenuhi agar tanggung jawab individu ini dapat dilaksanakan dengan fair dan sesuai proporsi juga sangatlah penting. Kata kunci: Perjanjian, Pinjam-meminjam, Wanprestasi, Perseroan Terbatas.
Optimalisasi Peran Otorita Jasa Keuangan di Era Disrupsi Green Economy Menuju Indonesia Emas 2045 Aris Yuni Pawestri; Akhmad Maimun; Nur Hasanah
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.4596

Abstract

Optimalisasi peran Otorita jasa keuangan di era transformasi digital dan disrupsi ekonomi hijau guna menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan cara dilakukan penguatan pengaturan dan pengawasan Otorita jasa keuangan pada pada pelaksanaan konsep Green Eeconomy di seluruh Lembaga Jasa keuangan baik bank maupun non bank yang ada di Indonesia. Selain penguatan pengaturan dan pengawasan, kolaborasi dengan seluruh stake holder harus dilakukan untuk mengoptimalkan komponen antara lembaga Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Otorita jasa keuangan di era Green Economy menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan yang merupakan Otorita Jasa Keuangan atau Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki wewenang untuk membentuk peraturan agar mampu mengoptimalkan peran otorita jasa keuangan di era disrupsi Green Economy agar nantinya dapat mencapai tujuan Indonesia emas 2045 sebagaimana RPBN 2024-2045 melalui pembentukan kebijakan baru yang merupakan pengembangan atau pembaharuan payung hukum sebagai Umbrella Provision atas peran peran Otorita Jasa Keuangan.
MODEL KEBIJAKAN DESA TERINTEGRASI UNTUK PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN Fauziyah Fauziyah; Muh Iman
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.5070

Abstract

Abstrak Fenomena pekerja anak di pedesaan Kabupaten Jember masih tinggi akibat kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan pemerintah desa dalam pencegahan pekerja anak berdasarkan kerangka hukum nasional serta merumuskan model kebijakan berbasis desa yang terintegrasi. Pendekatan yuridis normatif digunakan melalui statute approach dan conceptual approach terhadap regulasi perlindungan anak, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan Undang- Undang Desa memberi legitimasi desa sebagai ujung tombak penghapusan pekerja anak. Namun, implementasi terhambat oleh minimnya peraturan desa, kapasitas aparatur, data terpilah, dan koordinasi lintas sektor. Model kebijakan yang diusulkan terdiri dari tiga pilar: (1) regulasi lokal yang tegas, (2) penguatan kapasitas dan basis data desa, dan (3) intervensi sosial-ekonomi dan pendidikan dengan dukungan Dana Desa. Model ini selaras dengan SDGs poin 4 fokus pada (Pendidikan Berkualitas) dan dan Point 8 (Pekerjaan Layak), serta berpotensi direplikasi secara nasional sebagai praktik baik berbasis komunitas.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice Vol. 23 No. 1 (2025): Fairness And Justice