cover
Contact Name
Reza Luqman Hakim
Contact Email
rlhakim@stiapancamargapalu.ac.id
Phone
+62895422502690
Journal Mail Official
santina@journal.stiapancamargapalu.ac.id
Editorial Address
JL. Dayodara, Talise, Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
ISSN : -     EISSN : 30908868     DOI : N/A
Core Subject : Social,
SANTINA berfokus pada kajian yang mendalam mengenai manajemen, kebijakan publik, dan tata kelola administrasi dengan penekanan khusus pada nilai-nilai kolaborasi, jejaring sosial, dan partisipasi kolektif dalam proses pengambilan keputusan. Fokus utama dari jurnal ini adalah pada upaya membangun dan memperkuat kapasitas lembaga serta menciptakan solusi dalam konteks penyelesaian sengketa, perumusan kebijakan, dan pengelolaan administrasi yang efisien dan efektif. Jurnal ini juga mendorong perkembangan paradigma baru dalam hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjalankan tata kelola publik. Jurnal Santina mencakup, tetapi tidak terbatas pada, area-area berikut: 1. Manajemen Publik dan Administrasi: - Model-model manajemen publik berbasis kolaborasi dan jejaring sosial. - Pengelolaan administrasi publik dalam konteks yang semakin kompleks dan terhubung secara global. - Evaluasi dan pengembangan kebijakan administrasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Kebijakan Publik: - Pengembangan dan perumusan kebijakan publik yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. - Studi kasus kebijakan publik yang sukses dan tantangan dalam implementasinya. - Evaluasi dampak kebijakan publik terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. 3. Tata Kelola dan Kelembagaan: - Penelitian tentang tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. - Penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. - Analisis kebijakan yang mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. 4. Partisipasi dan Keterlibatan Publik: - Model-model partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. - Inovasi dalam membangun jejaring sosial yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. - Peran masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang inklusif dan demokratis. 5. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Sosial: - Pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian sengketa dalam konteks kebijakan publik dan administrasi. - Peran mediasi, negosiasi, dan dialog sosial dalam meredakan ketegangan sosial. - Studi dan analisis tentang dampak penyelesaian sengketa terhadap penguatan kebijakan publik. 6. Inovasi dalam Manajemen dan Administrasi Publik: - Penelitian mengenai inovasi dalam sistem dan prosedur administrasi publik. - Teknologi dan digitalisasi dalam manajemen publik dan pengambilan keputusan. - Studi tentang transformasi digital dalam pemerintahan dan tata kelola publik.
Articles 55 Documents
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN PANDEGLANG Alvina Maudia
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan pangan khususnya penyelenggaraan cadangan pangan merupakan salah satu permasalahan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang memiliki potensi pertanian yang besar, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam hal pendistribusian pangan bagi masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah terpencil dan rawan bencana. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu kebijakan yang diinisiasi pemerintah adalah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian & Sabatier (1983), yang meliputi tiga aspek, yaitu dapat tidaknya masalah ditangani, kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur implementasi, serta variabel non-hukum yang memengaruhi implementasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Pandeglang dapat dinilai telah efektif secara administratif, prosedural, dan operasional karena program cadangan pangan mampu berjalan, terdistribusi, dan diterima masyarakat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum sepenuhnya mencapai dimensi substantif dan transformatif karena tujuan besar kebijakan, yaitu terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan yang merata, mandiri, dan berkelanjutan, masih menghadapi berbagai kendala struktural, sosial ekonomi, teknologi, dan kapasitas sumber daya daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pendanaan berkelanjutan, modernisasi sistem koordinasi dan data, pembangunan infrastruktur wilayah, serta strategi pemberdayaan masyarakat agar implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Pandeglang dapat mencapai efektivitas yang lebih optimal dan berkelanjutan sesuai amanat peraturan tersebut.
STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN FISKAL KOTA SURABAYA TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT Nafsah Alifatul Hasanah; Galih Wahyu Pradana; Eva Hany Fanida
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengurangi ketergantungan fiskal Kota Surabaya terhadap dana transfer pemerintah pusat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, regulasi pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kota Surabaya yang mencapai 60,29% dari total pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif kuat. Dominasi pajak daerah sebagai komponen utama PAD didukung oleh tingginya aktivitas ekonomi perkotaan serta implementasi digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak. Namun demikian, struktur PAD yang terkonsentrasi pada pajak daerah juga menunjukkan potensi kerentanan fiskal terhadap dinamika ekonomi, sehingga kemandirian fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya PAD, tetapi juga pada keberlanjutan dan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi memerlukan pengelolaan yang adaptif dan kontekstual agar dapat berkelanjutan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN DI KOTA SERANG Septa Pratama Suryani; Ahmad Sururi
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga ketahanan pangan di daerah yang mengalami tekanan pembangunan tinggi. Meskipun kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah ditetapkan, efektivitas implementasinya di tingkat lokal masih menjadi persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan LP2B dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LP2B belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, belum efektifnya penegakan sanksi, terbatasnya koordinasi antar organisasi, serta belum tersedianya insentif bagi pemilik lahan. Selain itu, tekanan ekonomi dan meningkatnya nilai lahan turut mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Temuan penelitian menunjukkan adanya implementation gap, yaitu kesenjangan antara kekuatan normatif kebijakan dan kapasitas implementasinya di tingkat lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusional, integrasi koordinasi antar aktor, serta penyediaan insentif ekonomi yang memadai.
KENAIKAN HARGA BBM SEBAGAI MOMENTUM TRANSISI ENERGI: ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN ADOPSI KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA Anita Fitriyani Rahayu; Atya Putri Rizqiani; Nafisah Mufidah Siregar
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dapat memperkuat urgensi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, serta memetakan peran faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekosistem dalam mendukung transisi energi di sektor transportasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara penyesuaian harga BBM dan percepatan adopsi kendaraan listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM berhasil memicu kesadaran publik terhadap tingginya biaya operasional kendaraan konvensional, namun tidak serta-merta mendorong migrasi massal secara instan ke kendaraan listrik. Proses transisi ini terhambat oleh berbagai faktor struktural, meliputi tingginya harga beli awal, keterbatasan likuiditas konsumen menengah ke bawah, ketimpangan spasial distribusi infrastruktur pengisian daya, serta kecemasan psikologis terkait jarak tempuh dan depresiasi nilai jual kembali komponen baterai. Disimpulkan bahwa kenaikan harga BBM bukan penentu tunggal transisi energi, melainkan sekadar faktor pendorong eksternal. Rekomendasi penelitian ini mengarah pada pentingnya kebijakan intervensi menyeluruh dari pemerintah guna mempercepat standardisasi industri baterai domestik serta pemerataan titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berbasis keadilan wilayah untuk menciptakan ekosistem pasar yang inklusif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA PENGELOLAAN RISIKO BANJIR DI KABUPATEN PANDEGLANG: ANALISIS KAPASITAS IMPLEMENTASI DAN TATA KELOLA PENGURANGAN RISIKO BENCANA R. Rendi Satrio Wibowo; Riswanda Riswanda
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kapasitas implementasi kebijakan memengaruhi efektivitas Rencana Pengelolaan Risiko Banjir di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan model implementasi kebijakan Riswanda (2024), yang meliputi sosialisasi, koordinasi, komunikasi, kepatuhan pelaksana, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi implementasi telah berjalan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh lemahnya kesinambungan koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, belum meratanya sosialisasi, rendahnya kapasitas mitigasi berbasis masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengawasan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas, koordinasi dan komunikasi antarinstansi telah dilakukan tetapi belum konsisten, kepatuhan pelaksana telah mengacu pada ketentuan yang berlaku namun masih terkendala keterbatasan sumber daya, anggaran, dan sarana pendukung, sedangkan pengawasan telah dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi tetapi belum mampu mendorong tindak lanjut secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, perluasan sosialisasi kepada masyarakat, serta penyediaan sarana mitigasi, termasuk sistem peringatan dini, agar implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana.