cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reza Luqman Hakim
Contact Email
rlhakim@stiapancamargapalu.ac.id
Phone
+62895422502690
Journal Mail Official
santina@journal.stiapancamargapalu.ac.id
Editorial Address
JL. Dayodara, Talise, Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu
ISSN : -     EISSN : 30908868     DOI : N/A
Core Subject : Social,
Social Sciences
SANTINA berfokus pada kajian yang mendalam mengenai manajemen, kebijakan publik, dan tata kelola administrasi dengan penekanan khusus pada nilai-nilai kolaborasi, jejaring sosial, dan partisipasi kolektif dalam proses pengambilan keputusan. Fokus utama dari jurnal ini adalah pada upaya membangun dan memperkuat kapasitas lembaga serta menciptakan solusi dalam konteks penyelesaian sengketa, perumusan kebijakan, dan pengelolaan administrasi yang efisien dan efektif. Jurnal ini juga mendorong perkembangan paradigma baru dalam hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjalankan tata kelola publik. Jurnal Santina mencakup, tetapi tidak terbatas pada, area-area berikut: 1. Manajemen Publik dan Administrasi: - Model-model manajemen publik berbasis kolaborasi dan jejaring sosial. - Pengelolaan administrasi publik dalam konteks yang semakin kompleks dan terhubung secara global. - Evaluasi dan pengembangan kebijakan administrasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Kebijakan Publik: - Pengembangan dan perumusan kebijakan publik yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. - Studi kasus kebijakan publik yang sukses dan tantangan dalam implementasinya. - Evaluasi dampak kebijakan publik terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. 3. Tata Kelola dan Kelembagaan: - Penelitian tentang tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. - Penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. - Analisis kebijakan yang mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. 4. Partisipasi dan Keterlibatan Publik: - Model-model partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. - Inovasi dalam membangun jejaring sosial yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. - Peran masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang inklusif dan demokratis. 5. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Sosial: - Pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian sengketa dalam konteks kebijakan publik dan administrasi. - Peran mediasi, negosiasi, dan dialog sosial dalam meredakan ketegangan sosial. - Studi dan analisis tentang dampak penyelesaian sengketa terhadap penguatan kebijakan publik. 6. Inovasi dalam Manajemen dan Administrasi Publik: - Penelitian mengenai inovasi dalam sistem dan prosedur administrasi publik. - Teknologi dan digitalisasi dalam manajemen publik dan pengambilan keputusan. - Studi tentang transformasi digital dalam pemerintahan dan tata kelola publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 53 Documents
 2   3   4   5   6 
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN RETRIBUSI SAMPAH BERBASIS INDIKATOR KINERJA DI KELURAHAN BIROBULI UTARA KOTA PALU Ritamin Ritamin; Dewi Cahyawati Abdullah; Mini Mini
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan retribusi sampah di Kelurahan Birobuli Utara Kota Palu. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelayanan, seperti keterbatasan sumber daya, belum meratanya pelayanan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan, aparatur kelurahan, dan masyarakat yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN dalam pelayanan retribusi sampah berdasarkan indikator kualitas dan ketepatan waktu tergolong baik, ditandai dengan pelayanan yang relatif responsif dan pelaksanaan tugas yang sesuai jadwal. Namun, pada indikator kuantitas, efektivitas, dan kemandirian masih ditemukan berbagai kelemahan, seperti keterbatasan armada dan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal, serta rendahnya inisiatif aparatur dalam pelaksanaan tugas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ASN dalam pelayanan retribusi sampah belum optimal secara menyeluruh dan memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek efektivitas, pemerataan pelayanan, dan penguatan kapasitas aparatur.
KUALITAS MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM MENGHADAPI KETERBATASAN SUMBER DAYA DI SLB KHUSUS BINA MANDIRI SURABAYA Amalia Azka; Arifata Nismara Cleophila; Rizky Amelia Azzahratullah; Parisa Salwa Anjasari; Meirinawati Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas manajemen pelayanan pendidikan inklusif dalam menghadapi keterbatasan sumber daya di SLB Khusus Bina Mandiri Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan inklusif ditopang oleh strategi adaptif lembaga, yang meliputi penerapan asesmen individu, adaptasi kurikulum berbasis keterampilan hidup (life skills), fleksibilitas peran tenaga pendidik, serta penguatan sistem pelaporan dan akuntabilitas. Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan struktural (resource gap) berupa keterbatasan tenaga profesional dan anggaran, yang berdampak pada praktik multitasking guru dan terbatasnya layanan pendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah mengembangkan strategi kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal lembaga, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dalam distribusi sumber daya dan penguatan tenaga profesional.
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN DI INDONESIA Maharani Putri Wahyu Rahmawati; Hanifah Rosyidah Az Zahroh; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, termasuk di sektor ketenagakerjaan. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan PUG dalam meningkatkan partisipasi kerja perempuan serta mengidentifikasi hambatan struktural yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis dengan memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi PUG telah tersedia, implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini ditandai oleh stagnasi TPAK perempuan yang masih berada pada kisaran 53% serta adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan laki-laki. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sumber daya, pengaruh budaya patriarki, kelemahan struktur birokrasi, serta kurang efektifnya komunikasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan PUG sangat bergantung pada penguatan aspek implementasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perluasan sosialisasi kebijakan dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis dalam mendorong partisipasi kerja perempuan yang lebih inklusif.
PERAN DIGITAL GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PEMERINTAH Sri Yulianty Mozin; Hardiyanto Hardiyanto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran digital governance dalam meningkatkan transparansi pemerintah di Indonesia. Digital governance, yang mencakup penggunaan teknologi digital dalam administrasi publik, semakin menjadi strategi penting untuk mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis data sekunder dari laporan pemerintah serta publikasi akademik. Temuan menunjukkan bahwa implementasi mekanisme digital governance—seperti portal e-government, platform data terbuka, dan sistem layanan publik digital—telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dengan memungkinkan masyarakat mengakses informasi pemerintah dan memantau pengeluaran publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan institusional masih menghambat implementasi yang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi terhadap digital governance, yang didukung oleh kerangka regulasi dan inisiatif peningkatan kapasitas, sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan transparansi pemerintah.
IMPLEMENTASI MODEL PENTAHELIX DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI ERA DIGITAL Navila Ayu Ariyanti; Nadhifa Firtininda Hapsari; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model pentahelix dalam mendukung transformasi digital pendidikan sekolah dasar, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dan kondisi geografis di Kalimantan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berbagai aktor yang terlibat dalam ekosistem pendidikan, yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pentahelix belum berjalan secara optimal. Kolaborasi antaraktor masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis, dengan dominasi peran pemerintah dalam penyediaan kebijakan dan fasilitas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital, kondisi geografis, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan transformasi pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antaraktor dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyesuaian program antaraktor agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan di wilayah dengan keterbatasan akses.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Chelsea Denisa; Shahirah Nurza Illani; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta data penerimaan mahasiswa terkait implementasi program KIP Kuliah. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program KIP Kuliah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan dukungan biaya hidup. Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 menunjukkan bahwa dari 6.509 mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri Surabaya, sebanyak 1.293 mahasiswa merupakan penerima Program KIP Kuliah. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan efektivitas penyebaran informasi, keterlambatan pencairan bantuan, potensi ketidaktepatan sasaran penerima, serta kompleksitas prosedur administrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi, penguatan sistem pengawasan dan verifikasi, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi program dan mendorong akses pendidikan tinggi yang lebih merata.
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PRAKTIK MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Raihan A. Hanasi; Siti Fatimah; Dwi Amalia Harun; Fatma Nia Kasim; Yasifah Tri Lewana
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang secara konsisten menempati posisi teratas dalam laporan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sepanjang 2023–2024, bidang agraria/pertanahan menjadi substansi laporan terbanyak, mencapai 23% pada 2023 dan 17,17% (1.861 laporan) pada 2024, sementara Kementerian ATR/BPN secara konsisten menjadi instansi terlapor terbanyak kedua setelah pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola praktik maladministrasi dalam pelayanan pertanahan, mekanisme pengawasan ORI terhadap BPN, serta hambatan dan upaya penguatan kelembagaan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis dokumen terhadap laporan resmi ORI, putusan rekomendasi, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pelayanan pertanahan didominasi oleh penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan—bukan sekadar kesalahan individual, melainkan disfungsi sistemik akibat lemahnya akuntabilitas dan budaya birokrasi. Meskipun ORI telah menerapkan mekanisme represif (pemeriksaan, rekomendasi) maupun preventif (penilaian kepatuhan, investigasi sistemik), efektivitasnya terbatas oleh sifat rekomendasi yang non-koersif. Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif antara dimensi yuridis dan empiris pengawasan ORI di sektor pertanahan dalam rentang waktu 2020–2024, yang sebelumnya belum dikaji secara komprehensif dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia.
MALADMINISTRASI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL: KAJIAN TRANSPARANSI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN GORONTALO Raihan A. Hanasi; Moh. Rifky Abdullah; Riskawati Ma’ruf; Fitra Kadir; Andini Gagaube; Salsa Nabila Baks
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial serta mengkaji tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo. Permasalahan maladministrasi dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi isu krusial karena berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan, rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi yang meliputi regulasi, laporan resmi, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait pengelolaan bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk utama maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo, yaitu ketidakakuratan data penerima bantuan, penyimpangan dalam prosedur verifikasi dan validasi, serta lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat. Selain itu, tingkat transparansi data penerima bantuan sosial masih tergolong rendah, yang ditandai oleh terbatasnya keterbukaan informasi, sulitnya akses data bagi masyarakat, rendahnya partisipasi publik dalam proses verifikasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data bantuan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya transparansi berkontribusi terhadap terjadinya maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pengembangan sistem pengelolaan bantuan sosial berbasis digital yang terintegrasi, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN: STUDI KASUS PADA UMKM WALAMA MERCH Raihan A. Hanasi; Daniela Syalom Difanny Tulung; Mohamad Ilham Jahidji; Sitriyani Gue
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kualitas pelayanan publik pada administrasi perpajakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memahami dan melaksanakan administrasi perpajakan, khususnya dalam penggunaan sistem perpajakan berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Walama Merch yang bergerak di bidang jasa desain grafis dan ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan, seperti kepemilikan NPWP, penggunaan DJP Online, dan pelaporan pajak. Namun demikian, pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami laporan keuangan, arus kas, neraca, serta beberapa format administrasi perpajakan yang dianggap cukup rumit. Selain itu, informasi perpajakan lebih banyak diperoleh melalui media sosial dan lingkungan pertemanan dibandingkan dengan sosialisasi langsung dari instansi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui edukasi, pendampingan, serta penyederhanaan sistem administrasi perpajakan bagi UMKM.
PRAKTIK MANAJERIAL DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA: STUDI KUALITATIF PADA SMA DI KOTA PEKALONGAN Nayla Maharoh Saniyyah; Felinta Qori’atus Syifa; Shafina Tri Ameylia; Shafira Izzani Maulanaia; Meirinawati Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi manajemen dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Kota Pekalongan serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber berita online dan website resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan sumber daya manusia (staffing), dan pengawasan (controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Kota Pekalongan telah berjalan dengan cukup baik dan didukung oleh manajemen sekolah yang relatif efektif. Perencanaan dan pengorganisasian telah dilakukan secara sistematis, sementara penempatan sumber daya manusia dan pengawasan juga telah berjalan meskipun masih terdapat beberapa kendala. Implementasi tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, seperti meningkatnya keaktifan siswa dan kreativitas guru. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana dan kesiapan guru dalam memahami kurikulum baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah.

Page 5 of 6 | Total Record : 53

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2025): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2025): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik