cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Surul
Contact Email
lp2m@stisnq.ac.id
Phone
+6289654744443
Journal Mail Official
lp2m@stisnq.ac.id
Editorial Address
Jl. Imam Sukarto no 60, Baletbaru, Sukowono, Jember, Jawa Timur, 68194, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by LP3M Institut KH Yazid Karimullah
ISSN : 29646464     EISSN : 29617294     DOI : 10.55606
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The journal is highly receptive to new research patterns and methods. The following articles will be issued for publication: Islamic economic perspectives, Islamic public finance, Islamic finance, Islamic accounting, Islamic business ethics, Islamic banking, Islamic insurance, Islamic economic thought, Islamic human resource management, Islamic microfinance, Islamic development economics, Islamic monetary economics, Islamic fiscal economics, Islamic capital markets, and other relevant themes, etc.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 58 Documents
 2   3   4   5   6 
Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Nilai; Analisis Pengeluaran Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung Dalam Prespektif Maqashid Syariah Annastasya Sabila Antera; Rina El Maza; Yuyun Yunarti
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/8wkkzj89

Abstract

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif pasca Covid-19, meskipun terus mengalami peningkatan hingga mencapai 4,57 persen pada tahun 2024. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2014–2024 serta mengkajinya dalam kerangka Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan mix method dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan data panel dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan bantuan aplikasi Eviews 12 melalui tahapan uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji Hausman, model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Analisis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui content analysis terhadap literatur Maqashid Syariah. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip hifdz al-mal dan hifdz an-nafs dalam pengelolaan pengeluaran pemerintah, serta hifdz an-nafs, hifdz al-aql, dan hifdz an-nasl dalam pembangunan manusia, belum terwujud secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran serta kebijakan yang terintegrasi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja lokal guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai prinsip Maqashid Syariah.
Penguatan Tata Kelola Wakaf Produktif Berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah: Kerangka Hukum-Ekonomi bagi Investasi Sosial Islam di Indonesia Dewi Risyantika; Syamsul Hilal; Fatih Fuadi
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/j2h9c418

Abstract

Penelitian ini mengkaji penguatan tata kelola wakaf kontemporer berbasis maqāṣid al-syarī‘ah sebagai instrumen investasi sosial Islam produktif di Indonesia. Kajian terdahulu telah membahas tata kelola wakaf, wakaf produktif, wakaf uang, Cash Waqf Linked Sukuk, dan maqāṣid al-syarī‘ah secara terpisah; namun, masih terbatas kajian yang mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut ke dalam satu kerangka tata kelola hukum-ekonomi yang utuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-konseptual dengan pendekatan kualitatif melalui telaah regulasi wakaf, literatur maqāṣid al-syarī‘ah, kajian wakaf produktif, Islamic social finance, wakaf uang, dan Cash Waqf Linked Sukuk. Analisis dilakukan melalui analisis isi dan interpretasi hukum berbasis maqāṣid untuk menelaah hubungan antara legalitas, produktivitas aset, profesionalisme nazhir, akuntabilitas, dan dampak sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola wakaf di Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang kuat, tetapi masih menghadapi kelemahan pada aspek produktivitas aset, kapasitas kelembagaan, transparansi, dan pengukuran dampak sosial. Maqāṣid al-syarī‘ah terbukti relevan bukan sekadar sebagai doktrin normatif, melainkan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah tata kelola wakaf mampu melindungi harta, memperluas kesejahteraan, mendukung pendidikan dan kesehatan, memperkuat ketahanan keluarga, serta menjaga keberlanjutan sarana keagamaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa wakaf uang dan Cash Waqf Linked Sukuk dapat memperkuat transformasi wakaf dari filantropi tradisional menjadi investasi sosial Islam produktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka tata kelola wakaf hukum-ekonomi yang mengintegrasikan legalitas, produktivitas, akuntabilitas, dan dampak sosial berbasis maqāṣid. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum ekonomi syariah dengan memosisikan wakaf sebagai sistem tata kelola produktif yang berorientasi pada kemaslahatan publik berkelanjutan.
Peran Akad Wakalah, Kafalah, Dan Rahn Dalam Pengembangan Jasa Perbankan Syariah Susi Pasaribu; Evi Syuriani Harahap; Ade Rahma Sintya Siregar; Josua Arnaldo Pane; Rani
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/21jkyk93

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran akad wakalah, kafalah, dan rahn dalam pengembangan layanan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui pengkajian berbagai jurnal, buku, peraturan, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad wakalah berperan dalam memperluas layanan transaksi dan administrasi keuangan melalui mekanisme perwakilan, akad kafalah berfungsi sebagai instrumen penjaminan yang meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi, sedangkan akad rahn berperan sebagai jaminan pembiayaan yang efektif dalam mitigasi risiko. Ketiga akad tersebut saling melengkapi dalam menciptakan layanan perbankan syariah yang lebih efisien, aman, inovatif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa analisis yang komprehensif mengenai sinergi akad wakalah, kafalah, dan rahn dalam pengembangan jasa perbankan syariah, sehingga dapat menjadi rujukan konseptual bagi inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah
Cashless Society Dan Keberlangsungan Bisnis Tradisional Dalam Transformasi Ekonomi Digital: Perspektif M. Umer Chapra Anindya Ella Nur Shahada; Nur Azizah
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/k83t7f54

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi cashless society terhadap keberlangsungan bisnis tradisional dalam transformasi ekonomi digital ditinjau dari perspektif pemikiran M. Umer Chapra. Perkembangan sistem pembayaran digital telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju pembayaran non-tunai yang dinilai lebih cepat, praktis, dan efisien. Namun, transformasi tersebut juga menimbulkan tantangan bagi pelaku bisnis tradisional, terutama terkait keterbatasan literasi digital, akses teknologi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cashless society terhadap keberlangsungan bisnis tradisional serta relevansi pemikiran M. Umer Chapra dalam menghadapi fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cashless society memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi transaksi, kemudahan pelayanan, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha tradisional. Namun, digitalisasi pembayaran juga berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi apabila tidak diiringi pemerataan akses teknologi dan penguatan literasi digital. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif M. Umer Chapra relevan sebagai kerangka normative dalam mengarahkan transformasi ekonomi digital yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan, distributive, inklusivitas, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil sehingga keberlangsungan bisnis tradisional tetap terjaga di era cashless society. Dengan demikian, transformasi menuju cashless society perlu didukung oleh kebijakan yang menjamin pemerataan akses teknologi dan penguatan literasi digital agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan
Tata Kelola Zakat Digital Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah: Akuntabilitas dan Keadilan Distribusi di Indonesia Ahmad Ali Kamal; Syamsul Hilal; Fatih Fuadi
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sg8kdp74

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola zakat digital berbasis maqāṣid al-sharī‘ah dalam kaitannya dengan akuntabilitas, keadilan distribusi, dan transformasi manajemen zakat di Indonesia. Perkembangan kanal pembayaran zakat digital seperti mobile banking, QRIS, e-wallet, payroll system, marketplace, dan aplikasi zakat telah memperluas penghimpunan dana, namun belum secara otomatis menjamin tata kelola yang akuntabel dan distribusi yang berkeadilan bagi mustaḥiq. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya memfokuskan pembahasan pada efisiensi penghimpunan dana, adopsi teknologi, dan transparansi pelaporan, sedangkan kajian yang mengevaluasi tata kelola zakat digital secara komprehensif melalui kerangka maqāṣid al-sharī‘ah yang mengintegrasikan akuntabilitas dan keadilan distribusi masih relatif terbatas. Celah inilah yang menjadi kebaruan utama penelitian ini. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-konseptual dengan pendekatan kualitatif melalui telaah regulasi zakat, literatur maqāṣid al-sharī‘ah, kajian tata kelola zakat digital, serta penelitian mengenai akuntabilitas lembaga zakat. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi dan interpretasi berbasis maqāṣid untuk mengkaji hubungan antara digitalisasi, amanah pengelolaan dana, validitas data mustaḥiq, transparansi pelaporan, dan keadilan distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola zakat digital perlu bergerak dari collection-oriented governance menuju accountability-and-distribution-oriented governance. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, ḥifẓ al-māl menuntut perlindungan dana zakat, ḥifẓ al-nafs menuntut pemenuhan kebutuhan dasar mustaḥiq, al-'adl menuntut distribusi yang tepat sasaran dan proporsional, sedangkan maṣlaḥah menuntut terciptanya manfaat sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi zakat hanya memiliki nilai substantif apabila mampu memperkuat akuntabilitas, meningkatkan keadilan distribusi, dan mentransformasikan pengelolaan zakat dari sekadar digital fundraising menuju digital governance berbasis maqāṣid al-sharī‘ah.
Implementasi Strategi Diferensiasi Berbasis Syari’ah dalam Mencapai Keunggulan Bersaing Pada UMKM Risol Aisyah di Kabupaten Muaro Jambi Citra Aulia Syahfitri; Agustina Mutia; Anita Mardah; Rahma Munawaroh; Miliandreasti Aromas; Mora Satrio
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/7j8y3z51

Abstract

Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki strategi yang mampu menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas strategi diferensiasi dari aspek kualitas produk, harga, dan pelayanan, namun masih terbatas yang mengkaji penerapan diferensiasi berbasis syari’ah secara komprehensif pada UMKM kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diferensiasi berbasis syari’ah yang diterapkan oleh UMKM Risol Aisyah di Kabupaten Muaro Jambi dalam mencapai keunggulan bersaing. UMKM Risol Aisyah dipilih sebagai objek penelitian karena secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip syari’ah dalam proses produksi, pelayanan, dan pengelolaan usaha sehingga menjadi representasi yang relevan untuk mengkaji implementasi strategi diferensiasi berbasis syari’ah pada sektor kuliner. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Risol Aisyah menerapkan strategi diferensiasi melalui penggunaan bahan baku yang halal dan berkualitas, menjaga kebersihan dan keamanan produk, memberikan pelayanan yang jujur dan ramah, serta menerapkan prinsip syari’ah dalam transaksi dan pengelolaan usaha. Selain itu, inovasi varian produk dan pemeliharaan hubungan baik dengan pelanggan menjadi faktor pendukung dalam memperkuat daya saing usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian nilai-nilai syari’ah sebagai elemen utama strategi diferensiasi pada UMKM kuliner, yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha tetapi juga sebagai sumber keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya menjadikan UMKM yang secara konsisten menerapkan prinsip syari’ah sebagai objek kajian untuk memperkaya pengembangan teori pemasaran syari’ah sekaligus memberikan model praktis bagi UMKM kuliner dalam membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan melalui strategi diferensiasi berbasis syari’ah.
Strategi Masyarakat Menghindari Riba Dalam Transaksi Pinjaman Di Era Digital Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Apriantiarto; Suci Hayati
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/x3zb5r43

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap perilaku keuangan masyarakat, khususnya dalam penggunaan layanan pinjaman online yang umumnya mengandung unsur bunga (riba). Pada masyarakat Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, layanan tersebut banyak dimanfaatkan karena kemudahan akses dan kecepatan proses pencairan dana, meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi masyarakat dalam menghindari riba pada transaksi pinjaman di era digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima strategi utama yang diterapkan masyarakat untuk menghindari riba, yaitu: (1) meminjam kepada kerabat atau orang terdekat, (2) mengelola keuangan secara lebih bijak, (3) menghindari penggunaan aplikasi pinjaman online, (4) meningkatkan pemahaman agama tentang riba, dan (5) mengurangi ketergantungan pada utang. Temuan penelitian menegaskan bahwa pengalaman negatif akibat pinjaman online berbunga menjadi faktor penting yang mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat menuju praktik keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Kelima strategi tersebut menunjukkan bahwa upaya menghindari riba tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan religius yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Lender dalam Kasus Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan I Made Dermawan; Sheilly Hawaningsih; Lukman Hakim
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/vkhwe582

Abstract

The default case involving PT Dana Syariah Indonesia has attracted significant public attention due to its impact on lenders and its implications for the credibility of the sharia financial technology industry in Indonesia. This study aims to analyze the legal protection afforded to lenders affected by the default and to evaluate the implementation of the principles of amanah (trustworthiness) and justice in sharia fintech operations. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is based on Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services, and Fatwa DSN-MUI Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. The results indicate that sharia fintech providers are legally required to uphold transparency, prudence, accountability, and the protection of fund providers. However, the default experienced by PT Dana Syariah Indonesia demonstrates a discrepancy between regulatory standards and their practical implementation. This condition has resulted in legal uncertainty and financial losses for lenders while raising concerns regarding compliance with sharia principles. Therefore, stronger regulatory supervision, effective legal protection mechanisms, and stricter adherence to sharia governance are necessary to ensure legal certainty and maintain public confidence in the sharia fintech sector.

Page 6 of 6 | Total Record : 58

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2025): Juni: Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2024): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2024): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2023): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2023): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2022): Al Itmamiy:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2022): Al Itmamiy:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah