Articles
514 Documents
<![CDATA[Kajian Kerawanan dan Kerentanan Banjir di Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal ]]>
<![CDATA[Hisyam Noor Nugroho]]>;
<![CDATA[Sri Rahayu]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 8, No 2 (2019): Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (816.882 KB)
<![CDATA[Kota Kendal sub-district according to Regional Regulation No. 20 of 2011 about Urban dan Regional Planning Kendal Regency in 2011-2031 was included in one of the flood-prone districts. The purpose of this study was to assess the level of hazard and vulnerability of flooding in Kota Kendal Subdistrict. The type of analysis carried out was AHP analysis, analysis of flood hazard and vulnerability using GIS software. Based on the results of the analysis of flood hazard, it is known that there are 3 levels of flood hazard, high, medium, and low. The high level located along the Kendal River. Middle level area is an area that is passed by the Kendal River, Buntu River, and Blorong River. Low flood level area in some areas in 7 subdistricts. Based on the results of the flood vulnerability analysis, there are 2 levels of flood vulnerability, middle, and low, including 12 sub-districts included in the middle vulnerability and 3 sub-districts included in the low vulnerability. In order to reduce the impact of flooding, it is expected that the local government can improve socialization of disaster response and early warning to residents who are at high and middle levels of hazard and vulnerability.]]>
<![CDATA[KAJIAN KEMISKINAN PESISIR DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok) ]]>
<![CDATA[Mita Natalia]]>;
<![CDATA[Muhammad Mukti Alie]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 3, No 1 (2014): Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (922.49 KB)
<![CDATA[Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan terjadinya proses pembangunan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Namun, kenyataannya proses pembangunan yang terjadi saat ini lebih terpusat pada daerah pusat kota dibandingkan kawasan pinggiran (pesisir). Tambak Lorok merupakan kawasan pesisir yang terletak di sebelah utara Kota Semarang. Letaknya yang berdekatan dengan laut mengakibatkan kawasan ini berkembang menjadi kampung nelayan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Letak Tambak Lorok yang dekat dengan sumber daya laut nyatanya belum mampu mensejahterakan masyarakatnya karena kawasan Tambak Lorok masih teridentifikasi sebagai salah satu kawasan miskin. Dari permasalahan yang diuraikan diatas maka muncul suatu pertanyaan penelitian mengenai faktor- faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pesisir Tambak Lorok dan bagaimana bentuk kemiskinan yang terjadi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh masing- masing faktor penyebab kemiskinan pesisir terhadap kondisi kemiskinan di Kampung Nelayan Tambak Lorok. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur dan kepemilikan modal dan teknologi mempengaruhi terjadinya kemiskinan di kawasan Tambak Lorok, sehingga bentuk kemiskinan yang terjadi di kawasan Tambak Lorok dikategorikan sebagai bentuk kemiskinan natural.]]>
<![CDATA[Evaluasi Program Pamsimas di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik ]]>
<![CDATA[Chenda Destarian]]>;
<![CDATA[Bitta Pigawati]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 4, No 4 (2015): November 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.034 KB)
<![CDATA[Permukiman kumuh di Kota Semarang berdasarkan letak lokasinya terbagi atas permukiman kumuh yang berada di pusat kota, tengah kota dan pinggiran kota. Setiap permukiman kumuh yang ada di kota Semarang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Fokus penelitian adalah permukiman kumuh yang terletak di Kelurahan Jabungan yang berada di Kecamatan Banyumanik. Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik merupakan lokasi pemukiman masyarakat miskin yang perkembangannya masih jauh dari yang diharapkan. Program-program yang pernah dilakukan hingga saat ini belum dapat menjadi sebuah solusi dari kawasan tersebut. Untuk itu perlu diadakannya evaluasi agar dapat memenuhi standar permukiman yang baik. Pada umumnya Kelurahan Jabungan sudah terjangkau air bersih, namun sumbernya bukan dari PDAM, melainkan berasal dari sendang dan sumur untuk RW 1, 2, dan 4. Sumur gali dan sumur artetis yang ada kurang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, pada musim hujan air yang berasal dari sumur tersebut menjadi keruh. Untuk sanitasi, berdasarkan hasil survey yang dilakukan menunjukkan bahwa 14% masyarakat belum memiliki jamban. Dalam hasil ini pokok permsalahan juga didukung dengan perilaku masyarakat yang tidak sehat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan tempat tinggalnya. Maka dari itu, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian ilmiah dimana penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan didukung dengan kajian teori mengenai penilaian kualitas lingkungan baik ditinjau dari kualitas lingkungan fisik maupun kepedulian masyarakat sebagai bahan evaluasi program-program yang akan dilakukan selanjutnya. Hasil dari penelitian ini berupa evaluasi program Pamsimas. Hasil evaluasi tersebut didapatkan dari komparasi analisis rencana program Pamsimas dan analisis implementasi Program Pamsimas. Dari hasil tersebut, menunjukkan evaluasi program Pamsimas yang sudah terlaksana di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik.]]>
<![CDATA[PENGARUH PROGRAM DESA VOKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KOPENG KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Dinar Ayuningrum]]>;
<![CDATA[Santy Paulla Dewi]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.959 KB)
<![CDATA[Desa Kopeng merupakan salah satu desa yang telah ditetapkan sebagai desa vokasi sejak tahun 2009. Desa vokasi merupakan kawasan pendidikan keterampilan vokasional yang dimaksudkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia agar mampu menghasilkan produk/jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif dengan memanfaatkan potensi local yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Desa vokasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam hal perekonomiannya. Namun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan pasca pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian “bagaimanakah pengaruh program desa vokasi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Kopeng”. Adapun teknik analisis yang diigunakan berupa deskriptif untuk mengidentifikasi pelaksanaan program desa vokasi di Desa Kopeng, kemudian menganalisis potensi dan masalah program desa vokasi di Desa Kopeng, dan menganalisis pengaruh program desa vokasi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Kopeng, serta analisis kompartif untuk menganalisis karakteristik ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakannya program.Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa program desa vokasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat namun pengaruh tersebut tidak mencakup seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya modal, keterbatasan keterampilan serta sarana dan prasarana yang ada, serta tidak adanya bantuan modal dan pendampingan pasca program dilaksanakan. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan dari Dinas-Dinas yang terkait dengan Pemerintahan Desa dalam membantu masyarakat untuk bisa berusaha pasca pelaksanaan program dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri agar menjadi lebih baik.]]>
<![CDATA[Pengembangan Permukiman Pemulung di Kawasan TPA Jatibarang, Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Anissa Fitriana Aida]]>;
<![CDATA[Joesron Alie Syahbana]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 3, No 3 (2014): Agustus 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.793 KB)
<![CDATA[Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menghubungkan fakta serta menciptakan solusi dengan menggunakan asumsi. Adanya kegiatan perencanaan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam suatu kota. Salah satunya mengenai permasalahan permukiman kumuh. Khususnya permukiman kumuh pemulung yang tak layak huni dengan bangunan yang terbuat dari bahan non permanen seperti yang terletak pada kawasan pembuangan akhir sampah (TPA) Jatibarang, Semarang. Untuk mampu mengatasi permasalahan permukiman kumuh, dibutuhkan suatu perencanaan yang dapat menjawab secara objektif. Maka, dibutuhkan rencana penyediaan rumah sederhana layak huni bagi pemulung yang mampu meningkatkan taraf hidup pemulung. Rencana ini harus dilakukan dengan benar oleh pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan dana dan lahan. Penggunaan metode “top down” atau perencanaan “dari atas” paling tepat diterapkan karena kondisi pemulung sebagai minoritas yang kurang diperhatikan dari pemerintah sehingga membutuhkan dibutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan peran paling penting untuk menangani masalah ini yang tentu saja harus didukung oleh beberapa pihak tak terkecuali pemulung sendiri. Hasil dari kegiatan ini adalah menyediakan lokasi rumah yang layak untuk tempat tinggal pemulung namun tetap dekat dengan lokasi bekerja yaitu 4 km dari kawasan TPA Jatibarang. Rumah yang dibutuhkan dibangun dengan bahan bangunan yang kokoh seperti batu kali, batu bata, kayu dan genting, memiliki kelengkapan sanitasi atau MCK, akses air bersih dengan sumur dan listrik yang disediakan PLN. Rumah dapat disewa dengan harga Rp 90.000 per minggu. Lingkungan sosial sekitar rumah menyajikan kedekatan sosial sehingga mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan untuk para pemulung di kawasan TPA Jatibarang Semarang melalui pengelolaan sampah.]]>
<![CDATA[Keberlanjutan Industri Gula Kelapa Kecamatan Bagelen Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal ]]>
<![CDATA[Anik Setyowati]]>;
<![CDATA[Prihadi Nugroho]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 5, No 3 (2016): Agustus 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (650.816 KB)
<![CDATA[Local economic development is one of the instruments to actualize regional development utilizing their local resources. Resource utilization in a region also depends on the potential in the region, such as the coconut sugar industry in the Bagelen District, Purworejo that use raw materials and local labors. Although coconut sugar industry is small-scale industries and households, but its existence began ogled by the international market. The high demand can not be met by the owner of the industry due to lack of manpower and the middlemen involved in marketing. Because of it, fears about the sustainability of the coconut sugar industry in the District Bagelen. This research used mixed method with Triangulation Design models. The results showed that coconut sugar and crystal sugar are difficult to continue to be a growing industry as the local economic development efforts. Coconut sugar faced a problem with the unstable price, while crystal sugar doesn’t have permission to label products, so they rely on the existence of the companies]]>
<![CDATA[KAJIAN KETERLIBATAN PEMULUNG DI TPST BANTAR GEBANG KOTA BEKASI ]]>
<![CDATA[Mega Permatasari]]>;
<![CDATA[Mardwi Rahdriawan]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 3 (2013): Agustus 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (632.335 KB)
<![CDATA[Pemulung yang bekerja di TPST Bantar Gebang berjumlah kurang lebih 6000 orang, mayoritas berasal dari masyarakat Kecamatan Bantar Gebang, dan kawasan sekitar Kota Bekasi yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kerawang. Pemulung yang ikut terlibat di TPST sudah bekerja kurang lebih 20 tahun lamanya. Pemulung memilih tinggal di TPST Bantar Gebang karena salah satu lokasi TPST yang menjalin kerjasama dengan pihak pengelola TPST Bantar Gebang.Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan pemulung di TPST Bantar Gebang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan sampling variasi maksimal. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa karakteristik sosial; pemulung terdiri dari pemulung musiman lebih banyak dari pada pemulung lokal, sedangkan untuk karakteristik ekonomi; pemulung menjual hasil pemilahan setiap dua minggu sekali, selain itu dilihat dari karakteristik kesehatan; banyak penyakit yang ditimbulkan dari aktivitas pemulung di TPST Bantar Gebang seperti ISPA maupun gatal-gatal, sedangkan karakteristik pendidikan; adanya sekolah gratis untuk pemulung, dan karaktersitik tempat tinggal; pemulung tinggal dengan sistem kontrak dilahan milik bos mereka. Sedangkan, hasil keterlibatan memperlihatkan bahwapemulung dengan pihak pengelola sampah yaitu PT.Godang Tua Jaya menjalin hubungan kemitraan. Akibatnya, menimbulkan kerjasama dengan pemulung dan bos pemulung dalam membantu mengurangi sampah anorganik seperti plastik di 5 zona TPST Bantar Gebang. Sampah plastik ini didaur ulang menjadi biji plastik yang akan diproses menjadi jenis baru maupun jenis plastik yang sama. Hal ini membuat TPST Bantar Gebang menjadi tempat bisnis sampah terbesar dengan melibatkan pemulung sebagai peran utamanya.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN INDUSTRI DI PEDESAAN DAN PERUBAHAN KARAKTERISTIK WILAYAH DESA DI DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG ]]>
<![CDATA[Feptian Kuni Rahmawati]]>;
<![CDATA[Jawoto Sih Setyono]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 3, No 4 (2014): November 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.568 KB)
<![CDATA[Proses pembangunan di Indonesia dewasa ini lebih mengarah pada proses pembangunan desa yang didorong untuk bertransformasi menjadi penyangga perekonomian. Proses pembangunan pedesaan di Indonesia salah satunya melalui proses industrialiasasi pedesaan, dimana sektor industri lebih dianggap dapat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan sektor yang lain dalam mengatasi permasalahan di perdesaan. Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan merupakan salah satu desa yang mengalami proses industrialisasi, dimana desa ini berdasarkan RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 dirujuk sebagai kawasan industri skala besar dan menengah. Adanya industri di Desa Nguwet mendorong perubahan dari wilayah dengan karakteristik pedesaan menjadi wilayah dengan karakteristik perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada hubungan antara keberadaan industri di pedesaan yang dikaitkan dengan adanya transformasi dari desa menjadi kota yaitu pada perubahan guna lahan, struktur sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Nguwet. Penelitian mengenai transformasi ini berdasarkan dari perspektif masyarakat.]]>
<![CDATA[Kesesuaian Lahan Permukiman Pada Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Temanggung ]]>
<![CDATA[Heru Christanto Hasibuan]]>;
<![CDATA[Sri Rahayu]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 6, No 4 (2017): November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2106.351 KB)
<![CDATA[The geographical conditions of Indonesia were formed by the three major tectonic plates of the earth that are, the plate of Indo-Australian, Eurasian and Pacific which led to the zone of vulnerable to natural hazard for several regions in Indonesia. Temanggung Regency is one of the regions that were in the zone of vulnerable to natural hazard. Its bumpy topographical condition is starting from the flattened topography at 0-8% up to the steepness more than 40%, which causing the existence of landslide hazard area. Over the last 5 years, Temanggung Regency had suffered at least nine cases of landslide which resulting the loss of life and the material losses in a wide range. Besides was backgrounded by the natural physical condition, it is also triggered by human activity in utilizing the land which does not fit to its designation, especially on the land use settlement. Therefore, an evaluation toward the land use settlement to the landslide-disaster hazard sector in Temanggung Regency will be conducted in this study. From the result of analysis shows that the land use settlement in Temanggung Regency not entirely as it should be, as set out in laws and regulations. Because in its development from 2011 to 2015 was found the comprehensive accretion of land use settlement on the landslide hazard area, especially on the high level and very high level.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pengembangan Rusunawa Kaligawe Sebagai Fasilitas Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Ditinjau Dari Kelengkapan Fasilitas ]]>
<![CDATA[Aulia Ardhian Ayuningtyas]]>;
<![CDATA[Wisnu Pradoto]]>
<![CDATA[ Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 3 (2013): Agustus 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (895.183 KB)
<![CDATA[Keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan akan perumahan menjadikan pemenuhan akan permintaan perumahan tidak dapat dipenuhi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak dilirik investor karena dianggap kurang menguntungkan. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, sudah saatnya Pemerintah Kota Semarang beralih ke pengembangan kawasan hunian vertikal, terutama di kawasan pinggiran mengingat ketersediaan lahan di pusat kota sudah sangat terbatas.Peneliti mengambil studi kasus Rusunawa Kaligawe karena Rusunawa Kaligawe merupakan sebuah kawasan hunian vertikal yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berlokasi di kawasan pinggiran, serta kawasannya berada dekat dengan berbagai fasilitas umum perkotaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengembangan Rusunawa Kaligawe memiliki kelebihan yang menjadi daya tarik tersendiri, yaitu lokasinya yang strategis, ketersediaan fasilitas umum perkotaan yang dikembangkan di sekitar kawasan Rusunawa Kaligawe, dan biaya sewanya yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kekurangan Rusunawa Kaligawe yang sering dikeluhkan adalah permasalahan mengenai kondisi fisik bangunan dan kelengkapan fasilitas di Rusunawa Kaligawe itu sendiri.]]>
