cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jefik Zulfikar Hafizd
Contact Email
hafizd.zulfikar@gmail.com
Phone
+6282124169891
Journal Mail Official
hafizd.zulfikar@gmail.com
Editorial Address
https://journal2.uinssc.ac.id/index.php/pepakem//about/editorialTeam
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : 30480930     DOI : https://doi.org/10.24235/pepakem.v4i1
Core Subject :
Focus and Scope Since 2023, PEPAKEM has only focused on article themes related to Sharia and Law, such as: Islamic Law Constitutional Law Siyasa Fiqh Islamic Politics Political Policy and Law State Administrative Law Islamic Political Thought
Arjuna Subject : -
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Partisipasi Generasi Z di Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang Pemilu Monika Wulandari; Saiful Ansori; Akhmad Shodikin
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.152

Abstract

Partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 untuk kali pertama di Indonesia, para pemilih akan didominasi. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya 33,60 persen pemilih masuk kategori milenial, sedangkan Generasi Z ada sekitar 22,85 persen dari total DPT. Itu artinya, generasi tersebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Generasi Z tersebut selain dikenal lebih melek teknologi informasi, juga memiliki pandangan yang inovatif terkait berbagai isu, termasuk tentang sosial. Maka tujuan penelitian ini, adalah Untuk mengetahui pandangan generasi Z dalam pemilihan umum 2024. Untuk mengetahui antusias generasi Z dalam partisipasi pemilu 2024 serta dampak representatif politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Generasi Z di desa lebak wangi kecamatan arjasari kabupaten bandung jawa barat cenderung mendapatkan informasi politik secara insidental dari media sosial. Setelah mendapatkan informasi dari media sosial, generasi ini selanjutnya melakukan verifikasi informasi atau pencarian kebenaran informasi di search engine atau internet. Kemudian dari search engine akan diarahkan ke media online.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqh Siyāsah Nur Rizki Amalia; Izzuddin Izzuddin; Nursyamsudin Nursyamsudin
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.153

Abstract

Salah satu penyebab dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh covid 19 yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga timbul kurang maksimal dalam menjalankan RPJMD di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang mendasar, yaitu sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon dalam perspektif Fiqh Siyāsah sudah diterapkan akan tetapi, kurangnya maksimal masyarakat dalam berpartisipasinya, salah satu model partisipasi masyarakat dengan menggunakan musrenbang, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan implementasi dan peraturan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam, oleh sebab itu pemerintah perlu dievaluasi dalam hal sejauh mana mereka mengayomi dan melindungi masyarakat sesuai dengan ajaran islam
Peran Dinas Sosial dalam Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah Sukma Pertiwi Lubis; Asep Saepullah; Afif Muamar
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.154

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusannya daerahnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dibentuk untuk menjalankan kewenangan Pemda dibidang Sosial untuk menangani fakir miskin yang timbul di Kab. Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peranan Dinas Sosial dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin beserta perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelaksana dalam urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memegang peranan yang penting dilihat keterlibatannya dalam mengatasi urusan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial. Berdasarkan perspektif  fiqh siyasah sesuai fiqh siyasah maliyah, sudah memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku dan sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah juga adil sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas.
Politik Hukum Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis Indonesia Fajar Setiawan; Anggraeni Fuspita Dewi; Farhan Mubarok; Sugianto; Tarmudi
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i2.242

Abstract

Legal policy determines the direction of lawmaking, implementation, enforcement, and institutional reform, while human rights serve as both the limit and the objective of state power. This study analyzes the relationship between legal policy and human rights within Indonesia’s democratic rule-of-law framework. It employs normative legal research using statutory, conceptual, historical, and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, Law Number 26 of 2000, the statutes ratifying the ICCPR and ICESCR, legislation on lawmaking, and Constitutional Court decisions concerning meaningful participation. Secondary materials consist of scholarly books and journal articles on legal policy, constitutionalism, and human rights. The materials are qualitatively analyzed through grammatical, systematic, historical, and teleological interpretation. The findings show that human-rights-oriented legal policy operates through four interconnected stages: norm formation based on human dignity, implementation limited by legality and proportionality, constitutional and judicial supervision, and effective remedies for victims. Indonesia has developed a relatively strong constitutional and institutional foundation, but inconsistencies remain between normative guarantees and legislative or administrative practice. Security, development, majoritarian interests, weak participation, and discriminatory enforcement may reduce substantive protection. Democratic legal policy must therefore apply constitutional review, meaningful participation, proportionality, non-discrimination, and effective remedies as mandatory standards for every public policy.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Pondok Buntet Pesantren Cirebon Yusro Ramadhan; Mohamad Rana; Izzudin Izzudin; Abdul Fatakh
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.429

Abstract

Upaya mendorong pesantren tentunya menjadi sangat penting untuk berkembang. Bukan saja hanya pemerintah pusat akan tetapi peran penting pemerintah daerah untuk memfokuskan keterlibatannya pada Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dan berjalannya Peraturan Daerah tersebut benar-benar dijalankan atau hanya dijadikan sebagai dokumen tertulis dan menjadi arsip Kabupaten Cirebon sendiri, serta ingin melihat apa saja faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Peraturan Daerah tersebut terhadap Pondok Buntet Pesantren. Penelitian ini dilakukan dengan jenis Kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan Yuridis-Empiris, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut yang ada pada lingkungan pondok Buntet Pesantren belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam bentuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor hambatan dalam implementasinya yaitu seperti keterbatasan anggaran, dan kurangnya komunikasi yang efektif dengan pemerintah. Dalam faktor pendukung implementasinya yaitu seperti kesadaran dan komitmen pengasuh pesantren, partisipasi santri dan warga di pesantren, keterlibatan masyarakat, dan sumber daya manusia yang berkualitas.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN MELALUI PUTUSAN ELEKTRONIK YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT TERPENCIL Riyusi Fitriani; Jefik Zulfikar Hafizd; Am’mar Abdullah Arfan
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.596

Abstract

Praktik transparansi dalam sistem peradilan Indonesia dapat dilihat dari adanya regulasi internal yang diterapkan di Mahkamah Agung serta kebijakan teknis mengenai penggunaan mekanisme pengadilan berbasis e-court. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya mencerminkan penerapan sistem peradilan modern yang memanfaatkan teknologi, sejalan dengan prinsip efisiensi, kecepatan, dan biaya yang terjangkau. Terlebih lagi, pemanfaatan putusan elektronik memungkinkan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, untuk mengaksesnya. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, koneksi internet, dan kemampuan digital di kalangan masyarakat di lokasi-lokasi terpencil. Oleh sebab itu, lembaga peradilan perlu menawarkan solusi alternatif, misalnya dengan menyediakan bantuan hukum atau mekanisme untuk meminta salinan putusan secara langsung. Dengan langkah ini, penerapan UU No. 14 Tahun 2008 melalui putusan elektronik diharapkan bisa menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memperkuat prinsip keterbukaan informasi.
PERANAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN KEADILAN BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Amalia Wulandari; Edy Setyawan
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.598

Abstract

Artikel ini membahas sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali dihadapkan pada ketidakseimbangan antara hak negara sebagai penuntut dan hak individu sebagai tersangka, di mana akses terhadap keadilan dapat terganggu tanpa representasi hukum yang memadai. Peran advokat sebagai pembela hukum menjadi krusial dalam menjamin prinsip praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan proses peradilan yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam melindungi hak tersangka, mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan pengaruh eksternal, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan etika dan kompetensi advokat.
Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput Siti dea nurindah Sari; Akhmad Shodikin; Sahrul Hanafi
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i2.602

Abstract

Voter participation in regional head elections is central to democratic legitimacy, yet the 2024 simultaneous regional elections revealed substantial variation and participation below the national target. This study aims to formulate an institutional strategy for the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU) to strengthen informed and inclusive voter participation while reducing involuntary and uninformed abstention. The research uses a qualitative integrative literature review. Legal documents, official KPU reports, books, and peer-reviewed articles were selected purposively from journal portals, Garuda, and official legal and electoral-document databases. The sources were analyzed thematically using the civic voluntarism model and the electoral management body perspective, focusing on resources, political engagement, mobilization, integrity, accessibility, and institutional coordination. The findings show that abstention is heterogeneous and cannot be treated solely as political apathy. Low turnout also results from administrative barriers, limited political efficacy, distrust, unequal information access, mobility constraints, and inaccessible polling services. KPU therefore needs an integrated strategy consisting of institutional integrity, segmented and continuous voter education, accessible electoral services, responsible digital communication, and multi-stakeholder collaboration supported by measurable evaluation. This study contributes the ILAK framework—integrity, literacy, accessibility, and collaboration—as a model for shifting KPU policy from event-based socialization toward a sustainable voter-participation ecosystem. The framework emphasizes that participation must be improved without coercing citizens or delegitimizing conscious political abstention.
Tinjauan Yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Cirebon Ayu Dysa Nurjanah; Achmad Kholik
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i2.603

Abstract

Plastic waste has become a persistent environmental problem because of its high consumption, slow degradation, and potential impacts on ecosystems and public health. This study analyzes the legal design and effectiveness of Cirebon Mayor Regulation Number 5 of 2022 concerning the Control of Plastic Bag Use. It employs empirical legal research with statutory, conceptual, and sociological approaches. Primary data derive from field observations and information concerning the implementation of the regulation in modern retail establishments, while secondary data consist of legislation, government documents, and scholarly literature on waste governance, environmental law, legal awareness, and plastic reduction. The data are qualitatively analyzed through legal substance, institutional implementation, target coverage, enforcement, public participation, and environmental outcomes. The findings show that the regulation has a valid legal basis and contains obligations concerning planning, education, business compliance, supervision, community participation, and administrative sanctions. Nevertheless, implementation remains suboptimal. The regulation mainly targets shopping centers and modern stores, while traditional shops and informal retailers remain outside its effective reach. Administrative sanctions are relatively weak, supervision is not systematic, and the use of environmentally friendly alternatives has not necessarily reduced total plastic waste. The study argues that effective plastic control requires broader regulatory coverage, measurable reduction targets, stronger monitoring, incentives and disincentives, extended producer responsibility, reusable packaging, public education, and periodic evaluation based on waste data.
Efektivitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Penyaluran Bantuan di Kabupaten Cirebon: Analisis Hukum Tata Negara Della Kristi Noviyanti; Izzuddin Izzuddin; Anez Yanuar Pradini
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 4 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i2.604

Abstract

Village government administration plays an important role in ensuring that Village Direct Cash Transfers are distributed accurately, promptly, transparently, and accountably. This study examines the effectiveness of village government administration in distributing Village Direct Cash Transfers in Cirebon Regency and assesses its compliance with village financial management principles and general principles of good governance. The study employed an empirical legal method using a socio-legal approach and a qualitative case study design. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and document analysis covering beneficiary data collection, verification, village deliberations, recipient determination, distribution, reporting, and supervision. The data were analyzed using indicators of targeting accuracy, timeliness, data accuracy, transparency, accountability, participation, responsiveness, and legal compliance. The findings indicate that village governments have implemented the administrative stages of cash transfer distribution, although their effectiveness remains affected by delays in data updating, potential targeting errors, limited administrative capacity, insufficient public information, and underdeveloped complaint mechanisms. The distribution process should be strengthened through layered data verification, improved staff competency, a stronger supervisory role for village consultative bodies, orderly documentation, and consistent oversight. These measures are necessary to ensure that the program complies with the principles of legal certainty, accuracy, transparency, public interest, and good public service.

Page 3 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Mei 2026 Vol 3 No 2 (2025): November 2025 Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025 Vol 2 No 2 (2024): November 2024 Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 1 No 2 (2023): November 2023 Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023