PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Focus and Scope Since 2023, PEPAKEM has only focused on article themes related to Sharia and Law, such as: Islamic Law Constitutional Law Siyasa Fiqh Islamic Politics Political Policy and Law State Administrative Law Islamic Political Thought
Articles
46 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sistem Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Shafaa Nur Azzahra]]>;
<![CDATA[Ubaidillah Ubaidillah]]>;
<![CDATA[Ilham Bustomi]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v1i2.91
<![CDATA[Banyaknya kasus pelanggaran HAM dalam sistem ketenagakerjaan yang terjadi saat ini membuat pemerintah mengeluarkan UU Ketenagakerjaan terbaru yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana di dalamnya membahas tentang hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perlindungan HAM di PT. Bumi Daya Plaza menurut UU No. 11 Tahun 2020 dan Hukum Islam terhadap sistem ketenagakerjaan security. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan (HAM) dalam sistem ketenagakerjaan pada PT. Bumi Daya Plaza Cirebon sudah terlaksana terpenuhi hak-haknya sesuai UU No. 11 Tahun 2020. Sedangkan dalam Hukum Islam perlindungan hak- hak pekerja telah terpenuhi sesuai syarat dan rukunnya asalkan tidak ada unsur pemaksaan, sesuai dengan kemampuan dan akadnya sama-sama ridho.]]>
<![CDATA[Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah ]]>
<![CDATA[Hamzah Fansuri]]>;
<![CDATA[Kosim Kosim]]>;
<![CDATA[Asep Asep Saepullah]]>;
<![CDATA[Jefik Hafizd]]>;
<![CDATA[Putri Rahmawati]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v1i2.108
<![CDATA[Hukum administrasi negara mengatur kewenangan pemerintah, pelaksanaan tugastugasnya, dan melindungi hak-hak administratif rakyat. Salah satu aspek yang dibahas adalah pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Nomor Induk Perangkat Desa dalam administrasi pemerintahan dari perspektif Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pengaruh pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Data diperoleh melalui studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Nomor Induk Perangkat Desa merupakan registrasi data perangkat desa dan staf perangkat, yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018. Nomor Induk Perangkat Desa bermanfaat untuk hak penghasilan tetap, pengendalian data, serta validasi dan pemutakhiran data perangkat desa. Dari perspektif Fiqih Siyasah, administrasi yang baik dengan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa dapat meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan desa.]]>
<![CDATA[Peran Karang Taruna Terhadap Bela Negara Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ajeng Listya Prihatini]]>;
<![CDATA[Jefik Zulfikar Hafizd]]>;
<![CDATA[Ubaidillah Ubaidillah]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v1i1.109
<![CDATA[Karang Taruna memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Oleh sebab itu Karang Taruna perlu dilindungi oleh hukum, terkait dengan perannya sebagai wadah bagi para pemuda. Peraturan yang mengatur kedudukan Karang Taruna terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna perubahan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 tahun 2013 tentang tentang Pemberdayaan Karang Taruna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pertama, Kesadaran hukum bagi para anggota Karatang Taruna Mekar Sari Desa Jatipancur di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon masih tergolong rendah. Disamping itu peningkatan terhadap kegiatan setiap tahunnya masih selalu sama dengan yang dulu atau tidak ada ragamnya. Karang Taruna Mekar Sari masih belum sepenuhnya meberikan pelayanan dalam hal Hak Asasi Manusia kepada warganya dan masih sedikit kegiatan yang berlandaskan Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Terhadap Implementasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Di Pemerintahan Kabupaten Cirebon ]]>
<![CDATA[Lindiar Kanzun Wahyu Aji]]>;
<![CDATA[Mohamad Rana]]>;
<![CDATA[Saiful Saiful Ansori]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v1i2.110
<![CDATA[Upaya dalam mewujudkan atas apa yang tercantum dalam Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia masih terus diupayakan agar dapat berjalan sebaik mungkin. Hal ini kemudian ditanggapi dengan dilaksanakannya Regsosek. BPS yang merupakan pihak yang melaksanakan Regsosek di Kabupaten Cirebon sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Penelitian ini dilakukan denga tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran BPS dalam pengimplementasian Regsosek di Kabupaten Cirebon serta tinjauan Undang Undang No 16 Tahun 1997 terhadap pelaksanaan Regsosek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris. Maka data yang digunakan berasal dari hasil analisa permasalah di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengelenggaraan Regsosek, BPS berperan sebagai mitra kerja/ penyedia data bagi Bapennas. Jika merujuk terhadap Undang Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Regsosek dapat dikategorikan sebagai Statistik Sektoral.]]>
<![CDATA[Studi Konsep Good Governance Pada Implementasi Prinsip Partisipasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan ]]>
<![CDATA[Enok Hidayatul Ulumiyah]]>;
<![CDATA[Akhmad Shodikin]]>;
<![CDATA[Ema Nurkhaerani]]>;
<![CDATA[Achmad Otong Busthomi]]>;
<![CDATA[Leliya Leliya]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v1i2.111
<![CDATA[Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu pelaku pemerintahan yang berfokus pada urusan pemberdayaan masyarakat, sudah seharusnya selalu melibatkan masyarakat dalam setiap perumusan, pengambilan, dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengimplementasian prinsip partisipasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan dilihat dari konsep Good Governance dan Fiqh Siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaa prinsip partisipasi pada DPMD Kabupaten Kuningan cukup baik dengan terpenuhinya beberapa 39ndicator-indikator dari prinsip partisipasi seperti: keterlibatan masyarakat dalam setiap rapat perumusan dan pengambilan keputusan, DPMD rutin memberikan pembinaan tentang pentingnya berpartisipasi, penyediaan fasilitas oleh DPMD. Adapaun perspektif Fiqh Siyasah mengenai partisipasi masyarakat diambil dari nilai Syura atau masyarakat dimana terdapat tiga prinsip musyawarah yaitu persamaan, kebebasan, dan keadilan.]]>
<![CDATA[Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sampah ]]>
<![CDATA[Desi Fitri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Sugianto Sugianto]]>;
<![CDATA[Izzudin Izzudin]]>;
<![CDATA[Nursyamsudin Nursyamsudin]]>;
<![CDATA[Kusdiyana Kusdiyana]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v2i1.112
<![CDATA[Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPPRD yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuan dilaksanakan fungsi pengawasan tersebut yaitu menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak bertentangan dengan aturan atau perda yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pelaksanaan perda Nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah serta dalam perspektif fiqih siyasah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dokumentasi serta analisis dengan meode deskriptif. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dalam mengawasi produk hukum daerah terhadap perda yaitu dalam bentuk mengawasi pelaksanaan, selain itu DPRD telah melaksanakan pengawasan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, namun pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara opimal dikarenakan masih banyaknya kendala yang belum dapat teratasi dengan baik dan cepat. ]]>
<![CDATA[Problematika Presidential Threshold Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah ]]>
<![CDATA[Mutaqin Mutaqin]]>;
<![CDATA[Ema Nurkhaerani]]>;
<![CDATA[Ubaidillah Ubaidillah]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v2i1.113
<![CDATA[The implementation of Presidential Threshold provisions based on article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is an effort to create an effective and stable government. In its application, this threshold provision presents pros and cons because it also gives rise to many other, much bigger problems. This research aims to find out how the Presidential Threshold provisions are based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and how these provisions are in Indonesia from the perspective of siayash fiqh maslahah murlah theory. The method used in this research is qualitative and uses an empirical-normative approach. Data collection techniques are literature/library research, interviews and study of statutory regulations. The results of this research found that the Presidential Threshold provision is the minimum limit for a political party to obtain votes in the previous legislative election to nominate a candidate pair for president and vice president. From the maslahah murlah perspective, this Presidential Threshold provision has a lot of potential for harm.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqih Siyasah ]]>
<![CDATA[Radigus Anam]]>;
<![CDATA[Asep Asep Saepullah]]>;
<![CDATA[Izzudin Izzudin]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v1i1.114
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang implementasi penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah dari sektor parkir. peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan perparkiran di lapangan dengan turut serta mengidentifikasi peran-peran pihak yang bertanggung jawab dan menguraikan penerapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannya terkait implementasi Perda tentang retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon selaku pengelola retribusi parkir tidak sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah karena pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan secara hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa ]]>
<![CDATA[Riki Al Anwar]]>;
<![CDATA[Asep Saepullah]]>;
<![CDATA[Mohamad Rana]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v2i1.115
<![CDATA[Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal pengangkatan perangkat desa sesuai atau tidaknya dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tahun 2019. Peraturan Bupati Kab. Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 menjelaskan dengan jelas mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian untuk memastikan keterbukaan dan keadilan bagi calon penyelenggara pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Perbub Nomor 85 Tahun 2019 tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan peraturan bupati tersebut. Penulis menilai bahwa terdapat relevansi dalam fiqih syiasah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 tentang mekanisme pengangkatan. Alasan utamanya adalah bahwa seorang pemimpin tidak dapat menangani semua penyelenggaraan dan permasalahan praktik pemerintahan tanpa bantuan penyelenggara yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya di dalam struktur pemerintahannya.]]>
<![CDATA[Analisis Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Independensi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ]]>
<![CDATA[Elysa Heldawati]]>;
<![CDATA[Kosim Kosim]]>;
<![CDATA[Am'mar Abdullah Arfan]]>
<![CDATA[ PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/pepakem.v1i2.116
<![CDATA[Indonesia mendasarkan sistem hukumnya pada prinsip yang kuat, dan intervensi hukumnya memainkan peran besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah lewat pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan yang memiliki tugas penting dalam pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Saat ini, Indonesia dihebohkan oleh revisi Undang-Undang KPK terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi kinerja KPK, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data dari riset perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas dalam struktur KPK memberikan alternatif baru. Meskipun kehadirannya memberikan tantangan seperti proses yang lebih rumit dan panjang dalam proses penyelidikan, keberadaan Dewan Pengawas juga mengintensifkan pengawasan terhadap KPK. Solusi yang diusulkan adalah mempertahankan Dewan Pengawas dengan pembatasan tugasnya, sambil tetap menjaga independensi KPK tanpa campur tangan dari eksekutif.]]>
