cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jefik Zulfikar Hafizd
Contact Email
hafizd.zulfikar@gmail.com
Phone
+6282124169891
Journal Mail Official
hafizd.zulfikar@gmail.com
Editorial Address
https://journal2.uinssc.ac.id/index.php/pepakem//about/editorialTeam
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : 30480930     DOI : https://doi.org/10.24235/pepakem.v4i1
Core Subject :
Focus and Scope Since 2023, PEPAKEM has only focused on article themes related to Sharia and Law, such as: Islamic Law Constitutional Law Siyasa Fiqh Islamic Politics Political Policy and Law State Administrative Law Islamic Political Thought
Arjuna Subject : -
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Harmoni Kepemimpinan: Menilik Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dalam Islam Dan Undang-Undang Dasar 1945 Mahpudin Pradana; Ahmad Khoirudin; Leliya Leliya; Am'mar Abdullah Arfan
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i1.117

Abstract

Kepemimpinan selalu menjadi sorotan dalam suatu negara, selalu menjadi berita yang hangat untuk diperbincangkan, terutama mengenai bagaimana kinerja dari pemimpin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianalisis terhadap pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan dalam menggali data menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang kemudian dijadikan acuan sebagai hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini, menurut Ibnu Taimiyah syarat menjadi pemimpin, yaitu: kejujuran, kekuatan dan amanat. Dengan prinsip dasar yaitu: keimanan kepada tuhan, musyawarah (syura), keadilan, keteladanan dan amanah untuk membawa kaumnya menuju kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Negara Indonesia menggunakan sistem Trias Politica yang memisahkan kekuasaan ke dalam tiga poros, yaitu: kekuasaan legislatif yang dapat membuat Undang-Undang, eksekutif yang melaksanakan Undang-Undan, dan yudikatif sebagai peradilan atau kehakiman.
Transformasi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Alih Status Pegawai Menjadi ASN Tinjauan Hukum dan Fiqh Siyasah Muhammad Zaky Naufal Salim; Sugianto Sugianto; Rabith Madah Khulaili Harsya
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i1.118

Abstract

Sejak disahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, terjadi perubahan besar dalam struktur lembaga tersebut. Salah satu perubahan yang mencolok adalah konversi status pegawai KPK menjadi ASN sesuai Pasal 1 ayat (6) UU tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan KPK terkait transisi status pegawai menjadi ASN, dengan mempertimbangkan perspektif Fiqh Siyasah pada Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, dengan data yang diperoleh dari literatur, dokumen, dan artikel yang relevan dengan fungsi, wewenang, dan posisi KPK dalam konteks transisi status pegawai menjadi ASN sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU KPK mengakibatkan pegawai KPK secara otomatis menjadi ASN, dan terdapat perubahan dalam struktur organisasi KPK. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, terdapat persamaan dan perbedaan antara KPK dan Wilayah al-Mazhalim. Wilayah al-Mazhalim dalam hukum Islam adalah lembaga peradilan yang lebih tinggi dan berada di bawah naungan sultah tanfidhiyah (eksekutif). Meskipun KPK ditempatkan dalam ranah eksekutif, wewenangnya tetap independen yang sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah.
Politik Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cirebon Tahun 2018-2021 Perspektif Fiqh Siyāsah Cecep Muhamad Yusup; Mohamad Rana; Kusdiyana Kusdiyana; Kosim Kosim
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i1.119

Abstract

Politik hukum pembinaan organisasi masyarakat merupakan arah kebijakan dari proses kegiatan pembinaan organisasi masyarakat yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon pada tahun 2018-2021.  Pembinaan organisasi masyarakat adalah erangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat agar berdaya guna dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode penggalian data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon mendasarkan politik hukum program pembinaan organisasi masyarakat sesuai dengan visi-misi Walikota Cirebon. Kedua, dalam menyusun program ini, melakukan dinamisasi sesuai dengan situasi yang berkembang di masyarakat Kota Cirebon. Ketiga, program pembinaan organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk ketertiban umum, sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Siyāsah dusturiyah.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Moch Hasbi Syaban Syidik; Am’mar Abdullah Arfan; Leliya Leliya; Kosim Kosim
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i1.120

Abstract

Tanggal 26 April 2022 Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas judicial review terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. sejak 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah. Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022. Peneltian ini ditujukan untuk mengetahui apa alasan Pemohon mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022. Meodologi penelitian yang digunakan yakni metodologi penelitian Hukum Normatif/yuridis normative, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan penafsiran Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bersumber dari Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022.
Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di PBH Peradi Sumber  Menurut Tinjauan Mashlahah Maulana Yusup; Rabith Madah Khulaili Harsya; Jefik Zulfikar Hafizd
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i1.121

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi konflik antara individu yang yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi korban dan berurusan dengan hukum. Oleh sebab itu Negara harus turut pro aktif melindungi masyarakatnya untuk memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, upaya untuk merealisasikannya melalui pemberian bantuan hukum secara pro bono yang merupakan tanggung jawab advokat bagi masyarakat yang tidak mampu, salah satu lembaga yang mengelola Pro bono adalah Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Sumber Kabupaten Cirebon. Melihat permasalahan tersebut penulis merasa perlu mengkaji mengkaji lebih dalam terkait efektivitas pemberian bantuan hukum secara pro bono berdasarkan tinjauan mashlahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh Regulasi utama berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. PBH PERADI Sumber telah memberikan bantuan hukum pro bono yang efektif, dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Tinjauan mashlahah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kebaikan, kemaslahatan masyarakat, dan pencapaian kesejahteraan. Dengan demikian, PBH PERADI Sumber telah efektif dan sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan amanat Undang-undang pro bono.
Implementasi Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Kekerasan Anak Di Kabupaten Kuningan Ratna Dewi; Jefik Zulfikar Hafizd; Achmad Otong Busthomi
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.145

Abstract

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan, terus menunjukkan tren peningkatan dan menjadi persoalan serius yang berkaitan langsung dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum tentang HAM dan perlindungan anak terhadap korban tindak kekerasan, khususnya peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan anak dipengaruhi oleh faktor internal (keluarga, kondisi anak, stres, dan ketidakmatangan emosional orang tua) serta faktor eksternal (status sosial ekonomi, isolasi sosial, lingkungan, media massa, pendidikan, agama, sosial budaya, dan media sosial). UPTD PPA memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun sosial, melalui pendampingan korban, penyediaan layanan terpadu, serta upaya pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dengan pendekatan maslahah mursalah, perlindungan anak oleh UPTD PPA sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013, upaya perlindungan anak di tingkat lokal semakin memperoleh legitimasi hukum yang kuat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, sejahtera, dan bermartabat.
Upaya Menghidupkan Kembali Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Generasi Z Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Fika Siti Nurfalah; Sugianto Sugianto; Mohamad Rana
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.147

Abstract

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dan fundamental dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aspek kehidupan bangsa menyangkut kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya harus mengacu dan bersandar pada Pancasila. Namun, akibat dari dampak negatif arus globalisasi dapat menggeser kebudayaan lokal, akibatnya banyak generasi Z yang berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, kondisi seperti ini sangat mengancam nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada data deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian disusun secara rinci sehingga dapat menjawab suatu permasalahan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa upaya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan Pancasila di lingkukangan keluarga, pendidikan Pancasila di lingkungan pendidikan, sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat dan menumbuhkan rasa nasionalisme melalui perayaan hari-hari besar. Faktor penghambat terhadap penanaman nilia-nilai Pancasila bagi generasi Z salah satunya yaitu ketidak pahaman terhadap cara pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Arus globalisasi juga menjadi penghambat penanaman nilai-nilai Pancasila, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki dampak negatif dan positif. Kemajuan teknologi digunakan generasi Z untuk bermain game, sosial media, bahkan judi online. Hal tersebutlah yang menjadikan generasi Z malas untuk belajar, terkhusus belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dan pengimplementasiannya.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Pada Badan Permusyawaratn Desa Studi Kasus di Desa Karamatwangi Resa Febriyanti; Rabith Madah khulaili Harsya; Ahmad Rofii
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.148

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah Desa yang di pilih secara demokrasi. yang disebut Badan Permusyawaratan Desa di karenakan memiliki peran penting untuk menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa selama masa jabatannya. Fenomena yang terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai tupoksi BPD. Berdasarkan fenomena yang telah di sebutkan, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dan apa yang menjadi faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanan tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris, dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pertama, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sebagai pelaksana legilasi belum berjalan dengan baik di karenakan oleh kesibukkan anggota BPD nya. kedua faktor sumber daya manusia dan latar pendidikan anggota BPD rendah Sehingga tidak terlalu mengetahui mengenai tentang tupoksi BPD dan yang terakhir mengenai perda nomor 4 tahun 2020 belum mengetahuinya di karenakan kurangnya komunikasi dengan anggota BPD lainnya.
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa oleh Camat dalam Tinjauan PP Nomor 17 Tahun 2018 dan Fikih Siyasah Dila Mahfidatunnisa; Ema Nurkhaerani; Ilham Bustomi; Jefik Zulfikar Hafizd
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.150

Abstract

Artikel ini membahas peran camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta perspektif fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, didukung data sekunder berupa literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat memiliki kewenangan strategis dalam memberikan pembinaan administratif, pelatihan aparatur, serta pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pemerintahan desa. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas tersebut belum optimal karena masih ditemui kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta hambatan infrastruktur. Dalam perspektif fikih siyasah, peran camat harus dijalankan berlandaskan asas keadilan, musyawarah, amanah, maslahah, persamaan, ketaatan kepada ulil amri, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan penerapan asas-asas tersebut, camat diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sehingga sejalan dengan tujuan otonomi daerah maupun prinsip syariat Islam.
Tinjauan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Muhammad Iqbal Abdul Jabar; Am’mar Abdullah Arfan; Ubaidillah Ubaidillah
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.151

Abstract

Perubahan undang-undang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik hukum, karena setiap keputusan legislasi merupakan hasil kompromi politik yang mengikat seluruh masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam perspektif politik hukum, sekaligus menganalisisnya dengan fiqh siyasah sebagai kerangka keislaman. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach), serta mengkaji data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta sumber-sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini membawa sejumlah penyempurnaan, antara lain penambahan metode omnibus, penguatan partisipasi masyarakat (meaningful participation), pengaturan perundang-undangan berbasis elektronik, serta perbaikan teknik penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penyempurnaan ini juga menimbulkan kritik karena dinilai lebih berorientasi pada legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja daripada memperkuat kualitas legislasi itu sendiri. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, prinsip-prinsip musyawarah dan kemaslahatan umat tercermin dalam pengaturan partisipasi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya diwujudkan secara ideal. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai bentuk konsolidasi politik hukum sekaligus peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik legislasi di Indonesia.

Page 2 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Mei 2026 Vol 3 No 2 (2025): November 2025 Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025 Vol 2 No 2 (2024): November 2024 Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 1 No 2 (2023): November 2023 Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023