cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahriati Fakhriah
Contact Email
syahriati.ump@gmail.com
Phone
+6281377527094
Journal Mail Official
syahriati.ump@gmail.com
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Marwah Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Palembang
ISSN : 29860075     EISSN : 29854881     DOI : 10.32502
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
MARWAH HUKUM adalah jurnal nasional yang memuat hasil kajian atau penelitian bidang hukum yang difokuskan pada: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
RESIKO PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK Ledy wila Yustini; Eliza Pricilia
Marwah Hukum Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i2.6489

Abstract

. Judul postingan ini adalah “Resiko Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak” Tujuan Pasal ini adalah penentuan akibat hukum dari wanprestasi menyewa sepeda motor Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu, pendekatan yang membahas hukum dan peraturan yang berlaku. Kesimpulan dari dokumen ini dibentuk oleh konsekuensi hukum dari kelalaian Menurut KUH Perdata, itu mengikat pembeli Pembayaran kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234), penarikan kontrak jika tugas saling menguntungkan (Pasal 1266), pengalihan risiko (Pasal 1237) dan Pemutusan kontrak dan kompensasi (Pasal 1267).
PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PALEMBANG KANTOR WILAYAH II ananda Nurhayati; Abdul Hamid Usman; Yonani Hasyim
Marwah Hukum Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.8257

Abstract

ABSTRAK Secara garis besar, terdapat beberapa proses pelaksanaan pemberian fasilitas kredit pada umumnya sampai dengan pengikatan jaminan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Proses pemberian fasilitas kredit yang dilakukan dengan beberapa tahap sebelum pelaksanaan pengikatan jaminan apabila Bank Mandiri akan memberikan fasilitas kredit pada calon debitur. Dari sekian banyak produk perbankan, kredit lebih menarik untuk diteliti dikarenakan produk perbankan inilah yang sering terjadi permasalahan. Sering kali kredit yang diketahui menggunakan jaminan kebendaan, yaitu tanah, rumah, mobil, namun masyarakat Kota Palembang jarang yang mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito berjangka dari debitur. Oleh karena itu penulis mencoba membahas masalah kredit dengan jaminan deposito berjangka.Pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito yang dijaminkan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai. Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Tahap kelima, kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. apabila debitur wanprestasi maka PT. Bank Mandiri akan mengirimkan Surat Peringatan pertama hingga Surat Peringatan ketiga dengan batas waktu masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Bila sampai surat peringatan ketiga masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.Kata Kunci : Jaminan Gadai, Deposito Berjangka, Perbankan  ABSTRACK Broadly speaking, there are several implementation processes for granting credit facilities in general up to the binding of collateral to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. The process of granting credit facilities is carried out in several stages prior to the implementation of collateral binding if Bank Mandiri will provide credit facilities to prospective debtors. Of the many banking products, credit is more interesting to study because it is this banking product that often causes problems. Often credits are known to use material guarantees, namely land, houses, cars, but the people of Palembang City rarely know that credit can also use time deposit guarantees from debtors. Therefore the author tries to discuss the credit problem with a time deposit guarantee.Implementation of time deposit collateral binding at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. carried out through five stages, namely the first stage by binding credit as a principal agreement in which it is stated that this credit guarantee is a deposit. The second stage, namely the binding of deposits, is carried out by making a deed of pledge agreement between the deposit owner and the bank. The third stage, delivery of deposit slips that are guaranteed to the pawn holder, in this case the bank. That surrender is real surrender. This real surrender is carried out simultaneously with the juridical surrender, so that the surrender is an element of the legitimacy of the mortgage. The fourth stage, together with the third stage, the deposit owner/guarantor must authorize the mortgage holder/bank to withdraw the deposit in the event that the deposit owner/debtor defaults. In the fifth stage, the creditor as the recipient of the mortgage deposit will block the collateral deposit in accordance with the term of the credit agreement. This means that as long as the credit as the principal agreement has not been repaid, so long as the collateral deposits are blocked.Settlement carried out by PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. if the debtor defaults, then PT. Bank Mandiri will send a letter the first warning up to the third warning letter with a time limit of 1 (one) to 2 (two) weeks respectively. If until the third warning letter is still in default, then the deposit funds will be disbursed by the bank to pay off all debtor obligations.Keywords : Pawn Guarantee, Time Deposit, Banking
KEPEMIMPINAN ALI BIN ABI THALIB DAN PENERAPAN TAHKIM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK: ANALISIS KASUS PERTEMPURAN SIFFIN DENGAN PENDEKATAN HUKUM EMPIRIS DAN PERSPEKTIF ISLAM Deddi Fasmadhy Satiadharmanto; Rifka Safira; Rahmiati - Rahmiati
Marwah Hukum Vol 2, No 2 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v2i2.8487

Abstract

Abstrak. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan periode penting dalam sejarah Islam, terutama sebagai Khalifah keempat setelah periode kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan.[1] Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kepemimpinannya yang penuh upaya mempertahankan keadilan dan menyelesaikan konflik secara damai. Salah satu peristiwa penting pada masa kepemimpinannya adalah Pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi, yang merupakan konflik besar antara pasukan yang loyal kepada Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria. Setelah berlangsungnya Pertempuran Siffin,[2] kedua belah pihak mengalami banyak korban dan situasi menjadi semakin tegang. Untuk menghindari lebih banyak pertumpahan darah di antara umat Muslim, Ali mengajukan usulan arbitrase (tahkim) kepada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menyelesaikan konflik secara damai.[3] Tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib melibatkan konteks yang kompleks dan penting dalam sejarah Islam awal, dan dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada melanjutkan pertempuran yang merusak persatuan umat Islam. Dalam menangani perselisihan di antara umat Islam pada masanya, Ali memandang arbitrase sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berselisih, mencerminkan pentingnya hukum dan penegakan keadilan dalam pemerintahannya. Proses arbitrase ini kemudian dipandu oleh para ahli hukum dan ulama dari kedua pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib tidak hanya menjadi mekanisme formal untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan politik dan keadilan yang dimiliki oleh Ali dalam mengelola konflik-konflik internal umat Islam pada masanya. Penggunaan arbitrase oleh Ali tidak hanya menjadi contoh bagaimana hukum Islam diterapkan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menunjukkan komitmen beliau terhadap nilai-nilai keadilan, penegakan hukum, dan perdamaian dalam pemerintahannya sebagai Khalifah. Latar belakang ini menunjukkan pentingnya tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib sebagai bagian integral dari sejarah peradaban Islam awal dan relevansinya dalam konteks sejarah, sosial, dan politik saat itu.Kata Kunci: Ali bin Abi Thalib, Kepemimpinan, Pertempuran Siffin, Tahkim, Arbitrase, Keadilan, Hukum Islam, Penyelesaian Konflik, Sejarah Islam, Stabilitas Umat.  Abstract. Ali bin Abi Talib's leadership was an important period in Islamic history, especially as the fourth Caliph after the leadership of Abu Bakar, Umar bin Khattab, and Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib is known for his leadership which is full of efforts to maintain justice and resolve conflicts peacefully. One of the important events during his leadership was the Battle of Siffin in 657 AD, which was a major conflict between troops loyal to Ali and troops led by Muawiyah bin Abu Sufyan, the governor of Syria. After the Battle of Siffin, both sides suffered heavy casualties and the situation became increasingly tense. To avoid more bloodshed among Muslims, Ali submitted a proposal for arbitration (tahkim) to Muawiyah bin Abu Sufyan to resolve the conflict peacefully. Tahkim during the time of Ali bin Abi Talib involved a complex and important context in early Islamic history, and was considered a better alternative than continuing fighting that damaged the unity of the Muslim community. In dealing with disputes between Muslims in his time, Ali viewed arbitration as the main mechanism for resolving conflicts between disputing parties, reflecting the importance of law and upholding justice in his government. This arbitration process is then guided by legal experts and clerics from both parties to reach a resolution that is fair and acceptable to both parties. Thus, tahkim during Ali bin Abi Talib's time was not only a formal mechanism for resolving disputes, but also reflected Ali's political wisdom and justice in managing internal conflicts among Muslims during his time. Ali's use of arbitration is not only an example of how Islamic law is applied to resolve conflicts, but also shows his commitment to the values of justice, law enforcement and peace in his reign as Caliph. This background shows the importance of tahkim during the time of Ali bin Abi Talib as an integral part of the history of early Islamic civilization and its relevance in the historical, social and political context of that time.Keywords: Ali bin Abi Talib, Leadership, Battle of Siffin, Tahkim, Arbitration, Justice, Islamic Law, Conflict Resolution, Islamic History, Stability of the Ummah.[1] https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/el-islam/article/download/761/614[2] https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/07/110000579/perang-shiffin--penyebab-kronologi-dan-dampak?page=all[3] http://repository.uin-suska.ac.id/10373/1/Arbitrase%20Menjadi%20Penyebab%20Timbulnya%20Sekte%20dalam%20Islam.pdf
Menutup Celah Kejahatan Dalam Keuangan Islam; Tinjauan Kritis Kelemahan Regulasi Perbankan Syariah Syah Awaluddin; Mar'atun Shalihah; Putri Nabila Husein
Marwah Hukum Vol 3, No 1 (2025): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v3i1.9523

Abstract

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan hukum utama dalam pengembangan industri keuangan Islam di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, regulasi ini masih menyisakan berbagai celah yang berpotensi menjadi celah kejahatan finansial dan menghambat efektivitas dan daya saing perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam undang-undang tersebut serta menganalisis dampaknya terhadap praktik keuangan Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kritis, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi celah potensi terjadinya kejahatan finansial, seperti batas maksimun penyaluran dana dan pengelolaan risiko, kerahasiaan bank yang menghambat investigasi, dan ketidakjelasan sanksi hukum terhadap pelanggaran prinsip syariah. Temuan ini mengindikasikan perlunya revisi undang-undang guna memperkuat fondasi hukum perbankan syariah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan keuangan global.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Asas Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tubagus Ahmad Ramadan
Marwah Hukum Vol 4, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v4i1.10844

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia melalui metode yuridis normatif. Fokus kajian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia mengadopsi berbagai teori pertanggungjawaban seperti strict liability, vicarious liability, dan teori identifikasi, namun terdapat inkonsistensi normatif dalam merumuskan kriteria kesalahan korporasi. Implikasi penerapan asas kesalahan menunjukkan kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas penegak hukum, dan disparitas pemidanaan menjadi hambatan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi pengaturan dan penguatan kapasitas institusional untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Pembentukan Kabinet Berdasarkan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensialisme Else Suhaimi
Marwah Hukum Vol 4, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v4i1.10946

Abstract

Pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu ciri utama sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai pemegang mandat rakyat serta menuntut adanya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mendorong partai politik untuk membentuk koalisi dalam pengusungan calon presiden dan wakil presiden. Koalisi tersebut tidak jarang melahirkan kesepakatan politik yang berlanjut hingga tahap pembentukan kabinet, khususnya terkait dengan pembagian kuota jabatan menteri. Dalam praktiknya, hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri kerap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan koalisi politik, sehingga membuka ruang intervensi partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip sistem presidensialisme yang menekankan independensi eksekutif. Di sisi lain, meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat kementerian menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pembentukan kabinet. Seiring dengan perkembangan konsep negara hukum, pelaksanaan hak prerogatif presiden di berbagai negara mengalami pembatasan melalui prinsip dan regulasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak prerogatif presiden dalam pembentukan kabinet berdasarkan koalisi partai politik serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip sistem presidensialisme dan negara hukum di Indonesia.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL Farikh Idham Khalik; Reny Okprianti; Susiana Kifli
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5596

Abstract

Pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau image. Adapun yang menjadi perumusan masalah yaitu (1) Bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai etika bisnis dan etika sosial?; (2) Bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) yang berlaku di Indonesia?. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan dimsyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciftakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercifta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kingsley Davis dan Wilbert Moore, menurut mereka bahwa didalalm masyarakat terdapat Stratifikasi social dimana stratifikasi social itu dibutuhkan masyarakat demi kelangsungan hidup yang membutuhkan berbagai jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi social, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan-pekerjaan sulit atau pekerjaan yang membutuhkan proses berlajar yang lama dan mahal. Dari pandangan sosiologi hukum pelaksanaan CSR sebagai etika bisnis dan etika sosial merupakan suatu tanggung jawab perusahaan serta badan hukum, namun peranan dari masyarakat dan lembaga lainya juga penting dalam bekerja sama mewujudkan tanggung jawab social supaya terciptanya keamanan,keadilan serta tanggung jawab bagi seluruh pihak yang bersangkutan, mengingat badan hukum merupakan subyek hukum yang dalam kenyataan yuridis disejajarkan seperti manusia sebagai subyek hukum yang utama. sehingga konsekunsinya ketika manusia sebagai mahluk sosial memiliki banyak aspek eksternal yang harus diperhatikan yang dalam hal ini memperhatikan stakeholder termasuk lingkungan hidup melalui pelaksanaan CSR. Stakeholders through behavior that is socially responsible to society. In carrying out its social responsibility, business people or companies focus their attention on three things, namely the economy, social and environment. As for the formulation of the problem, namely (1) How is the application of Corporate Social Responsibility (CSR) as business ethics and social ethics?; (2) What is the view of legal sociology on Corporate Social Responsibility (CSR) that applies in Indonesia? A sustainable CSR program is expected to help create a more prosperous and independent society. Each of these activities will involve a spirit of synergy from all parties to continuously build and create prosperity and in the end will create independence from the people involved in the program, according to their abilities. This is in line with the opinion of Kingsley Davis and Wilbert Moore, according to them that in society there is social stratification where social stratification is needed by the community for survival which requires various types of work. Without social stratification, people will not be stimulated to pursue difficult jobs or jobs that require a long and expensive learning process. From a sociological point of view, the implementation of CSR as business ethics and social ethics is the responsibility of companies and legal entities, but the role of the community and other institutions is also important in working together to realize social responsibility in order to create security, justice and responsibility for all parties concerned. , considering that legal entities are legal subjects which in juridical reality are equated with humans as the main legal subject. so that the consequence is when humans as social beings have many external aspects that must be considered which in this case pay attention to stakeholders including the environment through the implementation of CSR.
Restoratif Justice Tindak Pidana Laka Lantas Perwujudan Asas Keadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Deddi Fasmadhy Satiadharmanto; Yuda Widodo; Muntako Muntako; Muhiran Muhiran
Marwah Hukum Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i2.5900

Abstract

Penelitian ini membahas upaya restorative justice atas  tindak pidana sedang kecelakaan lalu lintas Bus Medan jaya versus Sepeda motor di Gunung Sugih – Lampung Tengah pada tahun 2020. Penyelesaian  melalui nonlitigasi dengan keluarga korban dengan kesepakatan perdamaian antara para pihak. Kesepakatan perdamaian menjadi pertimbangan untuk menghentikan penyidikan. Dari hasil penelitian, pendekatan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas  Bus Medan jaya Versus Sepeda motor di Gunung Sugih – Lampung Tengah memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, kepustakaan, dan dokumen. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas hukum pada implementasi hukum mendorong proses nonlitigasi untuk mengembalikan pelaku dan korban kembali ke sosial masyarakat.
PRO DAN KONTRA HAK HIDUP DI KONSTITUSI DALAM KASUS FERDI SAMBO Rike Erlande; Akbar Alba; Mita Purnama
Marwah Hukum Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.8252

Abstract

Abstrak. Konstitusi Indonesia adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan masyarakat. Bangsa dan negara untuk rakyat negeri ini. Salah satu yang didefinisikan dalam konstitusi ini tentang hak untuk hidup. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pro dan Kontra hak hidup di konstitusi dalam kasus Ferdi Sambo. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa pro dan kontra terjadi karena hak hidup itu dijamin oleh konstitusi berdasarkan beberapa pasal UUD seperti Pasal 28A, 28 B ayat 2. Namun disisi lain Ferdi sambo juga merenggut hak untuk hidup seseorang dengan melakukan pembunuhan berencana. Sehingga disini terdapat pro dan kontra mengenai vonis hukuman mati yang ditetapkan pada dirinya. Kata kunci: Konstitusi, Hak Untuk Hidup, Kasus Ferdi Sambo Abstract. The Indonesian Constitution is the basic law that regulates people's lives. Nation and country for the people of this country. One that is defined in this constitution about the right to life. Writing this article aims to describe the pros and cons of the right to life in the constitution in the case of Ferdi Sambo. From the results of the discussin it was found that the pros and cons occurred because the right to life is guaranteed by the constitution based on several articles of the Constitution such as Articles 28A, 28B paragraph 2. However, on the other hand Ferdi Sambo also took away a person's right to life by committing premeditated murder. So that here there are pros and cons regarding the death penalty imposed on him. Keywords: Constitution, Right to Life, Ferdi Sambo Case
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN BERUPA NARKOTIKA Perli Prahasta; Hasanal Mulkan; Serlika Aprita; M. Novrianto Novrianto
Marwah Hukum Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.8258

Abstract

Abstrak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Narkoba tidak hanya dapat merusak bangsa namun juga para pengedar dan penegak hukum, contohnya seperti yang dilakukan para reserse narkoba selaku penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200gram jenis shabu.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan tersebut. Jenis hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan tekhnologi informasi.Berdasarkan kasus penyimpangan yang dilakukan reserse narkoba selaku penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200gram jenis shabu, menurut AIPTU Arizal Gumay Propam Polresta Palembang, menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap penyidik tetap dilakukan baik menyangkut pidananya, pelanggaran disiplin Polri maupun pelanggaran kode etik profesi  polri yang tercantum dalam pasal 17. Oleh karena itu diharapkan kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi pidana terhadap penyidik yang melakukan penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika. Kata Kunci : UU No.35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, Penegak Hukum Abstract. According to Law Number 35 of 2009 Article 1 concerning Narcotics, the definition of narcotics is a substance or drug derived from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can creates dependency, which is differentiated into categories as attached in the Law. Drugs can not only damage the nation but also dealers and law enforcers, for example, drug investigators as narcotics case investigators were made suspects in the case of embezzling evidence of 200 grams of methamphetamine.The purpose of this research is to determine the process of investigating investigators who commit the criminal act of embezzling evidence of the proceeds of crime in the form of narcotics and the criminal responsibility of investigators who commit the criminal act of embezzling evidence of the proceeds of the crime. The type of law carried out is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this research are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The collection of research materials in the form of normative legal materials is carried out by searching, collecting and studying documents both conventionally and using information technology.Based on the case of irregularities committed by the narcotics investigator as a narcotics case investigator who was made a suspect in the case of embezzlement of 200 grams of narcotics evidence of the type of methamphetamine, according to AIPTU Arizal Gumay Propam Polresta Palembang, stated that the investigation process carried out against investigators was still being carried out regarding the crime, violations of police discipline and violation of the National Police's professional code of ethics as stated in article 17. Therefore, it is hoped that law enforcement officials can apply criminal sanctions against investigators who embezzle evidence of the proceeds of crime in the form of narcotics. Keywords: Law No.35 of 2009 Article 1 concerning Narcotics, Law Enforcement

Page 2 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2026): Januari Vol 3, No 2 (2025): Vol 3, No 2 (2025): MARWAH HUKUM Vol 3, No 1 (2025): MARWAH HUKUM Vol 2, No 2 (2024): MARWA HUKUM Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM