Garuda - Garba Rujukan Digital

KERANGKA HUKUM KONTRAK TAMBANG BATUBARA DI INDONESIA: STUDI KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA TAMBANG BATUBARA PIHAK SWASTA PADA PEMDA KABUPATEN KOTA BARU, KALSEL Sendi - Sanjaya; Hasrifin - Hasrifin; Naufal Ilham Ramadhan; Deddi Fasmadhy Satiadharmanto
Marwah Hukum Vol 2, No 2 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v2i2.8489

Abstrak. Studi ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur kontrak tambang batubara di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus pelanggaran perjanjian kerjasama oleh entitas swasta dengan pemerintah daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk eksploitasi tambang batubara. Isu utama yang diidentifikasi meliputi pelanggaran kontrak terkait pembagian hasil, ketidakpatuhan terhadap standar operasional yang disepakati, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.[1] Isu hukum yang dibahas mencakup tantangan seperti penegakan keputusan arbitrase yang diatur dalam kontrak, yang sering kali memerlukan intervensi hukum lebih lanjut. Implikasi dari studi ini menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan kokoh serta pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran.[2] Rekomendasi perbaikan termasuk reformasi regulasi untuk menyelaraskan peraturan pusat dan daerah, memperkuat kerangka hukum untuk mencakup aspek penting dari perjanjian kerjasama tambang, dan meningkatkan kemampuan pengawasan pemerintah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin pelaporan keuangan yang transparan dan akurat melalui audit independen, sekaligus memperkuat kapasitas penegakan hukum melalui pelatihan peradilan dan arbitrase yang ditingkatkan. Secara kesimpulan, meskipun kerangka hukum yang ada sudah komprehensif, kelemahan yang diidentifikasi memerlukan reformasi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa dalam kontrak kerjasama tambang batubara, sehingga mendukung keberlanjutan industri tambang batubara di Indonesia.Keywords: Kontrak Tambang Batubara, Kerangka Hukum, Pelanggaran Perjanjian, Pemerintah Daerah, Kota Baru, Pembagian HasilAbstract. This study examines the legal framework governing coal mining contracts in Indonesia, focusing on a case study involving breach of cooperation agreement by the private entity with the local government of Kota Baru, South Kalimantan, for coal mining exploitation. Key issues identified include contract violations related to profit sharing, non-compliance with agreed operational standards, and lack of transparency in financial reporting. Legal issues discussed involve challenges such as the enforcement of arbitration decisions stipulated within the contract, often necessitating further legal intervention. The implications underscore the necessity of clear and robust agreements and effective oversight to ensure compliance and prevent breaches. Recommendations for improvement include regulatory reforms to harmonize central and local regulations, strengthening the legal framework to encompass crucial aspects of mining cooperation agreements, and enhancing governmental oversight capabilities. These measures aim to ensure transparent and accurate financial reporting through independent audits, alongside bolstering legal enforcement capacities through enhanced judicial and arbitration training. In conclusion, while the existing legal framework is comprehensive, identified weaknesses necessitate reforms to anticipate and effectively resolve disputes within coal mining cooperation contracts, thereby supporting the sustainability of Indonesia's coal mining industry.Keywords: Coal Mining Contracts, Legal Framework, Breach of Agreement, Local GovernmentKota Baru, Profit Sharing[1] https://ppid.rokanhulukab.go.id/po-content/uploads/lkpd_audited_2022_(1).pdf[2] https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82

Analisis Hukum Perdata Terhadap Klaim Kepemilikan Tanah Yang Tidak Sah Ramanedi Barma; Lulu Khoirunisa; Nia Nopriani; Salma Aprilia Rona; Ida Royani
Marwah Hukum Vol 3, No 2 (2025): Vol 3, No 2 (2025): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v3i2.9916

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap klaim kepemilikan tanah yang tidak sah menurut perspektif hukum perdata Indonesia. Masalah kepemilikan tanah kerap kali menimbulkan konflik agraria yang berlarut-larut karena lemahnya sistem administrasi pertanahan serta tindakan manipulatif pihak-pihak tertentu yang mengklaim tanah secara ilegal. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim kepemilikan tanah tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, keberadaan sertifikat ganda dan manipulasi data dalam proses pendaftaran tanah menjadi faktor utama dalam munculnya klaim ilegal. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem pendaftaran tanah, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan konflik pertanahan.

Tanah yang diperebutkan ketika hak kuasa dan kepentingan bertabrakan Nefrian Dwi Pernando
Marwah Hukum Vol 3, No 2 (2025): Vol 3, No 2 (2025): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v3i2.9890

Sengketa tanah

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH TERHADAP KAWASAN HUTAN Nazia Nazia; Resty Agustin; Tia Agustina; Fedro Rialdo; M. Dava Rizki Saputra; M. Novrianto; Ledy Wila Yustini
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5601

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terhadap Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum doktrinal dengan cara menelaah dan 6menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk kemudian menganalisa masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terjadi perselisihan atau perselisihan antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, tanah dapat menimbulkan gangguan dan melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dituntut untuk menanganinya secara tepat. Para pihak yang terlibat dan berwenang untuk menangani persoalan di kawasan hutan masyarakat menyelesaikannya dengan berbagai cara. Metode penyelesaian sengketa yang ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi). Seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah semakin banyak dilakukan. Sengketa tanah yang lebih banyak menyangkut masalah kepentingan atau kepentingan para pihak relatif lebih mudah diselesaikan melalui musyawarah sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.Land for human life has a very important position. This is due to the fact that almost allaspects of life, especially for the Indonesian people, cannot be separated from theexistence of land, which in fact cannot only be viewed from an economic aspect, butcovers all life and livelihoods. Land has multiple values, so the terms homeland andhomeland are used by the Indonesian people to refer to the territory of the country bydescribing areas dominated by sovereign land, water and land. This study aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas.Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative juridical research, namely the doctrinal law research method by examiningand studying the provisions of the applicable laws and regulations as a basis for thenanalyzing the problem under study. Based on the results of the study that the importantrole of land in human life, land is an object that is prone to disputes or disputes betweenpeople, this happens because human needs for land are increasing, land can causedisturbancesandinvolvethewidercommunity,sothey arerequiredtohandleitappropriately . The parties involved and authorized to handle problems in communityforest areas solve them in various ways. The dispute resolution method adopted so far isthrough the courts (litigation). Over time, dispute resolution through deliberations isincreasingly being carried out. Land disputes that involve more issues of interest or theinterests of the parties are relatively easier to resolve through deliberations as long asbothpartiesare opentoeachotherandwant the bestsolution forallpartiesLand for human life has a very important position. This is due to the fact that almost allaspects of life, especially for the Indonesian people, cannot be separated from theexistence of land, which in fact cannot only be viewed from an economic aspect, butcovers all life and livelihoods. Land has multiple values, so the terms homeland andhomeland are used by the Indonesian people to refer to the territory of the country bydescribing areas dominated by sovereign land, water and land. This study aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas.Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative juridical research, namely the doctrinal law research method by examiningand studying the provisions of the applicable laws and regulations as a basis for thenanalyzing the problem under study. Based on the results of the study that the importantrole of land in human life, land is an object that is prone to disputes or disputes betweenpeople, this happens because human needs for land are increasing, land can causedisturbancesandinvolvethewidercommunity,sothey arerequiredtohandleitappropriately . The parties involved and authorized to handle problems in communityforest areas solve them in various ways. The dispute resolution method adopted so far isthrough the courts (litigation). Over time, dispute resolution through deliberations isincreasingly being carried out. Land disputes that involve more issues of interest or theinterests of the parties are relatively easier to resolve through deliberations as long asbothpartiesare opentoeachotherandwant the bestsolution forallparties.

KEBIJAKAN HUKUM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS PENDIDIKAN DASAR ANAK TELANTAR Rike Erlande; Hasanal Mulkan
Marwah Hukum Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i2.6164

Abstrak. Tahap pertama dalam mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan tinggi adalah membekali mereka dengan pengetahuan dasar, kemampuan, dan sikap yang dituntut oleh masyarakat. Dalam artikel ini mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam menyikapi hak konstitusional anak terlantar atas pendidikan dasar. Selain itu, mereka memeriksa tindakan yang diambil di Kota Palembang untuk memenuhi hak konstitusional warga atas pendidikan. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif-analitik. Kajian ini berupaya untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan menganalisis beberapa sisi situasi dan kondisi seputar perwujudan hak atas pendidikan bagi masyarakat Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai solusi terbaik bagi anak terlantar dalam hak pemenuhan konstitusionalnya.Kata Kunci : Hak konstitusional, Anak terlantar, Tanggung jawab

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI LINGKUNGAN POLRES KABUPATEN MADIUN Aurlena Rossyta; Bagus Sarnawa
Marwah Hukum Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.8253

Abstrak. Pada saat penyelenggara negara menduduki jabatan tertentu tentu ada yang bertindak secara bebas atau berdasarkan kemauan mereka sendiri. Maka hal itu akan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian rakyat. Dalam SE Menpan-RB No. 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dijelaskan bahwa ASN, TNI dan Polri wajib menyampaikan informasi harta kekayaan dalam bentuk SPT Tahunan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti sistem serta kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Lingkungan Polres Madiun khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sistem laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Polri di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun? Dan Apakah indikator pencapaian prinsip transparansi good governance dalam LHKASN di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun?, Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penulisan hukum empiris dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pelaporan ada tiga yaitu sosialisasi, pengisian SPT Tahunan dan akumulasi hasil laporan yang dicocokkan dengan pendapatan mereka dan hasil laporan pengisian SPT Tahunan yang diterima yaitu bukti penerimaan elektronik. Hasil laporan tersebut dijadikan sebagai ukuran untuk prinsip transparansi dalam good governance yang mana para PNS di Polres Madiun sudah patuh dan jujur dalam melaporkan harta kekayaan aparatur sipil negara.Kata Kunci : LHKASN, Sistem, Transparansi Abstract. When state officials occupy certain positions, of course some act freely or of their own accord. So this will open up opportunities for abuse of authority which will result in losses for the people. Submission of Wealth Reports for Civil Servants it is explained that ASN, TNI and Polri are required to submit wealth information in the form of an Annual SPT form. This makes the author interested in researching the system and compliance carried out by the State Civil Apparatus (ASN) within the Madiun Police, especially civil servants. The problem in this research is: What is the system for reporting assets of State Civil Apparatus carried out by civil servants to the Police at the Madiun Regency Police? And what are the indicators of achieving the principles of good governance transparency in the Madiun Regency Police of wealth reporting? The type of research used is empirical legal writing with qualitative data analysis techniques. The results of the research show that there are three reporting procedures, namely socialization, filling in the Annual SPT form and accumulation of report results adjusted to income and the results of the report for filling in the Annual SPT form received, namely electronic proof of receipt. The results of this reporting are used as a benchmark for the principle of transparency in good governance in which state civil servants at Madiun Police are obedient and honest in reporting the assets of state civil servants.Keywords : wealth reporting, system, transparantion

PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU YANG UMUMNYA MENGGUNAKAN SISTEM KEWARISAN ADAT Mira Sa'diyyah; Abdul Hamid Usman; Koesrin Nawawie A
Marwah Hukum Vol 2, No 2 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v2i2.8268

Abstrak. Dalam kehidupan, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, sebab kematian merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Sebagai subjek hukum, meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya proses pembagian harta warisan. Dengan meninggalnya orang tersebut maka kekayaan-kekayaannya beralih pada orang lain yang ditinggalkannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dibutuhkannya suatu peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum dengan kekayaan yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia. Dalam Hukum Islam, arti waris berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem kewarisan Islam mulai banyak dikenal oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat muslim di daerah tersebut mulai tinggi dalam melaksanakan perintah dari Sang Pencipta. Berkembangnya sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau merupakan kemajuan yang pesat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, hal ini bukan berarti bahwa adat yang dianut oleh masyarakat setempat hilang dan tergantikan, namun kedua hal ini dapat menjadi hal yang berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat.Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat. 2) Apa kendala penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah anlisis data secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau mulai umum dilakukan, dari yang mulanya menggunakan kewarisan adat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya menerapkan pola kehidupan sesuai syari’at. Kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat adalah: pengetahuan tentang waris Islam yang masih minim, perbandingan bagian yang dianggap timpang, perbedaan pendapat antar ahli waris dan corak adat yang masih kental.Kata kunci: Penerapan, Sistem Kewarisan Islam, Sistem Kewarisan Adat Abstract. In life, every living person will definitely experience death, because death is certain and cannot be avoided by anyone. As a legal subject, the death of a person gives rise to legal consequences, namely the process of dividing inheritance. With the death of that person, his assets pass to other people he left behind, for this reason it can be said that a regulation is needed that regulates the legal relationship with the assets left behind by people who have died. In Islamic law, the meaning of inheritance comes from Arabic, which means inheritance left by someone who dies. As time went by, the implementation of the Islamic inheritance system began to become widely known among communities in the regions, this was because the awareness of the Muslim community in these areas began to increase in carrying out orders from the Creator. The development of the Islamic inheritance system in the people of Lubuklinggau City is a rapid progress made by the community itself. This does not mean that the customs adhered to by the local community are lost and replaced, but these two things can be side by side in social life.The problems raised in this thesis are 1) How is the application of the Islamic inheritance system in the people of Lubuklinggau City, which generally uses a traditional inheritance system. 2) What are the obstacles to implementing the Islamic inheritance system in the Lubuklinggau City community which generally uses the traditional inheritance system.The data collection methods used in this research are interview methods, library methods and data processing methods. The data analysis technique used is qualitative data analysis.The results of the research show that the implementation of the Islamic inheritance system in the people of Lubuklinggau City is starting to become commonplace, from initially using traditional inheritance, this is caused by several factors, such as people who are starting to realize the importance of implementing a lifestyle according to the Shari'ah. Obstacles in implementing the Islamic inheritance system in the people of Lubuklinggau City who generally use the traditional inheritance system are: knowledge about Islamic inheritance that is still minimal, comparison of parts that are considered unequal, differences of opinion between heirs and traditional patterns that are still strong.Keywords: Application, Islamic Inheritance System, Traditional Inheritance System.

Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Pemerintahan yang Bersih di Lingkungan Polres Kabupaten Madiun Auriena Rossyta; Bagus Sarnawa
Marwah Hukum Vol 3, No 1 (2025): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v3i1.7542

Pada saat penyelenggara negara menduduki jabatan tertentu tentu ada yang bertindak secara bebas atau berdasarkan kemauan mereka sendiri. Maka hal itu akan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian rakyat. Dalam SE Menpan-RB No. 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dijelaskan bahwa ASN, TNI dan Polri wajib menyampaikan informasi harta kekayaan dalam bentuk SPT Tahunan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti sistem serta kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Lingkungan Polres Madiun khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sistem laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Polri di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun? Dan Apakah indikator pencapaian prinsip transparansi good governance dalam LHKASN di Kepolisian Resor Kabupaten Madiun?, Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penulisan hukum empiris dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pelaporan ada tiga yaitu sosialisasi, pengisian SPT Tahunan dan akumulasi hasil laporan yang dicocokkan dengan pendapatan mereka dan hasil laporan pengisian SPT Tahunan yang diterima yaitu bukti penerimaan elektronik. Hasil laporan tersebut dijadikan sebagai ukuran untuk prinsip transparansi dalam good governance yang mana para PNS di Polres Madiun sudah patuh dan jujur dalam melaporkan harta kekayaan aparatur sipil negara.

Rekonstruksi Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Setelah Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan M Fawwaz Arkan; Saidi M Abdullah; Slamet Riyanto
Marwah Hukum Vol 3, No 2 (2025): Vol 3, No 2 (2025): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v3i2.10055

Reformasi hukum administrasi negara di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas ruang lingkup kontrol terhadap tindakan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pasca berlakunya undang-undang tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan dukungan data sekunder dari putusan pengadilan, literatur hukum, serta regulasi terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa PTUN tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengadil legalitas keputusan administratif, tetapi telah berkembang menjadi lembaga korektif yang turut menilai prosedur, substansi, dan unsur penyalahgunaan wewenang. Terdapat peningkatan jumlah perkara yang melibatkan tindakan pejabat tata usaha negara non-keputusan formal, menunjukkan bergesernya orientasi perkara TUN dari formalistik ke substantif. Peran korektif ini menandai terjadinya transformasi fungsi PTUN sebagai penjaga prinsip good governance dan rule of law dalam praktik administrasi negara. Kesimpulannya, PTUN kini berperan strategis dalam membentuk standar akuntabilitas administratif yang lebih progresif. Implikasi dari temuan ini menuntut pembaruan kelembagaan dan peningkatan kapasitas hakim administrasi agar mampu merespons kompleksitas perkara tata usaha negara secara adaptif dan berkeadilan.

Kode Etik Jaksa Dan Dilema Etus Dalam Implementasi Restorative Justice Dyana Subairi; Nina Agus Hariati
Marwah Hukum Vol 4, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v4i1.10850

This study examines the function of the prosecutor's code of ethicsas a moral and professional guideline in the implementation of restorative justice inIndonesia. Using a normative legal approach, this studyanalyzes various regulations and literature to evaluate ethical issuesarising from the policy of discontinuing prosecution. The findings show thatalthough the code of ethics emphasizes the importance of integrity and professionalism,the implementation of restorative justice is often hampered by external pressures,imbalances between victims and perpetrators, and the influence of institutions.The success of restorative justice is highly dependent on strengthening ethical oversight, improving prosecutors' mediation skills, and developing consistent standard operating procedures. The balance between prosecutor integrity,structural oversight, and procedural clarity is key to ensuringthat the case resolution process is fair andaccountable.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Syahriati Fakhriah

Contact Email
syahriati.ump@gmail.com

Phone
+6281377527094

Journal Mail Official
syahriati.ump@gmail.com

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Palembang

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Syahriati Fakhriah

Contact Email syahriati.ump@gmail.com

Phone +6281377527094

Journal Mail Official syahriati.ump@gmail.com

Editorial Address Jalan Ahmad Yani Palembang

Location Kota palembang, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Syahriati Fakhriah

Contact Email
syahriati.ump@gmail.com

Phone
+6281377527094

Journal Mail Official
syahriati.ump@gmail.com

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Palembang

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA