cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 102   103   104   105   106 
URGENSI PENERAPAN UPAYA KEBERATAN DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SERTA KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Yosefa, Nesya Giveri; Njatrijani, Rinitami; Marjo, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.117 KB)

Abstract

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dapat menjadi kriteria untuk mengukur adanya pelanggaran hak hak konsumen serta demi tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat. Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menunjuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) UUPK, putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Melihat pada ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, para pihak ternyata masih diperkenankan mengajukan upaya berupa keberatan ke Pengadilan. Sementara dalam praktek pengajuan keberatan atas putusan BPSK di pengadilan Negeri berlaku hukum secara perdata umum. Sementara itu, dalam proses hukum acara perdata, tidak dikenal adanya upaya keberatan. Sehingga keberadaan upaya keberatan yang dianut oleh UUPK jika di implementasikan ke dalam proses acara perdata bisa dikatakan masih abu-abu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dari penerapan upaya keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan kedudukan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterapkan dalam proses Hukum Acara Perdata Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah–kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan–kenyataan yang terjadi.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Urgensi dari penerapan upaya keberatan yang diatur dalam UUPK adalah dalam praktek yang terjadi, jarang konsumen mengajukan keberatan atasan putusan BPSK kepada Pengadilan jika hal tersebut tidaklah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Adapun kedudukan upaya keberatan bila diterapkan dalam proses Hukum Acara Perdata Indonesia adalah menjadi gugatan baru yang dalam menyelesaikannya berpedoman kepada ketentuan UUPK dan dipadukan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.
TANGGUNG JAWAB PT. TRANS MARGA JATENG DALAM PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN PENGUSAHAAN JALAN TOL BERDASARKAN PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL (Studi : Proyek Jalan Tol Ungaran – Bawen oleh PT. Trans Marga Jateng) Delina Stia Wahyuaristy*, Budi Santoso, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.057 KB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur jalan tol sangat dibutuhkan oleh negara demi terwujudkan pembangunan ekonomi yang tumbuh dan berkembang untuk kemajuan negara Indonesia. Berdasarkan kewenangan otonomi daerah, pemerintah membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk menunjang pembangunan ekonomi melalui penyerahan hak pengelolaan dari pemerintah kepada pihak lain sehubungan dengan keterbatasan pemerintah itu sendiri. Penyerahan hak pengelolaan dari pemerintah tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang membangun saranan pembangunan jalan tol yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang merupakan perusahaan publik yang telah berpengalaman dalam mengelola ratusan kilometer Jalan Tol di Indonesia dan di Luar Negeri sehingga membentuk PT. Trans Marga Jateng sebagai anak perusahaan dalam pengusahaan jalan tol di sektor Jawa Tengah tersebut.Berdasarkan penyerahan hak pengelolaan tersebut menimbulkan pengalihan tanggung jawab dalam pengelolaan jalan tol Semaran – Solo dimana muncul hubungan hukum diantara para pihak terkait serta kewenangan PT. Trans Marga Jateng setelah mendapatkan penyerahan pengalihan tanggung jawab tersebut yang diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.Dari metode penelitian dalam penulisan ini melalui pendekatan yuridis empiris yang merupakan penggabungan antara data sekunder dengan data primer, disimpulkan bahwa tanggung jawab terhadap hak pengelolaan pengusahaan jalan tol tersebut telah berpindah sepenuhnya kepada PT. Trans Marga Jateng tanpa campur tangan dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk lagi.
Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia Barda Nawawi Arief, Purwoto, Gita Santika Ramadhani,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.731 KB)

Abstract

In the field of law, it is necessary to have balance between statutory rules, law enforcement, and society. Law which is identical with sanction issue, now, is still used as an effort to prevent crime. Yet, in the development of modern law, there is segregation between criminal sanction and treatment that is commonly known as double track system. In Indonesia, there is a lack in the criminal sanction system and treatment in the criminal case. The lack is that an inconsistent or overlapping between criminal sanction and treatment specifically additional criminal with treatment. The system of criminal sanction with treatment is regulated more systematic in the concept of KUHP by concerning on interest and balance between the effort to achieve social welfare and social defence. Therefore, there should be a clear formulation between criminal sanction and treatment. Moreover, in the decision to put sanction, it is necessary to concern on the purpose of punishment, and the treatment does not include as supplement in a statutory rules.
TUGAS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN CILACAP Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina, Wahyuni Setyo Kurniasari*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.516 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat kebijakan strategis dalam upaya pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap. Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap berupa strategi pengembangan produk, strategi pemasaran dan promosi, strategi pengembangan sumberdaya manusia, strategi pengembangan kelembagaan, strategi pengembangan investasi dan pembiayaan. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, upaya tersebut meliputi pembangunan gazebo komplek wisata THR dan benteng pendem, pembuatan lapangan voley pantai depan objek wisata benteng pendem, pavingisasi joging track objek wisata pantai Congok Jetis Kec.Nusawungu, Pedestrian tanggul teluk penyu, pembangunan gedung IPTEK tahap I, pembangunan kios pedagang diteluk penyu, pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata. Upaya yang dilakukan lebih meningkatkan penyediaan fasiltas secara fisik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. Pemerintah Kabupaten Cilacap masih harus memperbaiki kinerja agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sejauh ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.
PELANGGARAN HAK IMMUNITY DAN INVIOLABILITY TERHADAP KEBEBASAN BERKOMUNIKASI (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MYANMAR) Syakhila Bella Maulidya*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.14 KB)

Abstract

Setiap perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan resmi suatu negara memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dengan pemerintah negaranya. Kebebasan tersebut diberikan agar perwakilan tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sempurna. Segala macam bentuk alat komunikasi yang digunakan oleh perwakilan diplomatik harus dilindungi oleh negara penerima. Negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan berkomunikasi perwakilan tersebut sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak immunity dan inviolability diplomatik. Penyadapan yang terjadi pada gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak immunity dan inviolability khususnya mengenai kebebasan berkomunikasi perwakilan diplomatik.Myanmar sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah melanggar kebebasan berkomunikasi perwakilan diplomatik Indonesia. Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukannya yaitu berupa permintaan maaf (satisfaction) secara resmi kepada pemerintah Indonesia. Permasalahan yang muncul diantara keduanya dapat diselesaikan melalui upaya-upaya penyelesaian yang ada, seperti penyelesaian secara damai, penyelesaian menggunakan kekerasan non-perang maupun penyelesaian melalui badan regional ASEAN. 
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM GUNA ARTHA SEJAHTERA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 193/PID.B/2010/PN SAL) Dion Handung Harimurti*, Eko Soponyono, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.911 KB)

Abstract

Dalam penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan dan juga terdapat kecenderungan dari penegak hukum untuk mengabaikan norma-norma hukum. Sering terjadi perbedaan pendapat para aparatur penegak hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum, dasar-dasar pertimbangan hakim, serta memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan NO. 193/PID. B/2010/PN SAL. Hasil dari penelitian ini bahwa perbuatan terdakwa selain memenuhi unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penggelapan, juga memenuhi unsur-unsur Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa perkara telah melewatkan hal tersebut.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Hasyim Asy’ari, Ratna Herawati, Eva Lusiana Heriyanto*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.761 KB)

Abstract

Partai politik merupakan pilar dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan negara dengan rakyatnya. Adapun untuk melaksanakan semua fungsinya, partai politik memerlukan dana yang diantaranya melalui APBN/APBD. Di Kota Madiun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 terhadap penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta hambatan-hambatan dalam penghitungannya.  Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengambil data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2015. Adapun dalam pengaturannya terdapat beberapa perbedaan dikarenakan mengacu pada Permendagri yang berbeda. Sehingga dalam penghitungannya, bantuan keuangan T.A. 2013 menggunakan ketentuan Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012, sedangkan T.A.2014 dan 2015 menggunakan ketentuan Perwal Madiun Nomor 01 Tahun 2015. Adapun hambatan internal dalam penghitungannya adalah DPC yang seringkali tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atau membuat dalam format yang tidak sesuai, sehingga hal tersebut juga memberi dampak pada kinerja BPK dalam megaudit laporan yang akan muncul sebagai hambatan eksternal.
EFEKTIVITAS PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PRAKTEK PEMIDANAAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA Nyoman Serikat, Pujiyono, Wildan Akbar Istighfar*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.559 KB)

Abstract

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin merajalela. Narkotika yang awalnya hanya untuk kegiatan pengobatan dan ilmu pengetahuan kini telah berubah menjadi obat-obatan yang dikonsumsi secara terlarang. Kini, narkotika telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang sangat mengancam keutuhan bangsa, terutama generasi muda. Pemerintah berusaha memberikan payung hukum yang tegas untuk menghukum setiap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU tersebut dicantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana terberatnya. Sebagai bentuk nyatanya, pada tahun 2016 sudah ada 4 terpidana mati yang telah dieksekusi. Namun meskipun telah diancam dengan pidana mati tetap saja kejahatan narkotika merajalela dan bahkan semakin meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui efektivitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dikaitkan dengan HAM.
ANALISIS PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BENDA JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS PENGAJUAN KREDIT SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR: 457/PDT.G/2014/PN.SMG) Ireina Permata Nugraha*, Rinitami Njatrijani, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.58 KB)

Abstract

Banyak kredit mengalami kemacetan dalam pelunasannya. Untuk menjaga hubungan hukum antara bank dengan nasabah maka harus ada penyelamatan atas kredit yang bermasalah tersebut. Sebagai upaya menjaga kestabilan fungsi bank itu sendiri. Salah satunya sengketa antara PT. Bank Negara Indonesia dengan CV. Sumber Jaya motor dimana BNI melakukan lelang atas benda jaminan CV.Sumber Jaya motor. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, menunjukkan BNI melakukan penyelamatan kredit melalui 3R terlebih dahulu jika tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya maka akan dilakukan somasi. Hingga pemberian somasi ketiga tidak kunjung ada itikad baik maka BNI melakukan lelang berdasarkan Pasal 14 UUHT melalui kekuasaan sendiri. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 457/Pdt.G/2014/PN.Smg. BNI memiliki hak preference dalam menerima pelunasan dengan menjual benda jaminan sesuai dengan UUHT. Pelaksanaan lelang dilakukan karena kreditor tidak memenuhi klasifikasi kredit yang dapat diselamatkan melelaui 3R. Lelang akan dilakukan apabila sudah ada langkah penyelamatan kredit terlebih dahulu dengan cara melayangkan peringatan kepada kreditur serta penyelamatan melalui 3R, serta melakukan cross default dan cross collateral dalam klausul perjanjian kredit dalam rangka pencegahan kredit bermasalah serta penyelesaian non litigasi antara kreditur dengan debitur.
PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SAHAM YANG GAGAL BAYAR (STUDI KASUS PT. SEKAWAN INTI PRATAMA Tbk) Christa Andystone Ginting*, Budi Santoso, Paramitha Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.874 KB)

Abstract

Repurchase Agreement (REPO) adalah adalah transaksi jual beli instrument efek antara dua belah pihak yang didasari dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati. Transaksi REPO sendiri merupakan transaksi yang berlandaskan adanya suatu perjanjian. Sebagai suatu jenis transaksi dalam pasar modal, pengaturan tentang transaksi REPO masih belum memadai, hal ini dikarenakan transaksi REPO diasumsikan sebagai perjanjian jual beli dengan janji membeli kembali pada umum nya, dimana segala sesuatu nya, disesuaikan dengan kesapakatan yang dibuat oleh para pihak yang bertransaksi. Meskipun sudah ada standard perjanjian REPO di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu GMRA Indonesia, namun tetap belum diatur secara jelas mengenai pertanggung jawaban para pihak apabila ada pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban nya.Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai perlindungan investor dalam transaksi REPO saham yang gagal bayar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , terkait kejadian gagal bayar yang diakibatkan pihak penjual REPO saham tidak melaksanakan kewajibannya yang mengacu pada Undang – Undang dan Peraturan terkait dengan Transaksi REPO dapat disimpulkan bahwa pihak penjual REPO saham yang tidak dapat membeli kembali saham nya pada waktu jatuh tempo harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditanggung oleh pihak pembeli REPO, dimana pihak penjual diwajibkan untuk membayar kepada pembeli REPO senilai jumlah pembelian kembali yang diperjanjikan dalam perjanjian REPO, dan melakukan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak pembeli tersebut sebagai akibat pihak penjual gagal bayar pada saat tanggal jatuh tempo. Kejadian gagal bayar REPO saham tersebut juga menimbulkan suatu akibat hukum atau konsekuensi yuridis pada pihak terkait yaitu Pihak Arranger dan pihak penjual REPO saham tersebut.

Page 104 of 157 | Total Record : 1565

 102   103   104   105   106 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue