Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PENGHENTIAN SIARAN SECARA SEPIHAK OLEH OPERATOR TELEVISI BERLANGGANAN PT. DIRECT VISION (ASTRO) ]]>
<![CDATA[Sylvia Agnes*, Suradi, R. Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (566.263 KB)
<![CDATA[Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab dari PT. Direct Vision (ASTRO) kepada konsumen yang haknya telah dilannggar. Serta mengetahui tindakan yang dapat dilakukan konsumen dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam hal penghentian siaran secara sepihak oleh PT. Direct Vision. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilihat dalam perbuatan yang dilakukan PT. Direct Vision (ASTRO) terhadap konsumennya yaitu dengan melakukan penghentian secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Direct Vision terhadap konsumennya berdasarkan adanya sebuah perjanjian. Jika salah satu pihak dirugikan oleh pihak lain, maka pihak yang dirugikan wajib mendapatkan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. PT. Direct Vision tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumennya membuktikan bahwa PT. Direct Vision sudah lalai menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha.]]>
<![CDATA[PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Rusadi, Fry Anditya Rahayu Putri]]>;
<![CDATA[Sukinta, Sukinta]]>;
<![CDATA[Baskoro, Bambang Dwi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.997 KB)
<![CDATA[Gratifikasi merupakan suatu pemberian dalam arti luas kepada aparatur sipil negara atau penyelenggara negara dapat berpotensi kearah suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban aparatur negara. Namun dalam penegakan dan penerapan hukumnya penerima gratifikasi cenderung tidak mengetahui mekanisme pelaporan gratifikasi dan pembuktiannya sebagai tindak pidana korupsi. Hasil penelitian, pelaporan gratifikasi dapat dilakukan oleh penerima gratifikasi, masyarakat dan korporasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterimadan pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Kebijakan gratifikasi yang telah ada saat ini memerlukan perbaikan dan pengaturan mengenai penetapan objek pemberian gratifikasi, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara gratifkasi, dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12B, serta diperlukannya sosialisasi hukum yang mendalam mengenai sistem ini terhadap para penegak hukum maupun masyarakat.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DROPSHIPER DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN CARA DROPSHIP DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Bima Prabowo*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (658.372 KB)
<![CDATA[Teknologi informasi telah berkembang pesat, dan mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli selain dapat dilakukan secara konvensional, dapat juga dilakukan melalui online. Transaksi online memungkinkan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Perkembangannya muncul suatu sistem jual beli baru yang dinamakan dropship. Transaksi dengan cara dropship memungkinkan dropshiper dalam bertransaksi tidak mempunyai barang secara fisik melainkan hanya mengiklankan saja dan pengiriman barang dilakukan oleh supplier secara langsung kepada konsumen. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibahas mengenai sejauhmana tanggung jawab dropshiper apabila konsumen mengalami kerugian dalam transaksi online dengan sistem dropship. ]]>
<![CDATA[PENERAPAAN e-KTP DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Retno Saraswati, Agni Wulandari, Untung Sri Hardjanto,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.834 KB)
<![CDATA[Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan         e-KTP di Kota Semarang. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah : Praktek penerapan e-KTP di Kota Semarang, dan permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan e-KTP di Kota Semarang, serta solusi mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan e-KTP di Kota Semarang. Untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas, maka langkah awal yang dilakukan adalah melakukan riset ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang untuk mencari data-data kependudukan dan dasar hukum yang berkaitan dengan penerapan e-KTP di Kota Semarang, melakukan praktek langsung di Kantor Kecamatan Pedurungan untuk mengetahui mekanisme penerapan e-KTP secara nyata, dan melakukan pencatatan permasalahan yang timbul, dan memberikan solusi pemecahannya Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara umum penerapan  e-KTP di Kota Semarang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya kuota yang telah ditetapkan sebanyak 1.250.000 wajib e-KTP hanya tercapai 1.025.000 wajib e-KTP, (2) Tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) di tiap-tiap Kecamatan, minimnya peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerapan e-KTP di Kota Semarang adalah : (1) Dispendukcapil Kota Semarang selaku leading sector dalam implementasi penerapan e-KTP di Kota Semarang membuat SOP secara jelas di tiap-tiap Kecamatan, (2) mengadakan pelatihan dan peningkatan SDM petugas pelaksana dilapangan, dan (3) Sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan kepada masyarakat   ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TERJADI PENGAMBILALIHAN SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN (KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK) ]]>
<![CDATA[Budiharto, dan Rinitami Njatrijani, Lintang Agustina Roesadi*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (729.011 KB)
<![CDATA[Pemegang saham minoritas merupakan pemegang saham yang posisinya dibawah pemegang saham mayoritas sehingga haknya dalam perusahaan sering kali terabaikan, karena kedudukannya yang demikian perusahaan sering melakukan tindakan tanpa mementingkan akibatnya bagi pemegang saham minoritas. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan yang tegas terhadap hak pemegang saham minoritas. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SLJ) merupakan salah satu perusahaan terbuka yang tidak melindungi hak pemegang saham minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk Pertama mengetahui pelanggaran yang dilakukan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terhadap pemegang saham minoritas. Kedua mengetahui mengenai hak-hak pemegang saham minoritas yang dilanggar oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dan Ketiga mengetahui tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk atas kelalaiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah melakukan beberapa bentuk pelanggaran sehingga merugikan pemegang saham minoritas. Hal tersebut dikarenakan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak memberikan informasi yang layak atas hak pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham minoritas mendapatkan kerugian atas transaksi yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEBARUAN (NOVELTY) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DARI TINDAKAN SIMILIARITAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ivan Fadjri*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.896 KB)
<![CDATA[Pada prinsipnya perlindungan hukum pemegang hak desain industri diberikan kepada pihak yang mendaftarkan pertama kali. Selain itu, desain industri yang didaftarkan harus memiliki unsur kebaruan (novelty) atau tidak boleh sama dengan desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan asas kebaruan (novelty) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri terhadap tindakan similiaritas dan mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan similiaritas dalam desain industri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa ketidaktegasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan. sehingga dalam praktiknya penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa. Dalam praktiknya di Indonesia masalah penafsiran atas kriteria kebaruan (novelty) tersebut masih berbeda satu dengan lainya yaitu apakah suatu desain industri dapat dikatakan baru berdasarkan perbedaan yang hanya sedikit atau berdasarkan perbedaan yang jauh signifikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya similiaritas dalam desain industri yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran desain industri karena dalam hal tidak ada keberatan dari pihak lain maka pihak yang mendaftar dapat langsung diberikan hak atas desain industri.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PIUTANG PADA BANK BRI KCP KOSAMBI KABUPATEN KARAWANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN NOMOR 77/PUU-IX/2011) ]]>
<![CDATA[Aditya Bagus Herlambang*, Ery Agus Priyono, Suradi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.793 KB)
<![CDATA[Penghapusan kredit macet dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menyiasati tingginya angka rasio NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah, karena tingginya angka rasio NPL dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dalam putusan Makamah Konstitusi (Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) frasa “badan-badan” yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seluruh piutang negara yang telah diserahkan oleh “badan-badan” kepada PUPN tidak dapat lagi penyelesainnya dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian seluruh piutang negara yang sudah diserahkan ke PUPN harus dikembalikan kepada pihak internal bank BUMN yang telah menyerahkannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari pihak Bank BRI KCP Kosambi dalam menangani dan menyelesaikan kredit yang bermasalah pasca putusan Mahkamah Kosntitusi (putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) dan untuk mengetahui restrukturisasi kredit pada Bank BRI KCP Kosambi tersebut melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kontrak atau tidak.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan Bank BRI KCP Kosam dalam melakukan penyelamatan kredit ialah dengan restrukturisasi kredit, sedangkan untuk penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui jalur damai atau sarana hukum. Selain itu, dalam perjanjian restrukturisasi Kredit Bank pada BRI KCP Kosambi masih belum diteerapkan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan secara adil.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN UNI EROPA TERHADAP PENGUNGSI DALAM KONFLIK TIMUR TENGAH (STUDI KASUS KONFLIK SURIAH) ]]>
<![CDATA[Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto, Ajeng Vania Marisdianti*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (530.062 KB)
<![CDATA[Untuk menghindari bencana perang di negaranya, rakyat Suriah mencari suaka dan menjadi pengungsi ke benua Eropa. Arus pengungsi Suriah yang sangat banyak di benua Eropa mengakibatkan terjadinya krisis pengungsi di beberapa Negara Eropa. Bagaimana peran Uni Eropa (UE) dalam menangani pengungsi di Eropa dan bagaimana bentuk tanggung jawab Negara-negara Eropa yang menjadi tujuan pengungsi konflik Timur Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UE mempunyai standar yang harus dipenuhi untuk para pengungsi, yang disebut dengan CEAS (Common European Asylum System). Diaplikasikan oleh EASO (European Asylum Support Office). Selain itu UE juga menerapkan kebijakan ENP (European Neighbourhood Policy). Tanggung jawab Negara-negara Eropa cukup baik dalam menangani krisis pengungsi ini. Negara-negara anggota UE wajib menjalankan prinsip non-refoulement, karena semua Negara anggota UE merupakan peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. ]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 53 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASI DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang) ]]>
<![CDATA[Linawati, Angela Nadia]]>;
<![CDATA[Sa’adah, Nabitatus]]>;
<![CDATA[Juliani, Henny]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.413 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi, implikasi dari Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan hambatan pelaksanaannya serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Dari hasil penelitian yang ditemukan, Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah mengetahui dan memahami ketentuan fiktif positif, namun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena ada ketentuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP)dalam instansi yang juga harus ditaati. Implementasi ketentuan fiktif positif dalam prakteknya masih kurang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implikasi dari ketentuan fiktif positif dirasa menyudutkan posisi pejabat administrasi pemerintahan karena berbenturan dengan SOP dalam instansi. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan ini antara lain, baik badan dan/atau pejabat adminsitrasi pemerintahan maupun masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan ini dan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pada prakteknya akan mentah kembali karena proses penerbitan keputusan akan berbenturan lagi dengan SOP di setiap instansi. Solusi dari adanya beberapa hambatan tersebut adalah perlu dilakukannya pendalaman pemahaman mengenai ketentuan fiktif positif baik untuk pejabat pemerintahan dan untuk masyarakat dan perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih spesifik petunjuk pelaksanaan yang lebih implementatif.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS BADAN LINGKUNGAN DAERAG DALAM BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN TANGERANAG MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP ]]>
<![CDATA[Rafina Nur Indah*, Eko Sabar Prihatin, Untung Sri Hardjanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.542 KB)
<![CDATA[Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan kita. Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tangerang adalah pencemaran limbah cair. Sesuai dengan Pasal 71 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa urusan mengenai Lingkungan Hidup diserahkan kepada lebaga teknis daerah daerah. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang merupakan lembaga teknis yang diberikan kewenangan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah. pelaksanaan tugas BLHD dalam pengawasan dan pengendalian limbah cair di Kabupaten Tangerang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 32 Tahun 2009. Kegiatan BLHD meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian limbah cair perlu dilakukan secara rutin untuk meminimalisir kemungkinan adanya pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengeloaan dan pembuangan limbah ke lingkungan. ]]>
