cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 116   117   118   119   120 
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN UPGRADING GUDANG LPG DI TBBM SEMARANG GROUP ANTARA PT CITRA AGUNG MANDIRI UTAMA DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) Baginda A J N*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.218 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis teori hukum perjanjian mengenai syarat sahnya perjanjian terutama perjanjian pemborongan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Untuk mengetahui dan menganalisis suatu perjanjian pemborongan telah sesuai dengan asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Hasil penelitian yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian pemborongan ini tidak menerapkan asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena kriteria asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak tidak dipenuhi seluruhnya. Pihak penyedia jasa hanya dapat mengajukan harga penawaran kontrak, sedangkan klausula-klausula dalam kontrak ini ditentukan oleh pihak pengguna jasa, namun pembagian hak dan kewajiban dijelaskan secara jelas dan terperinci dan pada kontrak ini tidak terdapat klausula yang menghilangkan kewajiban salah satu pihak (klausula eksonerasi).  
RELEVANSI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN JURNALIS DI MEDAN PERANG (STUDI KASUS EKSEKUSI JURNALIS AMERIKA JAMES FOLEY DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH) Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, Khansadhia Afifah Wardana*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.547 KB)

Abstract

Dalam Hukum Humaniter Internasional, jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata dianggap sebagai warga sipil dan terhindar dari serangan militer baik dia merupakan jurnalis independen atau koresponden perang. Eksekusi jurnalis perang Amerika yaitu James Foley yang sedang bertugas di Suriah oleh ISIL dengan adanya latar belakang kepentingan politik merupakan bukti nyata bahwa Hukum Humaniter Internasional gagal diimplementasikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptis analitis. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Konflik bersenjata di Suriah tersebut telah mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan dan Peraturan Kebiasaan Internasional ICRC.
OPTIMALISASI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI LEMBAGA LAYANAN RUJUKAN (RUMAH AMAN) DI KOTA SEMARANG Hardiyanti, Marzellina; Purwanti, Ani; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.361 KB)

Abstract

Kota Semarang memiliki persentase tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya untuk melakukan perlindungan hukum dan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang dilakukan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pemerintah Daerah Kota Semarang memberikan upaya perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak dengan mengoptimalkan lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang sebagai tempat tinggal sementara korban kekerasan perempuan dan anak yang aman dan nyaman. Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada tetapi masih belum optimal. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Aman oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang di antaranya dengan memberikan tenaga konselor serta mulai menggerakkan ruang pemberdayaan bagi penghuni Rumah Aman di Kota Semarang sehingga kualitas layanan Rumah Aman dapat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak di dalamnya.
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439 K/Pdt/2013) Sekar Mas Murti Ningrum*, Achmad Busro, Moch Djais
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.891 KB)

Abstract

Perjanjian sewa menyewa tanahdalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, di mana penyewa melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa tanah, berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam sidang tingkat pertama serta sidang banding kasus sewa menyewa tanah milik Pemerintah Kota Semarang maka kedua belah pihak dalam perkara ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian atau apa yang telah diperjanjikan. 2) Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan upaya terhadap PT. Rabas Mitra Sejati yang tidak melakukan pembayaran sewa lahan berdasarkan surat perjanjian nomor 590/23 tahun 2007 tentang Sewa Menyewa Tanah milik Pemkot Semarang dengan melakukan mediasi dengan proses Tahap Pra Mediasi dan Tahap Proses Mediasi. Proses penyelesaian kasus Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Rabas Mitra Sejati gagal sebagaimana dalam surat Mediator tanggal 12 September 2011. 3) Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan penagihan pembayaran uang sewa denda terhadap PT. Rabas Mitra Sejati yaitu Persoalan internal perusahaan, Kesengajaan PT. Rabas Mitra Sejati yang tidak segera membayar uang sewa lahan dan denda sewa dan Perbedaan nilai denda atas keterlambatan pembayaran sewa
PERBEDAAN KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG Cahyo Mulyo Nugrahanto*, Eko Sabar Prihatin,Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.813 KB)

Abstract

Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas  Kabupaten  Semarang sertaHambatan dan  upaya  mengatasi hambatan yang dihadapi camat dalam kedudukan dan  tugasnya.Spesifikasi dari penelitian  ini adalah  memberikan deskriptis analitis  yaitu  memberikan gambaran tentang Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang Nomor 32 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Terdapat beberapa hal mendasar yang membedakan dalam peraturan tersebut antara lain mengenai Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang  Dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf  h  sertaPasal  226  ayat  (1)  dibebankan pada  APBD Kabupaten/Kota sebagaimana tidak diatur dalam Undang-Undang yang lama / Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENGGUNAKAN KATA SUPERLATIF Gilbert Gavrilo Hasudungan*, Bambang Eko Turisno, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.728 KB)

Abstract

Pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk hasil usaha akan membutuhkan sebuah kegiatan penyampaian informasi ke konsumen, dinamakan iklan. Iklan sebagai bentuk penyampaian informasi harus memiliki sifat yang jujur, benar, dan jelas, serta tidak menyesatkan konsumen. Penggunaan kata superlatif dalam iklan dipandang sebagai penyesatan informasi dari pelaku usaha ke konsumen. Bahwa iklan yang menggunakan kata superlatif adalah iklan yang menyesatkan sehingga hal tersebut dilarang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha di bidang periklanan wajib memahami dan melaksanakan ketentuan tentang memproduksi iklan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Etika Pariwara Indonesia. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memproduksi iklan yang menggunakan kata superlatif yang menyesatkan konsumen adalah berdasarkan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Perlunya peningkatan di dalam pengawasan dan regulasi khusus untuk mencegah iklan menyesatkan terjadi secara meluas melalui media massa yang merugikan konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG TIDAK SESUAI PESANAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Primayoga, Andhika Mediantara; Saptono, Hendro; Njatrijani, Rinitami
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.212 KB)

Abstract

Perlindungan Konsumen, dengan sejarah panjangnya sebagai suatu kesadaran bagi masyarakat, ialah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi kepentingan konsumen serta mendorong konsumen dan pelaku usaha agar menghormati dan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam berusaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dibuat dengan mempertimbangkan bahwa dunia usaha harus dapat berkembang tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Perkembangan dunia usaha sebagaimana dimaksud telah mencapai tahap transaksi elektronik yang memiliki pengaturan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai efek perkembangan perdagangan elektronik yang terjadi, juga untuk memberikan keamanan dalam melakukan transaksi tanpa adanya interaksi langsung. Transaksi jual-beli online yang mana merupakan pengembangan dari kegiatan jual-beli, merupakan suatu bentuk perikatan yang mengikat bagi kedua belah pihak, namun dilakukan menggunakan sarana internet dan dilakukan tanpa adanya interaksi langsung dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, transaksi elektronik memiliki celah yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen salah satunya barang tidak sesuai pesanan. Barang tidak sesuai pesanan dapat dimaknai sebagai suatu cedera atas perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sehingga memungkinkan terjadinya sengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan sebagai pedoman bagi konsumen yang dirugikan, sebagai pengingat bagi pelaku usaha dalam melakukan usahanya, serta sebagai dasar hukum yang melandasi perbuatan hukum yang dilakukan dalam ranah Transaksi Elektronik.
TINJAUAN TENTANG PEMBAHARUAN KUHAP SEBAGAI LANDASAN BEKERJANYA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Umi Falasifah*, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.523 KB)

Abstract

Tiga puluh lima tahun berlakunya KUHAP merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami, mendalami kelemahan dan kelebihan atas implementasi KUHAP. KUHAP, permasalahan hukum pidana yang harus ditangani serta banyaknya instrument internasional yang menginspirasi dalam penegakan hukum pidana. KUHAP dalam beberapa kasus mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat, maka perlu adanya tinjauan terhadap pembaharuan terhadap KUHAP. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan tiga pokok masalah, yaitu, urgensi pemabaharuan KUHAP, substansi-substansi apa yang diperbaharui dalam RUU KUHAP, dan yang terakhir implikasi yuridis dari pembaharuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa KUHAP yang sekarang digunakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu adanya pembaharuan, pengaturan substansi yang baru dalam RUU KUHAP dari asas legalitas hingga permohonan kasasi, pro dan kontra RUU  KUHAP dalam implementasi yuridis pada ketentuan diluar KUHAP. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu diadakan urgensi pembaharuan KUHAP karena sudah tidak sinkronisasi, diantaranya substansi yang diubah dimulai dari asas legalitas, pengahapusan penyelidikan sampai permohonan kasasi. Pembaharuan KUHAP menimbulkan implikasi yuridis terhadap ketentuan diluar KUHAP pada Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mendukung penyelesaian perkara anak diluar jalur peradilan, dan pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi membawa dampak kelemahan kewenangan instansi-instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA Siti Mahmudah*), Hasna Maulida, Srie Wiletno,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.128 KB)

Abstract

Nowadays, many cosmetic products contain hazardous materials spreading on the market resulting in consumers’ deprivation. One of those products is mercury. In relation to the released products, Indonesia has enacted Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The issue that has been put under investigation is a legal protection form for consumers based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, controlled by BPOM Semarang as the agency that oversees drugs and foods, as well as the constraints dealt by BBPOM Semarang in carrying out the surveillance. Research has entitled an Implementation of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in the Distribution of Cosmetics Containing Hazardous Chemicals uses juridical-empirical approach. Research shows that UUPK has provided safeguards for the rights of consumers which regulated in Article 4 UUPK, UUPK even provides institutions to resolve arisen disputes, followed by the issuance of Presidential Decree number 203 of 2001 which set the BPOM as Non Government Institutions Department (LPMD), in actual BBPOM Semarang as POM’s Technical Implementation Unit in Central Java also monitors the pre-market surveillance in the means of production, which contains notification at this stage, as well as the post-market surveillance in order to monitor the quality of distribution facilities of cosmetic products that have been circulating in the market, but in practice BBPOM Semarang experience different constraints from both BBPOM Semarang itself (internal) and Community (external).  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MIKROINDO PUTERATAMA SEMARANG Jim Jeffrey Prajogo*, Suradi, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (804.946 KB)

Abstract

Pada masa globalisasi ini, semakin tinggi tingkat kebutuhan manusia akan bidang jasa terutama di bidang pengangkutan. Beberapa masalah yang masih sering terjadi pada perusahaan di bidang pengangkutan adalah kerusakan, kehilangan dan ketidaknyamanan dalam bertransaksi. Dalam hal ini, PT. Mikroindo Puteratama memberi upaya perlindungan bagi konsumen yang mengajukan pengaduan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya perlindungan yang diterima konsumen dari PT Mikroindo Puteratama serta mengetahui bagaimana pertanggung jawaban atau penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan Perusahaan Transportasi Mikroindo Puteratama Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. PT. Mikroindo Puteratama Semarang telah melakukan perlindungan terhadap setiap konsumennya, baik dengan cara melindungi konsumennya dari barang-barang yang rusak maupun hilang serta melindungi konsumennya dengan menyediakan tempat transaksi yang aman, bersih dan nyaman. Berbagai kemudahan juga diberikan kepada konsumen, baik dalam bertransaksi atau memilih jenis-jenis pengiriman yang mereka kehendaki. 

Page 118 of 157 | Total Record : 1565

 116   117   118   119   120 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue