cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 126   127   128   129   130 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN KPPU KHUSUSNYA DALAM HAL TENDER Nadya Johanna Rebecca Tobing*, Agung Basuki Prasetyo, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.567 KB)

Abstract

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan persaingan usaha sehingga dikeluarkan produk hukum agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Masih banyak pelaku usaha melakukan kegiatan yang menyebabkan persaingan tidak sehat, khususnya persekongkolan tender. KPPU sebagai lembaga yang berwenang atas aspek persaingan usaha berkewajiban memeriksa laporan pelanggaran dan memutus apabila terjadi pelanggaran.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU karena banyak putusan tidak dilaksanakan dengan baik oleh terlapor dan pada saat pihak terlapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, putusan yang dikeluarkan berbeda dengan putusan KPPU.Metode dari penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti melalui bahan-bahan pustaka dan sumber lain dan juga dengan wawancara dengan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat KPPU.KPPU telah menjalankan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tetapi KPPU terkendala oleh kelemahan Undang-Undang sehingga tidak dapat berbuat banyak apabila terlapor tidak melaksanakan kewajibannya. KPPU perlu menyamakan persepsi dengan hakim pengadilan dalam menginterpretasikan bukti-bukti yang ada untuk mengurangi perbedaan putusan.  Saran yang diajukan adalah agar dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS LAZADA GROUP DENGAN ACHMAD SUPARDI PADA HARI BELANJA ONLINE NASIONAL) Dhimas Dwi Hutomo; Siti Mahmudah; Ro’fah Setyowati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.131 KB)

Abstract

Dewasa ini, teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang melakukan berbagai kegiatan melalui internet, salah satunya yaitu kegiatan transaksi jual beli. Bagi kepentingan ekonomi, kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya, sedangkan bagi dunia hukum, kemajuan tersebut telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang baru. Ketika seseorang melakukan suatu transaksi maka pada saat itu juga para pihak yang terlibat sudah dihadapkan pada berbagai masalah hukum, seperti bagaimana caranya kita mengetahui keabsahan pembelian yang dilakukan dalam jual beli online, webvertising yang tidak jujur, kekuatan yang mengikat dari kontrak tersebut, sampai pada saat pembayarannya. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksinya. Salah satu platform e-commerce yang sering digunakan dalam masyarakat Indonesia saat ini yaitu Lazada. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan jual beli secara online di Indonesia, pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi media internet keabsahan sebuah kontrak elektronik dalam melakukan transaksi jual beli melalui media internet (Online) dan untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaki melalui internet.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN AZAS NON-REFOULEMENT DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI (Studi Kasus Perlindungan yang Diberikan oleh Negara Jerman terhadap Pengungsi akibat Konflik Suriah) Peni Susetyorini, Kholis Roisah, Nicolaus Bayu Wicaksono*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.629 KB)

Abstract

Azas non-refoulement yaitu prinsip dasar hukum pengungsi internasional yang melarang Negara untuk memulangkan pengungsi dengan cara apapun ke Negara atau wilayah dimana hidup atau kebebasan mereka terancam. Negara Jerman merupakan Negara penerima pengungsi akibat perang saudara di Suriah dengan jumlah terbanyak dibandingkan Negara-negara di Eropa lainnya. Pengaturan prinsip non-refoulement juga diatur didalam berbagai instrument internasional lainnya, dan merupakan aturan hukum kebiasaan internasional. Jerman  merupakan Negara peratifikasi konvensi 1951 pada tanggal 1 Desember 1953 dan Protokol tahun 1967 pada tanggal 5 November1969 dan mengatur hukum nasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi yaitu Asylum Procedure Act. (AsyIVfG). Jerman juga   mengadopsi prinsip non-refoulement ke dalam hukum nasionalnya yang tercantum didalam Immigration Act of 30 July 2004 pasal 60 ayat 1 dan Residence Act 25 February 2008 (Federal Law Gazette I p. 162) pasal 60 ayat 1 dan telah menerapkan dan menampung pengungsi, memberikan aplikasi kepada pengungsi dan memberikan status dan diberikan status dan hak yang sama dengan warga negara Jerman.
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL DALAM RANGKA MELINDUNGI KESENIAN TARI TOPENG KHAS KABUPATEN TEGAL Ananda Putri Sekar Pratama, Etty Susilowati, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.105 KB)

Abstract

Regional Government of Tegal is one of the Indonesian regions that has various culture, such as art of Topeng Dance. It is a must preserved region’s legacy to prevent extinction or claiming. The country and regional government of Tegal have an obligation protecting regional culture variety as written in article 10 (2) and article 12 (1) The Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002 and also statute No. 32 Year 2004 about Regional Government gives the regional government of Tegal the right to manage and protect its legacy.
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2016 Yuni Arifiani*, Ratna Herawati, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.091 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak terdiri dari empat tahapan yaitu (1) tahapan persiapan, (2) Tahapan pencalonan, (3) Tahapan pemungutan suara, dan (4) Tahapan penetapan. Adapun beberapa hambatan dapat diatasi meskipun bagi pemerintah Kabupaten Brebes sendiri pelaksanaan belum berhasil seratus persen akibat ditundanya pelaksanaan pemilihan salah satu desa yaitu Desa Limbangan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Brebes tahun 2016 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan demokratis.
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOGIRI) Ika Wiwin Wijayanti*, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.069 KB)

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Didalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam proses penyidikan berhak mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah 1. bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 2. apa upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi faktor penghambat dalam praktik pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan dan wawancara terhadap Kanit Penyidik Anak di Polres Wonogiri.Hasil penelitian yang diperoleh ialah 1. tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, pemeriksan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara. 2. upaya yang dilakukan penyidik ialah digencarkannya masalah perlindungan anak, melakukan pelatihan teknis, menyediakan ruang khusus untuk anak, bekerja sama dengan pihak lain, melakukan pengarahan mengenai prosedur proses penyidikan, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 1. a. tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, pemeriksan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara. b. pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. penyidik melakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam praktik pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
MEKANISME KONSOLIDASI BANK SYARIAH ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DARI PERSPEKTIF YURIDIS Nurma Gupitasari*, Rofah Setyowati, Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.384 KB)

Abstract

Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat yang ditandai dengan bertambahnya pendirian unit usaha syariah dan bank umum syariah di Indonesia. Guna meningkatkan laju pertumbuhan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan berencana melakukan konsolidasi (peleburan) terhadap bank syariah anak perusahaan badan usaha milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah. Bank BRISyariah dan Bank BNI Syariah merupakan bank syariah yang terbentuk dari spin off (pemisahan) atas unit usaha syariah sehingga hubungan antara spin off dengan konsolidasimerupakan salah satu permasalahan yang perlu dibahas. Pemilihan skema  konsolidasi akan berdampak pada aktivitas bank syariah hasil konsolidasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara spin off yang dilakukan bank umum konvensional terhadap unit usaha syariah dengan konsolidasi yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap 3 (tiga) bank umum syariah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme konsolidasi dari perspektif yuridis.
TINJAUAN HUKUM UDARA ATAS KESELAMATAN PENERBANGAN (STUDI KASUS RUNWAY INCURSION BATIK AIR DENGAN TRANS NUSA INDONESIA) Batara Manurung*, Kabul Supriyadhie, Agus Pramono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.757 KB)

Abstract

hukum udara internasional yang merupakan salah satu cabang dari hukum internasional yang mengkaji secara garis besar tentang penggunaan ruang udara suatu wilayah dilahirkan dikarenakan adanya kemajuan-kemajuan teknologi dengan ditemukannya benda-benda udara yang memungkinkan seorang manusia untuk terbangKeamanan dan keselamatan dalam sebuah penerbangan sipil sangatlah tergantung pula pada keamanan dari bandar udara yang memberangkatkan pesawat tersebut. Mengingat banyaknya ancaman dari tindakan gangguan melawan hukum baik saat pesawat di darat maupun di udara.Juga instalasi instalasi pendukung lainnya di sebuah bandar udara.Metode hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian, yaitu bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi bandara dan menerapkan regulasi terhadap maskapai yang sesuai dengan standar internasional. Pemerintah pun bertanggungjawab memfasilitasi Air Traffic Cotroller (ATC) untuk keselamatan pesawat penumpang komersil, yang memiliki tugas utama untuk mencegah pesawat terlalu dekat satu sama lain dan menghindarkan tabrakan (making separation), serta kurangnya pengawasan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan bandara Halim Perdanakusuma
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG Lucky Cakra Ryandi*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.441 KB)

Abstract

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang serta kendala-kendala yang di hadapi saat pelaksanaan otonomi daerah. Tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya sudah terdapat pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Namun. setelah berlakunya aturan mengenai Pemerintahan Daerah yang baru mengalami sedikit perubahan yaitu pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Pemalang tidak lagi menangani kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut serta pemanfaatan ruang laut, tetapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun di samping itu juga masih terdapat beberapa kendala seperti secara umum adanya perbedaan penafsiran dari masyarakat mengenai otonomi daerah dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan otonomi daerah dan secara khusus kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan program kerja seperti program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan perikanan budidaya, bidang bina usaha dan pemasaran serta  bidang pengembangan potensi kelautan. 
DALAM PERUBAHAN PENETAPAN OBJEK PAJAK RESTORAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Anindita, Amoghasiddi Dewi; Ispriyarso, Budi; Juliani, Henny
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.197 KB)

Abstract

Setiap daerah diberikan kewenangan yang berlandaskan desentralisasi. Desentralisasi di dalamnya termasuk desentralisasi fiskal yaitu kebijakan di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Pajak Restoran. Di Kota Magelang, Pajak Restoran termasuk penetapan objek pajaknya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang yang pada tahun 2017 mengalami perubahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan dan bagaimana pengaruh dari perubahan Objek Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang. Digunakan metode pendekatan yuridis empiris di dalam penelitian ini. Perubahan pada penetapan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang, didasarkan pada pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang serta sudah tidak ada lagi restoran dengan omzet di bawah Rp 5.000.000,00 per tahun. Perubahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang besar  bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang.

Page 128 of 157 | Total Record : 1565

 126   127   128   129   130 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue