cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 32   33   34   35   36 
KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA Edi Purnomo, Eko Soponyono, Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.527 KB)

Abstract

In UUJN doesn't regulate peculiarly hit criminal rule, only regulate rule hits stoppage and sanction towards notary public, that is in section 12, section 13,  and paragraph 84 because contractual terms that between notary public with the parties stay in civil law domains, but contractual terms can be pulled in criminal law domain.   Watchfulness aim skripsi this is to detect wisdom accountability notary public criminal answer in respect of with the position as deed maker official in this time and how wisdom accountability notary public criminal answer in respect of with the position as deed maker official.   Method approaches that used in this watchfulness is juridical normatif, law ingredient and data is got to pass field study and literature study. secondary data that is got to pass book study.   Based on analysis descriptive watchfulness is known case withdrawal in criminal law domain happens when found infringement belonging of one of the parties and side that harmed to report case to investigator that from botary deed investigator that is from botary deed impact crime that done by notary public, good in the position as have a share also help one of the parties so that harm other party, thereby notary public function that entrusted by uujn section 16 verse (1) font a must neutral and must not side with breached. criminal law rule related to infringement that done notary public, related to authentic deed in kuhp is regulated in paragraph 263 jo 264 KUHP so that criminal rule in paragraphs at UUJN that accountability notary public answer starting from KUHP.
PELAKSANAAN ASURANSI JIWA TERHADAP PENUMPANG OJEK ONLINE (STUDI PT. GO-JEK INDONESIA dan PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA) Azka Rahmadyarti*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.918 KB)

Abstract

Asuransi merupakan perlindungan finansial yang digunakan di saat ada kejadian-kejadian tidak terduga. Asuransi juga merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi. Pemegang polis wajib membayarkan premi agar dapat mengajukan klaim. Asuransi untuk penumpang ojek online di sediakan sebagai sarana penunjang dari perusahaan penyedia layanan jasa ojek online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan klaim sehubungan dengan adanya klaim dari pihak penyedia layanan ojek online kepada perusahaan asuransi atas terjadinya kecelakaan yang dialami oleh penumpang untuk menunjang peningkatan kualitas dari layanan ojek online. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah adanya tanggungjawab dari penyedia layanan ojek online terhadap penumpangnya yang mengalami kecelakaan serta adanya tanggungjawab dari perusahaan asuransi dalam mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Penumpang yang mengalami kecelakaan tidak ditelantarkan dan tetap dapat perhatian dari layanan yang telah dipilih. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan adalah adanya kerjasama yang baik antara perusahaan asuransi dengan penyedia layanan jasa untuk meningkatkan kepercayaan calon penumpang  dengan melaksanakan asuransi untuk penumpang.
KAJIAN PEROLEHAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN Indira Inggi A*, Mulyadi, Yunanto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.474 KB)

Abstract

                Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya hak asuh anak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak ketika perkawinan putus karena perceraian. Berbeda dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.                Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku secara efektif di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.                Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Pertimbangan utama bagi Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak pasca perkawinan putus karena perceraian adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orangtuanya putus. 2) Pelaksanaan Putusan mengenai hak asuh ini dilakukan secara sukarela dan merupakan jenis Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Namun, di dalam praktik, sering terjadi masalah karena objek dari eksekusi ini bukanlah barang melainkan manusia, yang mempunyai kehendaknya sendiri.
PENGAKUAN HUKUM TANAH NASIONAL TERHADAP TANAH KERATON YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH ISTIMEWA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Putri Arnidya Sari*, Ana Silviana, Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.826 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut UUPA baru berlaku sepenuhnya tahun 1984 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Mendagri sebagai pelaksananya namun masih ada ketidakjelasan tentang tanah-tanah swapraja. Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk untuk mengatur Tanah Keraton Yogyakarta dan memberi kejelasan tentang status tanah swapraja. Tujuan penelitian untuk mengetahui kepastian hukum terhadap regulasi yang berlaku pada Tanah Keraton Yogyakarta dan pengakuan Hukum Tanah Nasional  terhadap Tanah Keraton Yogyakarta setelah berlakunya Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan  Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Analisis data dalam penelitian ini yaitu empiris kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa regulasi tentang pertanahan yang saat ini berlaku pada Tanah Keraton Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perdais ini telah memberikan kepastian hukum. Pengakuan Hukum Tanah Nasional terhadap Tanah Keraton Yogyakarta dinyatakan dalam bentuk menunjuk Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang sejajar dengan subjek hak lainnya dan memiliki hak milik atas Tanah Keraton. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang dibentuk berlandaskan UUPA.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN TAKSI UBER DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dian Ranu Ismawan*, Suradi, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.006 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha taksi uber dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha taksi uber dalam hal terjadi kecelakaan dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal konsumen mengalami kerugian. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha taksi uber dengan konsumen tidak berhubungan secara langsung. Sebelum pelaku usaha taksi uber bertemu dengan konsumen terlebih dahulu dihubungkan melalui aplikasi uber yang disediakan oleh Perusahaan Uber. Hubungan hukum antara pelaku usaha uber dengan konsumen terjadi karena adanya suatu perjanjian pengangkutan, sedangkan dalam hal terjadi kecelakaan, tanggung jawab pelaku usaha taksi uber adalah mengganti semua kerugian yang dialami konsumen sampai konsumen sembuh. Bagi pelaku usaha taksi uber yang melakukan tindakan kriminal maka oleh Perusahaan Uber Jakarta pelaku usaha taksi uber tersebut akan dikeluarkan dari anggota uber Jakarta dan pelaku usaha taksi uber tersebut akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian agar diproses lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan agar Perusahaan Uber Jakarta mengurus ijin beroperasi terlebih dahulu untuk mendapatkan status hukumnya sebagai angkutan resmi. Sehingga hubungan antara pelaku usaha taksi uber dengan konsumen terdapat kepastian hukum. 
PELAKSANAAN HAK-HAK KONSUMEN KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 DI KOTA MEDAN Cindi Pardede*, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.043 KB)

Abstract

Kebutuhan manusia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kebutuhan manusia sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Salah satu dari kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan akan tenaga listrik. Kebutuhan  akan tenaga listrik tidak lagi sekedar kebutuhan sekunder melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh aktifitas manusia bergantung pada energi listrik. Namun, kenyataan yang sekarang ini adalah seringnya terjadi pemadaman listrik sehingga terganggunya aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pihak PT. PLN (Persero) selaku pelaku usaha yang mnyalurkan energi listrik bertanggung jawab terhadap pemadaman yang terjadi. PT. PLN (Persero) juga harus memperhatikan pelaksanaan hak-hak konsumen ketenagalistrikan terkait dengan pemadaman yang terjadi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak konsumen ketenagalistrikan dan hambatan dalam mewujudkan hak-hak konsumen ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3o Tahun 2009.Hasil penelitian 1) Dalam melaksanakan hak-hak konsumen ketenagalistrikan PLN berusaha memenuhi hak-hak konsumen. Dengan menerapkan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014, bahwa ganti rugi dapat dilakukan apabila memenuihi 5 indikator yaitu : lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan, kesalahan pembacaan kWh, dan waktu koreksi. Besaran ganti kerugian yang diberikan PLN apabila memenuhi 5 indikator tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari biaya listrik pelanggan pada bulan selanjutnya. 2) Hambatan yang dialami PLN dalam mewujudkan hak-hak konsumen dalam hal pemenuhan tenaga listrik adalah 1. Faktor cuaca, 2. Terjadi kerusakan di mesin-mesin pembangkit listrik, 3. Terjadi defisit energi listrik sehingga daya untuk menyalurkan energi listrik tidak mencukupi, 4. Pemadaman karena perawatan dan pemeliharaan instalasi gardu listrik, 5. Konsumen yang lalai dalam membayar tagihan rekening listrik.Adapun saran-saran dari penulis adalah 1) memberikan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen ketenagalistrikan seperti kompensasi yang diberikan PLN apabila melebihi tingkat mutu pelayanan (TMP) . 2) untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan hak-hak konsumen memperbaiki dan membangun mesin-mesin energi listrik agar dapat memenuhi daya listrik yang dibutuhkan masyarakat sehingga pemadaman listrik dapat dihindarkan.
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA USAHA WARALABA UTAMA (MASTER FRANCHISE) LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA WILAYAH KOTAMADYA SURAKARTA Novelsa Rizkita Dinanti*, Ery Agus Priyono, Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.212 KB)

Abstract

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengembangan usahanya adalah melalui system franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Kerjasama bisnis dalam model waralaba (franchise) merupakan kerjasama yang dilandaskan pada asas kepercayaan. Namum mengandalkan kepercayaan saja tidaklah cukup. Perlu ada kekuatan hukum “memaksa” kedua belah pihak. Instrument hukum tersebut berupa perjanjian waralaba atau franchise agreement. Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian waralaba (franchise) tunduk pada Buku III KUHPerdata dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisa penerapan asas keseimbangan terhadap kebebasan berkontrak pada Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normative dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Hasil Penelitian yang diperoleh penulis bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata serta ditemukan dominasi dari pihak pertama selaku pemegang resmi Hak Merek Primagama. Perjanjian waralaba ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan berlandaskan asas keseimbangan agar terwujud hak dan kewajiban secara seimbang serta terciptanya keadilan hukum bagi para pihaknya.
LEGALITAS KUASA DALAM AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (Studi di Kota Semarang) Safira Dini Laksita*, Ana Silviana, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.877 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas kuasa dalam akta Pengikatan Jual Beli tanah sebagai dasar pembuatan akta jual beli serta untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap penggunaan kuasa sebagai dasar pembuatan akta jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa Akta Pengikatan Jual Beli yang didalamnya memuat kuasa merupakan bentuk akta otentik yang sah jika dilihat dari segi Hukum Perjanjian yang mana syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 K.U.H.Perdata telah terpenuhi namun apabila dilihat dari Hukum Agraria, akta Pengikatan Jual Beli bukan menjadi akta yang sah sebagai suatu syarat adanya transaksi jual beli tanah karena transaksi jual beli tanah akan sah atau legal apabila dibuatkan akta jual belinya oleh PPAT.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN WONOGIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Putrie Anindya Jati*, Fifiana Wisnaeni, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.326 KB)

Abstract

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki 3 fungsi.Penulisan hukum ini akan dititik beratkan pada satu fungsi pokok DPRD yaitu fungsi pengawasan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hambatan-hambatan, dan upaya-upaya yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup dilakukan melalui: rapat kerja dengan SKPD, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi-fraksi, dan pengaduan masyarakat. Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan 3 tahap. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pembahasan LKPJ Kepala Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan dengan monitoring kepada pemerintah daerah. Hambatannya antara lain: belum tersusunnya agenda kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan baik, belum ada peraturan pelaksana tentang fungsi pengawasan dan pelaksanaan secara optimal, faktor SDM, dan komunikasi yang kadang tidak sejalan antar fraksi. Upaya yang dilakukan, antara lain: program kerja yang terencana, penyesuaian agenda kegiatan anggota DPRD, menggunakan tenaga ahli dibidangnya dari luar anggota DPRD, rajin mengumpulkan informasi dari masyarakat dengan berbagai cara, dan menjalin hubungan baik dengan semua komponen masyarakat.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Dwientha Ayu Pratjna; Nyoman Serikat Putra Jaya; Purwoto Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.801 KB)

Abstract

Dewasa ini kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin memperihatinkan, yang jika dibiarkan lambat laun akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam juga diakibatkan oleh kerusakan yang diakibatkan oleh aktifitas manusia yang tidak lagi memperhatikan kondisi lingkungan dan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, manusia mengekploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara ,tanah dan lain sebagainya. Maka dari itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidupuntuk menjerat  para pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan hidup. Dalam penelitian hukum ini peneliti memakai metode yuridis normatif  yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan (Library Research). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dengan pendekatan represif sebagian besar tidak memberikan hasil yang memuaskan karena tingkat kesalahan pelaku berat, akibat perbuatannya relatif besar, dan perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Sementara sanksinya tidak seimbang dengan dampak yang akan ditimbulkan. Maka dari itu aparat pemerintah harus dibekali modal yang cukup untuk memahami masalah dan memberikan solusi yang tepat bagi lingkungan.

Page 34 of 157 | Total Record : 1565

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue