Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG TERKENAL ASING (WELL KNOWN MARK) DARI TINDAKAN PASSING OFF (STUDI SENGKETA KASUS GS ATAS NAMA GS YUASA CORPORATION) ]]>
<![CDATA[Budi Santoso, Siti Mahmudah, Rifky Ardian Nugroho*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.482 KB)
<![CDATA[Tidak adanya pengaturan tentang mengenai tindakan-tindakan apasaja yang disebut sebagai tindakan passing off yang terdapat dalam penjelasan pasal 4 dan masih belum memadainya kriteria merek terkenal dalam pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengakibatkan munculnya masalah peniruan merek asing terkenal yang menyebabkan kerugian pada pemilik merek asing terkenal tersebut. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan asas itikad tidak baik kepada pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Namun, pembuktian adanya itikad tidak baik juga merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undang-undang merek juga belum diatur secara lengkap dan jelas. Selanjutnya pembuktian adanya asas itikad tidak baik juga harus didahului dengan pembuktian keterkenalan merek tersebut. Oleh karena itu, harus ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keterkenalan suatu merek dan mengenai peniruan merek yang mengakibatkan persaingan curang. Sehingga sengketa yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal dapat diselesaikan atau sedapat mungkin dihindari.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Korban Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus : Perkawinan Pujiono Cahyo Widianto Dengan Lutviana Ulfah) ]]>
<![CDATA[Fadilah Nursirnayati, Nyoman Serikat Putra Jaya, Eko Soponyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.362 KB)
<![CDATA[One example of the phenomenon of child marriages were quite attracted various groups is a marriage performed by Pujiono Cahyo Widianto familiarly called Sheikh Praise then be shortened to PCW 43 (forty three years old) with Lutviana Ulfah 12 (twelve years old). This study aims to determine how the policy of protection of victims of criminal law marriage against minors present and future. The approach used in this study were analyzed using descriptive normative analytical.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Debora Maria Paramita Pasaribu*, Sukirno, Sri Sudaryatmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (761.541 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan salah satu bagian paling penting. Perkawinan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan, juga menyatukan 2 (dua) keluarga bahkan juga merupakan jembatan antar dalihan na tolu. Perkembangan sistem perkawinan yang terjadi adalah perkembangan sistem perkawinan exogami menjadi eleuthrogami, terlihat dari terjadinya perkawinan semarga di masyarakat Batak Toba. Dimana, perkawinan semarga merupakan perkawinan terlarang. akibat yang ditimbulkan dari perkawinan semarga ini adalah terjadinya kekacauan dalam keteraturan atau kedudukan atau posisi seseorang dalam internal marganya. Dengan telah terjadinya perkawinan semarga tersebut, hal ini menunjukkan bahwasannya telah terjadi perkembangan sistem perkawinan dari exogami menuju eleuthrogami, karena sistem perkawinan eleuthrogami tidak mengenal larangan-larangan dalam mengambil pasangan baik dari dalam ataupun luar klan, sama seperti perkawinan semarga yang terjadi di masyarakat adat Batak Toba. kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan sistem perkawinan ini adalah faktor pendidikan, perantauan dan globalisasi. ]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NO. 4 / PK / PDT.SUS-PAILIT / 2014) ]]>
<![CDATA[Intan Cahya W.*, Etty Susilowati, R. Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.959 KB)
<![CDATA[Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit, tidak boleh langsung dipailitkan, melainkan harus melalui proses likuidasi. Dapat dikatakan bahwa melikuidasi perusahaan berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan menetapkan aktiva dan pasiva dan membagi aktiva untuk menutup utang atau kewajibannya. Di dalam proses kepailitan perlindungan terhadap kreditor separatis sangat kurang, dimana kreditor dituntut oleh kurator Perseroan Terbatas untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan meminta bagian atas eksekusi lelang jaminan fidusia dimana sudah melewati masa Stay (masa tunggu 90 hari). Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah bagaimana akibat hukum bagi kreditor separatis dalam kepailitan perseroan terbatas ; apakah hak dan kewajiban kreditor separatis sudah sesuai dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Akibat hukum bagi kreditor separatis pada kepailitan perseroan terbatas adalah adanya masa tunggu untuk mengeksekusi objek jaminan yang dipegang oleh kreditor separatis. Hak dan kewajiban kreditor separatis adalah kreditor separatis wajib menunggu masa stay untuk mengeksekusi objek jaminan, selain itu kreditor separatis wajib melaporkan hasil pelelangan objek jaminan kepada kurator. Hak yang diterima oleh kreditor separatis adalah didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditor lainnya, kemudian di dalam kreditor separatis menjalani masa stay, kurator harus memberikan perlindungan yang wajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS: PERDAGANGAN 11 PEREMPUAN DI SUKABUMI DENGAN MODUS PERKAWINAN TAHUN 2018) ]]>
<![CDATA[Maureen Sofia Christy]]>;
<![CDATA[Rahayu Rahayu]]>;
<![CDATA[Elfia Farida]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.927 KB)
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi oleh perkawinan transnasional yang merupakan bagian dari perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual. Bentuk perdagangan orang ini lebih banyak menimpa perempuan dikarenakan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dan secara fisik lebih lemah dibandingkan laki-laki sehingga kecil kesempatan untuk melawan. Misalnya, kasus 11 perempuan di Sukabumi yang di perdagangkan ke China dengan modus perkawinan transnasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun ia berada. Latar belakang ini menimbulkan permasalahan mengenai apakah kasus terhadap 11 perempuan di Sukabumi yang dikirim ke China untuk dinikahkan merupakan kategori perdagangan orang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif.Perdagangan orang secara umum merujuk pada perekrutan ataupun pengiriman dengan cara penipuan. Kasus perekrutan dan pengiriman 11 perempuan dari Indonesia ke China dengan cara penipuan menggunakan modus perkawinan merupakan kategori perdagangan orang. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, memenuhi HAM warga negaranya walaupun belum secara maksimal karena belum adanya putusan akhir dari kasus tersebut. ]]>
<![CDATA[PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MENGANDUNG CACAT FORMALITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 335/Pdt/2013/PT.Smg) ]]>
<![CDATA[Ana Silviana, Triyono, Muhammad Ali Akbar Hadiyono Loekito*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (591.992 KB)
<![CDATA[Sertipikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, namun apabila terdapat ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka sertipikat dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat memerintahkan hal tersebut. Salah satu contoh kasusnya terjadi pada sertipikat Hak milik No. 386 di Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal atas nama Basuki. Sertipikat tersebut dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.Kdl yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilam Tinggi Nomor 335/Pdt/2013/PT.SMG. Pada saat dilaksanakan Pendaftaran tanah pertama kali dari tanah yasan ke Hak Milik terdapat cacat formalitas berupa Surat Keterangan Pembagian Waris antara Kaminah binti Wakidjan dan Tarni.Hasil penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Penelitian mengenai pengaturan Pembatalan sertipikat hak milik yang disebabkan kecacatan formalitas dalam pendaftaran tanah pertama kali yang kemudian kebenaran sertipikat itu dibatalakan oleh pengadilan serta peran kantor pertanahan Kabupaten Kendal dalam pembatalan sertipikat hak milik. Pengaturan tentang pembatalan sertipikat hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016. Pembatalan sertipikat hak milik dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan yang berwenang, kasus ini dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Alvin Pandu Prakasa *, Suradi, Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.917 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Transaksi jual beli hewan yang memanfaatkan internet sebagai media semakin menjamur. Di era globalisasi seperti ini kegiatan seperti itu menjadi hal patut dilakukan. Salah satu kegiatan jual beli yang memanfaatkan internet sebagai media adalah jual beli hewan. Jual beli hewan secara onlinemenjadi salah satu pilihan bagi para calon pembeli. Prosesnya yang mudah dan praktis menjadi alasan kenapa kegiatan jual beli hewan secara online ini menjadi pilihan.Pembeli sebagai konsumen menanggung banyak risiko dalam transaksi ini. Baik risiko yang datang dari pribadi penjual ataupun risiko yang datang karena proses pengiriman hewan yang memanfaatkan jasa pengiriman hewan. Oleh karena itu pembeli selaku konsumen kedudukannya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.Permasalahan yang dapat diangkat dalam kasus ini adalah pertamggumg jawaban pelaku usaha jika dalam proses pengiriman hewan yang dikirim mati, kabur dan hilang. Selain itu permasalahan dapat timbul ketika hewan yang dikirim oleh penjual tidak sesuai keadaannya dengan seperti yang diperjanjikan.Kata kunci: Jual beli online, jual beli hewan. ABSTRACT The activity of buying and selling that use internet as a media is increasing nowadays. In the era of globalization, activity like this becomes something that must be done. One of the activities buying and selling that use internet as media is buying and selling of animals. Animal transaction that use internet is preferred for the buyer. The process is easy and practical are the reason why this activity becomes an option.Buyers as a consumers bear many of risk in this transaction. Risks that come from the seller or risk that come from shipping process of animals that use expedition service. Therefore buyers as consumers are protected by Law of The Republic Indonesia Number 8 Year 1999 concerning Consumers Protection.Problems that could found in this case is seller liability if in the process of shipping animals are dead and lost. Another problem that could found is when animals that was sent by the seller were not same like in the contract.Keywords:Online transaction, buying and selling of animals.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KOPI ARABIKA DI DUSUN JUMPRIT, DESA TEGALREJO, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Haritsah*, Budi Santoso , Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (696.377 KB)
<![CDATA[Kopi adalah salah satu minuman yang digemari masyarakat dunia sejak berabad-abad silam. Banyak sekali kopi – kopi berkualitas yang dihasilkan di Indonesia yang memiliki potensi Indikasi Geografis. Indikasi Gegorafis sendiri di atur dalam Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.Dalam penilitian ini peneliti meniliti hambatan apa saja yang terjadi untuk mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit dan upaya yang dapat dilakukan masyarakat Dusun Jumprit dalam mendaftarkan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit. dikarenakan saat ini kopi arabika Dusun Jumprit belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis.Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang di analisis dengan metode analisis bersifat deskriptif – analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan.Dari hasil penelitian ini peneliti medapatkan bahwa kopi arabika dusun jumprit memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dikarenakan memenuhi unsur – unsur dalam persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis sesuai dengan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kopi arabika Dusun Jumprit terjadi beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain terdapat dari internal dan eksternal. Internalya sendiri dari lemahnya kesadaran masyarakat dusun jumprit tentang pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis dan secara eksernal berasal dari pemerintah yakni kurangnya kepedulian pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap kopi arabika Dusun Jumprit dan Sehingga perlunya sosialisasi dari pemerintah dan perlunya pemahaman lebih dari masyarakat dusun jumprit.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Pujiyono, A.M Endah Sri Astuti, Mizanul Kirom*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.467 KB)
<![CDATA[Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, karakter seorang anak memiliki mental yang belum matang sehingga ketika seorang anak harus berhadapan dengan hukum memerlukan penanganan khusus dan harus dibedakan dengan orang dewasa, aspek perlindungan terhadap anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak ketika berhadapan dengan hukum adalah menyelesailan kasus melalui upaya diversi. Upaya diversi wajib dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi di lapangan dan mengidentifikasi serta menganalisis hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan penyelesaian kasus anak melalui diversi.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pkl) ]]>
<![CDATA[Ana Silviana, R.Suharto, Indah Nailal Muna* ,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.042 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2013 jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hukum jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2013 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Sutanto dengan pertimbangan Putusan Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga kembali pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Sedangkan, akibat hukum jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT dalam Putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2013 Hakim PT dan Hakim MA dianggap tidak sah oleh Hakim, karena tidak adanya penyerahan, pelunasan, dan tidak dilakukan dihadapan PPAT. Sehingga Ferdianus Soleh Dahlan memperoleh Hak Atas Tanahnya kembali. Kesimpulan penulisan hukum ini adalah Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional. ]]>
