cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 55   56   57   58   59 
PEMANFAATAN TANAH BENGKOK SETELAH BERLAKUNYA PP NO 47 TAHUN 2015 DI DESA TAMPIR WETAN KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG Sri Sudaryatmi, Sukirno, Diah Ayu Sekar Ningrum*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.619 KB)

Abstract

Tanah bengkok merupakan aset desa yang pemanfaatannya digunakan sebagai kompensasi atas kedudukan mereka sebagai pamong desa. Setelah berlakunya PP No 47 Tahun 2015 pendapatan yang bersumber dari hasil pemanfaatan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dari APB Desa.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan setelah berlakunya PP No 47 Tahun 2015 dan dampak pemanfaatannya terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat di  Desa Tampir Wetan. Selain itu juga diharapkan dengan adanya pembahasan ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai pemanfaatan tanah bengkok.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Subjek dalam penelitian ini adalah responden dan objeknya adalah tanah bengkok. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder serta dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemanfaatan tanah bengkok sebagian besar diserahkan kepada masyarakat. Bagi hasilnya dilakukan dengan cara “paron”. Dampak dari pemanfaatan tanah bengkok adalah adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tampir Wetan yang semakin baik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SEMARANG Agustin Erna Rochmawati*, Sonhaji, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.785 KB)

Abstract

Persoalan mengenai penyandang disabilitas saat ini sangat membutuhkan peranan dari pemerintah terutama dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan serta bentuk perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan penyandang disabilitas belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum karena masih banyak dari tenaga kerja penyandang disabilitas yang belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada kedudukan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja penyandang disabilitas adalah sama dengan orang yang non disabilitas. Dalam perjanjian kerja bersama PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tercantum hak-hak pekerja yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hak-hak tersebut juga berlaku bagi pekerja penyandang disabilitas. 
ANALISA YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SIARAN YANG DISIARKAN MELALUI TRANSMISI Cahyaning Ratri P; Paramita Prananingtyas; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.122 KB)

Abstract

Lembaga penyiaran berlomba menayangkan berbagai program siaran baik siaran biasa maupun siaran berlangganan dengan audio visual yang menarik. Penyiaran dilakukan melalui proses pentransmisian dengan tujuan dapat mencakup area yang luas, namun karena proses yang terbuka seseorang dapat melakukan pentransmisian ulang dengan tujuan komersil. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta siaran serta penyelesaian sengketanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan.  Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi, setiap siaran yang ditayangkan harus mencantumkan hak siar dan mendapat izin dari Lembaga Penyiaran karena siaran merupakan karya cipta yang dilindungi. Penyelesaian sengketa dapat melalui jalur arbritase, penyelesaian hukum alternatif, Pengadilan Niaga, ketentuan pidana. Pemerintah sudah semestinya memberikan penyuluhan mengenai Hak Cipta kepada masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYLAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG TIPIKOR STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG SMG NO. 123 / PIDSUS / 2012 / PN. TIPIKOR. SMG Nyoman Serikat P, Pujiyono, Intan Mayasari*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.143 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Pejabat Daerah yang mana dengan mempergunakan kesempatan, kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo UU NO. 20 Tahun 2001 Undang-undang PTPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan Walikota Kota Salatiga JMM Bin BM terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan penunjukkan langsung atau disposisi atas tender pembuatan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga yang seharusnya tender tersebut adalah wewenang kepala DPU karena DPU yang berhak atas wewenang final pemenang tender bukan wewenang kepala daerah. Dengan demikian perbuatan Kepala Daerah atau Walikota tersebut tidak mencerminkan asas-asas suatu pemerintahan yang baik dan memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain, perbuatannya melawan hukum, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Ahmad Noor Kholis Majid , Indarja, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.44 KB)

Abstract

Regional autonomy is defined as the effort to empower regions and the people to  improve the people’s welfare in all life aspects including in tourism field. Therefore, tourism sector become one of regional potencies developed by all regional governments, particularly Kuningan District, to support the development of  people’s  welfare  through  increasing   Regional  Original  Revenue  (PAD). Regional Original Revenue (PAD) is the source of regional income obtained from its own region collected based on regional regulation in accordance  with the applicable law (Article 1 of the Act No. 33, 2004). Then, Regional Original Revenue is the original source of original income coming from regional potencies. Regional  Government  can  explore  the  sources  of  Regional  Original  Revenue optimally.The method  applied  in  this  research  was  normative  juridical  research meaning that  anything written in laws or regulations is made into a concept as principle/ norm, and used as  the standard for appropriate human behavior. The aim of this research is to recognize whether  the implementation of duties and authorities of the Tourism and Culture Agency of Kuningan District, West Java, has been in accordance with the law or not.The research results show that the implementation of duties and authorities of the Tourism and Culture Agency of Kuningan District, West Java, has been regulated in the  Regulation of Kuningan Regent No. 42, 2008 on the Main Duties, Functions, and Job Description of the Tourism and Culture Agency of  Kuningan  District  from  the  side  of  product  and  attraction,  facilities  and infrastructure,  market  and  promotion,  and  human  resources.  To  find  out  the problems,  several  efforts  have  been  performed  by  the  Tourism  and  Culture Agency of Kuningan District by applying the Regional Regulation No. 7, 2009 on the  Master Plan of Regional Tourism Development (RIPPDA). RIPPDA is the formulation  of  the   major  policies  on  the  planning  and  using  of  tourism development  in  the  region  including  the  aspects  of  spatial  planning,  tourism business,   supporting                       factors,         and      continuous                  tourism         development    with environmental conception for optimizing tourism potencies in harmony, balance, integrated, well-arranged, and preserved.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Eko Sabar Prihatin, Untung Sri Hardjanto, Fuat Khafidi*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.935 KB)

Abstract

Desa merupakan modal utama dalam perjuangan menuju kemerdekaan, dalammempertahankan kemerdekaan, serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Saat ini pengaturan mengenai Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah kedudukan hukum Pemerintahan Desa Bedono, struktur dan hubungan kerja Pemerintahan Desa Bedono, dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridisnormatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Sedangkan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya, dalam menganalisa penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Bedono meliputi penyelenggaraan di bidang urusan pemerintahan Desa, urusan pembangunan Desa, dan urusanpemberdayaan masyarakat Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan umum, penerangan informasi, serta pemuda dan olahraga. Sedangkan pembangunan Desa terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat diselenggarakan melalui pelatihan pembuatan, pengemasan, dan pemasaran kripik mangrove dan terasi, pelatihan komputer dan pelatihan pembuatan souvenir kerang. Saran yang dapat penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Bedono yaitu hendaknya program-program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk remaja lebih ditingkatkan.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM TINDAKAN ULTRA VIRES MENURUT UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Adhisti Kinanti*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.447 KB)

Abstract

Ultra vires adalah pelampauan kewenangan suatu perseroan terbatas terhadap peraturan perundang-undangan yang belaku, ketentuan anggaran dasar perusahaan maupun Rapat Umum Pemegang Saham baik secara langsung maupun tidak langsung. Terminologi ultra vires dipakai khususnya pada tindakan perseroan dalam hal ini Direksi maupun Komisaris yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut. Namun, dalam UU PT tidak ditemukan secara tegas tentang pengaturan tentang ultra vires dan juga tanggung jawab Direksi yang melakukan tindakan ultra vires yang dapat merugikan berbagai pihak. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku berkenaan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ultra vires terdapat dalam pasal 92 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.. Kemudian tanggung jawab Direksi terhadap upaya pemulihan hak-hak investor yaitu dengan tindakan ratifikasi.
PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PENGGUNAAN VIRTUAL CURRENCY SEBAGAI SARANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG MELALUI DUNIA MAYA (STUDI KASUS LIBERTY RESERVE) Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, Maria Minerva Kainama*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.627 KB)

Abstract

Liberty Reserve, salah satu jenis virtual currency yang menyediakan jasa pengiriman uang, telah memfasilitasi pencucian uang dalam skala besar bagi para penjahat di seluruh dunia. Layanan transaksi yang anonim, sulit dilacak, dan ekstrateritorial menjadikan liberty reserve sebagai sarana baru yang sempurna bagi pelaku kejahatan untuk menyimpan maupun mengolah hasil kejahatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan dan penindakan penggunaan virtual currency sebagai sarana pencucian uang melalui dunia maya yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat berdasarkan kasus liberty reserve serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan Indonesia guna mencegah terjadinya kejahatan serupa.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan serta menganalisis data sekunder yang terkait dengan virtual currency, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat.Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Amerika Serikat fokus mencegah penggunaan virtual currency sebagai sarana pencucian uang dengan membuat regulasi terkait virtual currency. Indonesia dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai transaksi virtual currency dengan mewajibkan penyedia jasa penukaran virtual currency untuk menerapkan mekanisme pengenalan pengguna jasa serta asal dana yang didasarkan pada Prinsip Mengenal Nasabah. Selain membuat regulasi terkait, Indonesia juga dapat melakukan pencegahan dengan mengoptimalisasi peranan Prinsip Mengenal Nasabah di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. 
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR KEPADA PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN Monica Belinda Oksavina*, Aminah, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.717 KB)

Abstract

Transportasi memiliki peranan yang sangat penting untuk perpindahan setiap orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jasa transportasi yang paling banyak memberikan keunggulan adalah jasa transportasi udara antara lain jangkauan yang luas, waktu tempuh yang relatif singkat serta tarif yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan jaman masalah transportasi udara pun mulai timbul salah satunya adalah keterlambatan penerbangan yang diakibatkan oleh faktor cuaca ataupun kesalahan dari pihak pengangkut.Dari hasil penelitian yang didapat, dalam pelaksanaan tanggung jawab maskapai Lion Air kepada penumpang atas keterlambatan penerbangan, pihak masakapai berpedoman pada ketentuan Ordonanasi Pengangkutan Udara (Stbld.1939-100) serta Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008. Dalam mekanisme pemberian ganti kerugian pihak maskapai mengacu pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam tiket penerbangan dan dalam ketentuan jaminan asuransi penerbangan serta mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008. 
KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (AUXILIARY STATE ORGANS) Aisyah Shiddiqoh; Fifiana Wisnaeni; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.069 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta mengetahui dan menganalisis implikasi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Negara Republik Indonesia (NRI). Berdasarkan hasil penelitian bahwa latar belakang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ada dua landasan, yaitu landasan politik dan landasan yuridis, sedangkan implikasi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja Negara Republik Indonesia, mencakup tiga hal yaitu Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Negara Utama, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Negara Bantu dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, dan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM).

Page 57 of 157 | Total Record : 1565

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue