cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 56   57   58   59   60 
POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI PENUNTUTAN KLAIM DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA (STUDI DI PT ASURANSI JIWASRAYA SEMARANG TIMUR) Aditama Setya Prakoso*, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.164 KB)

Abstract

Sesuai pasal 255 KUHD, kesepakatan para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa tertuang dalam akta perjanjian tertulis yang bernama di polis yang juga berguna sebagai alat bukti. Apabila polis sudah diterbitkan maka selanjutnya akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihak, penanggung menerima pembayaran premi dan tertanggung menerima ganti kerugian atau klaim apabila terjadi risiko. Namun dalam kenyataannya masih terdapat penolakan klaim padahal sudah memiliki polis sebagai alat bukti yang sempurna. Lalu apakah alat bukti polis dapat dikesampingkan dalam suatu perjanjian asuransi apabila terdapat bukti lain. Alasan yang diungkapkan adalah karena ada pelanggaran itikad baik yang menjadi dasar perjanjian. Hendaknya para tertanggung memberikan informasi sejujurnya mengenai obyek yang diasuransikan agar nantinya tidak dirugikan kedepannya.
TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG USAHA PERIKANAN Achmad Reza Pradana, Amiek Soemarmi, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.613 KB)

Abstract

North Sumatera province is one of the autonomous area that potential within fishery sector and that have the authority to manage their own potential sea as defined in Article 18 Act Number 32, 2004 states that the area that have sea area was given authority to manage resource in sea area. Fishery and naval department of North Sumatera Province carried out local administration affairs/province authority within cultivation fishery sector, fishery catch, monitoring, both fishery and naval resource controlling and management in coastal area also small islands and assistance task. Fishery and Naval Department Implementation in arrange fishery business in North Sumatera area are by issued fishery business license including catch and cultivation fisheries, carried out monitoring to catching fishery business, making and implement related to fishery business policy, carried out development and training to fishermans.
TANGGUNG JAWAB PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA (Studi Kasus : PUTUSAN MA NO.2078 K/Pdt/2009 ) Suradi, Herni Widanarti, Fiona Yosefina T.H*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.547 KB)

Abstract

Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan salah satu daerah perkotaan yang padat penduduk. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas dibutuhkan kendaraan bermotor sebagai penunjang. Hal ini membuat bisnis lahan parkir sangat menjanjikan di Jakarta. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan karenanya, parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sistem perparkiran yang berlaku di DKI Jakarta dan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pelaku usaha parkir terhadap hilangannya kendaraan bermotor di areal parkir yang dikelola nya,sesuai dengan perjanjian yang mendasarinya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem perparkiran di DKI Jakarta memiliki perbedaan dalam hal pertanggung jawaban Secure Parking terhadap kehilangan kendaraan bermotor di areal parkir yang dikelolanya. Untuk on street parking yang merupakan bentuk dari perjanjian sewa lahan,maka pelaku usaha parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan,tetapi jika berupa off street parking yang merupakan bentuk dari perjanjian penitipan,maka pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor.Demi meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat sebagai konsumen parkir,perlu adanya inisiatif dari pelaku usaha parkir untuk penjaminan asuransi bagi kendaraan yang di parkir di areal parkir yang dikelola,sehingga permasalahan pertanggung jawaban terhadap kehilangan kendaraan bermotor menjadi lebih pasti.
TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BUS TRANS JAKARTA (ANALISIS PUTUSAN KPPU NO. 15/KPPU-I/2014 TENTANG TENDER BUS TRANS JAKARTA) Sondang Irene Gresilya Manihuruk*, Budiharto, Paramitha Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.145 KB)

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang mengawasi jalannya pengadaan barang/jasa di Indonesia sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999. Salah satu wujud pelaksanaan tugas KPPU adalah memutus pelanggaran persekongkolan tender pengadaan Bus Trans Jakarta tahun 2012 dengan Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terjadi beberapa kali perubahan pada pengaturan barang dan jasa di Indonesia. Serta pada kasus Bus Trans Jakarta, KPPU menemukan fakta-fakta bahwa pelaku usaha pada pengadaan Bus Trans Jakarta melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang memenuhi unsur-unsur persekongkolan pada Pedoman Pasal 22 dengan bentuk persekongkolan vertical dan horizontal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG HAK EFEK BERAGUN ASET DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR(Studi Pada Efek Beragun Aset Berbentuj Surat Partisipasi Sarana Multi Griya Finansial – Bank Tabungan Negara Nomor 03 Tahun 2017) Robertha Nimas Ayu R; Budiharto Budiharto; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.723 KB)

Abstract

Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) merupakan mekanisme pembiayaan dari bank untuk membantu masyarakat membeli hunian. Dalam rangka meminimalisir resiko, bank mengalihkan aset piutang tersebut untuk disekuritisasi oleh penerbit menjadi Efek Beragun Aset (EBA). Sebagai alternatif investasi, EBA memiliki risiko gagal bayar yang menjadi kekhawatiran bagi investor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hubungan hukum antara PT Bank Tabungan Negara (BTN) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan perlindungan hukum terhadap investor apabila terjadi gagal bayar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif. Dalam pelaksanaan pembiayaan sekunder perumahan terdapat perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum seperti pengalihan piutang KPR dari Bank BTN kepada PT.SMF dan hubungan hukum antara Bank BTN dan pengembang. Perlindungan hukum terhadap investor dilakukan sebelum terjadinya gagal bayar melalui persyaratan dan saat terjadi gagal bayar dapat dilakukan eksekusi atas jaminan. 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SEMARANG Untung Dwi Hananto, Henny Juliani, Muhammad Andi Yhuniar*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.274 KB)

Abstract

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam  melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan cara mengatasinya. Tugas dan wewenang Inspektorat Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa untuk mewujudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Semarang dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga sesuai dengan rencana Pemerintah dan ketentuan peraturan perundangan. Namun dalam melaksanakan tugas pengawasan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang yaitu sarana dan prasana yang kurang memadai dan keterbatasan dana yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
PRODUK QARDH BERAGUN EMAS SECARA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14\7\DPbS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG SEMARANG Irfan Rinaldi*, Ro’fah Setyowati , Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.045 KB)

Abstract

Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal tersebut merupakan bentuk respon dari BI terhadap masalah yang dihadapi nasabah dan Bank Syariah tentang kerugian yang diakibatkan penurunan harga objek jaminan disaat proses eksekusi terjadi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tentang produk Qardh Beragun Emas pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang dan bentuk perlindungan hukum nasabah yang menggunakan produk tersebut di Bank BRI Syariah Cabang Semarang.Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan berbagai narasumber khususnya pihak BRI Syariah dan MUI untuk mengetahui data lapangan. Penelitian ini juga mengkaji data-data sekunder sebagai objek kajian lainnya.  Berdasarkan analisis yang menggunakan ketentuan yang ada di SEBI No. 14/7/DPbS terhadap kegiatan produk Qardh Beragun Emas di Bank BRI Syariah Cabang Semarang, menyebabkan : a. Bank BRI Syariah Cabang Semarang dapat menerapkan beberapa poin yang dianjurkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia tersebut; b. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Dalam proses pelaksanaan produk Qardh Beragun Emas ini terjadi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh perkembangan pasar perbankan syariah. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak kerugian yang dapat diderita oleh pihak nasabah maupun pihak Bank Syariah itu sendiri. Pemerintah pun belum mengeluarkan peraturan yang yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan nasabah yang mengalami kerugian atas produk Qardh Beragun Emas ini.
TANGGUNG JAWAB PENERIMA SAHAM REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DALAM PENGEMBALIAN SAHAM PADA TRANSAKSI REPO SAHAM DENGAN METODE SELL/BUY BACK REPO Trinanda Kristo Marthinus*, Budiharto, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.563 KB)

Abstract

Repurchase Agreement (REPO) adalah transaksi penjualan instrument efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati. Transaksi REPO sendiri merupakan transaksi yang mengadopsi adanya true sale atau sell/buy back outright dimana terdapat transfer of title dimana pada setiap transaksi REPO selalu diikuti adanya perubahan kepemilikan atas efek yang ditransaksikan. Transaksi ini mengakibatkan pemilik saham awal yang ingin membeli kembali saham tersebut tidak dapat mendapatkan sahamnya karena sahamnya direpokan kembali atau terjadi gagal serah saham. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pembeli saham REPO yang melakukan kegiatan RE-REPO dan mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila pemegang saham RE-REPO tidak bisa mengembalikan saham yang seharusnya dikembalikan kepada pemilik saham awal pada waktu yang ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli saham REPO yang melakukan kegiatan RE - REPO dan melakukan gagal serah saham harus bertanggung jawab dengan melakukan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak pemilik saham awal. Kejadian gagal serah saham tersebut juga menimbulkan suatu akibat hukum atau konsekuensi yuridis pada pihak terkait yaitu Pihak Arranger dan Pihak Pembeli Saham REPO tersebut.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BARENLITBANGDA) DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG Roy Reyaji Yudhistira; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.04 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dan mengetahui hubungan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dengan instansi lain dalam merencanakan kebijakan pembangunan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dan jenis data sekunder.Hasil-hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa tinjauan terhadap tugas dan wewenang Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (BARENLITBANGDA) dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini saya selaku penulis hanya melakukan penelitian tentang kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Semarang, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang, maka perlu adanya kebijakan yang menyempurnakan perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Dan hubungan BARENLITBANGDA dengan instansi terkait untuk melakukan perencanaan kebijakan ekonomi tersebut, dilakukan dengan cara Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Forum perangkat daerah untuk memperoleh saran dan masukan dari instansi yang ada di Kabupaten Semarang untuk penyempurnaan rancangan kebijakan ekonomi tersebut.
ANALISIS PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI SAHAM PADA KASUS DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT MELAWAN BECKETT,PTE.LTD. Kashadi, Moch. Djais, Julianto Putra Hasudungan Sitompul*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.212 KB)

Abstract

Penulisan hukum ini dilakukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1130K/Pdt/2010 terkait kasus eksekusi gadai saham yang dilakukan Deutsche Bank telah sah dilakukan dan sesuai dengan peraturan gadai saham yang berlaku.Penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata khususnya gadai saham, serta diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan gadai.Metode analitis yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa gadai saham yang dilakukan PT.Asminco Bara Utama kepada Deutsche Bank telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang gadai dan saham. Kedua, eksekusi yang dilakukan Deutsche Bank  dilakukan secara privat/dibawah tangan karena dalam Pasal 5 (a) Share Pledge Agreement telah sesuai dengan Pasal 1155 KUH PerdataKesimpulan yang diperoleh bahwa pengikatan gadai atas saham pada kasus Deutsche Bank melawan Beckett,Pte.Ltd pada dasarnya telah sesuai dengan pengertian gadai itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Kedua eksekusi di bawah tangan yang dilakukan Deutsche Bank atas saham yang digadaikan PT. Asminco Bara Utama menurut penulis sudah tepat karena karena dalam Pasal 5(a) Share Pledge Agreement sesuai dengan Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata, surat kuasa dalam perjanjian gadai saham,  maupun berdasarkan penetapan pengadilan

Page 58 of 157 | Total Record : 1565

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue