cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 57   58   59   60   61 
EKSEKUSI BARANG BUKTI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG Hani Irham Dessetya, Pujiyono ,Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.503 KB)

Abstract

One of the problems in the environmental field in the forestry sector is the problem of illegal logging or known by the term "illegal logging". Crimes encourage illegal logging forestry deforestation, law enforcement has been unable to provide a deterrent effect to the perpetrators. Attorney as an implementing agency in the execution of the verdict in kracht van gewijide will run the verdict was legally binding if the decision has received a copy of a letter from the registrar (Section 270 Criminal Procedure Code). Legal writing is to discuss the security deposit and proceeds of crime evidence of illegal logging in Semarang District Court as well as the mechanisms for the execution of case evidence of illegal logging in Semarang District Court. This thesis uses the normative research methods. Specifications research is descriptive analysis. Writing this paper uses data collection techniques to study the documents and literature searches. Data and analysis is qualitative. The data was then analyzed by the approaches defined descriptively and presented in a descriptive analytical overview of the general description of the problem. Storage and security of evidence illegal logging results in Semarang District Court can be distinguished as authorized in the storage and safeguarding of evidence illegal logging results are RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) are set out in presence of the State Foreclosure Home Storage Objects ( RUPBASAN), which is regulated in Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure, Government Regulation. 27 Year 1983 on the Implementation of the Code of Criminal Procedure, and the Minister of Justice M.05.UM.01.06 No. 1983 on Management of Confiscated Objects and Items Confiscated by the State in the State Foreclosure Home Storage Objects. Meanwhile, those responsible for the items confiscated in the investigation and inspection is the prosecutor's office and the police department, the proceeds of crime evidence eventually placed in RUPBASAN. Storage of confiscated items should be implemented as well as possible and responsibility by the prosecutor and the thing is prohibited for use by anyone
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ARAB SAUDI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN CRANE DI MASJIDIL HARAM TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Aista Wisnu Putra*, HM. Kabul Supriyadhie, Rahayu
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.265 KB)

Abstract

Tragedi jatuhnya derek (crane) di Masjidil Haram pada tahun 2015 menimbulkan banyak kerugian korban dari berbagai negara. Oleh karena itu perlu diketahui pihak yang bertanggung jawab mengadili pelaku dan mengganti kerugian korban. Hasil dari penelitian ini telah mengetahui kronologi dari jatuhnya crane tersebut, yakni karena adanya kelalaian operator untuk menurunkan leher derek pada saat angin kencang, padahal pihak Arab Saudi telah memperingatkan. Kemudian diketahui juga bahwa Negara Arab Saudi adalah negara yang paling berhak mengadili pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya crane, karena berdasarkan yurisdiksi paling kuat yakni yurisdiksi teritorial. Kemudian Arab Saudi juga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian para korban karena pelaku adalah badan swasta yang bekerja sama dengan Arab Saudi untuk melaksanakan fungsi negara dan kesalahan badan swasta tersebut tidak dicegah secara langsung oleh Arab Saudi yang hanya mengingatkan operator untuk menurunkan leher derek.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN PN. SEMARANG NO. 05/PID.SUS/2015/PN.SMG.) Molalan Zebua*, Nur Rochaeti, AM. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.443 KB)

Abstract

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika wajib diberikan perlindungan dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma terhadap anak, termasuk menghindarkan anak dari penjatuhan pidana penjara. Di Indonesia, dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikeluarkan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan dan menjauhkan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Nicholas Samuel*, Indarja, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.65 KB)

Abstract

Pembangunan pada dasarnya proses perubahan secara terus menerus, yang pada hakekatnya menuju pada suatu tujuan yg ingin dicapai. Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut serta bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Dengan demikian data yang di sajikan merupakan data sekunder. Dan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sudah cukup efektif dalam upaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah karena menurut laporan rekapitulasi target dan realisasi diatas menunjukkan bahwa realisasinya melebihi dari target yang diharapkan. Kurangnya partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran merupakan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun cara mengatasinya pemerintah Kabupaten Sukoharjo giat memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai reklame dan pajak reklamenya.
PELAKSANAAN DEPORTASI ORANG ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI JAKARTA TIMUR) Astrid Ditha F.A*, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.035 KB)

Abstract

Di era globalisasi dan perdagangan bebas ini, manusia dituntut untuk terus maju dan berkembang serta lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin beragam, berkaitan dengan hal ini Kantor Imigrasi diberikan tanggungjawab untuk pengawasan Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia. Orang Asing yang melanggar peraturan UU Keimigrasian akan diberikan sanksi berupa deportasi, ini telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Kantor Imigrasi yang dalam penulisan hukum ini di khususkan pada Kantor Imigrasi Jakarta timur, serta mengetahui proses pelaksanaan deportasi sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Berdasarkan penelitian deskriptif yang dilakukan penulis berdasarkan data terlampir, diketahui bahwa Kantor Imigrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Orang Asing yang dianggap telah melanggar perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi berupa pro justicia (jika ia melakukan tindak pidana) atau Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi. Kantor Imigrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dalam prosesnya dilakukan sesuai pada apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Disarankan kepada Kantor Imigrasi agar dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan Tindakan Administrasi Keimigrasian harus lebih melibatkan peran masyarakat.
KAJIAN HUKUM PERJANJIAN BAKU ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG UTAMA SEMARANG DENGAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (KLINIK MUTIARA BUNDA) Adi Jatmika*, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.786 KB)

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibentuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 melekat tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menjamin terselenggaranya program jaminan sosial. Pelaksanaan kewenangan atribusi  yang dimiliki oleh BPJS sebagai badan hukum publik berkaitan dengan pihak lainnya, yaitu salah satunya dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Kerjasama antar keduanya dituangkan kedalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati, sehingga berlaku seperti undang-undang.Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sistem perjanjian baku yang menjadi dasar kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang dengan Klinik Mutiara Bunda, selain itu agar dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban Para Pihak dalam menjamin pemenuhan hak Peserta JKN-KIS.Setiap penelitian membutuhkan suatu metode penelitian, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Klinik Mutiara Bunda) dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan kerjasama yang berdasarkan pada Perjanjian baku ini, mengatur tentang hubungan hukum antara BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Klinik Mutiara Bunda, hal-hal yang diatur meliputi hak dan kewajiban, ruang lingkup pelayanan, mekanisme pembayaran klaim, bentuk pertanggungjawaban, dan sanksi. Selain itu, pembahasan mengenai sistem perjanjian baku yang menjadi dasar hubungan kerjasama. Kerjasama yang telah disepakati dalam perjanjian berlaku seperti UU bagi para pihak yang terlibat, sehingga harus menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan demi mewujudkan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR (STUDI KASUS: KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA) Budiharto, Paramita Prananingtyas, Heny Apriyani*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.809 KB)

Abstract

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dewasa ini banyak bertumbuh kembang penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada Koperasi dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Tidak sedikit yang kemudian bergulir menjadi kasus hukum, janji-janji semula seperti yang ditawarkan koperasi kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ketika dana milik para anggota tidak bisa diambil kembali. Pengurus atau pengelola koperasi menjadi tersangka dengan sangkaan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perbankan/Koperasi, melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif - analitis. Data yang sudah diperoleh, lalu dilakukan analisis secara kualitatifHasil Penelitian menyimpulkan bahwa, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada hanya menuangkan dalam satu pasal saja dari Perjanjian Penyertaan Modal yang menyebutkan bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada memberikan jaminan berupa tanggungjawab apabila ada tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun berkaitan dengan modal penyertaan tersebut Adapun wujud konkret dari pertanggungjawaban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada ini tertuang dalam putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PB.Niaga. Jkt.Pst. Putusan tersebut memuat perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi usaha dan rencana pembayaran kepada mitra usahanya. Perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada terhadap Mitra Usaha dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Dengan adanya putusan perdamaian itu, maka hubungan hukum antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan para Mitra Usaha adalah berdasarkan perdamaian dalam PKPU sehingga tidak ‎ada lagi masalah hukum antara kedua belah pihak
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BENGKULU Viesy Leora Giarti*, Eko Sabar Prihatin,Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.592 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Penelitian yang bersifat desktiptif analitis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yang memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dinas kelautan dan perikanan Kota Bengkulu. Hasil penelitian yang diperoleh atas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya adalah  bahwa, Pemerintah Kota Bengkulu masih mengacu pada eraturan Walikota No. 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Daerah No. 199 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu, meskiun telah ada peraturan peralihan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, selama enerapan perwal dan erda tersebut tidak bertentangan dengan UU No.23 tahun 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa tugas dan wewenang. Tugas utama Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS Cindy Ayu Prasasi*, Lita Tyesta ALW, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.389 KB)

Abstract

Negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Penanganan fakir miskin, gelandangan dan anak terlantar harus dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Pengemis, gelandangan dan anak terlantar (PGOT) di Kota Semarang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2014 sebagai dasar hukum bagi penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga memang telah berupaya untuk menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mencanangkan program-program penanganan baik dalam hal pencegahan, pembinaan maupun rehabilitasi, namun untuk pelaksanaan ketentuan larangan dan sanksi pidana belum dapat dilaksanakan secara optimal.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK Galuh Sekar Kencana; Ratna Herawati; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.735 KB)

Abstract

Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD, salah satu DPRD di Indonesia adalah DPRD DKI Jakarta. DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan salah satunya adalah Badan Kehormatan.Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan belum dapat berjalan dengan maksimal, terkait penegakkan kode etik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, terkait pelanggaran terhadap kode etik Anggota Periode 2014-2019 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut serta bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif , Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder didukung dengan wawancara. Metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan terdapat 3 (tugas) dan 1 (satu) wewenang yang belum terlaksana dengan baik. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dari anggota DPRD, ketegasan dalam mengambil sanksi untuk memberikan efek jera masih kurang, Badan Kehormatan menerima laporan yang bersifat unsur politik dan upaya yang dilakukan Badan Kehormatan yaitu lebih selektif dalam menerima laporan, memberikan rekomendasi sanksi, dalam saat ini masih dalam proses pembuatan peraturan baru, Badan Kehormatan memberikan masukan, teguran, peringatan serta buku saku kepada anggota dewan.

Page 59 of 157 | Total Record : 1565

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue