cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 70   71   72   73   74 
PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA PASIEN YANG MENGALAMI KEGAWATDARURATAN DENGAN RS BHAYANGKARA SEMARANG Sarah Quroti A’yun*, Dewi Hendrawati, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.558 KB)

Abstract

Saat ini, kita erat dengan istilah perjanjian terapeutik atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai informed consent. Dari informed consent tersebut terkadang kita kurang memahami jika kejadian yang terjadi pada pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian terapeutik pada pasien dengan keadaan gawat darurat yang terjadi di RS Bhayangkara Semarang. Salah satu masalah yang timbul adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang informed consent itu sendiri. Penulisan hukum ini menggunakan metodologi penulisan hukum yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampil atau sebagaimana adanya dan penulis akan menganalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Dasar dari perjanjian terapeutik adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta undang-undang maupun peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian terapeutik. Hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian terapeutik di RS Bhayangkara Semarang berjalan dengan baik. Keluhan yang masuk berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perjanjian terapeutik masih bisa ditindak lanjuti dengan baik melalui mediasi. Mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian terapeutik, diharapkan pihak rumah sakit terutama dokter dapat memberitahukan informasi secara lebih menyeluruh dan ditulis secara lengkap dalam surat persetujuan tindakan medis.
HUBUNGAN KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI DAERAH Untung Dwi Hananto, Henny Juliani, Desyari Azhimy Wiyaliyanti*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.641 KB)

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, salah satunya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di daerah dan kendala yang terjadi dalam melakukan hubungan kerja serta solusi untuk kendala tersebut. Hubungan kerja tersebut diwujudkan dalam beberapa hal yaitu pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pemeriksaan tematik, pemeriksaan penghitungan kerugian negara, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DI KABUPATEN KENDAL (STUDI PADA ALFAMART DESA PUCANG REJO) Atina Sesaria*, mita Prananigtyas, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.262 KB)

Abstract

Masalah perlindungan penerima waralaba masih menjadi isu yang cukup penting saat ini. Walaupun belum terlihat terlalu banyak kasus pelanggaran hak-hak penerima waralaba yang sudah cukup lama berlansung. Perlu dicermati secara kritis karena perlindungan tersebut memberikan dampak yang sangat significant terhadap penerima waralaba. Perlindungan atas kepentingan pihak penerima waralaba sangat diperlukan, karena pada kenyataanya pihak penerima waralaba selalu berada dalam pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima waralaba adalah berupa perjanjian waralaba yang dibuat oleh pemberi waralaba yang meliputi hak dan kewajiban penerima waralaba. Dalam perjanjian waralaba tersebut terdapat lebih banyaknya kewajiban yang harus ditanggung dibandingkan hak yang diperoleh penerima waralaba. Prosedur perolehan Izin untuk mendirikan usaha waralaba gerai Alfamart di kabupaten Kendal dilakukan dengan mengurus izin usaha yang termasuk jenis usaha “Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.” Maka jenis-jenis perizinan yang diperlukan adalah meliputi: Permohonan izin prinsip, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Prosedur dalam mindirikan bisnis waralaba di kabupaten Kendal akan ditempuh seperti tahap-tahap yang disebutkan. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGANGKUTAN UDARA MELALUI PENETAPAN TARIF (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Glory Rumondang Simanjuntak*, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.531 KB)

Abstract

Banyaknya bisnis pengangkutan udara di Indonesia memicu persaingan dalam mencari keuntungan dan menguasai pangsa pasar, salah satunya adalah dengan menjual tiket murah yang berakibat pada perang tarif antar maskapai. Menjual tiket murah merupakan hak badan usaha angkutan udara, namun menjual tiket lebih rendah dari tarif batas bawah melanggar peraturan pemerintah mengenai tarif. Penjualan tiket dibawah tarif batas bawah berakibat pada persaingan tidak sehat yang membahayakan pemenuhan hak-hak konsumen. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui tentang pengaturan tarif angkutan udara dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan tarif angkutan udara semakin tahun semakin baik, terinci, dan sesuai dengan filosofi pengaturan tarif. Perlindungan hukum terhadap penumpang yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah sama dengan penumpang pada umumnya meliputi pemenuhan atas hak-hak penumpang dan perlindungan melalui pengawasan atas unsur-unsur perlindungan hukum dalam pengangkutan udara yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, pelayanan, tarif, dan perjanjian pengangkutan, namun pada praktiknya, perlindungan terhadap konsumen yang membeli tiket dibawah tarif batas bawah belum dapat dipenuhi secara maksimal.
TINJAUAN TERHADAP PEMAKNAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BUMN DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XI/2013 Lala Taprisa Paksi Nurfahmi; Henny Juliani; Nabitatus Sa'adah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.514 KB)

Abstract

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bentuk penyertaan modal negara yang diberikan kepada BUMN. Pelaksanaan penyertaan modal negara tersebut menuai permasalahan terkait pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan karena tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan menjadi berbeda. Undang-Undang Keuangan Negara beranggapan bahwa keuangan negara yang berada dalam BUMN masih menjadi  keuangan negara  dan tunduk pada hukum publik, sedangkan Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tersebut merupakan keuangan BUMN yang tunduk pada hukum privat. Akibat hukum yang timbul atas disharmonisasi tersebut yaitu pengawasan keuangan BUMN dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), masuknya kebijakan negara pada kebijakan direksi serta ketidakjelasan kualifikasi kerugian negara yang dapat diterapkan pada BUMN atas kerugian perusahaan yang dialaminya.
ASURANSI KECELAKAAN DIRI (PERSONAL ACCIDENT) PADA PT. ALLIANZ UTAMA INDONESIA TERHAPAD PENGGUNA JASA TRANSPORTASI GO-JEK DI WILAYAH JAKARTA Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, Tri Puji Astuti*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.646 KB)

Abstract

Asuransi kecelakaan diri merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang jasa transportasi yang sah yang menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum yang ditumpanginya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang atas bahaya yang akan menimpahnya yang tujuannya adalah meringankan dan mengalihkan beban para korban atau ahli warisnya. Go-Jek adalah alat transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dipesan secara online.. Peristiwa kecelakaan berulang-ulang terjadinya sehingga perlu meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, dari segi kemanusiaan para penumpang atau korban dari kecelakaan tersebut perlu dibantu biaya pengobatannya (luka-luka, cacat) dan pemberian santunan kepada korban yang meninggal. Atas dasar tanggung jawab moral PT. Go-Jek Indonesia terhadap korban maka dibentuklah suatu pertanggungan satu-satunya jalan untuk mengalihkan sebaagian atau seluruh resiko yang menimpah manusia yaitu dengan mengadakan perjanjian dengan PT.Allianz Utama Indonesia Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris, dengan hasil bahwa Dengan adanya asuransi kecelakaan diri bagi pengguna jasa Go-jek, maka  setiap pengguna jasa transportasi yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap, berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan penumpang ataupun ganti kerugian. Namun untuk menerima klaim tersebut, maka setiap pengguna jasa transportasi Go-Jek melakukan persyaratan prosedur dan pembayaran klaim. Jangka waktu penerimaan klaim adalah 30 hari setelah pengajuan klaim itu dilakukan. Hendaknya pihak Gojek dan Asuransi Allianz, lebih mengoptimalkan dalam memberikan informasi atau penyuluhan kepada masyarakat, karena masih banyak kesimpang siuran dalam hal memberikan perlindungan asuransi bagi pengguna jasa Gojek, selanjutnya agar lebih mempermudah prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat jika terjadi musibah kecelakaan.
Protection Of Civilians In Armed Conflict In Libya Anesty Amelia Kartika, Joko Setiyono , Soekotjo Hardi Winoto
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The demonstrations that occurred in several cities demanding the resignation of Gaddafi's Libya was initially done by performing acts of vandalism. The actions taken by demonstrators bigger and more frequent conflict with the security forces. With the extent of the actions of the Gaddafi government, make the demonstrators feel that the only way to end the Gaddafi regime is to take the armed resistance. The moment the rebels weakened condition, the Security Council to seek negotiations with the Libyan government. However, the effort was rejected by the government of Gaddafi. Then the Security Council to send peacekeepers. Peacekeeping function is to protect the civilian population. The Security Council issued a resolution to the enforced of no-fly zone. Initially the conflict in Libya is a civil war. However, with the inclusion of the intervention of the NATO (North Atlantic Treaty Organization) based on a mandate from the Security Council to make this conflict to an international impact. Responsibility of the government to protect the Libyan civilian population is to prosecute the son of Gaddafi Saif al-Islam. Libyan state in transition, making the debate where Saif will be tried. ICC (International Criminal Court) felt that Libya has not been able to prosecute Saif. The aim is to ensure a fair trial for Saif crack when arrested.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DI DESA KLALING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS Pratiwi Putri Utami*, Indarja, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.109 KB)

Abstract

Dalam rangka perwujudan demokrasi tingkat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten kudus dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dialami serta solusinya. Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti data primer dan sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klaling telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, serta melaksanakan  pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya dijumpai kendala-kendala diantaranya keberadaan BPD yang kurang diakui, tidak adanya pembinaan dan pelatihan secara khusus dari pemerintah desa, serta pola hubungan antara BPD dan pemerintah desa yang kurang harmonis. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan antara pihak-pihak terkait serta mengadakan musyawarah dalam memecahkan berbagai permasalahan.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA Salma Suroyya Yuni Yanti*, Mulyadi, Yunanto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.035 KB)

Abstract

Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama serta akibat hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama. Dengan adanya penerapan hukum dalam amar Putusan Pengadilan Agama Salatiga, status ahli waris beda agama menjadi ahli waris dan Penetapan Pengadilan Agama Badung, status ahli waris beda agama tidak ditetapkan menjadi ahli waris, tetapi tetap mendapat harta waris melalui wasiat wajibah.  Menurut hukum waris KUHPerdata ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang, sedangkan dalam hukum waris islam beda agama menjadi penghalan. Disamping itu akibat hukum menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK ATAS STATUS WARGA NEGARA DALAM PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING DI SINGKAWANG Lita Tyesta, Amiek Soemarmi, Eko Triadi da Praku Purba*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.881 KB)

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman, baik itu kepada ibu maupun anak. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memberi jalan keluar terhadap permasalahan terkait dengan status dan kedudukan hak perempuan dan anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam UU tersebut, menerapkan azas- azas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Artinya, Si anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hak perempuan dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapat pokok-pokok kesimpulan yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan perempuan dan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa perempuan atau ibu diberikan kesempatan untuk mempertahankan kewargaengaraan Indonesianya dan anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Kedua, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Page 72 of 157 | Total Record : 1565

 70   71   72   73   74 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue