cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aswar
Contact Email
aswar@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285398358467
Journal Mail Official
aswar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Tamangapa Raya III, No. 16, Antang
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Azhar Islamic Law Review
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa
ISSN : 26547120     EISSN : 26566133     DOI : 10.37146/ailrev
Core Subject :
The aims of the Al-Azhar Islamic Law Review is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Islamic Jurisprudence (fiqh); Private Law; Criminal Law (fiqh jinayah); Islamic Philosophy; Islamic Legal Policy; Administrative Law; Constitutional Law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "volume 7 nomor 1, 2025" : 5 Documents clear
Disparitas Pengaturan Hak Hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Jumni Nelli; Ridha Sandrina Siregar; Ridho Arahman; Wildan Arfilla; Ahmad Akbar
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 7 NOMOR 1, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menimbulkan persoalan lanjutan terkaitcpemenuhan hak anak, khususnya mengenai hadhanah atau hak asuh. Sengketa pengasuhan pasca perceraian sering menempatkan anak pada posisi rentan, sementara hukum nasional menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep hadhanah dalam hukum Islam serta mengkaji pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan perlindungan anak tanpa menetapkan prioritas mutlak pengasuh. Perbedaan tersebut terlihat pada aspek kelayakan pengasuh, batas usia anak, dan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan hadhanah agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi anak pasca perceraian.
Implementasi Pembatasan Distribusi LPG 3 Kg bagi Pengecer Perspektif Siyasah Syar’iyyah Sri Yusrianti; Kurniati Kurniati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 7 NOMOR 1, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pembatasan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bagi pengecer diberlakukan pemerintah untuk mengatasi kebocoran subsidi dan memastikan ketepatan sasaran penerima. Namun, kebijakan ini menimbulkan dilema antara efisiensi fiskal negara dan perlindungan mata pencaharian pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan, dampak, efektivitas, dan keadilan kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg bagi pengecer ditinjau dari perspektif Siyasah Syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara normatif sah sebagai bentuk Siyasah Mulzimah karena bertujuan melindungi harta negara (hifdz al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan umum. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya mata pencaharian pengecer mikro, kesulitan akses masyarakat kecil, serta potensi pelanggaran kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg perlu direformulasi dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif, fiqh al-awlawiyyāt, serta skema transformasi pengecer agar tetap menjadi bagian dari sistem distribusi resmi.
Konstruksi Pernikahan Qur’ani di Era Metamodern: Sintesis Prinsip At-Taradin, Al-Ma’ruf, dan Al-Adl Menghadapi Tantangan Kontemporer Muhammad Nasir; Hasyim Haddade; Hamka Ilyas
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 7 NOMOR 1, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi pernikahan Qur’ani serta relevansinya dalam menghadapi tantangan era metamodern yang ditandai oleh individualisme, konflik rumah tangga, dan disrupsi digital. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir maudhu’i (tematik), yaitu menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pernikahan secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dalam perspektif Al-Qur’an bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan kokoh (mitsaqan ghalizhan) yang bersifat spiritual-transendental. Tujuan pernikahan mencakup dimensi spiritual-psikologis berupa terwujudnya sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta dimensi sosio-biologis berupa penjagaan kehormatan dan keberlangsungan keturunan. Implementasi pernikahan Qur’ani bertumpu pada sintesis tiga prinsip utama, yaitu kesukarelaan (at-taradin), pergaulan yang baik dan bermusyawarah (al-ma’ruf), serta keadilan (al-‘adl). Prinsip-prinsip tersebut dinilai relevan untuk membangun keluarga tangguh yang adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer tanpa kehilangan nilai-nilai dasar ajaran Islam.
Poligami dalam Tinjaun Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia: Dimensi Keadilan Dan Konvergensi Regulasi Hamdan Hamdan; Muhammad Fikri Ramadhan; Muh Rifqi Fayyad Mas’ud; Kurniati Kurniati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 7 NOMOR 1, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik poligami dari dua perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perangkat turunannya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis komparatif terhadap ketentuan poligami dalam kedua kerangka hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Islam memberikan kelonggaran poligami hingga empat istri dengan syarat utama keadilan sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 3, hukum positif Indonesia menerapkan asas monogami dan memperketat praktik poligami melalui persyaratan administratif dan yuridis yang ketat (Pasal 3–5 UU No. 1/1974 dan Pasal 55–59 KHI). Temuan penelitian juga mengungkap bahwa praktik poligami tanpa izin, terutama melalui nikah siri atau tanpa pemenuhan syarat hukum, sering menimbulkan dampak sosial negatif berupa ketidakstabilan keluarga, ketidakadilan hak, dan tekanan psikologis pada istri dan anak. Implikasi penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, di mana regulasi negara berupaya mengkonkretkan prinsip keadilan dalam poligami demi menciptakan kemaslahatan, perlindungan keluarga, dan tertib administrasi perkawinan.
Metode Lafdziyah dan Maknawiyah dalam Penetapan Hukum Islam serta Implementasinya terhadap Larangan Khamar Tarmizi Tarmizi; Aswar Aswar; Suandi Suandi; Lukman Ansar
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 7 NOMOR 1, 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode penetapan hukum secara lafdziyah dan maknawiyah serta implementasinya terhadap larangan khamar. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan hukum Islam dan pengumpulan data melalui studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode lafdziyah dan maknawiyah keduanya sangat penting untuk menetapkan hukum Islam. Metode lafdziyah adalah cara terpenting untuk memahami hukum yang terkandung dalam suatu dalil karena memahami maksud ayat langsung dapat dicapai dengan hanya melihat teksnya. Metode maknawiyah menginterpretasikan dalil berdasarkan konteks, situasi, dan kondisi ketika muncul (azbabun nuzul). Metode ini dapat dipelajari melalui kajian historis, sosiologis, antropologis, atau bahkan psikologis. Dalam penetapan hukum Islam, metode maknawiyah digunakan baik melalui kiyas, maslahat mursalah, atau "urf." Oleh karena itu, pemahaman maknawiyah dapat merespon perubahan dan menjawab masalah hukum Islam di masa kini. Dalam memahami hukum Islam yang lebih responsif, metode lafdziyah perlu dibarengi dengan metode maknawiyah sebagai upaya ijtihad terhadap masalah-masalah hukum yang kompleks dan situasional. Implementasinya pada larangan khamar yaitu dilakukan melalui pemahaman secara lafdziyah bahwa khamar dan sejenisnya sudah mutlak diharamkan meskipun tidak dilakukan penafsiran secara maknawiyah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 1, 2026 VOLUME 7 NOMOR 2, 2025 VOLUME 7 NOMOR 1, 2025 VOLUME 6 NOMOR 2, 2024 VOLUME 6 NOMOR 1, 2024 VOLUME 5 NOMOR 2, 2023 VOLUME 4 NOMOR 2, 2022 VOLUME 4 NOMOR 1, 2022 VOLUME 3 NOMOR 2, 2021 VOLUME 3 NOMOR 1, 2021 VOLUME 2 NOMOR 2, 2020 VOLUME 2 NOMOR 1, 2020 VOLUME 1 NOMOR 2, 2019 VOLUME 1 NOMOR 1, 2019 More Issue