cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Inovasi Sains Nusantara
Contact Email
inovasisainsnusantara@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
inovasisainsnusantara@gmail.com
Editorial Address
Office : Griya Asri Nusantara I. No 15 Kabupaten Lampung Selatan Phone : 0858-3224-3277 - 0812-7245-3747 Email : inovasisainsnusantara@gmail.com
Location
Kab. lampung selatan,
Lampung
INDONESIA
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Published by PT. Inovasi Sains Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30889839     DOI : -
Core Subject :
Focus and Scope JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik bertujuan mendorong pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, berbasis hasil penelitian mencakup: 1. Ilmu Hukum: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi dan bisnis, HKI, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Adat, Hukum Islam. 2. Ilmu Politik: Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Kebijakan Pubik, Pelayanan Publik, E-Government, Manajemen Pemerintahan, Sosiologi Politik, Ekonomi Politik, Politik Perbandingan, Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik.
Arjuna Subject : -
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
SISTEM INFORMASI MOBILE DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN BPJS KEPADA MASYARAKAT DI PUSKESMAS NGARAS KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT Eka Ubaya Taruna Rauf; Henni Kusumastuti; Fajar Sasora
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/n9n7vf44

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Sistem Informasi Mobile serta mengkaji optimalisasi pelayanan BPJS di Puskesmas Ngaras, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Mobile di Puskesmas Ngaras telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal ini tercermin dari kemudahan dalam pengolahan data, kecepatan penyampaian informasi, serta fleksibilitas layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait kesalahan dalam proses pendaftaran dan pembaruan data pasien. Sementara itu, pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Ngaras dinilai cukup baik dan telah memenuhi prinsip pelayanan yang diharapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti waktu respons yang belum optimal dan prosedur pelayanan yang cenderung lama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas petugas dalam menyampaikan informasi kepada pasien, sehingga beberapa pasien masih merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan. Sebagai upaya perbaikan, disarankan agar pihak puskesmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan serta manfaat dari Sistem Informasi Mobile. Dengan demikian, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan dapat meningkat, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif menggunakan layanan yang tersedia. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dari petugas BPJS Kesehatan agar dapat memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pasien.
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI APLIKASI E-KINERJA DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI BKPSDM KOTA BANDAR LAMPUNG Eka Ubaya Taruna Rauf; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/vkqddp68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung serta mengevaluasi pengembangan e-government di instansi tersebut. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi aplikasi E-Kinerja di BKPSDM Kota Bandar Lampung memiliki potensi dalam meningkatkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi pegawai. Namun, pencapaian tujuan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan sistem E-Kinerja secara daring, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya literasi teknologi terkait penggunaan komputer dan internet. Selain itu, pengembangan e-government di BKPSDM Kota Bandar Lampung mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, terdapat kendala seperti ketergantungan pada layanan server pihak ketiga dalam operasional aplikasi E-Kinerja. Kendati demikian, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah patut diapresiasi. Dengan pengembangan e-government yang berkelanjutan, BKPSDM Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain dalam memberikan pelayanan yang lebih andal, fleksibel, serta aman bagi masyarakat.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024: (Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung) Pedi Putra Wijaya; Anwar Anwar; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/z0r8fc69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024, dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu  Presiden  tahun  2024.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan narasumber anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Bandar Lampung, anggota Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan) Teluk Betung Barat, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tulang Bawang Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.   Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   Bawaslu melakukan sosialisasi untuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran pada Pemilu Presiden tahun 2024 dan melakukan pengawasan pada saat kampanye berlangsung serta penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi  Bawaslu Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2024 yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Bawaslu Kota Bandar Lampung.
PERAN FAD (FORUM ANAK DAERAH) DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Santi Firnawati; Agus Mardihartono; Rosidah Rosidah
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/6fphrh17

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, minimnya sarana dan prasarana menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), serta kurangnya peran aktif beberapa pelaksana. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dalam pembacaannya mudah dipahami. Hasil penelitian, bahwa Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah secara umum sudah baik karena adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi. Kesimpulan dari peneliti untuk Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan baik.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA EDUKASI FARM DAY DI KELURAHAN SUKARAME 2 KOTA BANDAR LAMPUNG Agus Gunawan; Agus Mardihartono; Rosidah Rosidah
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/z6fqym43

Abstract

Masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata edukasi Farm Day merupakan hal yang kompleks dan saling berkaitan. Tujuan penelitian untuk menganilisis sejauh mana Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Edukasi Farm Day. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Edukasi Farm Day berdasarkan 3 indikator yaitu; dimensi pemikiran, dimensi tenaga, dan dimensi materi sudah berjalan secara positif dan berdampak pada pengembangan wisata Farm Day. Namun terdapat beberapa hambatan seperti Keterbatasan daya tarik bagi pengunjung dan kurangnya keterampilan tenaga kerja. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pada indikator dimensi pemikiran, adanya partisipasi aktif oleh masyarakat melalui penyebaran informasi jangka Panjang, sedangkan dimensi tenaga, masyarakat aktif ikut menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan taman Farm Day dan Dimensi materi adanya dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KALURAHAN NGLORO SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN GUNUNGKIDUL Putri Fajar Cahyani; Samsuharjo; Febriana Muryanto
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/jq5z9y03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi smart governance dalam pelayanan publik serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi smart governance. Penelitian kualitatif deskriptif ialah jenis penelitian yang dipergunakan pada kegiatan penelitian ini yaitu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi di Kalurahan Ngloro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Teknik penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya implementasi smart governance dalam pelayanan publik di Kalurahan Ngloro sudah mengimplementasi smart governance namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu di atasi. Hal ini dapat dilihat dari indikator Edward III (1) Komunikasi, yang ada di Kalurahan Ngloro menggunakan komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Namun, dalam komunikasi masih belum efektif dilihat dari aparatur dalam mengoperasikan teknologi informasi. (2) Sumber daya, yang ada di Kalurahan Ngloro masih terbatas dan belum memenuhi, terutama pada sumber daya manusianya dan juga jaringan internet yang masih terbatas (3) Disposisi, sikap yang dimiliki aparatur pemerintah Kalurahan Ngloro baik hal ini dilihat dari komitmen aparatur dalam mendukung pelaksanaan implementasi masterplan smart city Kabupaten Gunungkidul khususnya implementasi smart governance dalam pelayanan publik di kalurahan ngloro. (4) Struktur Birokrasi, dalam menerapkan implementasi smart governance pelayanan publik di Kalurahan Ngloro sudah berpedoman pada Standar Oprasional Prosedure (SOP) dengan melakukan tugas sesuai dengan kewajiban dan tupoksi masing-masing.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Diana Nofita Sari; Tanti Apriyani; Rusman Rupinus Manik
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/ggcp8975

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan metode triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses pengumpulan data, reduksi atau kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan cukup baik berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecakupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hambatan-hambatan dalam evaluasi kebijakan BLT-DD yaitu: keterbatasan anggaran, akurasi data, regulasi yang sering berubah, proses verifikasi penerima manfaat, keterlambatan pencairan dana, kecemburuan sosial antar warga, dan warga yang enggan mengungkapkan kondisi ekonominya secara nyata.
KONTRIBUSI PENYULUH KB TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDARLAMPUNG Eka Ubaya Taruna Rauf; Henni Kusumastuti; Wisnaningsih Wisnaningsih; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/31bcmg78

Abstract

Di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, masih ditemukan kasus anak yang mengalami stunting di beberapa kelurahan. Tercatat dua anak mengalami stunting di Kelurahan Rajabasa Nunyai, empat anak di Kelurahan Gedung Meneng, dan lima anak di Kelurahan Rajabasa Jaya. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program penanganan stunting oleh para penyuluh di lapangan adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengikuti program pencegahan stunting, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi stunting serta mengevaluasi kinerja para penyuluh Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB) di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, termasuk penambahan jumlah penyuluh dan penerapan metode penyuluhan yang lebih kreatif, terutama dalam layanan konseling kepada masyarakat. Temuan ini memperkuat fakta bahwa kasus stunting akibat kekurangan gizi masih terjadi di Kelurahan Gedung Meneng, Rajabasa Jaya, dan Rajabasa.
IMPLEMENTASI PROGRAM SAPI KERBAU ANDALAN NEGERI (SIKOMANDAN) DI UPT PUSKESWAN MERBAU MATARAM KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Sofiansyah Sofiansyah; Anwar Anwar; Suhaimi Suhaimi
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/xgyg6667

Abstract

Peternak sapi dan kerbau adalah  hal yang penting bagi  bangsa Indonesia untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan khususnya pangan, mengingat potensi sumber daya yang tersedia. Sektor peternakan memiliki peranan penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dapat tercukupi, salah satunya dengan sumber hewani atau hasil ternak. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui Implementasi Pelayanan Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang diberikan oleh petugas UPT Puskeswan Kecamatan Merbau Mataram selama ini. Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap key informan dan informan, dengan analisis data kualitatatif. Implementasi Program ini dilakukan dengan melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan  gratis dalam upaya peningkatan populasi sapi dan kerbau. Peternak sapi dan kerbau di wilayah Kecamatan Merbau Mataram dapat mengakses kegiatan ini dengan menghubungi inseminator di wilayah masing-masing, maupun datang langsung ke kantor UPT Puskeswan Kecamatan Merbau Mataram. Untuk mencapai tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kendala yang dihadapi selama berjalannya Program SIKOMANDAN antara lain letak geografis wilayah Kecamatan Merbau Mataram yang beberapa sulit dijangkau terutama pada musim hujan, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kemampuan peternak dalam menggunakan gadget dan seringnya gangguan pada aplikasi pelaporan yang sering membuat keterlambatan pelaporan.
PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM BANDAR LAMPUNGDALAM PEMBERDAYAAN UNIT LAYANAN KEMASAN Bella Safira; Hinfa Mosshananza; Aprilianto Amir
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/rwpgmm40

Abstract

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Namun, banyak pelaku UKM mengalami kendala dalam hal kualitas kemasan produk yang memengaruhi daya saing mereka di pasar modern. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM membentuk Unit Layanan Kemasan (ULK) sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan mutu kemasan dan branding produk UKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan ULK di Bandar Lampung serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi dari Dinas Koperasi dan ULK serta pelaku UKM. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan Unit Layanan Kemasan (ULK), dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Unit Layanan Kemasan (ULK) berdampak positif terhadap pelaku UKM, khususnya dalam meningkatkan mutu kemasan, memperbaiki citra produk, serta memperluas akses pasar. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat   beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemerataan informasi kepada seluruh pelaku UKM, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pemberdayaan. Secara keseluruhan, program pemberdayaan Unit Layanan Kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung yang telah berjalan dengan cukup efektif. Keberlanjutan pada program ini diharapkan di masa yang akan datang mampu memperkuat posisi UKM sebagai pilar ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.

Page 2 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik