cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Inovasi Sains Nusantara
Contact Email
inovasisainsnusantara@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
inovasisainsnusantara@gmail.com
Editorial Address
Office : Griya Asri Nusantara I. No 15 Kabupaten Lampung Selatan Phone : 0858-3224-3277 - 0812-7245-3747 Email : inovasisainsnusantara@gmail.com
Location
Kab. lampung selatan,
Lampung
INDONESIA
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Published by PT. Inovasi Sains Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30889839     DOI : -
Core Subject :
Focus and Scope JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik bertujuan mendorong pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, berbasis hasil penelitian mencakup: 1. Ilmu Hukum: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi dan bisnis, HKI, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Adat, Hukum Islam. 2. Ilmu Politik: Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Kebijakan Pubik, Pelayanan Publik, E-Government, Manajemen Pemerintahan, Sosiologi Politik, Ekonomi Politik, Politik Perbandingan, Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik.
Arjuna Subject : -
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN UMUM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PERNIKAHAN DINI DI PULAU LEGUNDI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG Yonnawati Yonnawati; Aprilia Fitri Ningsih; Moenaqistin Nur Novianti; Andri Kurniawan; Icen Amsterly; Yosef Friadi
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/4nvn1g81

Abstract

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pernikahan dini umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian, praktik pernikahan di bawah usia tersebut masih sering terjadi, baik melalui dispensasi pengadilan maupun secara tidak tercatat secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pengambilan keputusan pernikahan dini di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Subjek penelitian ini adalah 3 responden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena pendekatan studi kasus dapat memperoleh data mendalam dengan berbagai cara untuk mengeksplorasi data seperti observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dalam proses pengambilan keputusan pernikahan dini, yaitu: ekonomi, pendidikan rendah, keluarga, lingkungan, lingkungan tempat tinggal, dan dukungan orang tua.
Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Kesetaraan Gender: Analisis Bibliometrik 2014–2024 Romi Ali Yuliansyah
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/kynvzh98

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan studi mengenai keterlibatan perempuan dalam ranah politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender selama periode 2014–2024. Perhatian terhadap isu ini meningkat seiring dengan menguatnya agenda pembangunan global yang menempatkan kesetaraan gender sebagai tujuan utama. Metode bibliometrik digunakan untuk menelusuri pola publikasi, keterhubungan antar penulis, jangkauan kontribusi wilayah, dan kecenderungan tema penelitian. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data publikasi ilmiah yang terindeks dan dituangkan dalam bentuk visualisasi melalui perangkat analisis bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah karya ilmiah serta perubahan orientasi studi dari keterwakilan yang bersifat simbolis menuju pemberdayaan substantif yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan kontribusi negara berkembang memperluas pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan afirmatif serta hambatan sosial-politik yang dihadapi. Temuan ini memberikan dasar bagi penguatan dukungan lembaga politik dan penerapan pengarusutamaan gender dalam pembuatan kebijakan untuk memperkuat peran perempuan dalam bidang politik ke depan.
ANALISIS KOMPARATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM ADAT LAMPUNG SAI BATIN Yosef Friadi; Moenaqistin Nur Novianti; Icen Amsterly
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/v1xg0574

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice ditinjau dari perspektif hukum adat Lampung Sai Batin. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kajian terhadap praktik hukum adat Lampung Sai Batin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep restorative justice memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai hukum adat Lampung Sai Batin yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek formalitas dan kelembagaan antara sistem hukum nasional dan hukum adat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai hukum adat dalam penerapan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan sosial.
ANALISIS QUIET QUITTING SEBAGAI BENTUK PENURUNAN PERILAKU EXTRA-ROLE (ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) DALAM ORGANISASI PUBLIK: TINJAUAN LITERATUR Sandia Pratama; Imam Khairi Al Mubarak; Angel Lauren; Anisa Bella; Atrika Iriani
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/ct4y5d68

Abstract

Fenomena quiet quitting semakin mendapat perhatian dalam kajian perilaku organisasi sebagai bentuk penurunan keterlibatan kerja pegawai yang hanya berfokus pada pelaksanaan tugas formal tanpa memberikan kontribusi ekstra di luar deskripsi pekerjaan. Dalam konteks organisasi publik, fenomena ini menjadi relevan karena kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada perilaku ekstra peran atau Organizational Citizenship Behavior (OCB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena quiet quitting sebagai bentuk penurunan OCB dalam organisasi publik serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif, melalui penelaahan berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa quiet quitting dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya keterikatan kerja, ketidakseimbangan antara kontribusi dan penghargaan, serta karakteristik birokrasi yang hierarkis dan prosedural. Fenomena ini berkontribusi terhadap penurunan OCB yang ditandai dengan berkurangnya perilaku sukarela pegawai di luar tugas formal. Lebih lanjut, penurunan OCB berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan publik, seperti melemahnya koordinasi kerja, rendahnya inisiatif, serta lambatnya respons birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem manajemen sumber daya manusia di sektor publik untuk meningkatkan keterlibatan pegawai dan mendorong perilaku OCB guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
TATA KELOLA BUMDES DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Eka Ubaya Taruna Rauf; Henni Kusumastuti; Wisnaningsih Wisnaningsih; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/qcr5f812

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidomulyo dibentuk melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. BUMDes diharapkan menjadi penggerak perekonomian desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dukungan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antar pengelola, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan BUMDes serta menilai dampaknya terhadap perekonomian Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum optimal sehingga kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi desa masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola, penguatan kemitraan eksternal, dan partisipasi aktif masyarakat agar BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan desa.
KINERJA APARATUR DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA DI SUKAMARGA KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT Deni Rahmawan; Anwar Anwar; Muhammad Herowandi
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/04f6dt90

Abstract

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah camat dan menjadi unit pemerintahan pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa Sukamarga di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, berupaya mewujudkan desa mandiri melalui pengelolaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, serta penataan sumber daya aparatur. Kinerja aparatur desa menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan desa secara efektif dan efisien, sementara kemandirian desa dimaknai sebagai kemampuan desa dalam mengelola, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Desa Sukamarga Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Kinerja aparatur desa diukur berdasarkan indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas menurut Budi Setiawan dan Ahmad Farhani (2019), sedangkan kemandirian desa diukur melalui kemampuan desa mengatur rumah tangganya, mengelola pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, mengutamakan aspirasi dan partisipasi masyarakat, serta mengelola sumber daya secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan teori Agusta Ivanovitsky dan Pujiyanto (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur Desa Sukamarga pada seluruh indikator telah dilaksanakan dengan baik dan berkontribusi positif terhadap terwujudnya kemandirian desa, yang tercermin dari kemampuan desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya desa secara transparan dan bertanggung jawab.
PERAN BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN: STUDI KASUS KONFLIK KOTABARU LAMPUNG Budi Rahardjo; Heri Kurniadi; Aleia Aziza; Adiansyah Adiansyah
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/kgq62584

Abstract

Sengketa agraria masih kerap terjadi sebagai konsekuensi dari tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, kelemahan sistem pendaftaran tanah, dan belum adanya pengakuan terhadap hak komunal masyarakat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga yang secara khsusus dibentuk untuk mengurai persoalan pertanahan yang ada di Indonesia dengan harapan masyarakat memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum atas tanah yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran normatif Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam penyelesaian konflik lahan di Indonesia, dengan fokus pada sengketa lahan di Kotabaru, Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPN memiliki peran sentral namun terbatas dalam penyelesaian konflik lahan, terutama karena kendala administratif dan belum terintegrasinya kerangka hukum yang ada. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta integrasi pendekatan berbasis masyarakat guna mendorong penyelesaian konflik agraria yang inklusif dan berkeadilan.
Transformasi Pengawasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Kerangka Konstitusional Andri Kurniawan; Aprilia Fitri Ningsih; Yonnawati Yonnawati; Sulastri Sulastri
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/fb97kc04

Abstract

Era digital telah mengubah paradigma partisipasi publik dari jalur konvensional menuju ruang siber, di mana media sosial bertransformasi menjadi instrumen pengawasan sosial (social control) yang masif terhadap jalannya pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi konstitusional pengawasan masyarakat melalui media sosial serta implikasinya terhadap efektivitas prinsip checks and balances di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan digital merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Transformasi ini menciptakan fenomena "parlemen digital" yang mampu menembus hambatan birokrasi, namun masih diperhadapkan pada tantangan regulasi turunan seperti UU ITE yang berpotensi merepresi kritik publik melalui pasal-pasal multitafsir. Disimpulkan bahwa meskipun media sosial memperkuat demokrasi digital, diperlukan integrasi antara aspirasi digital dengan mekanisme pengambilan kebijakan formal serta penguatan literasi hukum agar fungsi pengawasan tetap berada dalam koridor hukum dan etika konstitusional.
Efektivitas Aplikasi KLAMPID Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya Ana Nafisatin Ilma; Riska Ayu Lestari; Dinda Nur Setya Utami; Putri Ayu Widya Kusuma; Meirinawati Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/ztq0nn46

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui digitalisasi guna mengatasi permasalahan pelayanan konvensional seperti antrean panjang dan inefisiensi birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas aplikasi Klampid New Generation (KNG) dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif melalui studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori POSDCORB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi KNG efektif dalam meningkatkan pelayanan, ditandai dengan percepatan waktu pelayanan, kemudahan akses, serta peningkatan transparansi dan efisiensi. Faktor pendukung meliputi kesiapan sistem digital, koordinasi antar lembaga, dan dukungan program berbasis komunitas, sedangkan faktor penghambat utama adalah keterbatasan literasi digital masyarakat. Kesimpulannya, KNG berkontribusi signifikan dalam transformasi pelayanan publik berbasis digital, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas pengguna dan penguatan sistem agar lebih optimal dan inklusif.
Sinergitas Kecakapan Linguistik dan Efektivitas Tata Kelola Birokrasi Lokal: Studi Kualitatif Layanan Berbasis Elektronik di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Eka Ubaya Taruna Rauf; Neni Iryani; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/zkpa5679

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membedah sinergitas antara kecakapan linguistik aparatur dengan tingkat efektivitas sistem tata kelola birokrasi pada pelayanan publik berbasis elektronik (digital governance) di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Pemutakhiran sistem pelayanan di tingkat kelurahan kerap kali terbentur kendala struktural yang bukan dipicu oleh kesiapan teknologi, melainkan akibat kerancuan instruksi, dominasi istilah birokrasi yang kaku (microcopy), serta pemilihan kosakata pada platform digital yang membingungkan masyarakat lokal. Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Penghimpunan data dilakukan melalui wawancara mendalam bersama pamong kelurahan dan warga setempat, pengamatan lapangan secara partisipatif, serta pembedahan dokumen pada media pelayanan virtual (seperti formulir daring dan aplikasi pesan instan WhatsApp). Hasil analisis kualitatif membuktikan bahwa formulasi tata bahasa yang buruk pada aplikasi digital memangkas efisiensi administrasi hingga 35% dan memicu tumpukan verifikasi manual. Rekonstruksi teks administrasi menjadi lebih ringkas, inklusif, dan humanis melalui pendekatan kebahasaan terbukti mampu mereduksi kesalahpahaman prosedur sebesar 60% serta mempercepat durasi penyelesaian berkas dari 3 hari menjadi hanya 1 hari kerja. Integrasi kompetensi kebahasaan menjadi determinan krusial dalam menyokong optimalisasi tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance) pada unit administrasi terkecil.

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik