cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Inovasi Sains Nusantara
Contact Email
inovasisainsnusantara@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
inovasisainsnusantara@gmail.com
Editorial Address
Office : Griya Asri Nusantara I. No 15 Kabupaten Lampung Selatan Phone : 0858-3224-3277 - 0812-7245-3747 Email : inovasisainsnusantara@gmail.com
Location
Kab. lampung selatan,
Lampung
INDONESIA
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Published by PT. Inovasi Sains Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30889839     DOI : -
Core Subject :
Focus and Scope JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik bertujuan mendorong pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, berbasis hasil penelitian mencakup: 1. Ilmu Hukum: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi dan bisnis, HKI, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Adat, Hukum Islam. 2. Ilmu Politik: Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Kebijakan Pubik, Pelayanan Publik, E-Government, Manajemen Pemerintahan, Sosiologi Politik, Ekonomi Politik, Politik Perbandingan, Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik.
Arjuna Subject : -
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG Eka Ubaya Taruna Rauf; Malik Malik; Aulia Rahmawati; Wisnaningsih Wisnaningsih
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/km9mca87

Abstract

Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam meringankan beban masyarakat miskin di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung telah terlaksana melalui dimensi yaitu, (a) Faktor komunikasi, (2) Faktor sumber daya manusia, pelaksana/pendamping, (3) Disposisi/sikap pelaksana, (4) Struktur birokrasi secara umum sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal karena masih ada aspek yang belum berjalan optimal. Aspek yang menghambat implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam meringankan beban masyarakat miskin di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yaitu (a) Aspek komunikasi, program belum tersosialisasi dengan baik (b) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam implementasi kebijakan (c) Belum adanya pengawasan terhadap implementasi program dengan baik.
IMPLEMENTASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA OLEH TNI AD KODIM 0410/KBL SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN PANJANG, KOTA BANDAR LAMPUNG Lies Kumara Dewi; Eka Ubaya Taruna Rauf
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/3e0kgk43

Abstract

Program TMMD adalah sebuah inisiatif bersama antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Kegiatan TMMD tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup kegiatan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, serta instansi terkait. Melalui pembangunan berbagai infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, TMMD diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Contoh nyata dari program ini adalah pelaksanaan TMMD di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan tokoh masyarakat. TNI bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu membangun desa. Kegiatan fisik dan non-fisik yang dilaksanakan dalam TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat.
EFEKTIVITAS KEARSIPAN BERBASIS KOMPUTER DALAM MENINGKATKAN TERTIB PENGADMINISTRASIAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Desi Heriyani; Rosidah Rosidah; Suhardi Suhardi
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/gt402332

Abstract

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan berkaitan dengan  pengelolaan arsip masih menemui beberapa kendala antara lain; belum dilakukannya penataan arsip sesuai dengan standar pelayanan arsip, pengelolaan arsip belum berbasis online, belum tersusunnya jadwal penyusutan arsip serta masih banyak arsip yang tidak terawat dan rusak. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa aktivitas pengelolaan administrasi belum efektif, meskipun sudah menggunakan komputer melalui aplikasi Microsoft Excel, namun dalam penyimpanan arsip masih manual yaitu dengan menyimpan dengan folder dan disimpan di lemari arsip belum sampai ke tahap duplikasi seluruh arsip secara elektronik, sehingga masih lebih secara konvensional dilakukan dalam administrasi arsipnya. Hal ini tentu kurang efektif dalam mencari kembali surat-surat yang diperlukan secara cepat apabila pimpinan membutuhkan informasi tersebut. Hambatan yang ditemui antara lain adalah kurangnya jumlah dan kompetensi SDM, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan anggaran.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEGAWAI PEMERINTAHAN DI KELURAHAN KUPANG RAYA KOTA BANDAR LAMPUNG Farida Yanti; Agus Mardihartono; Ayu Nadia Pramazuly
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/sta8y606

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai kelurahan Kupang Raya Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan  data  yang diperoleh  melalui  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dalam pembacaannya mudah dipahami. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Tugas dan  Fungsi  Pegawai kelurahan Kupang Raya kota Bandar lampung sudah terbilang baik sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan didukung  dengan bersumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi  aparat  pegawai  kelurahan  kupang raya,  Hal  ini dapat  dilihat  dari  segi pelayanan terhadap masyarakat, baik dibidang administrasi.
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG Ngakan Putu Wila Pradja; Rosidah Rosidah; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/g0g0b875

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan terpadu (PATEN) dalam meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu serta 4 Teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar organisasi, dan Disposisi atau Sikap Pelaksana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung sudah efektif dan efisien dan termasuk dalam kategori baik. Namun pada saat ini Kecamatan Enggal masih belum memaksimalkan terkait tujuan yang ingin mereka capai. Ada beberapa faktor-faktor yang memperhambat kinerjanya itu sendiri yang membuat kurang maksimalnya pencapai tujuan dari program pelayanan yang ada di Kecamatan Enggal.
PENERAPAN PT PELABUHAN INDONESIA REGIONAL II (PERSERO) CABANG PANJANG DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS TINGGI Eka Ubaya Taruna Rauf; Malik Malik; Rahul Ray Akbar Nahoda
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/cgtyph83

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan dan Pelayanan berkualitas tinggi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang. Metode  yang digunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.  Penerapan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang telah melakukan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk membenahi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas dimana sering terjadi antrian kapal dan penumpukan peti kemas, peningkatan kapasitas pelayanan untuk menyesuaikan prosedur dan regulasi yang berlaku di pelabuhan dengan regulasi di instansi terkait lainnya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pengguna jasa dan peningkatan efisiensi operasional untuk pelayanan yang berbelit-belit dan tidak efisien dan Pelayanan berkualitas tinggi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Namun, upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin ketat.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PASAR MURAH DI DESA BUMI AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Henni Kusumastuti; Eka Ubaya Taruna Rauf; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/ec4jmm39

Abstract

Program pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tergolong berisiko sosial. Program ini dilaksanakan di Desa Bumi Aji, yang dipilih karena mayoritas penduduknya masih berpenghasilan rendah. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami koordinasi pemerintahan Desa Bumi Aji serta pelaksanaan program pasar murah di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Aji dalam pelaksanaan program pasar murah telah berjalan, tetapi masih terdapat aparat desa yang kurang mampu berkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui hasil musyawarah terkait pembentukan kepengurusan pasar murah. Pelaksanaan program ini di Desa Bumi Aji mencakup tujuan, ruang lingkup, wilayah pelaksanaan, dan tata cara pelaksanaannya.
MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA Yuli Purwanti; Eka Ubaya Taruna Rauf; Satriya Surya Pratama; Mohammad Lutfi; Irwan Jaya Diwirya; Mirwansyah Mirwansyah
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/12357882

Abstract

Memiskinkan koruptor sebagai politik hukum pidana dalam hal pemberantasan korupsi  dan pemiskinan koruptor juga dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta tidak melanggar hak asasi manusia karena yang disita adalah hasil korupsi yang merupakan kekayaan yang dimiliki  masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis  hukum pidana dari aspek sosiologis tentang memiskinkan koruptor sebagai Upaya penegakan hukum dan politik hukum Indonesia dari aspek yuridis dan sosiologis. dari korupsi yang dialihkan ke pihak lain untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak korupsinya Dalam penerapannya memiskinkan  koruptor tersebut adalah dengan, harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana akan terkuras karena selain membayar uang pengganti sebesar dana yang terbukti dikorup dalam sidang pengadilan, juga membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Memiskinkan koruptor segera mungkin untuk ditegaskan dalam sebuah peraturan yang jelas agar dapat menjadi arah kebijakan atau politik hukum pidana pada tindak pidana korupsi. Menerapkan undang-undang pencucian uang sebagai Upaya memiskinkan koruptor. Salah satu upaya dalam memiskinkan koruptor yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menerapkan undang-undang pencucian uang, untuk mengungkap hasil.
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) MENUJU  PEMILU LEGISLATIF 2024: (Studi di DPW PAN Provinsi Lampung) Alfan Roois; Achmad Moelyono; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/p0xx7m52

Abstract

Pada Pemilu tahun 2019, suara PAN mengalami penurunan di Provinsi Lampung. Sehingga pada pemilu legislatif tahun 2024 PAN harus memenangkan pemilu dan meraih suara banyak. Banyak langkah dan strategi yang dilakukan PAN untuk meraih hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan PAN dalam mencegah penurunan suara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tipe- tipe strategi yang dikemukakan Peter Schroder dalam analisis  pemecahan  masalah.  Jenis-jenis  strateginya  yaitu,  strategi  defensif, strategi ofensif, strategi pencitraan dan strategi ketokohan dan kelembagaan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Strategi Defensif yang diterapkan dengan mempertahankan  basis-  basis  pemilih  setia.  Strategi  Ofensif  yang  digunakan adalah dengan cara menyerang memperluas jumlah pemilih tanpa melihat status sosial dan agama. Strategi pencitraan  yang diterapkan adalah dengan aktif  di berbagai platform sosial media dengan menonjolkan program-program partai. Strategi ketokohan dan kelembagaan yang diterapkan dengan penguatan struktur internal dan peningkatan kualitas kader. Dari keempat strategi tersebut semua strategi mampu meningkatkan suara pada pemilu 2024.
IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANJUT USIA (LANSIA) DI DESA SRIWEDARI KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN Dina Khunaini; Rosidah Rosidah; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/jfd79j41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Progam Posyandu   Lanjut   Usia   dengan   menggunakan   pendekatan   deskriptif kualitatif studi pada posyandu di Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Dengan menggunakan teori    Implementasi Kebijakan oleh Van Meter and Van Horn dengan 4 indikator yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan , Sumber Daya, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dan Komunikasi Antar Organisasi. Responden dalam penelitian ini yaitu koordinator posyandu lanjut usia, kader posyandu lansia, bidan dalam posyandu lanjut usia dan masyarakat yang mengikuti posyandu lanjut usia. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan progam posyandu lanjut usia di Desa Sriwedari dalam pelayanan posyandu lanjut usia sudah cukup baik, dilihat dari penyelenggaraannya sudah sesuai aturan-aturan dan SOP yang telah ditentukan. Sumber daya manusia juga sudah cukup baik namun jika sumber daya finansial yang ada dalam pelaksanaan posyandu belum maksimal. Dalam pelaksanaan progam posyandu  lanjut  usia  terdapat  beberapa  hambatan  diantaranya  anggaran dana, serta kurangnya kesadaran lansia dalam memanfaatkan posyandu lansia.

Page 1 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik