cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Inovasi Sains Nusantara
Contact Email
inovasisainsnusantara@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
inovasisainsnusantara@gmail.com
Editorial Address
Office : Griya Asri Nusantara I. No 15 Kabupaten Lampung Selatan Phone : 0858-3224-3277 - 0812-7245-3747 Email : inovasisainsnusantara@gmail.com
Location
Kab. lampung selatan,
Lampung
INDONESIA
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Published by PT. Inovasi Sains Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30889839     DOI : -
Core Subject :
Focus and Scope JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik bertujuan mendorong pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, berbasis hasil penelitian mencakup: 1. Ilmu Hukum: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi dan bisnis, HKI, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Adat, Hukum Islam. 2. Ilmu Politik: Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Kebijakan Pubik, Pelayanan Publik, E-Government, Manajemen Pemerintahan, Sosiologi Politik, Ekonomi Politik, Politik Perbandingan, Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik.
Arjuna Subject : -
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI DESA LAPANDEWA BUTON SELATAN Darojatun Andara; Safrin Salam; Taufik Taufik
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/k1byp218

Abstract

Pembagian Hukum waris di Indonesia menggunakan tiga sistem, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem memiliki mekanisme, prinsip, dan implikasi sosial yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik pembagian warisan di Desa Lapandewa Kabupaten Buton Selatan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan perangkat desa.  Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Lapandewa Buton Selatan lebih mengutamakan norma adat yang berdasarkan peran sosial dalam keluarga, sementara hukum perdata mengatur pembagian secara proporsional menurut garis kekerabatan., Pengaturan harta warisan menurut perspektif hukum adat Desa Lapandewa dengan hukum perdata menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan pelaksanaannya. Dalam hukum adat Desa Lapandewa, pembagian warisan lebih menitikberatkan pada peran dan pengorbanan anak selama hidup orang tua, di mana anak perempuan yang tinggal dan merawat orang tua cenderung lebih diutamakan.. Sebaliknya, menurut hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), warisan bersifat individual dan proporsional, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama besar, tanpa mempertimbangkan kontribusi sosial atau kedekatan emosional ahli waris terhadap pewaris. Sengketa warisan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dibawa ke lembaga adat.
ANALISIS IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TERKAIT  DENGAN PERLINDUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MATARAM Nur Fadillah; Iwan Tanjung Sutarna; Muhammad Aprian Jailani
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/3zqj4c83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait dengan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram. Permasalahan RTH menjadi penting mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan yang mengancam keberadaan ruang terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn digunakan untuk mengkaji enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, observasi lapangan, serta dokumentasi dari dokumen perencanaan dan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW belum berjalan optimal dalam melindungi RTH. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, baik  keterbatasan lahan, Sumber daya manusia, maupun anggaran, serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH. Di sisi lain, terdapat upaya positif dari pemerintah seperti alur komunikasi yang jelas dan kerja sama yang baik serta terdapat upaya program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dan penataan taman kota. Namun, realisasi perlindungan RTH masih belum sebanding dengan target yang ditetapkan dalam RTRW. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terutama dalam hal sumber daya, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar kebijakan RTRW dapat diimplementasikan secara efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram.
PERAN KEBERSAMAAN ANTAR KARYAWAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI KALIMANIS BENGKEL JAYA DESA KALIMANIS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Eka Ubaya Taruna Rauf; Wisnaningsih Wisnaningsih; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/vbz9hq32

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan di bidang jasa, termasuk bengkel otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebersamaan antar karyawan berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kalimanis Bengkel Jaya, Desa Kalimanis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersamaan karyawan—yang tercermin melalui kerja sama, komunikasi yang efektif, dan saling mendukung dalam pekerjaan—memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan. Faktor utama yang mendorong kebersamaan antara lain kepemimpinan yang terbuka, lingkungan kerja yang harmonis, serta kesadaran bersama untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, kebersamaan antar karyawan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kalimanis Bengkel Jaya.
KEBIJAKAN BERBASIS PARTISIPATORY APPOARCH DAN OPEN GOVERNMENT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN LEGALITAS USAHA UMKM DI SUMATERA SELATAN Elivia Pasma Putri
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/xca38x31

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, di Sumatera Selatan, hanya 680 ribu dari 2,3 juta UMKM yang memiliki izin legalitas usaha, disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya legalitas, prosedur pendaftaran yang rumit, biaya, dan minimnya akses informasi serta pendampingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis kebijakan berbasis participatory approach dan open government dalam mengatasi permasalahan legalitas usaha UMKM di Sumatera Selatan. Kebijakan ini melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Strategi yang diusulkan meliputi pendampingan door-to-door, pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi, platform digital untuk pengaduan, dan promosi melalui media sosial. Tujuannya adalah mengembangkan UMKM berkelanjutan, memperluas jejaring stakeholder, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan good governance. Evaluasi kebijakan dilakukan melalui indikator kinerja seperti jumlah UMKM berizin, waktu pengurusan izin, dan tingkat kepuasan pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan legalitas usaha UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat ekosistem usaha di Sumatera Selatan.
IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI PEKON SUKA NEGRI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS Reki Setyawan; Muhammad Herowandi; Hinfa Mosshananza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/d7vqj516

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan Implementasi Program Smart Village dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui E-Government di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pemerintahan salah satunya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Namun, pelayanan sering digambarkan sebagai proses yang berbelit-belit, tidak efekif dan efisien sehingga perlu dilakukan perbaikan dari tingkat bawah pemerintahan yaitu desa, kemudian muncullah konsep smart village yang mengacu pada pelayanan elektronik dan media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam transparansi dan manajemen desa sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima serta good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari peneliti ialah Implementasi Program Smart Village dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui E-Government di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus berdasarkan empat hal pokok sebagai dasar dari teori Implementasi menurut George Edward III penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas penunjang dan sumber daya manusia serta masyarakat yang masih kurang memahami mengenai penggunaan Program Smart Village.
ANALISIS CO-PRODUCTION DALAM PENGELOLAAN RUANG PUBLIK DANAU OPI PALEMBANG: KETERLIBATAN MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN PELAKU LOKAL Sandia Pratama; Pramudya Wulandari; Aulia Salsabila; Jeni Aprianti; Siti Nuraziza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/0t0qj869

Abstract

Ruang publik merupakan fasilitas penting yang mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor melalui mekanisme Co-production. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ruang publik, tingkat partisipasi masyarakat, peran aktor kunci, serta model Co-production ideal pada pengelolaan Ruang Publik Danau OPI Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui observasi lapangan dan wawancara informal dengan pengunjung, pedagang, serta petugas parkir. Instrumen disusun berdasarkan teori Co-Production Ostrom serta pengembangan dari Brandsen & Pestoff, meliputi empat dimensi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dasar di Danau OPI cukup tersedia, tetapi belum optimal karena masih terdapat masalah kebersihan, minimnya penerangan, tidak adanya area bermain, dan belum tertatanya pedagang. Partisipasi masyarakat berjalan secara informal dan sporadis, tanpa wadah kolaboratif yang terstruktur. Pemerintah berperan dalam pembangunan fisik, namun masih lemah pada aspek regulasi dan pemeliharaan, sementara keterlibatan swasta hampir tidak terlihat. Penelitian menyimpulkan perlunya model Co-production yang lebih sistematis melalui forum komunikasi, regulasi pedagang, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, serta swasta untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA TATA USAHA ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG Dzikri Mahardika; Romi Ali Yuliansyah
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/p7qt3629

Abstract

Pelayanan administratif merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit Tata Usaha berpengaruh terhadap kepuasan dan kelancaran aktivitas akademik pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pelayanan administratif pada Tata Usaha Jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengguna layanan dan petugas Tata Usaha. Analisis data dilakukan dengan mengkaji kinerja pelayanan berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administratif secara umum berada pada kategori cukup baik. Dimensi responsiveness dan tangibles dinilai relatif lebih baik dibandingkan dimensi lainnya. Namun demikian, masih ditemukan kendala pada dimensi reliability, assurance, dan empathy, terutama terkait konsistensi pelayanan, kepastian prosedur, dan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan administratif memerlukan penguatan sistem pelayanan dan konsistensi penerapan standar pelayanan agar dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan secara berkelanjutan.
STRATEGI KEBIJAKAN TRANSPORTASI UMUM DI JAWA BARAT BERDASARKAN HASIL CLUSTERING Apriana Khairunnisa; Resa; Salman Alfarizi
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/5cj3z235

Abstract

Transportasi umum di Provinsi Jawa Barat menghadapi permasalahan utama berupa ketidaktepatan pendekatan kebijakan yang masih diterapkan secara seragam, sementara karakteristik wilayah menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan kepadatan penduduk, tingkat mobilitas, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas fiskal daerah berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan transportasi umum. Kondisi ini menjadikan perlunya strategi kebijakan transportasi umum berbasis klaster wilayah yang disusun berdasarkan karakteristik empiris daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola penggunaan transportasi umum dan mengelompokkan karakteristik wilayah di Jawa Barat sebagai dasar perumusan strategi kebijakan transportasi. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui metode clustering dengan algoritma K-Means terhadap 27 kabupaten dan kota, dengan enam indikator analisis meliputi kepadatan penduduk, jumlah kendaraan bermotor, ketersediaan transportasi umum, panjang jalan, anggaran transportasi, dan pendapatan per kapita. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya dua klaster utama, yaitu wilayah metropolitan dan wilayah pinggiran. Temuan ini menghasilkan strategi kebijakan yang bersifat diferensial, di mana wilayah metropolitan memerlukan penguatan transportasi massal, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk manajemen perjalanan. Sementara itu, wilayah pinggiran memerlukan perbaikan infrastruktur dasar dan penambahan layanan transportasi umum yang terjangkau. Pada tingkat provinsi, penguatan pendanaan jangka panjang dan peningkatan integrasi antarmoda menjadi kunci kebijakan transportasi yang adaptif.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI WHATSAPP SERTA ANALISIS MENS REA PELAKU Kusmawati Kusmawati; D. Novrian Syahputra; Yusmu'adi Yusmu'adi; Irlan Pitrah
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/b7bafq25

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi digital, khususnya aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, telah mempermudah penyebaran informasi secara luas dan cepat. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) yang berpotensi menimbulkan keresahan publik, konflik sosial, bahkan mengganggu stabilitas nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyebaran berita bohong melalui WhatsApp dari perspektif hukum pidana di Indonesia serta menganalisis bentuk mens rea atau sikap batin pelaku dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari aspek mens rea, pelaku umumnya bertindak dengan kesengajaan langsung (dolus directus) maupun tidak langsung (dolus eventualis), tergantung pada motif dan kesadaran pelaku terhadap dampak informasi yang disebarkan. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks memerlukan pembuktian unsur kesengajaan secara cermat serta edukasi digital untuk menekan angka pelanggaran serupa di masa depan.
IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Wahyu Arfara Gayo; Andry Rahman Arif; Ahadi Fajrin Prasetya; Rohani Rohani
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/m1gmsf35

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai kendala struktural dan substansial. Latar belakang penelitian ini adalah masih lemahnya penegakan hukum lingkungan yang berdampak pada degradasi lingkungan berkelanjutan, serta pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi sistem hukum yang berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan masih terhambat oleh inkonsistensi penerapan sanksi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan minimnya dukungan infrastruktur hukum yang memadai. Dampak dari ketidakpastian hukum ini adalah rendahnya efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan dan meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang terintegrasi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan.

Page 3 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 4 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 3 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 2 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik