cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 141   142   143   144   145 
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LEREP Abel Roja Mustafa; Wijayanto - -; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa wisata merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa terutama untuk desa-desa tertinggal, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan masih tergolong rendah. Desa wisata yang dikembangkan nantinya akan menggerakan industri-industri masyarakat desa atau UMKM dan kegiatan ekonomi lainnya. Salah satu desa wisata di kabupaten Semarang yang menjadi unggulan adalah Desa Wisata Lerep yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep menggunakan prinsip pemberdayaan dan tahapan dalam permberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan bersama Kepala Desa Lerep, Sekretaris Desa lerep, Direktur BUMdes, Ketua Pokdarwis dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu pembentukan perilaku sadar, transformasi kemampuan dan peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan dan kecakapan. Proses pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat Desa Lerep serta menggunakan beberapa prinsip pemberdayaan seperti kerja sama dan partisipasi, demokratis, keragaman budaya, minat dan kebutuhan, kelompok masyarakat bawah sebagai landasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Beberapa faktor pendukung keberhasilan Desa Wisata Lerep yaitu kerukunan masyarakat desa, tradisi yang kental dengan keguyuban dan dukungan dari pemerintah. Faktor penghambatnya yaitu masalah atau gesekan yang terjadi di tengah masyarakat serta banyak masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan tetap sehingga partisipasi dalam kegiatan wisata kurang maksimal. Saran dari penulis ditujukan kepada pihak terkait yang menjadi bagian dari penelitian Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lerep yaitu Pemerintah Desa Lerep harus selalu menjalin komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dan juga Pemerintah Desa Lerep dapat terus mengoptimalkan potensi masyarakat, sumber daya alam, kearifan lokal serta memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan kegiatan wisata yang ada di Desa Wisata Lerep
Peran Multi Stakeholder Dalam Pengembangan Kemitraan Desa Wisata di masa pandemi COVID-19 di Desa Benowo, Kabupaten Purworejo Alfina Tri Muslimawati; Budi - Setiyono
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan pengembangan desa diperlukan hubungan kerja pemerintah terkecil dan terdekat yaitu pemerintah desa sebagai penunjang administrasi dan pelaku wisata di dalamnya. Peran setiap aktor yang terlibat sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan saling berkoordinasi namun dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata Benowo terhalang oleh masa pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia. Sehingga, pada tahun 2021 rencana tersebut baru mulai digagas kembali. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengembangan kemitraan dengan fokus peran multi stakeholder, pola kerja sama antar stakeholder dan dampak COVID-19 dalam pengelolaan Desa Wisata Benowo. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori pembagian dan peran stakeholder serta pola kemitraan. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat peran yang dimiliki oleh multi stakeholder dalam pengembangan ini yaitu peran policy creator, koordinator, implementer, dan fasilitator. Setiap satu peran tersebut dapat dimiliki oleh beberapa stakeholder sekaligus. Selain itu, pola kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Benowo ditemukan merupakan pola atau model kerja sama mutualistik. Pola kemitraan dengan saling memberikan manfaat dan bersama mencapai tujuan akhir keberhasilan pengembangan wisata bersama. Faktor-faktor sebagai penghambat para stakeholder dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Benowo yaitu terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya semangat masyarakat desa, sarana dan prasarana keamanan akses, hubungan pokdarwis dan BUMDES, dan terbatasnya anggaran. Dalam masa pandemi COVID-19 Desa Wisata Benowo mengalami vakum yang cukup lama. Namun, para stakeholder mengambil keputusan dengan memberikan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan di Desa Benowo
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANS METRO BANDUNG (TMB) DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2022 Novadila Ginastyar Yuniarti; Dewi - Erowati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan Kota Bandung sebagai metropolitan dimulai dengan pertumbuhan wilayah sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan. Titik kemacetan yang terjadi di Kota Bandung sebagai dampak dari banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung menentukan arah kebijakan salah satunya dengan memperhatikan pengembangan transportasi publik melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pengoperasian Trans Metro Bandung. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan program Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung Tahun 2022. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan dari Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam disertai dokumentasi dengan Yudi Cahyadi, SP (Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung), Bagus Sugi Arif P. (Staf UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung), Iwan (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Imam (Petugas Teknis Trans Metro Bandung), Bagas Abdurrachman, Maidina Hasna, Anggun Tamy, Sabila selaku masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dan interpretasi data, reduksi data dan penyajian data. Terdapat hasil Implementasi Program Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) Tahun 2022 tidak berjalan secara optimal karena manfaat kebijakan yang kurang dirasakan, belum menunjukan derajat perubahan yang signifikan, sumber daya yang berperan kurang memadai, kepatuhan dan daya tanggap yang belum dilakukan secara keseluruhan serta strategi sosialisasi kebijakan yang tidak maksimal. Sebaiknya pemerintah dalam implementasi kebijakan program dapat menyeimbangkan dengan regulasi lain, memperbaiki sumber daya dan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan
Strategi Pengembangan Potensi Desa dan Dampaknya Bagi Desa dan Masyarakat di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Teofilus Aglis Mariano; Nunik Retno Herawati; Teguh - Yuwono
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang dijalankan untuk mengembangkan potensi desa yang dimiliki Desa Sidomukti serta melihat dampak yang diberikan dari pelaksanaan strategi tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan Teori Strategi Analisis SWOT yang dikemukakan David F (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan secara garis besar, pengembangan potensi desa di Desa Sidomukti dipelopori oleh pihak swasta yakni PT Panorama Agrosidomukti yang mengelola kawasan wisata Umbul Sidomukti. Keberhasilan kawasan wisata tersebut memicu Pemerintah Desa Sidomukti dan Komunitas SAKPALA mulai bergerak melakukan strategi pengembangan lanjutan. Pemerintah Desa dan Komunitas SAKPALA masing-masing menjalankan sendiri strategi mereka. Strategi-strategi tersebut sebagian besar berhasil memberi manfaat bagi warga setempat, meskipun manfaat yang yang didapat belum dirasakan secara meluas
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN WILAYAHKABUPATEN BANYUMAS Evva - Rohhayati; Fitriyah - -; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas telah diamanatkan dalamPeraturanDaerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2009 dan Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Meskipun muncul isu bahwa keinginan untukmemecah Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom adalah keinginanelitelokal di eksekutif dan legislatif, masyarakat Kabupaten Banyumas terlihat cenderungsetuju dengan rencana pemekaran. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya penolakanyang secara signifikan menghambat rencana pemekaran dalam prosesnya. Tujuanpenelitian ini adalah menganlisis persepsi masyarakat Kabupaten Banyumas terhadaprencana pemekaran wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini dijelaskan melalui indikator persepsi yaituindikator kognitif, afektif, dan konatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhmasyarakat di Kabupaten Banyumas per tahun 2021 dengan batasan kriteria pendudukusia 15-59 dan sampel yang digunakan yaitu sejumlah 108 responden. Pengumpulandata dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Banyumasyang merupakan anggota sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat KabupatenBanyumas masih kurang memiliki pengetahuan yang baik mengenai rencana pemekaranyang ditunjukkan dengan indeks tingkat kognitif dengan interpretasi sedang. Dimanadengan pengetahuan yang kurang baik tersebut mayoritas masyarakat KabupatenBanyumas memiliki persepsi positif terhadap rencana pemekaran yang ditunjukandengan indeks tingkat afektif dengan interpretasi tinggi. Masyarakat juga turut memberikan dukungan meskipun tidak secara aktif melainkan hanya ikut terlibat dalamproses sosialisasi
Analisis Program Kampung Iklim di Kota Depok Menurut Peratauran Direktur Jenderal Perubahan Iklm No.P1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 Khanif Maulana Iman; Nunik Retno Herawati; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kampung Iklim Kota Depok bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Meskipun ada 8 RW di 5 Kelurahan yang berpartisipasi, hanya 2 RW di Kelurahan Ratujaya yang meraih gelar nasional Proklim Utama. Namun, ketidakmerataan dalam pelaksanaan program terlihat dibandingkan dengan Kelurahan lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok dan mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi ketidakmerataan antar Kelurahan. Penelitian menggunakan teori Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 dan teori kebijakan publik Charles O. Jones. Metodenya adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sudah cukup baik, meskipun masih perlu perbaikan di beberapa wilayah. Contohnya, di Kelurahan Sukamaju di dalam tahap persiapan, kelompok kerja Program Kampung Iklim perlu meningkatkan kinerjanya sesuai pedoman yang ada. Di Kelurahan Abadijaya dan Sukamaju, masih ada kendala dalam pelaksanaan karena kurangnya lahan untuk fasilitas penunjang kegiatan adaptasi dan mitigasi Program Kampung Iklim. Dalam analisis kebijakan publik Charles O. Jones, pelaksanaan Program Kampung Iklim sudah cukup baik, meskipun masih ada kekurangan dalam tahap keputusan, terutama terkait ketidakmerataan kegiatan adaptasi dan mitigasi di berbagai Kampung Iklim
IMPLEMENTASI SELEKSI PERANGKAT DESA TAHUN 2021 DI DESA PLUMBON, KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN KARANGANYAR Nosin Hafidah Klafikulana Sahid; supratiwi - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar sempat menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon yang diduga terdapat praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dengan mengangkat menantunya yang tidak peringkat 1 menjadi Kepala Seksi Pemerintahan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn yang meliputi 6 indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 indikator teori Van Metter dan Van Horn telah tercapai, namun terdapat permasalahan pada rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon yaitu memilih peserta bukan berdasarkan nilai tertinggi namun berdasarkan kerabat (nepotisme) sehingga membuat publik merasa diciderai. Sikap yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah mengubah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022. Selain itu, diharapkan pada pelaksanaan seleksi perangkat desa selanjutnya, Dispermades Kabupaten Karanganyar betul-betul memberikan sosialisasi dengan memberitahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
ANALISIS KINERJA UNIT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (UPKSAI) KOTA SEMARANG Nella - Elvatisha; Puji - Astuti; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPKSAI) Kota Semarang adalah sebuah unit bentukan Pemerintah Semarang yang diciptakan guna memenuhi hak-hak anak yang terintegrasi dengan memaksimalkan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Namun penyelenggaraannya dirasa belum optimal karena keberadaan layanan tidak dapat mengangani seluruh kasus terkait kesejahteraan sosial yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja UPKSAI dalam mewujudkan layanan anak integratif serta meminimalisir Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan metode kualiatif deskriptif untuk menghasilkan analisis yang sistematis. Data pada penelitian ini didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk menganalisis kinerja digunakan teori kinerja Dwiyanto (2002) dengan melihat kinerja dari indikator produktivitas, responsivitas, dan akuntabiltas. Hasill penelitian ditemukan bahwa kinerja UPKSAI Kota Semarang untuk menangani kasus atau aduan masuk telah tertangani secara cukup baik. Namun bila melihat indikator produktiviktas, khususnya dari segi sumber daya manusia serta anggaran masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah setempat. Dari indikator responsivitas dan akuntabilitas telah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Hanya saja tindakan pencegahan yang seharusnya menjadi tujuan utama didirikannya unit perlu diciptakan kembali
Impelementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit Rendy - Syachrezi; Rina - Martini; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya program BPJS Ketenagakerjaan sebagai program jaminan sosial ketenakerjaan merupakan bentuk pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja baik itu tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal. Tentu sudah seharusnya program tersebut memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta manfaatnya tersebut dapat dirasakan secara merata. Tetapi, pada implementasinya di lapangan yaitu di Kota Semarang ,manfaat terlakasananya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan masih belum dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pada prakteknya implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang sebagian besar masih terbatas pada pekerja sektor formal saja, padahal seharusnya pekerja sektor informal juga mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dengan variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, belum dapat dilaksanakan secara merata terutama bagi kepesertaan kategori pekerja informal, hal tersebut dapat dilihat masih belum tercapainya target kepesertaan kategori pekerja informal. Masih belum tercapainya target tersebut karena masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja informal terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam hal memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaa, tetapi pada implementasinya belum merata, masih terdapatnya kendala pada komunikasi serta sumberdaya anggaran baik itu dari segi jumlah anggaran yang kurang serta masih kurang transparannya implementor kebijakan dalam hal anggaran membuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar implementor dapat lebih meningkatkan komunikasi berupa sosialisasi terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta meningkatkan koordinasi antar BPJS Ketenagakerjaan dengan para stakeholder nya. Selain itu, tidak hanya intensitas sosialisasinya yang ditingkatkan tetapi juga diperlukan inovasi baru dalam melakukan sosialisasi masyarakat agar pola pikir masyarakat dapat berubah sehingga sadar akan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlu lebih transparannya implementor kebijakan terkait informasi soal anggaran. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal membuktikan terkait kurangnya sumberdaya anggaran karena peneliti tidak berhasil mendapatkan data detil kurangnya anggaran tersebut. Untuk penelitan kedepannya direkomendasikan untuk melakukan crosscheck terkait keterangan perihal kurangnya anggaran tersebut
KEPEMIMPINAN CAMAT PEREMPUAN (STUDI CAMAT NURUL HIDYATI KECAMATAN SEMARANG TIMUR TAHUN 2019-2022) Nungky Ardiyani Pratitasari; Fitriyah - -; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemimpin Perempuan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia masih sangat minim di mana jabatan-jabatan strategis birokrasi masih didominasi oleh laki-laki. Kelangkaan pemimpin perempuan juga terjadi di Kota Semarang terlebih untuk posisi camat. Penelitian ini membahas mengenai kepemimpinan Nurul Hidayati sebagai Camat Semarang Timur yang pada saat itu juga dibarengi dengan adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitain ini adalah untuk menganilis bagaimana kepemimpinan Camat Nurul Hidayati pada masa pandemi Covid-19 serta hambatan yang dihadapi selama masa kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dinalisis menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Camat Nurul Hidayati mampu menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin perempuan terlebih dalam situasi sulit menghadapi pandemi Covid-19 yang diilihat dari kinerjanya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memotivasi, serta kemampuan mengoordinasi. Camat Nurul Hidayati juga mampu untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Dengan demikian, juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pemimpin perempuan dan laki-laki. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk memperbesar kesempatan serta peluang kepada para perempuan menjadi pemimpin atau memiliki jabatan tinggi di birokrasi pemerintahan

Page 143 of 171 | Total Record : 1709

 141   142   143   144   145 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue