cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 140   141   142   143   144 
MENGHADIRKAN PELAYANAN KESEHATAN DI GENGGAMAN TANGAN WARGA (Studi Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Saat Pandemi Covid-19 di Jakarta) Geraldo Tritama Hadikusumo; Wijayanto - -; bangkit Aditya Wiryawan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan dan percepatan teknologi akibat pandemi Covid-19 dirasakan seluruh manusia di bumi, terutama dalam sektor kesehatan. Krisis kesehatan menyebabkan lumpuhnya sektor lain seperti ekonomi, sosial budaya, politik, hingga layanan pemerintahan. Pandemi Covid-19 menghambat mobilisasi masyarakat, sehingga demi mencegah penyebaran Covid-19 pemerintah wajib berinovasi dalam menghadirkan program digitalisasi tata kelola pemerintah di bidang pelayanan kesehatan yang lebih modern. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir sebagai solusi untuk menghadirkan pelayanan kesehatan secara digital, terutama lewat fitur Jakarta Tanggap Covid-19 yang berfungsi untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif eksploratif dengan studi kasus. Hasil penelitian dapat dijawab dengan mempertanyakan implementasi, efektivitas, dan tantangan aplikasi JAKI dalam penanganan pandemi Covid-19. Ditemukan bahwa implementasi aplikasi JAKI sudah inovatif dan unggul, efektivitas aplikasi JAKI dapat dikatakan efektif dalam menurunkan angka kasus hariam Covid-19 di Jakarta, dan aplikasi JAKI masih dihadapkan oleh banyak tantangan dari internal maupun eksternal program. Kesimpulan yang didapati adalah terkait optimalisasi dan penetrasi penggunaan aplikasi JAKI sebagai aplikasi digital pelayanan pemerintah kepada warga. Aplikasi JAKI harus hadir sebagai aplikasi super terintegrasi yang memberikan pelayanan secara modern dan digital, terutama dalam pelayanan kesehatan
PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2022 (SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2017) Sabila Fitra Pertiwi; Nunik Retno Herawati; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the most important elements in a democratic country is the realization of the freedom to associate and assemble, as demonstrated through civil society representation in organizations outside the government, namely civil society organizations. The freedom for people to be part of an organization and carry out its activities freely becomes a fundamental right that must be protected by the state. However, since the enactment of Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 56 of 2017, the National Unity and Politics Agency as a part of the government is obligated to provide guidance and supervision of civil society organizations at the regional level. This policy has sparked both pros and cons as it is seen as a setback for democracy. The purpose of this research is to understand the phenomenon of the presence of civil society organizations (CSOs) in Semarang City, why these CSOs need to be monitored, and how the supervision of CSOs by the National Unity and Politics Agency of Semarang City is conducted, examined through five types of supervision methods: direct supervision, indirect supervision, formal supervision, informal supervision, and administrative supervision. The research method used in this study is qualitative descriptive method with data collection techniques through indepth interviews and literature review. The research results show that the CSOs in Semarang City have been carrying out their work and activities well and in accordance with the applicable regulations. However, supervision must still be conducted as a preventive and punitive measure to maintain the peace and order of Semarang City from issues or deviations that CSOs may engage in. The supervision of CSOs by the National Unity and Politics Agency of Semarang City, based on Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 56 of 2017, has been technically well-executed and does not restrict the existence of CSOs as long as their institutions and activities do not violate the laws and regulations. Nevertheless, there are still challenges related to a lack of human resources in implementing this supervision. Therefore, improvements in the operational supervision are needed to make the supervision of CSOs in Semarang City more effective and efficient
Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang Rahma Putri Pringgodani; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatur penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Hal ini bertujuan supaya Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan manfaat yang cukup luas bagi pedagang kaki lima, tidak hanya memberikan lokasi berjualan yang nyaman dan rapi tanpa mengurangi estetika kota, namun juga memberikan pembinaan bagi pedagang kaki lima untuk dapat mengembangkan usahanya. Banyaknya pedagang kaki lima di Kota Semarang yang beraneka ragam mulai dari jenis usaha, bidang usaha, serta lokasi usaha terkadang menyebabkan kesan berantakan pada daerah-daerah yang ditempatinya. Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang merupakan salah satu pedagang kaki lima insidentil yang berjualan satu minggu sekali dan memiliki jumlah pedagang yang cukup banyak di lokasinya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan data berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang sebanyak 3 orang dan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang sebanyak 6 orang, observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Meskipun dalam keberjalanannya sudah mendapatkan respon positif dari masyarakat ataupun pedagang kaki lima itu sendiri, namun masih terlihat beberapa kendala yang membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan sumberdaya dari para pelaksana yang tidak memadai, baik Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, ataupun anggaran. Penelitian ini merekomendasikan supaya para pelaksana dapat melakukan upaya pembenahan serta melakukan evaluasi pada sumberdaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini. Selain itu para pelaksana juga harus melakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan supaya masukan dari pedagang kaki lima ataupun masyarakat dapat langsung diterima dan dijadikan bahan untuk evaluasi. Keterbatasan penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan daerah dan memiliki data yang terbatas yaitu data pada tahun 2022. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan temuan baru dengan membahas evaluasi dari peraturan daerah dan memberikan data-data terbaru di lapangan
E-Government Kabupaten Bogor Tahun 2021 (Penerapan Konsep Good Governance Pada Aplikasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Mobile) Bijak - Punaka; Muhammad - Adnan; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya aplikasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Mobile sebagai aplikasi berbasis daring yang bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan administrasi di bidang perpajakan muncul ketika terjadi pandemi Covid-19. Didalam praktik penggunaannya sebagai aplikasi pemerintahan yang melakukan pelayanan administrasi perpajakan, sudah seharusnya mewujudkan prinsip-prinsip didalam konsep good governance. Perwujudan prinsip-prinsip didalam konsep good governance merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberjalanan aplikasi PBB Mobile sebagai perwujudan penerapan prinsip good governance di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip didalam konsep good governance pada aplikasi PBB Mobile menggunakan teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (United Nations Development Programme) dengan variabel prinsip transparansi, supremasi hukum, daya tanggap, partisipasi, dan akuntabilitas, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi untuk mengkaji tentang pelaksanaan prinsip-prinsip didalam konsep good governance pada aplikasi PBB Mobile Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi PBB Mobile belum mewujudkan penerapan prinsip-prinsip konsep good governance. Hal ini dibuktikan dengan buruknya keberjalanan aplikasi ketika masyarakat menggunakannya. Pemerintah sudah berinovasi dengan mengembangkan aplikasi yang akan menjadi terobosan di bidang pelayanan administrasi perpajakan dengan transisi pelayanan dari offline beralih kepada pelayanan online, akan tetapi jika dikaitkan dengan temuan di lapangan dan ulasan masyarakat pada Google Play Store tempat dimana masyarakat dapat mengunduh aplikasi PBB Mobile, terdapat banyak keluhan permasalahan yang dialami masyarakat, buruknya penggunaan aplikasi ini menandakan bahwa hukum yang menyebutkan jika terpenuhinya berbagai kebutuhan pelayanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masyarakat juga sulit memperoleh informasi pengajuan pelayanan yang mereka ajukan. Sehingga berdasarkan permasalahan diatas membuktikan bahwa aplikasi PBB Mobile belum mewujudkan prinsip-prinsip dari konsep good governance dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar dapat lebih meningkatkan komunikasi berupa sosialisasi terkait aplikasi ini, serta perlu lebih transparan dan luasnya data yang ditampilkan terkait informasi data pajak pada aplikasi ini
THE POWER OF GRASSROOTS BROKERAGE: ANALISIS JARINGAN PEMENANGAN KANDIDAT PEREMPUAN PADA PILKADES PAMUTIH 2018 Rofi - Lutfiani; Fitriyah - -; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang jaringan pemenangan dan strategi membangun jaringan yang solid sebagai kunci keterpilihan kandidat perempuan pada Pilkades Pamutih 2018. Jaringan pemenangan memainkan fungsi yang penting bagi keterpilihan Purwati, karena sebelumnya ia tidak lagi tinggal di Pamutih setelah menikah. Bekerjanya jaringan sebagai mesin politik dengan strategi yang matang terbukti mampu menambal modal sosial Purwati. Ia berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni Abdurokhim selaku incumbent dan Subadi selaku penantang baru. Penelitian ini menggunakan Teori Klasifikasi Jaringan dari Edward Aspinall & Ward Berenschot (2019) serta Teori Strategi Membangun Jaringan dari Lingo & O’Mahony (2010). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaringan Pemenangan Purwati terdiri atas jejaring pengaruh dan jejaring manfaat, di mana jejaring manfaat memainkan peran yang lebih signifikan karena faktor ekonomi. Tim Sukses Purwati lebih banyak diisi oleh tipe activist brokers sebagai loyalis yang setia mendukungnya. Sedangkan tim sukses rival mengalami masalah loyalitas dan pengkhianatan yang lebih kompleks. Penelitian ini juga menemukan bahwa kemenangan Purwati tidak dapat dilepaskan dari peran penting Purwanto, suami Purwati, bersama dengan dua tokoh laki-laki lainnya, yakni Herman Kustino dan Y sebagai aktor kunci. Purwati menggunakan strategi kolaborasi untuk membangun jaringan. Ia memadukan model tertius gaudens (memanfaatkan konflik dari pihak lain) dan tertius iungens (menjalin koneksi dengan kerjasama tanpa menunggu momentum konflik).
DPRD TANPA PEREMPUAN: KEGAGALAN CALEG PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF Anggun Putri Dayanti; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kegagalan total caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 berdampak pada rendahnya keterlibatan perempuan untuk mempengaruhi proses kebijakan di parlemen. Kebijakan yang ada tidak serta merta memudahkan perempuan masuk ke parlemen, yang menentukan lolosnya kandidat dalam kompetisi politik adalah kapasitas untuk memobilisasi pemilih (masyarakat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan adalah partisipasi politik (Huntington dan Nelson), faktor kegagalan modalitas (pierre bordieu) dan sosial budaya. Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara kepada caleg perempuan, Komisioner KPU dan masyarakat Mentawai sebagai pemilih. Adapun pemilihan Informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunujukkan bahwa kegagalan caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas modal sosial, ekonomi, dan politik yang rendah. Sehingga kepercayaan diri/motivasi perempuan dalam kontestasi politik menjadi lemah, dan faktor terakhir adalah kondisi sosial budaya masyarakat Mentawai yang kurang berpihak pada perempuan. Dapat dikatakan selain dukungan eksternal, seorang kandidat harus memperlengkapi kapasitas internal terlebih dahulu untuk dapat memikat keputusan pemilih (masyarakat).
PENGELOLAAN PELAYANAN SPGDT (SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2023 Alvian Rizal Pratama; Dzunuwanus Ghulam Manar; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Surakarta melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan publiknya, hal ini dilakukan dengan menerapkan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu). Tujuan SPGDT ialah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan, serta mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan di Kota Surakarta. Pelayanan ini hadir dengan call center 119 serta website yang digunakan untuk memberikan informasi pendukung kegawatdaruratan. Penelitian ini fokus pada pengelolaan website SPGDT Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan website pelayanan SPGDT di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Adapun situs dalam penelitian ini yakni: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan subjek dalam penelitian ini yakni: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Puskesmas wilayah Kota Surakarta, PMI Kota Surakarta, Petugas PSC 119 Kota Surakarta, dan masyarakat. Teori dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori pengelolaan menurut Cutlip, Center, dan Brown yaitu empat tahap pengelolaan: 1) Penemuan fakta, 2) Perencanaan dan Mengambil Keputusan, 3) Komunikasi-Pelaksanaan, 4) Evaluasi, dan teori good governance. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengelolaan website SPGDT Kota Surakarta masih belum dilaksanakan dengan baik, tidak mampu memberikan informasi secara real time, dan upto-date. Hal ini dikarenakan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan pihak terkait lainnya hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Sosialisasi yang dilakukan terkait SPGDT pun minim hanya 1 kali dalam setahun sehingga masih ada kalangan masyarakat yang belum mengetahui SPGDT serta website SPGDT. Hal tersebutlah yang membuat website SPGDT cukup jarang disinggahi masyarakat Kota Surakarta
KEMENANGAN PETAHANA MELALUI STRATEGI POLITIK PORK BARREL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA AMPELSARI TAHUN 2017 Hasna Nur Rachmawati; Laila Kholid Alfirdaus; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya fenomena petahana kembali bertarung pada ajang kontestasi politik menyebabkan adanya kecenderungan pemanfaatan anggaran negara secara tidak etis. Berangkat dari hal itu penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran politik praktis pork barrel yang dilakukan oleh aktor eksekutif di pemerintahan lokal desa. Kasus penelitian berlatar belakang di pemilihan kepala desa Ampelsari tahun 2017 seorang petahana berhasil memenangkan hasil perolehan suara. Metode yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kombinasi etnografi untuk menghasilkan data yang komprehensif. Hasil penelitian, petahana memanfaatkan program bansos untuk kepentingan elektabilitas dengan memprioritaskan kelompok pendukung sebagai penerima manfaat; adanya diskrimansi sikap dalam pembangunan berbasis kewilayahan; keunggulan petahana atas posisinya yang strategis dimanfaatkan untuk menghimpun modalitas politik; dan politik uang. Hasil temuan lapangan memperlihatkan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan petahana berhasil memperoleh kemenangan kembali untuk periode keduanya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) DI KOTA SEMARANG Arkaan Ariepoetra Nugraha; Dzunuwanus Ghulam Manar; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SAKPOLE merupakan inovasi kebijakan Bapenda Jawa Tengah yang dirilis pada tahun 2017 untuk memudahkan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan. Pada tahun 2021, SAKPOLE menjadi salah satu alternatif kebijakan yang mampu membantu Bapenda Jawa Tengah dalam kondisi pandemi Covid-19. Selaras dengan tersebut maka dalam penelitian ini menganalisa dan mengkaji implementasi SAKPOLE di Kota Semarang pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencakup narasumber utama dari Bapenda Jawa Tengah dan masyarakat. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III yang memiliki indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan strukur birokrasi untuk menganalisa temuan masalah keberlangsungan SAKPOLE. Tidak berjalannya implementasi kebijakan inovasi SAKPOLE di Kota Semarang pada tahun 2021 dipengaruhi ketidakcakapan pelaku dalam melaksanakan SAKPOLE, hal ini ditunjukan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di SAKPOLE hanya sebesar 0,71% dari seluruh jumlah kendaraan masyarakat Kota Semarang. Hasil penelitian ini juga menunjukan adanya ketidak berjalanan implementasi SAKPOLE sebagai kebijakan pada tahun 2021 di Kota Semarang dan hal tersebut memerlukan kesadaran pihak pelaksana untuk memperbaiki
PERAN SERTA LEMBAGA BUNDO KANDUANG DALAM PEMBANGUNAN NAGARI BARINGIN, SUMATERA BARAT Ghinanti Cahya Munalif; Dzunuwanus Ghulam Manar; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan di Indonesia bergerak dari berbagai sektor yang bergerak dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa. Tidak hanya dijalankan oleh perangkat pemerintah, di dalam menjalankanya, tak jarang dibutuhkan berbagai macam stakeholder lainnya untuk membuat roda pemerintahan berjalan lebih sempurna. Pemerintahan daerah di Sumatera Barat yang dibaluti oleh adat Minangkabau yang bernuansa Islami. Bila dikerucutkan di tingkat desa, yang lebih biasa disebut dengan nagari, pemerintahannya berjalan dengan dibantu oleh lembaga unsur terkait. Di nagari Baringin, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pemerintahannya dibantu oleh lembaga unsur salah satunya adalah bundo kanduang. Bundo kanduang dapat diibaratkan sebagai nomenklatur kepemimpinan perempuan di Minangkabau. Bundo kanduang membawa berbagai macam tujuan dan maksud yang bermanfaat bagi kehidupan kaum dan pemerintahan. Berbagai macam aspek dalam pemerintahan membutuhkan peran bundo kanduang. Salah satunya adalah di dalam pembangunan. Namun, peran serta bundo kanduang dalam pemerintahan nagari Baringin belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan mengapa peran serta lembaga bundo kanduang di nagari Baringin belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan bahwasanya adanya factor terkait kurang optimalnya peran bundo kanduang di pemerintahan nagari Baringin

Page 142 of 171 | Total Record : 1709

 140   141   142   143   144 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue