cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 148   149   150   151   152 
IMPEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP BERBASIS DIGITAL MELALUI LAWET KEBUMEN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022-2023 Prameisti, Syifa Anaqah; -, Wijayanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik. Perkembangan teknologi membuat terciptanya sebuah inovasi yang berbentuk aplikasi untuk melayani pelayanan administrasi dan pencatatan sipil di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang mendapatkan penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik nasional. Terciptanya aplikasi Lawet Kebumen salah satunya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan berbasis digital seperti EKTP melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Kebumen. Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu pelayanan yang sudah diterapkan di beberapa instansi salah satunya adalah Disdukcapil Kebumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen di Disdukcapil Kebumen tahun 2022-2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan milik Charles O. Jones (1996) yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperdalam proses implementasi pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen tahun 2022-2023 dengan menggunakan teori yang relevan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pengguna aplikasi Lawet Kebumen dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan langsung di lapangan pada saat wawancara dan sumber data sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian kemudian diolah dan dinarasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen tahun 2022-2023 sudah berjalan dengan baik melalui proses implementasi dengan tiga tahap yang penting. Tahap yang pertama adalah pengorganisasian yang terdiri dari tiga aspek seperti sumber daya, struktur organisasi, dan metode. Pada tahap ini sudah dapat dikatakan baik karena Disdukcapil memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai. Tahap yang kedua adalah interpretasi, tahap ini Disdukcapil Kebumen memperkenalkan aplikasi Lawet Kebumen untuk melayani E-KTP berbasis digital melalui sosialisasi media sosial dan gambar. Tahap yang ketiga adalah tahap aplikasi, pada tahap ini pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari respon masyarakat yang baik. Namun ada kendala seperti masih ada beberapa masyarakat yang datang ke dinas untuk mendapatkan pelayanan E-KTP karena masih kurangnya konsistensi dari dinas dalam sosialiasi terkait pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen. Saran untuk Disdukcapil Kebumen seharusnya melakukan sosialisasi secara konsisten terkait aplikasi Lawet Kebumen dan seharusnya lebih meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan E-KTP berbasis digital. Untuk masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi agar membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen
PERAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM TATA KELOLA LIMBAH VAKSIN COVID-19 DI KOTA SEMARANG Puspa Nagari, Annisa Pramudita; Yuwono, Teguh -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 yang muncul membuat dampak pada lingkungan seperti meningkatnya volume limbah medis di Indonesia. Adanya peningkatan limbah medis seperti bekas jarum suntik, ampule/vial, masker, APD, dan lainnya ini dapat menjadi sumber permasalahan baru jika pengelolaan limbahnya tidak dikelola dengan baik. Seperti yang diketahui, Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang memiliki tugas mengawasi pelayanan publik. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan investigasi mengenai Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 yang ada di Kota Semarang dan dari hasil investigasi tersebut terdapat beberapa Puskesmas yang belum memenuhi standar. Penelitian ini menggunakan konsep Pengawasan oleh Brantas yang terdiri dari standar pengawasan dan pembagian tugas, pengawasan langsung dan tidak langsung, serta pemberian saran jika terjadi penyimpangan. Kemudian penelitian ini akan menganalisis hasil pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk memahami dan mendalami suatu permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan, kajian pustaka, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah sesuai dengan tugas dan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menggunakan peraturan perundangan, investigasi dengan turun ke lapangan, dan memberikan saran perbaikan kepada pihak yang terkait. Kemudian instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melaksanakan saran perbaikan yang diberikan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa telah mencapai hasil yang diinginkan untuk memperbaiki Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang
ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN WILAYAH PANTAI DEPOK (Studi Penelitian di Kelurahan Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) Gabriel, Angelina Paqita; -, Wijayanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berkeinginan untuk mengungkap pemberdayaan kepada perempuan nelayan yang acapkali luput dari perhatian penguasa serta implikasi pemberdayaan yang berlangsung terhadap marginalisasi yang dialami oleh perempuan di Pantai Depok Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan Teori Pemberdayaan oleh Sulistyani, Teori Marginalisasi dari Scott, dan Teori Ibuisme Negara karya Suryakusuma menjadi dasar penelitian yang dilakukan dengan disertai metode penelitian secara kualitatif yang memiliki pendekatan studi kasus. Hasil yang menjadi temuan, yaitu pemberdayaan kepada perempuan sudah berjalan dengan cukup baik. Dari yang besifat caritas dan peningkatan kapasitas sudah dapat memenuhi tujuan pemberdayaan yang dimana keterampilan meningkat dan kemandirian telah terlaksana. Sedangkan implikasi pemberdayaan terhadap marginalisasi disimpulkan telah dapat mendegradasi fenomena tersebut dikalangan perempuan nelayan wilayah Pantai Depok, Kabupaten Bantul. Meskipun begitu, adapun ihwal yang bisa ditingkatkan oleh para pemangku kebijakan salah satunya agar lebih inklusif dalam pelaksanaan program dimana tiap perempuan dapat ikut dengan atau tanpa adanya kelompok yang menaungi
INOVASI APLIKASI “LUNPIA” DALAM PELAYANAN PARIWISATA KOTA SEMARANG Kusuma, Fauzan -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mewujudkan inovasi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah di masa kini berinovasi dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik yang disebut sebagai E-Government. Sektor pariwisata merupakan salah satu isu strategis dalam upaya inovasi E-Government pemerintah daerah. Salah satu wujud E-Government pada pelayanan pariwisata daerah adalah Aplikasi Lunpia yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang akan berwisata di Kota Semarang. Sebelum Aplikasi Lunpia diluncurkan, terdapat Aplikasi Pariwisata Wis Semar yang diluncurkan pada tahun 2019. Akan tetapi, Aplikasi Wis Semar belum bisa menjadi media pelayanan pariwisata Kota Semarang. Oleh karena itu, Aplikasi Lunpia saat ini menjadi inovasi dari Aplikasi Wis Semar dalam hal pelayanan pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis inovasi Aplikasi Lunpia dalam Pelayanan Pariwisata di Kota Semarang. Inovasi Aplikasi Lunpia diukur dengan 5 karakteristik inovasi menurut Everett Rogers yaitu Relative Advantage, Compability, Complexity, Trialability, dan Observability. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi Aplikasi Lunpia belum terlaksana dengan baik di masyarakat maupun pengelola pariwisata. Aplikasi Lunpia sudah mempertimbangkan indikator Relative Advantage dengan memenuhi sub-indikator mulai dari nilai kebaruan, nilai tambah, sistem sosial, efisiensi biaya dan tenaga, serta efektivitas waktu dalam hal pelayanan pariwisata. Indikator Compability belum terlaksana sebab belum sesuainya komunikasi serta representasi pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal kompleksitas, Aplikasi Lunpia berhasil mencapai prinsip kompleksitas-kesederhanaan. Dalam hal uji coba, Pemerintah Kota Semarang melalui Disbudpar telah melakukan ujicoba secara komprehensif di masyarakat dan sesuai dengan sistem sosial yang ada. Dalam hal kemampuan untuk diobservasi Aplikasi Lunpia sudah memenuhi indikator tersebut dalam konteks perangkat keras maupun perangkat lunak. Selain itu, terdapat beberapa hambatan dari internal maupun eksternal Aplikasi Lunpia seperti faktor sumber daya manusia Disbudpar, informasi dan instruksi yang belum jelas, faktor sumber daya manusia pengguna, serta sosialisasi yang belum masif. Oleh karena itu, disarankan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan update layanan pengaduan secara langsung serta mensosialisasikan Aplikasi Lunpia lebih masif
MALAPRAKTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA) Andrea, Ancilla -; -, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai malapraktik yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa terjadi malapraktik serta faktor-faktor yang menyebabkan malapraktik tersebut. Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, tantangan dalam pelaksanaan proses Pemilu Indonesia masih menjadi isu serius yang memiliki dampak besar dalam implementasi Pemilu yang berintegritas. Pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur, memiliki tantangan tersendiri karena adanya jumlah besar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di sana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi dokumenter. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Bawaslu RI, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, lembaga Migrant Care, serta peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD). Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk malapraktik, seperti manipulasi data pemilih, penggunaan Pantarlih fiktif, dan kecurangan dalam metode pos, KSK, dan TPS. Faktorfaktor penyebab malapraktik meliputi regulasi yang kurang adaptif dan spesifik terhadap kebutuhan WNI di luar negeri, kualitas Undang-Undang Pemilu yang rendah dan tidak memberikan bobot khusus pada Pemilu di luar negeri, tata kelola organisasi yang buruk dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterlambatan pembentukan PPLN dan Panwaslu, serta minimnya pengawasan dalam pemungutan suara metode pos dan KSK sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi. Temuan ini menegaskan bahwa malapraktik dalam Pemilu di luar negeri tidak hanya merusak integritas demokrasi tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu
EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG Santosa, Tifar Auradiva; -, supratiwi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Semarang mempunyai kebijakan berupa pengendalian penggunaan plastik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan sampah plastik yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik dengan menilai secara obyektif program-program yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 dalam rangka melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan telah tercapai dengan melihat kondisi lingkungan hidup di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan James Anderson berupa evaluasi kebijakan sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan karena kebijakan ini memiliki fokus terhadap lingkungan hidup Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Perwal ini masih ditemukan banyak pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai, sedangkan yang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai hanya di minimarket, supermarket, swalayan, dan restoran-restoran ternama. Hal ini tentunya berdampak terhadap timbulan sampah secara keseluruhan yang belum mengalami penurunan secara signifikan, sehingga jumlahnya masih fluktuatif. Pencemaran lingkungan juga masih terjadi karena kurangnya pengawasan yang belum merata Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, selain itu sanksi-sanksi yang tertuang dalam Perwal Nomor 27 Tahun 2019 hanya sebatas formalitas belaka tanpa pernah diimplementasikan bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Sama halnya dengan sampah plastik yang jumlahnya masih fluktuatif. Oleh karena itu, Perwal ini dinilai masih belum bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan dilihat berdasarkan kualitas lingkungan hidup yang belum maksimal
ANALISIS PENGETAHUAN DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PERATURAN REKTOR NOMOR 13 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO) Ashila, Miralda Farah; Alfirdaus, Laila Kholid; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kekerasan seksual yang kini tidak hanya hadir dan terjadi di ruang publik, akan tetapi nyatanya ada pula ranah privat layaknya rumah hingga Lembaga Pendidikan. Hal ini mengakibatkan banyak sekalinya kejadian-kejadian kekerasan seksual terlebih lagi kekerasan berbasis gender dengan prempuan sebgai korban yang palin banyak dirugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut pula, peneliti merumuskan masalah penelitian terkait implementasi dinamika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa Universitas Diponegoro dalam menyikapi penanganan kekerasan seksual di kampusnya sendiri serta bagaimana pencegahan dan penanganan Universitas Diponegoro dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merujuk pada teori negara dan pandangan patriarkhis terhadap kasus kekerasan seksual sesuai penelitian Fulu et al. (2013) dalam studi Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific. Penelitian tersebut menyoroti peran negara dalam mempengaruhi pandangan dan perilaku terkait kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang memberikan angin segar bagi para pejuang gender. Kendati demikian, masih ditemukan hambatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, ditemukan pula bentuk pengetahuan dan sikap mahasiswa Univeristas Diponegoro dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampusnya dengan pola pikir yang kritis yang merujuak pada pengetahuan mahasiswa Universitas Diponegoro hingga pembentukan organisasi maupun Peer Counselor sebagai wujud sikap kepedulian tinggi mahasiswa. Selain itu, dalam pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro adalah dengan membentuk Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual hingga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Kesimpulan dari penelitian ini adalah kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi telah menimbulkan polemik tentang kesetaraan gender yang semakin kompleks. Sumber daya manusia di lingkungan Pendidikan, bahkan para pendidik sendiri, terlibat dalam kejahatan tersebut
ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA LAMA (BPK2L) SEMARANG Devi, Yolanda Laksita; -, Yuwanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang pada masa periode 2018-2023. Sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam mengelola Kota Lama, kinerja BPK2L menjadi sorotan publik. Penelitian ini menggunakan Teori Pengukuran Kinerja dari Agus Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009: 16), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan Teori Partisipasi dari I Nyoman Sumaryadi (2010: 46). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPK2L periode 2018-2023 dalam mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan Situs Kota Lama masih belum optimal. Pertama, dari segi produktivitas, BPK2L masih belum optimal dalam hal konservasi, revitalisasi, hingga sistem pengawasan dan pengendalian. Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan BPK2L, utamanya dalam hal perizinan belum sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ketiga, dari segi responsivitas, BPK2L dianggap belum berhasil memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan akses pelayanan, serta mengatasi kritik. Keempat, dalam hal responsibilitas, BPK2L terlihat hanya sebagai badan pelengkap dari regulasiregulasi yang ada. Kelima, akuntabilitas BPK2L dinilai belum optimal karena tidak dapat memberikan hasil laporan kinerja secara rutin dan transparan. Keenam, dari segi partisipasi masih perlu adanya peningkatan kepedulian dari masing-masing pemangku kepentingan. Di samping itu, masih terjadi mispersepsi oleh masyarakat dalam melihat eksistensi BPK2L sebagai badan pengelola. Saran yang dapat diberikan, yaitu Pemerintah Kota Semarang dapat membubarkan BPK2L dan menggantinya dengan badan baru yang memiliki urgensi yang lebih jelas dan ditujukan untuk mengelola Kota Lama secara harian
RIVALITAS “PALSU” DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Suami Melawan Istri dalam Pemilihan Kepala Desa Karangrau Sokaraja Banyumas Tahun 2021) Syaiana, Fitri Nur; Sardini, Nur Hidayat -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Pilkades is guided by Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 concerning the Election of Village Heads. The regulation explicitly states that the Pilkades should be attended by at least two candidates and at most three candidates. In turn, the limitation on the number of candidates for village heads has given rise to an interesting phenomenon: there are pairs of candidates who are husband and wife in the 2021 Pilkades of Banyumas Regency in Karangrau Village. This research was conducted to analyze the rivalry that actually occurred in the phenomenon of married couples' Pilkades in Karangrau Village Sokaraja Banyumas in 2021. This was done through analyzing the contestation and competition in it using dramaturgy theory through facts in the front stage and back stage. This research uses a qualitative method of case study type with in-depth interviews with informants as an instrument in collecting data. The results of this study show that the wife's candidacy was carried out as a tactic to avoid a single candidate, thus presenting a pseudo-contestation and fake rivalry designed only to fulfill obligations. There are differences between the front stage and the back stage. On the front stage, normatively all stages in the Pilkades run naturally and normally, but on the back stage there is no competition that occurs but there is cooperation to win the incumbent village head candidate (husband). Then there was no community participation to run as a village head candidate. To improve this reality, it is best to evaluate the regulations on Pilkades and emphasize the requirements for candidacy so that close relatives such as husband, wife, brother, sister, or child do not participate. Empowerment of human resources at the village level oriented towards leadership regeneration is also needed to encourage community interest in running for village head
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Rembang Nomor 38Tahun2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di KabupatenRembang Tahun 2022-2023 Putra, Raditya Mahendra; marlina, neny -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang 2022-2023. Melalui kesederhanan syarat, prosedur dan teknis pelayanan maka kemudahan dalam proses pelayanan baik perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana menjadi tujuan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Grindle, jika ukuran keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh derajat dari level implementasi baik dari content of policy dan context of policy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan. teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang 2022-2023 sudah berjalan baik meskipun belum maksimal. DPMPTSP Kabupaten Rembang sebagai unsur yang berperan besar dalam melancarkan usaha pelayanan perizinan dan non perizinan, maka menjadi terpenting suatu kerja sama dan sinergi antar pihak yang bersangkutan dalam mencapai tujuan kebijakan. Meskipun dalam keberjalanan kebijakan seperti resistensi kepentingan antar pihak kerap mempengaruhi, tumpang tindih standar pelayanan yang terjadi, keterbatasan anggaran, ketidakterdukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya sajian informasi yang diberikan kepada sasaran kebijakan perlu adanya perhatian. Usaha sebagai bentuk tanggung jawab pihak DPMPTSP telah memperlihatkan capaian serta nilai keberhasilan yang beberapa mulai terpenuhi sebagai bagian dari policy outcome. Terlebih, penulis merekomendasikan beberapa saran kepada pihak implementor kebijakan sebagai bahan perbaikan dalam keberjalanan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang

Page 150 of 171 | Total Record : 1709

 148   149   150   151   152 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue