cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MELALUI PROGRAM DESA BERSINAR TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) Rahmania, Inezlaura Hattari Ardriyunan; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses collaborative governance dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang melalui program Desa Bersinar. Adapun elemen-elemen tersebut terbagi menjadi tiga indikator, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi (Emerson, dkk, 2012). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance pelaksanaan program Desa Bersinar telah dilakukan dengan baik mulai dari tahap dinamika, tindakantindakan, serta dampak dan adaptasi collaborative governance. Pada tahap dinamika sudah berjalan dengan baik karena sudah melibatkan berbagai macam stakeholders meskipun masih terdapat beberapa hal masih bisa dimaksimalkan khususnya dari sisi pengaturan prosedural. Kemudian pada tindakan-tindakan kolaborasi juga dapat dikatakan baik meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum merata. Collaborative governance dalam program Desa Bersinar kemudian menghasilkan dampak sementara, baik dampak yang diharapkan seperti meningkatnya partisipasi pemerintah dan masyarakat maupun tidak diharapkan seperti penolakan dan minimnya anggaran. Berbagai macam dampak tersebut kemudian diadaptasi oleh seluruh aktor yang terlibat sehingga diharapkan mereka mampu memaksimalkan perannya untuk lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat serta mengajak pihak swasta untuk melakukan kolaborasi
PENGELOLAAN SAPA MBAK ITA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2023 : KAJIAN SUMBER DAYA KEBIJAKAN Munadi, Muhammad Arya; Martini, rina -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam penyediaan layanan publik, mengingat dinamika lingkungan yang terus berkembang, salah satu bentuk adanya inovasi tersebut adalah tersedianya fasilitas pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara daring. Kota Semarang adalah salah satu pemerintah daerah yang mengimplementasikan inovasi layanan aduan secara online yang saat ini diberi nama “Sapa Mbak Ita”. Pelayanan ini hadir dengan call center 112 serta website yang digunakan untuk memberikan informasi pendukung. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses berjalannya “Sapa Mbak Ita” sebagai kebijakan publik yang bersifat elektronik dari sisi sumber daya kebijakannya, menggunakan teori sumber daya kebijakan dari kajian Harvard JFK School Of Government, yaitu dari aspek support, capacity, dan value. Diteliti dengan metode kualitatif deskriptif, dengan cara pengambilan data melalui wawancara dan observasi, selain itu juga data sekunder digunakan sebagai pendukung yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel internet. Hasil penelitian menunjukan dari sisi support, sudah ada dukungan dari Peraturan Walikota yang mengatur Sapa Mbak Ita, komitmen dalam bentuk pembahasan laporan secara rutin, adanya alokasi infrastruktur fisik sebagai sarana dan prasarana kegiatan, serta telah dilaksanakannya sosialisasi Sapa Mbak Ita baik secara langsung mapun secara tidak langsung pada masyarakat. Dari sisi capacity, keuangan program Sapa Mbak Ita telah dialokasikan pada APBD, kelembagaan, SDM pengelola dan pelaksana beserta infrastruktur teknologi telah disediakan untuk program ini. Dari sisi value, ada dua pihak yang mendapat dari manfaat kebijakan Sapa Mbak Ita, yakni masyarakat baik masyarakat kota Semarang ataupun masyarakat luar kota Semarang yang memanfaatkan fasilitas Sapa Mbak Ita dan Pemerintah Kota Semarang
ANALISIS PERAN BADAN KESBANGPOL JATENG DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KONTRA RADIKALISASI UNTUK KALANGAN PEMUDA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 Sasangka, Naufal Tsabit Shiddiq; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme dengan program-program yang tepat sasaran dan salah satunya adalah Program Kontra Radikalisasi, terutama untuk kalangan pemuda yang rentan terhadap penyebaran ideologi radikal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada hasil wawancara bersama pihak terkait. Hasil analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa Program Kontra Radikalisasi hanya dilaksanakan di waktu-waktu tertentu atau insidental dengan jumlah yang peserta yang sedikit sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol Jateng dalam melaksanakan Program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah minim
Pelaksanaan Sister Village dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2021 di Kabupaten Magelang MUSHOUWIR, AMIRUDIN MAULA; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi pelayanan publik dalam kebencanaan oleh pemerintah hingga sekarang masih memiliki masalah yang ada mengingat pemerintah mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayan publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Modifikasi sistem kebencanaan perlu dilakukan sebelumnya pelaksanaan suatu program yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang masyarakat harapkan. Hal ini tentunya perlu melalui proses awal dari tahapan modifikasi system kebencanaan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selaras dengan hal tersebut, penelitian ini membahas dan menganalisis implementasi sister village di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III. Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebiajkan sister village dilihat dari indikator George C. Edward III ini sudah dilaksanakan secara baik. Tujuan dari implementasi sister village sudah dicapai dengan baik bisa dilihat dari bencana erupsi gunung merapi pada tahun 2021 yang lebih tertata dari segi komunikasi, sumber daya,disposisi dan birokrasi. Adanya faktor pendukung dan penghambat menjadikan implementasi kebijakan sister village perlu adanya pembaharuan dari tahun ke tahun untuk optimalisasi sistem kebencanaan yang lebih modern
Analisis Konten Media Sosial Instagram @Baruna.airlangga dalam Membangun Political Branding Dari Tahun 2023 - 2024 Negara, Bintang Taruna; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini bertujuan Analisisi Konten Media Sosisal Instagram Prabowo Subiantodalam Membangun Political Branding. Di era digital saat ini perkembangan mediasocial sangatlah cepat dan juga dapat mencangkup audience luas, bersamaan denganini banyak dari praktisi politik memanfaatkan adannya media social. Salah satunyaPrabowo Subianto menggunakan Media Sosial Instagram Untuk membangun citraatau Political Branding. Dengan cara membuat suatu konten media social Instagramdalam bentuk foto maupun dalam bentuk video, dalam kurun waktu satu tahunbelakangan ini Prabowo Subianto membuat berbagai macam konten media socialInstagram dengan menunjukan kebersamaannya terhadap relasi yang PrabowoSubianto miliki, hingga akan kedekatannya terhadap masayarakat. PembangunanBranding diri dari seorang Prabowo Sbianto tidak hanya menunjukan akankedekatannya terhadapa masayrakat saja atuau relasi networking yang dia miliki saja,melainkan dengan menggunakan seragam batik yang dimana bati itu juga merupakanbudaya asli dari Indonesia yang dimana Prabowo Subianto ingin menunjukanbahwasanya beliau juga mencintai budaya budaya tanah air. Dengan cara ini dapatdisimpulkan bahwa Prabowo Subianto berhasil dalam melakukan Political Branding
UANG BUKAN LAGI KUNCI UTAMA MEMENANGKAN PEMILIHAN (STUDI KASUS TERPILIHNYA HIDAYANTO DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KALIBENING TAHUN 2019) Permatasari, Adellia Anggun; Yuwono, Teguh -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa merupakan sebuah satuan pemerintahan terkecil yang ada di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih melalui sistem pemilhan kepala desa yang dilakukan secara demokratis dengan menerapkan azaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya money politicss. Money politicss digunakan sebagai strategi atau alat untuk mendapatkan suara dan memenangkan pemilihan. Pada Pemilihan Kepala Desa Kalibening Tahun 2019 dimenangkan oleh Hidayanto yang tidak menggunakan money politicss. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hidayanto memenangkan pemiliha kepala desa tanpa money politicss. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Kalibening tahun 2019. Adapun analisis data meliputi reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Desa Kalibening memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada Hidayanto untuk menjabat sebagai kepala desa. Masyarakat desa lebih mementingkan kepantasan berdasarkan karakter, kedekatan, rekam jejak dan pengalaman calon. Masyarakat menganggap Hidayanto paling pantas untuk menjabat dan memimpin Desa Kalibening selama 6 (enam) tahun kedepan. Masyarakat sendiri juga memiliki trauma di masa lalu dengan adanya money politicss sehingga hal tersebut sudah tidak berlaku di masyarakat Desa Kalibening
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI SELANGAN CITY KOTA BONTANG Tiara, Hawa Aurahma; Erowati, dewi -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kampung wisata berbasis collaborative governance di Selangan City sebagai destinasi wisata bahari di Kota Bontang. Paradigma kolaborasi dapat berkembang karena pemerintah bukan hanya satu-satunya aktor dalam pembangunan yang memengaruhi pengembangan salah satu kampung wisata bahari dan penelitian ini difokuskan pada kolaborasi antar stakeholder melalui pendekatan collaborative governance dengan beberapa aspek proses kolaborasi dan pengembangan ini direalisasikan melalui program CSR PT Badak LNG. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dalam pengumpulannya dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, Staf (Corporate Social Responsibility) CSR PT. Badak LNG, dan masyarakat Kampung Selangan. memperhatikan beberapa aspek pada pendekatan collaborative governance serta diselaraskan dengan regulasi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan tersebut sudah berjalan dengan lancar, namun pemerintah masih belum terlalu banyak berkontribusi secara aktif dengan memberikan daya dukung yang optimal dengan memfasilitasi dari segi pariwisata kepada masyarakat setempat seperti infrastruktur, sarana prasana umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Selangan City. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah untuk lebih aktif guna mengembangkan, berkontribusi, serta menjaga aktivitas pariwisata supaya bisa berjalan secara beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat
KONFLIK PEMODAL BESAR VERSUS MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS : PANDUMAAN-SIPITUHUTA, HUMBAHAS) Rumapea, Apri Ella; Sardini, Nur Hidayat -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pandumaan Sipituhuta terhadap PT Toba Pulp Lestari dalam mempertahankan tanah adat. Faktor penyebab konflik meliputi klaim kuat masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai sejak zaman nenek moyang, ketidakadilan dalam keputusan pemerintah memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan, dan keyakinan akan nilai historis dan budaya tanah adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Desa Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya. Konflik tersebut berlangsung karena keputusan pemerintah mengubah area hutan menjadi areal konsesi, merugikan hak masyarakat. Perlawanan dilakukan melalui blokade, demonstrasi, pengajuan keberatan kepada pemerintah. Upaya ini menunjukkan tekad dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan tanah adat dan nilai-nilai budaya. Penyelesaian konflik melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, tokoh adat, dan lembaga non-pemerintah. Penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi adil dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan inklusif demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah konflik serupa diperlukan pengakuan hak tanah adat, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pendidikan hukum kepada masyarakat adat, pendataan tanah menyeluruh, dan mekanisme monitoring implementasi kebijakan
PENGEMBANGAN COMMUNITY BASED TOURISM DI DESA WISATA KRIKILAN, KECAMATAN KALIJAMBE, KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 Hartian, Muhammad Ifan; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengembangan community based tourism dan partisipasi masyarakat di Desa Wisata Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Wisata Krikilan, penggiat wisata Desa Krikilan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sangiran, Pengelola Desa Wisata Krikilan, Pemerintah Desa Krikilan, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan community based tourism di Desa Wisata Krikilan menggunakan 4 (empat) aspek oleh Suansri (2013), yaitu sumber daya alam dan budaya, organisasi masyarakat, manajemen, dan pembelajaran. Selain itu, juga menggunakan 3 (tiga) tahapan partisipasi masyarakat oleh Cohen & Uphoff, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Desa Wisata Krikilan mampu memelihara sumber daya alam dan budaya yang ada melalui pengembangan UMKM dari hasil bumi dan kegiatan kebudayaan yang rutin dilakukan di lingkungan Sangiran. Dalam aspek manajemen, masyarakat mempunyai skema pengelolaan desa wisata melalui lokakarya pangan dan pengrajin sekaligus menjadi salah satu aspek pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mempelajari cara hidup lokal. Sedangkan, aspek organisasi masyarakat yang masih fleksibel, masyarakat Desa Krikilan belum memiliki norma yang spesifik mengatur keberjalanan desa wisata. Di sisi lain, partisipasi masyarakat berpengaruh dalam menentukan potensi desa wisata, mengelola balai ekonomi desa, dan rutin menyampaikan kritik dan saran kepada pengelola desa wisata di setiap agendanya
Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 Pratama, Adam Putra; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Sembako merupakan sebuah program pengembangan dari Program BPNT. Program Sembako dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran ‘Keluarga Penerima Manfaat (KPM)’ melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, mencukupi gizi seimbang untuk mencegah terjadinya stunting, serta memberikan pilihan serta kendali kepada KPM agar bisa memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, serta administrasi. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli KPM yaitu sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, maupun vitamin serta mineral. Pada penelitian ini Semarang Utara dijadikan lokasi penelitian dalam hal implementasi program bantuan sosial sembako karena, berdasarkan data yang diperoleh dari kecamatan Semarang Utara didapatkan sebuah temuan bahwa wilayah Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang paling banyak mendapatkan jumlah bantuan sosial sembako, maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan bagaimana implementasi program bantuan sosial sembako tersebut yang berjalan di wilayah kecamatan Semarang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan dimensi Kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial sembako ini jika dilihat dari teori implementasi Ripley dan Franklin belum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, karena walaupun program ini telah berjalan dengan lancar serta cukup berhasil membantu masyarakat serta memenuhi dimensi rutinitas fungsi dan dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, tetapi jika dilihat kembali implementasi program bantuan sosial ini belum memenuhi dimensi kepatuhan yang mana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako jika dilihat dari teori Ripley dan Franklin maka dapat dikatakan belum berjalan dengan cukup optimal karena masih ada dimensi yang belum terpenuhi. Maka dari itu diperlukan pembenahan serta evaluasi lebih lanjut kedepannya agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial di Kota Semarang harus lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi yang menjadi salah satu tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui program ini. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang harus ikut aktif dan turut serta membantu dalam mengawasi penyaluran program bantuan sosial ini agar kedepannya tidak ada lagi masalah salah sasaran penyaluran manfaat program bantuan sosial ini, hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi kedepannya

Filter by Year

2012 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue