cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 151   152   153   154   155 
EVALUASI KEBIJAKAN "TUKA-TUKU PURBALINGGA" SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA Prasetiyo, Ading Angga; -, Wijayanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Purbalingga mengeluarkan kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga yangmemiliki tujuan sebagai media pemasaran, memberikan fasilitas untuk pelaku usaha, danmewujudkan masyarakat yang mencintai produk lokal UMKM di Kabupaten Purbalingga.Selama keberjalanannya 5 tahun terakhir terdapat masalah seperti kebijakan tidak menyasarkepada seluruh pelaku UMKM, penjualan online yang stuck tidak mengalami peningkatan, danmotivasi pelaku UMKM yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakanTuka Tuku Purbalingga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatanstudi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknikwawancara, dokumentasi, observasi. Kemudian wawancara dengan narasumber Kepala BidangUMKM, Koordinator Tuka Tuku, Admin Tuka Tuku, pelaku UMKM yang sudah tergabungdan yang belum tergabung, serta 3 masyarakat yang pernah membeli produk Tuka TukuPurbalingga. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studiliteratur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Penelitian inimenggunakan indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas;Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Hasil penelitian menunjukan 1)Efektivitas belum berhasil karena kebijakan ini hanya mengarah kepada UMKM yang mapansaja. 2) Kebijakan ini sudah Efisien karena keuntungan yang diperoleh lebih besar daripadabiaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan Tuka Tuku Purbalingga.3) Kecukupan belum berhasil karena perlu adanya SDM yang mempunyai pengetahuan dalamdigital marketing dan bisnis agar tercipta inovasi baru. 4) Pemerataan belum berhasil karenayang tergabung ke dalam Tuka-Tuku yang sudah lolos kurasi yang dilakukan oleh DinkopUKM Purbalingga hanya UMKM yang sudah mapan. 5) Responsovitas belum behasil karenakurangnya sosialisasi yang aktif dari Tuka Tuku agar informasinya sampai di lapisanmasyarakat Purbalingga dan pelaku usaha. 6) Ketapatan sudah berhasil dengan dibuktikanperubahan yang signifikan pelaku UMKM dari sebelum dan sesudah tergabung ke dalamkebijakan tersebut. Saran yang tepat untuk kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga adalah DinkopUKM Purbalingga perlu melakukan pendalaman pemahaman terkait kebijakan Tuka Tukukepada pelaku UMKM agar memberi motivasi dan meningkatkan minat pelaku usaha, sertaperlu adanya keterbukaan akses informasi agar mudah dijangkau oleh pelaku UMKM danmasyarakat
MALAPRAKTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 Khoirunnisa, Ummu Zahra; -, Nur Hidayat -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

kada) di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Pilkada yang seharusnya berjalan damai sesuai prosedur, namun hal tersebut bertolak belakang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Sejumlah dugaan pelanggaran seperti money politics, maladministrasi, Netralitas ASN dan pelanggaran kode etik oleh lembaga penyelenggara Pilkada mewarnai jalannya Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya. Sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) menjadi kunci penting dalam membuka rangkaian dugaan pelanggaran lainnya. Manfaat penelitian ini adalah guna menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan yang perlu dilakukan dan perlu dihindari pada Pilkada selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan dokumen tambahan lainnya. Wawancara mendalam dilakukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen untuk melengkapi penelitian bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan KPU, putusan Bawaslu, data temuan dan laporan dari masyarakat dugaan pelanggaran Bawaslu dan data evaluasi akhir Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 KPU. Hasil penelitian tidak ditemukan faktor khusus, melainkan hanya terdapat faktor umum penyebab pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada. Faktor umum pelanggaranpelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah murni kepentingan politik setiap pihak yang perlu diwujudkan. Faktor terjadinya PHPU karena pasangan calon nomor urut 04 tidak menerima atas pengumuman hasil akhir KPU. Pihak pasangan nomor urut 04 beranggapan suara yang diperoleh tidak semestinya, sehingga pasangan nomor urut 02 tidak seharusnya mendapatkan suara terbanyak. PHPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dikabulkan permohonan pemohon pasangan nomor urut 04, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak memiliki alasan yang cukup kuat, tidak berkedudukan hukum dan tidak cukup bukti. Dugaan pelanggaran yang sah melanggar yaitu Netralitas ASN menjerat personil Satpol PP, Camat dan Kepala Desa Pelanggaran kode etik dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP menyatakan anggota Bawaslu tidak professional dalam membantu menyelesaikan kasus pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020
RETRIBUSI PASAR DAN COVID-19 (Strategi Manajemen Krisis Pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengatasi Penurunan Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2020-2021) Joelianto, Najma Maharani Putri; Adnan, Muhammad -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melonjaknya angka kasus Covid-19 di Kota Semarang pada tahun 2020-2021 cukup meningkatkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah Kota Semarang melalui walikota menetapkan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan dampak penurunan omset bagi pedagang pasar tradisional, yang kemudian muncul keluhan membayarkan tarif retribusi pasar. Dampaknya, pada awal tahun 2020 pendapatan retribusi pasar Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 47,6%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen krisis pandemi Covid-19 dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, menggunakan teori manajemen krisis menururt Rhenald Kasali dan Theory of Planned Behavior menurut Icek Ajzen. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara sebagai sumber data dengan Dinas Perdagangan, Kepala Pasar Pedurungan dan pedagang Pasar Pedurungan, pedagang pasar Kedung Mundu, dan pedagang pasar Karangayu. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Semarang merumuskan 2 strategi pemulihan yaitu menetapkan 2 Surat Keputusan Walikota Semarang terkait pengurangan 50% dan pembebasan retribusi bagi pedagang yang tidak berjualan serta perubahan target pendapatan retribusi pasar yang diturunkan sebesar 80% pada tahun 2020 dan 73% pada tahun 2021. Berdasarkan pemilihan strategi tersebut dapat diketahui bahwa pedagang pasar merespon dengan baik yang dibuktikan dengan tetap bersedia membayar retribusi pasar yang hanya 50%, sedangkan yang tidak berjualan tidak ada tunggakan tagihan. Untuk target pendapatan di tahun 2020 yang sudah diturunkan tercapai sebesar Rp 6.880.340.532,00. Target pendapatan di tahun 2021 juga diturunkan dan tercapai sebesar Rp 5.358.135.760,00. Secara realisasi, pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021 dapat diketahui mengalami penurunan 24% atau sebesar Rp 1.640.431.282,00 dikarenakan pada tahun 2021 angka kasus Covid-19 yang masih tinggi. Capaian target 2020-2021 sebenarnya bisa melampaui target, jika petugas pemungut disiplin melaksanakan tugasnya setiap hari dan pedagang pasar yang patuh membayarkan retribusi pasar setiap hari
MEKANISME REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILU DPR RI 2024 Putri, Anantasya -; -, Fitriyah -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Political recruitment is the function of political parties to select and select potential leaders, both at the national leadership level and within the party. Equal opportunities to participate in the world of politics and play an important role in building democracy are important things to do, therefore political parties are obliged to provide space and certainty for women to enter the world of politics. The Democratic Party was chosen as the research location because the Democratic Party has succeeded in meeting the threshold for women's representation of 30% over the last 10 years and ensuring women's representation in its leadership structure. The aim of this research is to analyze the recruitment mechanism for female legislative candidates. The theories used in this research are political party recruitment theory, women's representation and gender equality theory. The results of this research found that in the mechanism for recruiting legislative candidates, the Democratic Party pays attention to equality and justice, the Democratic Party provides equal opportunities for men and women to be involved in filling positions in politics, especially in the legislative candidacy for the DPR RI in the 2024 election without implementing treatment different for male and female legislative candidates. It is hoped that this research can provide a better understanding of the recruitment mechanisms for female legislative candidates in the Democratic Party. Furthermore, this research can serve as a guide for improving political education for women and providing more specific support for female legislative candidates
PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYELEWENGAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020) Dewi, Bunga Maha; -, supratiwi -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa serta bagaimana aplikasi ini mampu meminimalisir tindakan penyelewengan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi dengan beberapa informan terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes sudah sesuai dengan prosedur dalam aplikasi, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Namun, pada pengelolaan dana desanya terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu pada tahap perencanaan dan penatausahaan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban sudah sesuai. Aplikasi Siskeudes yang diterapkan mampu mencegah dan meminimalisir tindakan penyelewengan yang disebabkan oleh faktor tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem pengendali internal yang langsung terhubung dengan server di pemerintah kabupaten, sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PADAT KARYA DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA PERIODE 2022-2023 Maharima, Amara Nilla; -, supratiwi -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Rumah Padat Karya Program is one of the programs approved by the Surabaya City Government as a form of effort to deal with the increase in poverty and unemployment rates due to the impact of Covid-19. Wonocolo is one of the sub-districts that has a labor intensive house with several businesses in it. The implementation of Rumah Padat Karya Program encourages research to obtain adequate information related to the implementation of the Rumah Padat Karya Program. The aim of this research is to analyze the implementation of the Rumah Padat Karya Program in Kecamatan Wonocolo, Surabaya City, as a poverty alleviation program and reduce unemployment rates and to analyze the driving and inhibiting factors of program implementation. In this research, the analysis related to program implementation uses an implementation theory approach with four factors as conditions for the success of program implementation. This research uses descriptive qualitative research methods as a tool in solving the problems raised, using interview techniques, observation and literature study. The research results show that the implementation of the Rumah Padat Karya program in Wonocolo District has gone quite well, assessed by the four factors of implementation going well.
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Aini, Aldila Arin; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima muncul sebagai salah satu upaya untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada pada Perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Masih adanya permasalahan mengenai PKL terutama yang menyangkut ketertiban dan gangguan pada fasilitas umum menyebabkan perlunya implementasi kebijakan yang baik oleh Pemerintah Kota Semarang. Untuk menilai bagaimana keberhasilan tujuan Perda ini maka perlu dilakukan sebuah evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Bridgman dan Davis yang memuat indikator masukan (input), indikator proses (process), indikator hasil (output), dan indikator dampak (outcomes). Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dilihat dari indikator Bridgman dan Davis ini sudah dilaksanakan secara baik. Tujuan dari Perda sudah dicapai dengan baik bisa dilihat dari lingkungan Kota Semarang yang lebih tertata, PKL yang lebih berdaya, serta pemanfaatan SDM dengan baik. Peneliti berhasil memberikan temuan bahwa dari 4 indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis hanya bagian SDM yang dinilai masih kurang. Meskipun secara keseluruhan kebijakan ini berhasil, namun terdapat bebrapa kekurangan yaitu masih kurangnya sumber daya manusia di instansi pelaksana kebijakan, kemudian masih kurangnya sosialisasi kepada PKL sehingga masih terjadi kesalahan komunikasi antara PKL dan Dinas Perdagangaan. Yang terakhir adalah perlunya ketegasan aparat terutama Satpol PP untuk menindak beberapa pihak-pihak nakal yang masih menyalahgunakan aturan yang termuat dalam Perda
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMNET DI DESA (STUDI KEBERHASILAN DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG) Fadli, Ghaniyyu Khoiri; -, Fitriyah -; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi pelayanan publik merupakan salah satu terobosan yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan untuk mengatasi hambatan dan masalah dalam layanan publik. Desa Banyubiru merupakan salah satu contoh desa yang melakukan inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik dilakukan berbasis e-government dengan menggunakan teknologi dan terhubung dengan jaringan internet. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktorfaktor keberhasilan inovasi pelayanan publik berbasis e-government di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori milik Cook, Matthews, dan Irwin yang meliputi lima (5) indikator keberhasilan yaitu kepemimpinan, organisasi/manajemen, manajemen resiko, kemampuan sumber daya manusia, dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didaptkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Pada pemilihan informan, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang ada di desa Banyubiru sudah berjalan dengan baik dan berhasil dilakukan. Keberhasilan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyubiru tidak terlepas dari faktor-faktor yang ada. Adapun faktor-faktor yang memperngaruhi keberhasilan inovasi pelayanan publik di Desa Banyubiru adalah kepemimpinan, organisasi/manajemen, manajemen resiko, kemampuan sumber daya manusia, dan teknologi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dampak dan respon positif yang dirasakan oleh pengguna layanan. Selain itu, hadirnya inovasi pelayanan publik yang berbasis e-government mengantarkan Desa Banyubiru menjadi kandidat terbaik dalam lomba perkembangan desa tingkat Jawa Tengah pada tahun 2021
COLLABORATION BETWEEN GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY TOWARDS HANDLING SEXUAL VIOLENCE CASES IN SEMARANG CITY 2023 Kamil, Laila Shafia Adzandien; -, Wijayanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses the collaborative process between the Semarang City Government and Civil Society towards handling cases of sexual violence in Semarang City in 2023. It aims to understand the strategies of each party in addressing sexual violence cases in Semarang City and to identify the success and inhibiting factors in the collaboration process between the Semarang City Government and Civil Society in handling cases of sexual violence in Semarang City in 2023. Additionally, from the perspective of governance collaboration, this research seeks to determine whether the collaborative process between the Semarang City Government and Civil Society aligns with existing theoretical concepts and achieves the expected goals. This research employs a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection in this study involves in-depth interviews with head of Women’s Empowerment and Children’s Protection Department (DP3A) Semarang City, Head of Women’s and Children’s Protection Division of DP3A Semarang City, Head of UPTD PPA Semarang City, Director of LRC KJHAM, Head of Legal Aid Division of LRC KJHAM, Head of Policy Advocacy of LRC KJHAM, Head of Information and Documentation of LRC KJHAM, Unit PPA Polrestabes Semarang, and Sexual Violence Victim Advocate. As supporting data, this research utilizes literature review. The data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the collaboration process between the Semarang City Government and Civil Society in handling cases of sexual violence in Semarang City has not been entirely successful. However, it has contributed to a shift in the public mindset, with more people now willing to report incidents of sexual violence and not viewing them as a disgrace. The research found there is no written binding agreement between the stakeholder involved in shared understanding indicator
PERAN STRATEGIS DINAS PARIWISATA SEBAGAI SALAH SATU AKTOR PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI (STUDI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DARI PERSPEKTIF ILMU PEMERINTAHAN) Arna Sasili, Arum Sumekar; martini, Rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan komitmen tinggi Dinas Pariwisata dalam aspek-aspek strategis pengembangan seperti aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Fokus pada pengembangan pantai yang sudah maju disertai dengan partisipasi aktif masyarakat setempat dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi landasan kuat. Regulasi yang berlaku memberikan kerangka hukum, sementara proyek infrastruktur, seperti Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), mencerminkan kolaborasi erat dengan stakeholders. Pengelolaan lingkungan menjadi fokus, dengan pemilihan lokasi pembangunan yang ramah lingkungan. Pendekatan holistik terlihat dalam perencanaan Dinas Pariwisata, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan pantai dan proyek JJLS menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan infrastruktur pariwisata. Langkah-langkah konkret dan promosi efektif, terutama melalui media sosial, telah meningkatkan popularitas Gunungkidul. Peningkatan kunjungan wisatawan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat, dengan pelaku usaha lokal mengalami peningkatan pendapatan. Selanjutnya, Dinas Pariwisata menunjukkan peran komitmen pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan promosi produk lokal. Pembangunan JJLS diharapkan memberikan dorongan ekonomi signifikan. Pendapatan dari operasi bisnis pariwisata, terutama tarif parkir, menjadi kunci mendukung pengembangan infrastruktur. Pendapatan destinasi wisata, termasuk tarif parkir, memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan pemerintah setempat. Dalam menghadapi masa depan, perlu diperhatikan pengembangan di pantai-pantai yang belum dikembangkan untuk optimalisasi potensi pariwisata. Kesimpulannya, pembangunan pariwisata yang holistik dan berkelanjutan di Gunungkidul memberikan dampak positif berkelanjutan pada ekonomi lokal dan keseimbangan lingkungan

Page 153 of 171 | Total Record : 1709

 151   152   153   154   155 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue