cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 152   153   154   155   156 
PELAKSANAAN DIGITALISASI PELAYANAN PADA WEBSITE “SIPENDUK ONLINE” DI DISDUKCAPIL KABUPATEN SEMARANG Ramadhani, Shinta Putri; -, Yuwanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses the digitalization of services on the "Sipenduk Online" website in Population and Civil Registration Office of Semarang Regency. The application of digitalization of services in public service institutions has become commonplace. One form of digitalization of services created by Population and Civil Registration Office of Semarang Regency is Sipenduk Online. The policy in the form of Centralized SIAK makes online services on "Sipenduk Online" limited. The impermissibility of applications attached to the SIAK system makes Population and Civil Registration Office switch the online service platform to the form of a website. This research uses E-Government Theory from Indrajit (2016) and uses research methods in the form of descriptive qualitative approaches. Data collection techniques in this study were carried out by interviews, observation, and documentation. The results showed that the digitalization of services at "Sipenduk Online" in Population and Civil Registration Office of Semarang Regency has not achieved success. This is because there are still various fundamental problems related to the management of "Sipenduk Online". This is shown by the foundation of formation that is not strong, facilities provided to handle various jobs, unsystematic management structures, unfulfilled human resources, the absence of specific budget allocations regarding Sipenduk Online, and the mismatch of benefits that should be received by the community as users.
ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN WILAYAH PANTAI DEPOK (Studi Penelitian di Kelurahan Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) Gabriel, Angelina Paqita; -, Wijayanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berkeinginan untuk mengungkap pemberdayaan kepada perempuan nelayan yang acapkali luput dari perhatian penguasa serta implikasi pemberdayaan yang berlangsung terhadap marginalisasi yang dialami oleh perempuan di Pantai Depok Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan Teori Pemberdayaan oleh Sulistyani, Teori Marginalisasi dari Scott, dan Teori Ibuisme Negara karya Suryakusuma menjadi dasar penelitian yang dilakukan dengan disertai metode penelitian secara kualitatif yang memiliki pendekatan studi kasus. Hasil yang menjadi temuan, yaitu pemberdayaan kepada perempuan sudah berjalan dengan cukup baik. Dari yang besifat caritas dan peningkatan kapasitas sudah dapat memenuhi tujuan pemberdayaan yang dimana keterampilan meningkat dan kemandirian telah terlaksana. Sedangkan implikasi pemberdayaan terhadap marginalisasi disimpulkan telah dapat mendegradasi fenomena tersebut dikalangan perempuan nelayan wilayah Pantai Depok, Kabupaten Bantul. Meskipun begitu, adapun ihwal yang bisa ditingkatkan oleh para pemangku kebijakan salah satunya agar lebih inklusif dalam pelaksanaan program dimana tiap perempuan dapat ikut dengan atau tanpa adanya kelompok yang menaungi
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA) PUTRI CEMPO KOTA SURAKARTA Aprilianto, Yovi Kurnia Candra; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Surakarta bertindak dalam pembangunan pembangkit listrik bertenaga sampah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan bekerja sama dengan sektor swasta. Namun, proyek yang sudah dimulai sejak 2016 tersebut masih belum beroperasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo Kota Surakarta dan kendalakendalanya. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dari Kuncoro (2004), dimana terdapat 4 indikator pada teori peran pemerintah tersebut, yakni peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendalakendala dalam proses penyelenggaraan PLTSa Putri Cempo yang disebabkan karena perubahan peraturan, pandemi Covid-19, lamanya proses mendapatkan Sertifikat Laik Operasional (SLO), dan masih terdapat fasilitas yang masih dibangun menyebabkan waktu operasional mundur sehingga belum dapat beroperasi hingga saat ini. Pemerintah Kota Surakarta hanya menjalankan tiga peran pemerintah dari empat peran pemerintah yang ada pada teori, yaitu peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, dan fasilitator. Namun pada peran sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Surakarta belum memfasilitasi kepentingan pemulung. Sedangkan peran sebagai stimulator tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah bagi Pemerintah Kota Surakarta dapat segera memfasilitasi kepentingan para pemulung
Analisis Efektivitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal Wiryawan, Avita Putri; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Salah satu permasalahan tersebut ialah belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar yang termasuk ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Anak yang semestinya dirawat dengan baik dan dipenuhi hak serta kebutuhan dasarnya ditelantarkan, di mana penelantaran tersebut menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi diri mereka. Sehubungan dengan itu, Dinas Sosial Kabupaten Tegal berupaya mengatasi permasalahan anak terlantar dengan pelayanan rehabilitasi sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi dan data mengenai pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang hasilnya akan dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan efektivitas pelayanan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal sudah cukup optimal, tetapi masih terdapat kekurangan dalam aspek ketepatan manfaat program, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang dapat diberikan di antaranya mencakup penyediaan sarana untuk layanan kedaruratan, prasarana berupa buku untuk belajar anak, penambahan jumlah sumber daya manusia yang bertugas berjaga di rumah singgah, serta penyelenggaraan kegiatan bimbingan yang lebih bervariasi dengan memperhatikan pengembangan potensi anak
SISTEM INFORMASI PELELANGAN IKAN PATI (SIPIPA) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS LELANG DI KABUPATEN PATI Alfina, Regita Dinda; Sardini, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pelayanan publik sektor perikanan melalui pelayanan jasa yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, terfokus pada administrasi pelelangan dan manajemen TPI Juwana Unit II. Seiring dinamika perubahan masyarakat dan perkembangan zaman, sektor publik dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Keniscayaan sektor publik memanfaatkan teknologi menjadi langkah tepat menghadapi dan menjawab permasalahan yang kompleks, serta menciptakan good governance di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis penerapan SIPIPA dalam proses akuntabilitas dan mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat. Penelitian ini menunjukkan gambaran cara kerja dalam upaya menjelaskan pengelolaan pelelangan perikanan. Kendati demikian, hasil kajian juga memperlihatkan sejumlah kelemahan, hingga diperlukan penyempurnaan terhadap mekanisme dan pengembangan SIPIPA, juga perbaikan dalam pemberian pelayanan di tempat lelang ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Lelang ikan bernama Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) telah membawa perubahan cukup signifikan, dibuktikan dengan tercapainya aspek responsivitas, keadilan, keterbukaan, efisien dan efektif, juga dapat dipertanggungjawabkan. Kendati beberapa parameter akuntabilitasnya terpenuhi, namun masih mengalami hambatan, seperti pelaksanaan standar prosedur kurang optimal, perencanaan dan anggaran berjangka pendek, masyarakat tidak suka resiko dan pesimis perubahan, serta minimnya insentif. Sistem tersebut sekarang menjadi alat bantu atau formalitas olah data petugas dalam mempertanggungjawabkan pelayanan pelelangan
PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH BIDANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 Pambayu, Tunggul Adi; -, Yuwanto -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah diminta untuk dapat memerintah secara mandiri. Ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah berhak memberdayakan dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya dalam bentuk pengelolaan bersama atau tugas pembantuan. Adanya persoalan pada RPJMD dikeluarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017-2025. Dengan potensi wisata Kabupaten Kebumen penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk kerjasama, pelaksanaan, dan pengembangan pariwisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen di Bidang Kepariwisataan. Metodologi yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, pihak swasta, dan masyarakat. Kemudian observasi dengan datang langsung ke lapangan, dan studi pustaka. Analisis data mengacu model Miles dan Huberman, dan keabsahan hasil penelitian diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan Pengembangan Kerjasama Daerah di Bidang Kepariwisataan yang sudah meliputi bentuk kerjasama yaitu kerjasama antarpemerintah bersifat horizontal dengan kabupaten lain, dan juga dengan pihak swasta. Pelaksanaan kerjasama juga sudah meliputi semua unsur dari konsep pentahelix dengan adanya keterlibatan pihak pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media. Kepariwisataan Kabupaten Kebumen juga sudah mengalami perkembangan karena adanya ketersediaan daya tarik wisata seperti atraksi, aksesibilitas yang selalu dikembangkan, fasilitas pendukung pada objek wisata, akomodasi yang membantu wisatawan, aktivitas atau kegiatan wisata sesuai dengan objek wisata, dan juga layanan tambahan dengan adanya partisipasi para pihak yang ikut andil dalam pengembangan kepariwisataan Peneliti mengidentifikasi masih terdapat kekurangan dalam hal keterbatasan peminat pihak swasta, mahalnya harga objek wisata, dan aturan yang kurang menguntungkan dalam hal pengembangan objek wisata. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan promosi pariwisata, koordinasi dengan pihak penilai, dan mencermati perjanjian kerjasama agar pengembangan objek wisata lebih maksimal
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS E-PLANNING DI BAPPEDA PROVINSI DIY Jamaluddin, Sholeh -; -, Kushandajani -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Innovation and the use of information and communication technology are requirements to make planning go in a better direction. The Government of Yogyakarta Special Region in terms of development planning applies the principle of e-government by implementing electronic-based planning. This innovation is realized with supporting applications in the form of JogjaPlan and SIPD which help the planning process in the region. This research aims to find out and analyze the obstacles and strategies in the implementation of the E-Planning system at the Regional Planning and Development Agency of Yogyakarta Province. This research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study indicate that the implementation of e-planning has benefits in the form of maintaining the consistency of development planning, making the planning process run quickly and on time, integrating planning databases, and opening opportunities for community participation. But on the other hand, there are still obstacles in the form of employee shifts that can have an impact on employee abilities, the level of community participation through JogjaPlan is still minimal, there is no maximum integration between JogjaPlan and SIPD, the responsiveness of the application server is not stable, and the utilization of Geographic Information Systems (GIS) is not maximized. With these obstacles, strategies can be taken in the form of increasing employee capacity building through competency training, increasing socialization in the community, strengthening application servers, and integrating data between JogjaPlan and SIPD applications
NORMALISASI BANJIR KANAL TIMUR DAN RELOKASI RUMAH PENDUDUK (Studi Tentang Perubahan Sosial Dan Politik Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang) Wati, Furia Hera; Adnan, Muhammad -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

he construction of the Semarang East Canal Flood Normalization project by the Semarang City Government in 2019 caused people living on the riverbanks to be relocated to the row houses of Tambakrejo Fisherman Village Semarang. The community has gone through a long process before finally succeeding in occupying the row house that they have occupied for approximately 2.5 years. This study aims to analyze social changes and political attitudes of the community after relocation along with the positional and negative impacts of these changes. This research adopts Himes and Moore's theory of dimensions of social change and the attitudinal change component of Gordon W. Alport. This study used qualitative research methods by combining data based on the results of interviews and observations. The results showed that after being relocated, the people of RT 06 RW 16 Tambakrejo Fisherman Village had experienced social and political changes in their lives. Structurally, people have undergone a change in roles that cause them to be more recognized in society because they occupy several social roles in their environment. Culturally, many new cultures entered that were able to empower and improve people's living habits. Then, interactionally people have experienced increased interaction so that their relationships are getting closer. Likewise, the political attitude of the people towards the Semarang City Government which has also changed to be much more trusting, satisfied, and actively participating in overseeing government work programs related to welfare because previously they were skeptical of the government's role because they felt marginalized. The existing changes have a positive impact, namely reducing social conflicts between citizens, people are increasingly empowered in knowledge and experience, and increasing community welfare due to improving economic conditions. However, these changes turned out to have negative impacts such as social jealousy, conflicts of interest, and reduced willingness to work together to fight for their rights that have not been achieved, namely the right to home ownership which until now is still being pursued with the LBH Semarang City and WALHI Central Java. To overcome this, the community needs to redetermine in pursuing their rights, and the Semarang City Government should be able to easily provide ownership rights to houses occupied by the community by putting aside personal interests or groups
PRAKTIK ELITE CAPTURE DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KABUPATEN TUBAN (STUDI KASUS DI DESA CEPOKOREJO KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN) Ghufron, Moch. Rasyiful Ulum; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk penanganan kemiskinan yang dilakuakan oleh pemerintah Indonesia yaitu melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Pemilihan pelaksanaan program BPNT di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah tingginya angka kemiskinan dan angkat gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT . Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang meruakan kunci keberhasilan pelaksanaan program BPNT. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Praktik Fenomena Elite Capture dalam Pelaksanaan Program BPNT di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa faktor-faktor yang membuat rawannya fenomena Elite Capture terjadi di tingkat pemerintah desa di pengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal pemerintah desa ceppokorejo serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum memungkinkan elite capture bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi. selain itu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran proses politik dari masyarakat setempat membuat kurangnya pemahaman masyarakat penerima bantaun atas hak-hak serta kewajiban yang seharusya mereka ketahui terhadap program BPNT. Hal ini mengakibatkan terjaidnya praktik fenomena Elite Capture dalam pelaksanaan program BPNT di desa cepokorejo. Monitoring dan transparansi yang menjadikan satu kesatuan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa secara lebih efektif, yang mana didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi sehingga mampu memperkecil peluang terjadinya praktik fenomena Elite Capture dalam program-program sosial yang ditunjukan untuk meningkatkan kesehajteraan masyarakat. Dengan memperkuat mekanisme seperti ini diharapakan pelaksanaan program-program sosial dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
MENGENAL LEBIH DEKAT DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO (Analisis Keberlangsungan Inovasi Digital dan Kondisi Desa Krandegan melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village)) Nurdiansyah, Ilham -; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. TIK dimaksudkan untuk memberikan perubahan yang positif serta untuk merespon berbagai tantangan baru dalam kehidupan, seperti halnya Covid-19. Selain dampak negatif, Covid-19 juga membawa hal positif seperti hanlnya transformasi digital yang menimbulkan suatu perubahan cara kerja dan memunculkan berbagai ide inovatif dalam melakukan sesuatu. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat desa yang menjadikan Covid-19 sebagai momentum untuk bergerak ke arah digitalisasi melalui inovasi yang dilakukan, yaitu Desa Krandegan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat tentang desa yang inovatif akan pemanfaatan teknologi, dengan melalui 3 rumusan, yaitu perjalanan digitalisasi desa, faktor apa saja yang menunjang keberhasilan inovasi digitalnya, serta keberlangsungan digitalisasi dan kondisi Desa Kradegan yang dilihat melalui konsep desa cerdas (smart village). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan teknik dokumentasi. Adapun subjek penelitian dari wawancara ini yaitu dari Pemerintah Desa Krandegan, Ketua BUMDes Krandegan, dan masyarakat pelaku industri panahan di Desa Krandegan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjalanan digitalisasi Desa Krandegan dapat dijelaskan sekaligus memenuhi 3 tahap penyusunan inovasi (Sherwood, 2012) yaitu memproduksi gagasan, mengevaluasi gagasan, dan implementasi gagasan. Kemudian, faktor penunjang keberhasilan inovasi digital Desa Krandegan juga dapat dijelaskan sekaligus memenuhi 5 faktor (Rogers, 2003) yaitu keinginan untuk merubah diri, sarana dan prasarana, kebebasan berekspresi, kondisi lingkungan yang mendukung dan harmonis, serta pembimbing yang cerdas dan kreatif. Terakhir, dalam keberlangsungan digitalisasi dan kondisi Desa Kradegan yang dijelaskan melalui 4 dimensi smart village, terdapat 3 dimensi (smart governance, smart community, smart environment) yang sudah dipenuhi dan dijalankan Desa Krandegan. Sedangkan pada dimensi smart economy, terdapat permasalahan dalam operasional produk inovasi digital dan dalam industri panahan milik warga desa.

Page 154 of 171 | Total Record : 1709

 152   153   154   155   156 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue