cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2014)" : 10 Documents clear
PERDAGANGAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL RUKMANA, A. INDRA
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan global tentang perdagangan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini dimaksudkan untuk : 1) Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional. 2) Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3) Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran untuk mencapai tujuan-tujuan narkotika tersebut diatas. Di Indonesia perdagangan narkotika termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan dan penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional. Hal tersebut tentu merupakan ancaman besar terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia khususnya Indonesia yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kata Kunci : Perdagangan, Narkotika,Pidana, dan Internasional.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LISENSI WAJIB DAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERJANJIAN TRIP’S ICHSAN, ACHMAD AMRI
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Wajib Dan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Berdasarkan Perjanjian TRIPs. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala implementasi lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah dari perspektif perjanjian TRIPs dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan paten terutama paten obat di satu sisi member manfaat terhadap pemegang paten, namun disisi lain menyulitkan bagi anggota masyarakat di negara-negara berkembang terhadap akses obat-obatan yang dibutuhkan. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut perjanjian TRIPs memungkinkan pemerintah negara anggota WTO memberikan lisensi wajib kepada perusahaan nasional, namun implementasi lisensi wajib diperhadapkan pada beberapa kendala. Kendala pertama adalah pemberian lisensi wajib acapkali menimbulkan reaksi dan tuntutan pembatalan dari perusahaan pemegang paten. Kedua banyak negara berkembang tidak memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan lisensi wajib. Ketiga produk obat-obatan berdasar lisensi wajib sebelum deklarasi DOHA dilarang diekspor ke negara lain.Perjanjian TRIPs juga memungkinkan pelaksanaan paten oleh pemerintah namun masih banyak negara berkembang yang belum mampu mengimplementasikan secara optimal ketentuan tersebut. Sebagai contoh di Indonesia paten yang dilaksanakan oleh pemerintah baru dapat terbatas pada produk obat antiviral dan obat antiretroviral. Kata Kunci : lisensi wajib, pelaksanaan paten oleh pemerintah, perjanjian TRIPs
ANALISIS HUKUM TANGGUNG GUGAT NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM PEMBUAT AKTA DALAM BIDANG HUKUM KEPERDATAAN BANGKA, AFRIANDI
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, kurang pengalaman, atau kurang pengertian. Demikian pula dengan kesalahan notaries dalam menjalankan jabatan, kadangkala disebabkan oleh kekurangan pengetahuan notaries terhadap persoalan yang dimintakan oleh klien baik dari aspek hukum maupun aspek lainnya. Bagi notaries tertentu, terutama yang baru dan kurang pengalaman dalam menghadapi persoalan yang diajukan oleh klien, maka tidak jarang terjadi dalam menuangkan maksud dan permintaan klien ke dalam akta yang dibuat. Kesalahan notaries dalam menjalankan jabatannya dapat menimbulkan kerugian kepada klien dan pihak lain. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti kerugian kepada notaries yang bersangkutan. Kata Kunci : Tanggung Gugat,  Notaris, dan Akta Tanah
KEBIJAKAN POLITIK OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SUTRISNO, AHMAD
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul, kebijakan politik otonomi daerah berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan sistem otonomi sebagai tatanan yang membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemeritahan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945. Adapun tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui pengaturan sistem otonomi sebagai tatanan yang membagi wewenang, tugas dan tanggungg jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah pendekatan normatif dan doktrinal dengan menggunakan metode perbandingan dan historis. Dalam hasil penelitian pada dasarnya Pasal 18 UUD 1945 menghendaki pembagian daerah atas daerah besar dan kecil. Kepada daerah diberikan hak otonomi dengan cara pembagian urusan rumah tangga daerah berdasarkan sistem otonomi. Kata Kunci : Kebijakan Politik Otonomi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL) ANHAR, ANHAR
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12 /Pid.B /2009/ PN.PL) dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut? Dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut ?. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Palu dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjukserta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 5 (lima) tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakuknya sendiri dan tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. Pemberiaan efek jera (deterrent effect) dan daya cegah (prevency effect) disini, dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi general yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (prevensi special). Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, pemberatan, berlanjut.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM MENANGANI RAZIA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA CHANDRA, ARDI
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Direktorat lalu lintas Polda bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran dalam meneruskan kebijaksanaan /Perintah /Jukrah Pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional dibilang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka penegakan hukum dibilang lalu lintas. Dalam kasus-kasus tilang proses tilang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk sidang diberikan surat tilang yang dilakukan dengan tindakan penyitaan berupa STNK / SIM atau sepeda motor / kendaraan. Namun tidak semua pengendara yang melanggar diberikan surat tilang hanya diberikan teguran. Teguran ini berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan razia menyangkut penerapan hukum, kualitas moral dan etika para aparat penegak hukum, budaya dan sarana dan prasarana jalan belum memadai untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kata Kunci : Pelaksanaan Razia,Penegakan Hukum, Lalu Lintas Angkutan Jalan.
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMANFAATAN LAHAN SECARA OPTIMAL AURI, AURI
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem hukum pertanahan di Indonesia di dalam UUPA (sesuai dengan Tujuan Negara) bersifat normatif yaitu, “memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial”,yang kemudian didelegasikan lebih lanjut. Pengertian Bumi yaitu, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Hal di atas sebagai dasar hak penguasaan negara yang mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki Negara. Berangkat dari hal ini perlu adanya uraian yang mengemukakan dan menjelaskan tentang pengaturaan hak pakai atas tanah negara dalaam perspektif hukum pertanahan nasional dan menjelaskan hak pakai atas tanah yang berasal dari tanah negara yang dijadikan sebagai agunan,dengan tujuan agar memberi nilai tambah terhadap pengayaan wawasan khususnya segi-sei hukum perdata tentang penyerahan hak pakai dalam hukum tanah kita. Kata Kunci : Hak Pakai atas Tanah
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK MENGENAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ROTINSULU, FANI FADILA
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari skripsi ini adalah ”Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. (2) Bagaiamana hubungan pembuktian terbalik terhadap keputusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatife. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting penerapannya dalam tindak pidana korupsi, maka keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara akan dapat diperoleh secara maksimal pula, dan mengenai hubungan pembuktian terbalik dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat juga dikatakan masih sangat kecil pengaruhnya karena walaupun terdakwa dapat membuktikan bahwa harta benda atau harta benda istri maupun anak tidak didapat dari tindak pidana korupsi tetapi jaksa penuntut umum masih diberi kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang kemungkinan telah mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya, sehingga pembuktian terbalik lemah memberikan pengaruh terhadap penjatuhan keputusan hakim (vonis). Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 RANGKA, GREDLY LAURENS
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul,Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimanakah peran BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan juga Kendala-kendala apakah yang dihadapi BPSK dalam mengimplementasikan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,karenanya pendekatan yang di gunakan adalah yurdis normatif melalui studi kepustakaan.Untuk mendapatkan bahan hukum sebagai bahan analisis,di upayakan melakukan penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dimaksud yakni yang pertama Bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, yang kedua yakni Bahan hukum sekunder, misalnya : makalah dan buku – buku yang ditulis para ahli, dan karangan berbagai panitia pembentukan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan bagaimana peran BPSK sebagai lembaga penylesaian sengketa konsumen dan juga kendala-kendala yang dihadapi BPSK dalam menginplementasikan Undang-undang perlindungan konsumen. Hasil penelitian normatif dalam penulisan bahwa, di dalam Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 yakni kedudukan lembaga BPSK dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen belum efektif, karena pelaksanaan tugas BPSK belum sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam UUPK dan juga dalam melaksanakan putusan, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusannya, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh suatu badan peradilan. Di dalam pelaksanaan UUPK terdapat pula kendala-kendala seperti,kendala kelembagaan, kendala pendanaan, kendala sumber daya manusia dan kendala peraturan. Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Perlindungan konsumen.
TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI PENDIRI DAN PEMEGANG SAHAM PT. BANK SULTENG HARDYANTO, HARDYANTO
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan Terbatas (PT). Bank Sulteng semula bernama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, kemudian beralih menjadi PT. Bank Sulteng, perubahan status ini secara yuridis mengakibatkan status Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Guebernur berubah pula, artinya yang semula berhak untuk membuat kebijakan sendiri dalam pengelolaan bank yang bersangkutan, namun setelah berubah status menjadi PT. Bank Sulteng posisi Gubernur hanyalah merupakan pemegang saham mayoritas, dan untuk membuat suatu kebijaksanaan pada Bank Sulteng tidak bisa dilakukan sendiri oleh gubernur, melainkan harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana ditentukan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas. Secara yuridis modal yang disertakan Provinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng bukan lagi milik Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi merupakan modal yang dimilliki oleh PT. Bank Sulteng yang berasal dari modal yang disetorkan, artinya modal yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah yang disetorkan kepada PT. Bank Sulteng, dan penggunaannya sepenuhnya tergantung pada kepentingan PT. Bank Sulteng sebagimana diatur dalam Anggaran Dasarnya. Dan selanjutnya Provinsi Sulawesi Tengah tidak bisa turut campur secara langsung, kecuali dalam statusnya sebagai pemegang saham, itupun harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS). Dan dari hasil penelusuran bahwa selama ini tidak pernah dilaksanakan RUPS untuk membicarakan penambahan modal PT. Bank Sulteng, tetapi secara sepihak diputuskan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah dengan berkoordinasi dengan DPRD. Padahal penambahan modal dalam suatu Perseroan ada ketentuannya dalam. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU. Perseroan) Kata Kunci : Kewenangan, PT. Bank Sulteng, dan Pemegang Saham

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue