cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4, No 2 (2016)" : 10 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI BENDA JAMINAN GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG WIRO, OKTAVIANUS
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehidupan manusia tidak luput dari hubungan antara sesame, yang ada kalanya mempunyai akibat hukum, demikian halnya dalam perjanjian utang piutang pada lembaga perbankan dengan jaminan akta pengakuan utang dari debitur. Akta pengakuan utang merupakan pernyataan sepihak debitur yang dibuat dihadapan notaries bahwa debitur mempunyai sejumlah utang tertentu. Akta pengakuan utang pada dasarnya selalu mencantumkan suatu benda tertentu yang dianggap sebagai jaminan yang dapat dijual kreditur manakala debitur wanprestasi, tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Kedudukan akta pengakuan utang sebagai akta otentik, memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur oleh karena dipersamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap karena terdapat prase “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, prase ini yang memberikan nilai eksekutorial. Kata Kunci : Eksekusi, grosse akta, pengakuan utang
ASPEK YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) TERHADAP PUTUSAN YANG BERKEKUATAN TETAP NUR, SYARIFA
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara perdata belumtentu dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, sebab kadangkala putusan hakim mengandung cacat yuridis akibatnya pihak yang dinyatakan kalah enggan menerima putusan tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mencerminkan rasa keadilan. Selain upaya hukum banding dan kolosi yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk membantah puutsan pengadilan yakni upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undangan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, baik perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pasal 63 UU No. 3 tahun 2009 telah diatur mengenai alasan-alasan yangd ijadikan dalam permohonan peninjauan kembali namun jika diperhatikan secara seksama alasan-alasan yang ada diantaranya seperti yang dirumuskan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Demikian pula masalah pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dengan asas yang mengandung arti bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperiksa atau diputus dua kali, yang maksudnya untuk yang sudah diputus oleh hakim. Kata Kunci : Penggunaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan
EKSISTENSI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM TERHADAP PENGATURAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL RIZAL, MUHAMMAD
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui Untuk mengetahui Konsp prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan Perang; Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan Perang;. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengaturan perang dalam Hukum Humaniter Internasional berkenaan metode perang, Obyek-obyek yang dilindungi, alat perang, perlindungan tawanan perang, perlindungan penduduk sipil dan perlindungan korban tewas; Metode penelitian, menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni metode penelitian yang berorientasi kepada hukum yang yang mengatur peprinsip-prinsip Hukum Islam mengenai perang dalam Hukum Humaniter Internasional, Obyek-obyek yang dilindungi, alat perang, perlindungan tawanan perang, perlindungan penduduk sipil dan perlindungan korban tewas. Hal dimaksud, mengumpulkan data primer dan data sekunder, dan tertir berdasarkan obyek penelirtian. Data dimaksud, diolah secara deskriptip. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (a) Kalau ditinjau dari segi yuridisnya, Sistim Hukum Islam dan hukum humaniter mempersoalkan terhadap perlindungan hak dan kewajiban terhadap penduduk sipil terhadap aturan-aturan mengenai cara menyelesaikan konflik dan akibat dari pada konflik itu sendiri, perlindungan tawanan perang dengan maksud bahwa seorang tawanan tidak boleh diperlakukan secara semena-mena, sedangkan kepada penduduk sipil ditetapkan larangan menjadikan mereka sebagai sasaran serangan; (b) Implementasi sistim Hukum Islam dan hukum humaniter dalam mengatur perlindungan hukum terhadap manusia akibat konflik bersenjata, yaitu adanya perlakuan yang wajar terhadap sesama manusia serta memberi hormat dan perlindungan (respect and protection) dalam artian bahwa unsur kemanusiaan harus diutamakan, sehingga mencegah kepada tindakan-tindakan yang berlebihan sebagai mana yang tertuang pada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahannya dengan Hukum Islam yang berasal dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Hal dimaksud, secara garis besar menetapkan larangan membunuh warga sipil yang tidak ikut peperangan, membunuh anak-anak, wanita serta larangan menghancurkan benda-benda budaya, tempat ibadah dan tempat kemakslahatan lainnya.   Kata Kunci : Hukum Islam, Humaniter Internsional, Konflik, Kemanusiaan
IMPLEMENTASI KETENTUAN-KETENTUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DI INDONESIA MASDIN, MASDIN
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam UNCLOS 1982, dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UNCLOS 1982 telah mengatur secara lengkap mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam Bab XII Pasal 192-237, yang terdiri atas beberapa aspek yaitu: kewajiban umum negara-negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 192-193), kewajiban negara terhadap penanggulangan pencemaran (Pasal 194-196), kerjasama internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 197-201), bantuan teknik (Pasal 202-203), monitoring dan analisa lingkungan (Pasal 204-206), pembuatan peraturan perundang-undangan disertai penegakan hukumnya (Pasal 207-234), tanggung jawab datn ganti rugi (Pasal 235), hak kekebalan (Pasal 236), dan kewajiban lain berdasarkan konvensi lain (Pasal 237). Dalam melaksanakan amanat UNCLOS 1982, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun yang berbentuk Peraturan Menteri. Selain itu Indonesia juga telah melakukan beberapa Perjanjian Internasional di bidang perlindungan lingkungan laut, baik secara global, regional, multilateral, dan bilateral. Namun, dari beberapa peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia masih ditemukan adanya kekurangan dan kelemahan, sehingga memerlukan adanya revisi terhadap peraturan tersebut. Begitu juga dalam hal Perjanjian Internasional, masih perlu lebih ditingkatkan mengingat semakin hari masalah kelautan juga semakin meningkat khususnya dalam hal perlindungan laut. Kata Kunci : UNCLOS 1982, Peraturan Peundang-undangan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN HAK TANGGUHAN AHINEA, TRI KURNIAWAN
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak tanggungan sebagai satu-satunya jaminan atas tanah dalam rangka perluasan hutang tertentu yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi kreditur.Agar lebih meningkatkan pembangunan nasional dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dikarenakan hak tanggungan memiliki kedudukan diutamakan bagi kreditur lainnya. Artinya manakala terjadi WanPrestasi dari debiturnya secara nyata maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama berhak melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap objek jaminan debitur. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam jaminan hak tanggungan telah memberikan tiga macam opsi untuk pelaksanaan eksekusinya adalah dalam bentuk parate eksekusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUHT parate eksekusi dalam hak tanggungan merupakan eksekusi tanpa campurtangan dari pengadilan tetapi langsung meminta kantor lelang Negara untuk melakukan pelelangan terhadap objek jaminan hak tanggungan untuk mengambil pelunasan utang debitur. Kata Kunci : Parate, eksekusi, debitur, Wanprestasi
PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PALU SULAWESI TENGAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 RAFIK, MOHAMMAD
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin PNS di lingkungan Kejaksaan Negeri Palu berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 dan mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan disiplin PNS di lingkungan Kejaksaan Negeri Palu. Penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisa, diidentifikasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan selanjutnya diinterpretasi dalam bentuk argumen. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka pelaksanaan peraturan disiplin PNS di lingkungan Kejaksaan Negeri Palu telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Penerapan sanksi pada pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Kejaksaan Negeri Palu dimulai dari pelanggaran ringan, sedang dan berat tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Adapun hambatan-hambatan yang biasanya ditemukan dalam pelaksanaan disiplin PNS di lingkungan tersebut yaitu berkaitan dengan masalah-masalah teknis, seperti kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran PNS dalam berbuat dan bersikap disiplin serta kurangnya sistem pengawasan dari pimpinan langsung. Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Disiplin Kerja, PP Nomor 53 Tahun 2010
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DENGAN AKTA PERJANJIAN KAWIN G. PAKAYA, SUSISUSANTI
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan hidup dua pribadi, baik mental, rohaniah maupun badaniah.Dengan berlangsungnya perkawinan antara seorang pria dan wanita, maka seketika itu harta yang mereka peroleh menjadi harta bersama. Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.Namun apabila para pihak menginginkan harta tersebut dipisahkan satu sama lain, maka dapat dibuat suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan.Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang menyangkut tentang harta.Adapun bentuk perjanjian tersebut adalah secara tertulis, yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.Peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan, karena dalam perjanjian perkawinan mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan.Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan adalah apabila dikemudian hari mereka bercerai atau salah satunya meninggal dunia. Maka dengan adanya perjanjian kawin akan memudahkan dalam hal pembagian harta dan tidak menimbulkan kecekcokkan atau bahkan perkelahian yang dapat memecahkan keluarga dari kedua belah pihak (keluarga pihak isteri dan keluarga pihak suami). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan: 1)Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan DalamPerjanjian Perkawinan?. 2)Bagaimana Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan?. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatifdengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data sekunderdilakukan dengan cara study kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah dandianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kata Kunci : Perjanjian Kawin
TINJAUAN YURIDIS BERKENAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 98/PHPU.D-X/2012 S, SAHRIL
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan yuridis berkenaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, dengan mengkaji permasalahan apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 Tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali 2012, dan bagaimana dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Sehingga sampai pada putusannya dengan nomor 98/PHPU.D-X/2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Mahkamah Konstitsi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga sampai pada amar putusannya Nomor 98/PHP.D-X/2012. Peneilitan ini merupakan jenis penilitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian berkenaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 menunjukkan bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon kerena, putusan Kpu tersebut merupakan suatu bechiking,dimana keputusan tersebut menjadi kewenagan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang menjadi pertimbagan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pemohon adalah KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melanggar hukum karena telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga Mahkamah Konstitusi sampai pada amar putusannya membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati morowali tahun 2012, dan memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kata Kunci : Pemilukada , Mahkamah Konstitusi.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN CLASS ACTION PONTOH, MUHAMMAD EDWARD
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action, dengan identifikasi masalah bagaimana kedudukan hukum gugatan class action dalam perkara lingkungan di Indonesia dan bagaimana permasalahan prosedur gugatan class action di dalam proses pengadilan. Tujuan penelitian ini mengetahui kedudukan hukum gugatan class action dan permasalahan prosedur gugatan class action. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dikarenakan sasaran penelitian adalah hukum atau kaedah (norma). Penelitian yuridis normatif itu sendiri dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian, dapat yang disimpulkan yang pertama dalam UUPLH, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 30-39. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPLH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (“onrechtmatigedaad”). Serta yang kedua permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur class action ini terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur class action. Hasil kajian dari tim ICEL pada tahun 2002 terhadap beberapa kasus class action yang sedang atau dalam proses di peradilan sebelum terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, menemukan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam praktek gugatan class action di peradilan di Indonesia Kata Kunci : Sengketa Lingkungan, Gugatan Class Action
AKIBAT HUKUM ALIH DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PALU Steven Rumayar, Valentryst Antika Alfa
Legal Opinion Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit yang bermasalah sering terjadi dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Banyak cara yang dilakukan oleh suatu bank untuk menyelesaikan suatu kredit yang sudah digolongkan sebagai kredit bermasalah. Alih debitur merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam proses alih debitur, debitur lama yang kreditnya bermasalah, maka digantikan dengan debitur baru. Debitur lama, dalam hal ini sebagai pihak berhutang, atas inisiatif debitur sendiri atau inisiatif dari krediturnya dapat mengalihkan hutang debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Terjadi pergantian debitur lama kepada debitur baru tersebut, berarti membebaskan debitur lama dari kewajibannya membayar hutangnya pada kreditur. Proses alih debitur menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diambil oleh debitur baru bukan hanya hutangnya tetapi hutang dan seluruh jaminan milik debitur lama yang dijaminkan pada Bank, yaitu berupa tanah berikut rumah milik debitur lama, yang sebelumnya telah diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur lama dengan kreditur. Pelaksanaan alih debitur pada hakekatnya membuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, dimana perjanjian yang mengikutinya seperti hak tanggungan, gadai dan hak istimewa lainnya tidak ikut beralih kepada perjanjian baru, kecuali diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian alih debitur. Namun, dalam praktek nya proses alih debitur, untuk debitur baru tidak dibuat perjanjian kredit yang baru untuk menggantikan perjanjian kredit lama, akan tetapi debitur baru meneruskan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya antara debitur lama dengan pihak bank. permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses alih debitur pada perjanjian kredit perumahan di Bank Tabungan Negara cabang Palu? serta Apa akibat hukum terjadinya proses alih debitur pada perjanjian kredit perumahan di Bank Tabungan Negara cabang Palu? Kata kunci : alih debitur,  perjanjian kredit, akibat hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue